BUMN guna mengoptimalkan dan mempertahankan kedudukannya dalam dinamisnya perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dunia melalui mekanisme restrukturisasi dengan memanifestasikan jumlah perusahaan yang pasti atau rightsizing melakukan pembentukan holding company. Perkembangan sektor bisnis yang semakin besar dan juga menantang tidak menutup kemungkinan kedepannya anggota holding BUMN melakukan ekspansi dengan pembentukan beberapa anak perusahaan dan beberapa anak perusahaan tersebut mengalami kerugian. Berkaitan dengan hal tersebut timbul permasalahan yang mungkin dapat terjadi mengingat yang menjadi induk perusahaan adalah bagian dari suatu holding company BUMN yang dimana sebelum tergabung dalam holding kedudukannya adalah sebagai BUMN yang kemudian bertransformasi menjadi anggota dalam holding company BUMN. Penelitian ini dipaparkan guna mengetahui sejauh mana tanggung jawab anggota holding BUMN sebagai induk terhadap anak perusahaannya yang mengalami kerugian dan terkait status kerugian yang dialami anak perusahaan dalam kaitannya dengan keuangan negara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendeketan kasus. Adapun untuk bahan penelitian yang digunakan terdiri dari bahan hukum dan bahan non hukum melalui studi dokumen hukum dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tanggung jawab jawab anggota holding BUMN sebagai induk terhadap kerugian anak perusahaannya hanya sebatas pada saham yang disertakan sebagai modal atau limited liability kecuali dapat dibuktikan bahwa induk perusahaan memenuhi doktrin piercing the corporate veil. Dalam hal anak perusahaan mengalami kerugian maka kerugian tersebut tidak dapat dikategorikan kerugian negara karena penyertaan modalnya dari penempatan langsung dari negara yang berasal dari APBN atau APBD melaikan melalui penyertaan saham yang dimiliki oleh anggota BUMN.

---

SOE in order to optimize and maintain their position in the dynamic development and growth of the world economy through restructuring mechanisms by manifesting a definite number of companies or rightsizing the formation of a holding company. The development of the business sector that is getting bigger and also challenging does not rule out the possibility that in the future members of the SOE holding will expand with the formation of several subsidiaries and some of these subsidiaries suffer losses. In this regard, problems arise that may occur considering that the parent company is part of a SOE holding company which before joining the holding its position was as a SOE which then transformed into a member of a SOE holding company. This research was presented in order to determine the extent of the responsibility of members of the SOE holding as a parent to their subsidiaries that suffered losses and related to the status of losses suffered by subsidiaries in relation to state finances. The research method used is normative juridical using statue approach, conceptual approach and case approach. As for the research materials used, they consist of legal materials and non-legal materials through the study of legal documents and literature studies. The results of this study show that the responsibility of members of the SOE holding as the parent for the loss of its subsidiaries is only limited to the shares included as capital or limited liability unless it can be proven that the parent company meets the doctrine of piercing the corporate veil. In the event that a subsidiary suffers a loss, the loss cannot be categorized as a state loss because of its capital participation from direct placement from the state derived from the APBN or APBD through the participation of shares owned by members of the SOE holding.