Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 7 dokumen yang sesuai dengan query
cover
cover
Dewi Mutiawati
" Kebijakan pemerintah untuk menyediakan perangkat hukum secara lengkap dan jelas yang memuat ketentuan-ketentuan hukum yang dapat menciptakan kepastian hukum sekaligus perlindungan hukum yang seimbang kepada semua pihak yang memerlukan penyediaan dan penguasaan tanah sangat dirasakan urgensinya. Jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum tersebut diberikan oleh pemerintah melalui kegiatan pendaftaran tanah yang menghasilkan sertipikat sebagai tanda bukti hak atas tanahnya. Sistem publikasi negatif yang bertendensi positip dalam pendaftaan tanah yang di anut oleh UUPA pada kenyataannya belum memberikan jaminan kepastian hukum sehubungan dengan munculnya kasus-kasus mengenai gugatan terhadap ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2002
T36330
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Anita Dewi Kartika
" ABSTRAK
Pengaturan penghunian dan pengelolaan rumah susun di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 1985 dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1988, namun di dalam pelaksanaannya masih terdapat permasalahanpermasalahan yang berkaitan dengan penghunian dan pengelolaan rumah susun tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, penulis merasa perlu untuk melakukan pembahasan mengenai penghunian dan pengelolaan rumah susun di Indonesia dengan memperbandingkannya dengan sistem penghunian dan pengelolaan rumah susun yang ada di Ontario Kanada. Penulis memilih memperbandingkannya dengan sistem penghunian dan pengelolaan rumah susun yang terdapat di Indonesia dan ... "
2003
T36934
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Simatupang, Sahat R.P.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008
T37431
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Agung Berti Irawan
Depok: Universitas Indonesia, 2002
S25278
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Setijati Sekarasih
" Di dalam praktek masyarakat masih banyak terdapat tanah-tanah bekas Hak Milik Adat yang sebaiknya didaftarkan hak atas tanahnya, agar pemilik mendapat sertipikat sebagai bukti kepemilikan atas tanah. Nyatanya di dalam proses penyelenggaraan pendaftaran atas tanah tersebut masyarakat sering mendapat hambatan yang menyebabkan lambatnya atau tidak dapat diprosesnya pensertipikatan hak atas tanah tersebut. Berdasarkan hal-hal tersebut Penulis meneliti bagaimana prosedur pendaftaran tanah bekas hak milik adat dan apa-apa saja yang menjadi kendala di dalam proses tersebut ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002
T36829
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library