Kebijakan pemerintah untuk menyediakan perangkat hukumsecara lengkap dan jelas yang memuat ketentuan-ketentuanhukum yang dapat menciptakan kepastian hukum sekaligusperlindungan hukum yang seimbang kepada semua pihak yangmemerlukan penyediaan dan penguasaan tanah sangat dirasakanurgensinya. Jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukumtersebut diberikan oleh pemerintah melalui kegiatanpendaftaran tanah yang menghasilkan sertipikat sebagai tandabukti hak atas tanahnya. Sistem publikasi negatif yangbertendensi positip dalam pendaftaan tanah yang di anut olehUUPA pada kenyataannya belum memberikan jaminan kepastianhukum sehubungan dengan munculnya kasus-kasus mengenaigugatan terhadap pemegang sertipikat oleh pemegang hak atastanah semula. Efektifitas dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UUPA dan peraturan pelaksanaannya mengenaipendaftaran tanah dalam rangka memberikan jaminan kepastianhukum dan perlindungan hukum yang seimbang kepada pihak yangmemperoleh dan menguasai tanah dengan itikad baik dandikuatkan dengan pendaftaran tanah serta kepada pihak yangmempunyai tanah dan dikuasai serta digunakan sebagaimanamestinya masih perlu di kaji untuk penyempurnaan.