Ditemukan 27 dokumen yang sesuai dengan query
Herry Trismono P.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1986
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Rositawati
"
Notaris merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan oleh negara untuk membuat akta otentik. Dalam jabatan notaris terdapat kepercayaan publik yang sangat besar. Seorang notaris dalam menjalankan jabatannya tidak menutup kemungkinan melakukan penyimpangan yang merupakan perbuatan pidana. Salah satu perbuatan pidana yang sangat sering dilakukan oleh seorang notaris adalah perbuatan pidana pemalsuan atas akta otentik sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 263 dan 264 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
Terdapat tiga permasalahan dalam hal seorang notaris melakukan penyimpangan ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Nur Hayati
"
Dalam kepatuhan hukum yang bersifat compliance sanksi merupakan alasan utama kepatuhan hukum. Dalam suatu undang-undang sanksi memegang peranan yang cukup esensial. Sanksi terdiri atas sanksi perdata, sanksi administratif dan sanksi pidana. sanksi pidana merupakan sanksi yang memiliki daya paksa paling kuat. Penegakan sanksi pidana melibatkan peran negara dengan otoritasnya. Notaris merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan oleh negara untuk membuat akta otentik. Dalam jabatan notaris terkandung kepercayaan publik yang sangat kuat. Dalam menjalankan jabatan notaris ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2005
T14587
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Fera Aswianida
"
Penulisan hukum ini menggunakan metode penulisan
Yuridis- Normatif, dengan sumber-sumber dari peraturan
perundang-undangan, buku-buku, dan makalah. Penulisan ini
bertujuan untuk melihat efektivitas dan peran pidana denda
dalam PJN jika dibandingkan dengan perkembangan yang
terjadi saat ini. Latar belakang penulisan ini karena
Notaris adalah pejabat umum yang mempunyai kewenangan untuk
membuat suatu akta atau perjanjian yang mempunyai kekuatan
hukum. Sifat dari akta atau perjanjian yang dibuat oleh
atau dihadapan notaris adalah kuat. Selain mempunyai
kewenangan yang besar untuk membuat akta otentik, juga
mempunyai tanggung jawab yang besar. ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2002
T36345
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Theodora
"
ABSTRAK
Tindakan Mahkamah Agung untuk memenuhi keadilan di masyarakat
terhadap perkara tindak ringan membuat Mahkamah Agung mengeluarkan
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tanggal 27 Februari
2012. Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA ini dikarenakan batasan
nilai untuk tindak pidana ringan yang ada di dalam KUHP selama ini
masih senilai Rp.250,- (dua ratus lima puluh) sudah tidak sesuai dengan
kondisi masyarakat saat ini. Hal ini menyebabkan pasal-pasal yang
mengatur tindak pidana ringan yang ada di dalam KUHP saat ini seperti
mati suri. Peraturan Mahkamah Agung ...
"
Universitas Indonesia, 2013
T35455
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Saragih, Sahat
"
ABSTRAK
Dengan merosotnya nilai ekspor migas pada Tahun 1982 sebesar US$ 2.299,1 juta atau defisit sebesar ll,l% dibandingkan dengan nilai ekspornya pada Tahun 1981, yang timbul sebagai akibat resesi perekonomian internasional, maka pemerintah Indonesia yang ingin tetap melaksanakan pembangunan yang telah direncanakan, terasa harus mengambil serangkaian kebijaksanaan dibidang ekonomi guna memperoleh dana untuk penbiayaan pembangunan dalam kondisi perekonomian yang lesu tersebut. Rangkaian kebijaksanaan tersebut 1 antara lain berupa : 1. Mendorong kegiatan ekspor non migas sebagai ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1987
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Soejatin
"
ABSTRAK
Geja1a korupsi memang ada di setiap negara dan pada setiap zaman. Di negara kita, masalah korupsi bukan lagi merupakan berita baru karena sudah sangat seringnya dimuat da1am harian/majalah. Diantara sebab-sebab terjadinya korupsi bukan pertama-tama soal ekonomi melainkan soal mental. Adapun bentuk-bentuk korupsi yang terjadi di negara kita yang telah melanda semua sektor, antara lain korupsi pada proyek-proyek reboisasi, penghijauan, pembuatan jalan, transmigrasi. KUD/koperasi, perbankan/perkreditan, manipulasi tanah, manipulasi bangunan kantor dan bangunan-bangunan lain termasuk gedung SD ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1988
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Fifan Alamsyah Ramly
"
ABSTRAK
Masalah penahanan diatur dalam pasal 20 sampai 31 KUHAP (Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana). Diantara pasal-pasal tersebut, pada pasal 29 (1) KUHAP inilah yang menimbulkan masalah. Dikatakan menimbulkan masalah karena beberapa Hakim pada Pengadilan Tinggi mengajukan permohonan perpanjangan masa penahanan kepada Mahkamah Agung terhadap terdakwa yang sedang di proses pemeriksaan dan akan habis masa penahanannya, dan Mahkamah Agung menolak permohonan perpanjangan masa penahanan ini dengan berdasarkan pada pasal 29 KUHAP juga ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1988
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Etty Kurniawati
2004
T36661
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Timmy Wolya
"
Tesis ini membahas mengenai keadaan yang sangat perlu dan mendesak sebagai dasar dalam melakukan tindakan penggeledahan dan penyitaan.Tujuan penelitian tesis ini adalah untuk mengetahui batasan keadaan yang sangat perlu dan mendesak kemudian dikaitkan dengan fungsi kontrol dari Ketua Pengadilan Negeri terhadap tindakan penyidik ketika melakukan tindakan penggeledahan dan penyitaan serta upaya yang dapat dilakukan oleh tersangka atau pihak lain yang merasa dirugikan akibat tindakan penggeledahan dan penyitaan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Hasil ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T39195
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
