ABSTRAKTindakan Mahkamah Agung untuk memenuhi keadilan di masyarakatterhadap perkara tindak ringan membuat Mahkamah Agung mengeluarkanPeraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tanggal 27 Februari2012. Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA ini dikarenakan batasannilai untuk tindak pidana ringan yang ada di dalam KUHP selama inimasih senilai Rp.250,- (dua ratus lima puluh) sudah tidak sesuai dengankondisi masyarakat saat ini. Hal ini menyebabkan pasal-pasal yangmengatur tindak pidana ringan yang ada di dalam KUHP saat ini sepertimati suri. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 yangmerubah batasan nilai dan jumlah denda perkara tindak pidana ringan didalam KUHP tersebut menimbulkan beberapa permasalahan jika dilihatdari hierarki peraturan perundang-undangan, PERMA memang diakuisebagai peraturan perundang-undangan lainnya tetapi kedudukannyamasih di bawah Undang-Undang. Permasalahan yang lainnya adalahkeberadaan PERMA tersebut menyebabkan berubahnya proses acarapemeriksaan yang semula dengan Acara Pemeriksaan Biasa menjadi AcaraPemeriksaan Cepat sehingga mempengaruhi Sistem Peradilan Pidanadalam menyelesaikan permasalahan perkara tindak pidana ringan tersebut.Dianutnya asas legalitas dalam KUHP mengakibatkan Hakim terikatterhadap isi dari ketentuan Undang-Undang dalam menyelesaikan perkarapidana termasuk perkara Tindak Pidana Ringan. Dalam penelitian ini,penulis menyajikan putusan Hakim dalam menyelesaikan perkara TindakPidana Ringan yang terkait dengan PERMA No.02 Tahun 2012, dimanaterdapat ketidak seragaman dikalangan para Hakim sendiri dalammenyelesaikan perkara Tindak Pidana Ringan yaitu dengan mendasarkankepada PERMA No.02 Tahun 2012 atau tetap berpegang kepada KUHP.

---

ABSTRACTSupreme court action to fulfill justice in the society for the misdemeanorcases makes Supreme Court issued Supreme Court Regulation No.2 Year2012 on 27 February 2012. Supreme Court issued this regulation isbecause the misdemeanor in the criminal code is still worth two hundredand fifty rupiahs. It unsuitable with the condition society today. Thiscauses the articles of regulating the criminal acts in the misdemeanor ofthe current criminal code as a dead faint. Supreme Court Regulation No.02Year 2012 changing limits the value and amount of fines misdemeanorcases in the criminal code, raises a number of problems if viewed from thehierarchy of legislation. This regulation was recognized as the otherlegislation but it’s still under the legislation. The other problem is theexistence of the Supreme Court Regulation No.2 Year 2012 led to changeexamination procedures, which was originally with the OrdinaryExamination Procedures to be the Express Examination Procedures. Thusaffects The Criminal Justice System in resolve problems of themisdemeanor cases. The principle of legality in the Criminal Code arebound to lead to judge the content of the provisions of the Act in resolvingcriminal cases including misdemeanor cases. In this study, the authorspresent the Judge's decision to settle the misdemeanor cases associatedwith Supreme Court Regulation No.2 Year 2012, where there is a lack ofuniformity among the Justices themselves to resolve the mattermisdemeanor by basing the Supreme Court Regulation No.2 Year 2012 orremain adhering to the Criminal Code.