Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKResi Gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan digudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang. Penyimpanan barang-barangbergerak dalam jangka waktu tertentu oleh pemilik barang kepada PengelolaGudang dan barang tersebut dapat diperdagangkan secara umum. PemegangResi Gudang dapat menggunakan Resi Gudang tersebut sebagai jaminan untukmendapatkan pembiayaan/kredit dari lembaga perbankan dan lembaga keuanganbukan bank. Dengan diundangkannya UU No.9 Tahun 2006 tentang Sistem ResiGudang; PP No 36 Tahun 2007 tentang pelaksanaan UU No 9 Tahun 2006tentang Sistem Resi Gudang; dan berkaitan dengan penerbitan PP tersebut, makaditerbitkan Peratgran Menteri Perdagangan RI No.26/M-DAG/PER/6/2007 tentangBarang Yang Dapat Disimpan Di gudang Dalam Penyelenggaraan Sistem ResiGudang. Keberadaan peraturan perundang-undangan tersebut merupakan suatuperkembangan positif di bidang hukum jaminan karena sebelum berlakunya UUtersebut, banyak ditemui hambatan dalam mendapatkan pembiayaan/kredit darilembaga perbankan khususnya berkaitan dengan alasan memiliki tingkat risikoyang tinggi dan tidak mempunyai aset tetap seperti tanah dan rumah sebagaijaminan. Selanjutnya berkaitan dengan prosedur yang harus dipenuhi untukmendapatkan hak jaminan Resi Gudang, maka harus dilakukan pembebanandalam bentuk akta peijanjian jaminan Resi Gudang untuk selanjutnya didaftarkanpada Pusat Registrasi dan dilaporkan pada Pengelola Gudang. Adapun PusatRegistrasi mencatat pembebanan tersebut dalam Buku Daftar Pembebanan HakJaminan dan menerbitkan konfirmasi pemberitahuan pembebanan hak jaminanbaik secara tertulis maupun elektronis. Adapun tujuan pendaftaran terhadappembebanan hak jaminan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memberikanperlindungan dan kepastian hukum bagi pihak kreditur. Penggunaan Resi Gudangmemberikan jalan keluar bagi petani terhadap adanya ktentuan dari lembagaperbankan dan lembaga keuangan bukan bank untuk dapat memberikan jaminanatas pembiayaan yang akan diberikan. Hambatan dalam memberikan aksesterhadap pembiayaan terbukti dapat memberikan dampak buruk bagiperkembangan usaha debitur di bidang pertanian yang memiliki karakter khususdari segi produk yang dihasilkan maupun jangka waktunya. Untuk itu penulismencoba melakukan penelitian yang dalam hal ini penulisan ini dibuat denganmenggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakandata sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Carapengumpulan data yaitu dengan menggunakan studi kepustakaan, yangmenggunakan tipe penelitian bersifat preskriftif dengan analisis secara kualitatif.

---

ABSTRACTWarehouse Receipt that of ownership document on goodsstored at warehouse issued by warehouse management. Bygoods owner(s) movable goods is stored for certainperiod to warehouse management and those may be tradedpublicly. The holder of warehouse receipt may use it asguaranty either for financing or to obtain credit fromboth banking and non bank financial institutions. Then,by enactment of Laws No.9 year 2006 on warehouse receiptsystem, subsequently, Governmental Regulation (PP) No.36year 2007 regarding such implementation, it is issuedMinisterial Regulation of Commerce of RI No.26/MDAG/PER/6/2007 on goods to be stored at warehouse withinframework to implement Warehouse Receipt System. By suchministerial regulation there is any positive progress inguaranty laws, prior to enact such regulation (laws),there are some obstacles to get finance/credit frombank, because it has high risk rate and nor own fixedassets such as land or house as guaranty. Subsequently,in terms of procedures to be complied with to obtainright of warehouse receipt guaranty, it will be imposedsuch as deed of guaranty agreement of Warehouse Receipt,and then it should be registered at registration centreand reported to warehouse management. Thereafter,registration centre will record such imposition inregistration book, as well as issues confirmation onguaranty right imposition either in written orelectronically. The objective of registering suchguaranty right imposition is to give protection and lawinsurance to creditor. The use of Warehouse Receiptrepresents way out for farmers from regulation of Bankand non bank financial institutions to give guaranty forissuance of financial credit. Evidently, obstacles ingiving access to get finance had resulted in negativeimpact for debtor business development in agriculturespecially, who has special character regarding resultedproducts or duration. Hence, the author had tried toresearch in this case uses research method by normativejuridical law using secondary data consist of primary,,secondary laws references and supporting materials., Tocollect data it had been used literature study usingqualitative analysis by prescriptive research nature."

"Analisis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya mengurangi praktik penarikan Cek Kosong selain dari pendekatan penerapan sanksi, yaitu dengan mengoptimalkan pemenuhan kewajiban penyediaan dana oleh Penarik Cek. Optimalisasi pemenuhan kewajiban penyediaan dana oleh Penarik Cek dianalisis dari sumber dana yang dapat digunakan untuk keperluan tersebut. Analisis difokuskan pada peraturan yang berlaku, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Peraturan Bank Indonesia tentang Daftar Hitam Nasional (PBI DHN), serta melihat mekanisme sweep account yang telah cukup lama dipraktikan oleh perbankan. Melalui analisis ini diharapkan benar-benar dapat menjunjung karakteristik utama Cek, yaitu dapat dibayarkan pada saat diunjukkan (payable on demand), sehingga Pemegang Cek terlindungi dan kepercayaan masyarakat terhadap Cek sebagai suatu instrumen pembayaran selain uang tunai terus meningkat.

---

This analysis aims to understand how to reduce insufficient fund of Check who drawn by drawer, that is with optimizing accomplishment of fund by a drawer. Optimizing accomplishment of fund by a drawer will be analyses from the drawer accounts on drawee that can be used to meet a demand. Analysis is focused on Indonesia Commercial Code (KUHD) and Bank Indonesia Regulation about National Blacklist of drawer who drawn of insufficient funds of Check (PBI DHN), also focused on sweep account mechanism which have been made by drawee. This analysis is expected that main characteristic of theCheck as an instrument that "payable on demand" really can be done until payee of the Check are protected and increasingly a society trusty to the Check as a payment instrument besides cash."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai pengelolaan asuransi dalam kegiatan usaha hulu minyakdan gas bumi. Pengelolaan asuransi ditinjau dari bentuk perjanjianya sertakesesuaiannya dengan prinsip kebebasan memilih penanggung dan prinsip penutupanobjek asuransi oleh perusahaan asuransi dalam negeri. Dalam penyusunannya skripsi inimenggunakan metode yuridis empiris, dimana dalam pengumpulan datanya selainmelalui literatur, juga melalui Focused Group Discussion (FGD). Dari sana ditemukanbahwa perlunya sosialisasi lebih lanjut mengenai pengelolaan asuransi dalam kegiatanusaha hulu migas ini oleh regulator kepada pihak-pihak yang berkepentingan, serta perlupembahasan lebih lanjut mengenai komponen dalam negeri berkaitan dengan prinsippenutupan asuransi oleh perusahaan asuransi dalam negeri.

---

AbstractThis undergraduate thesis examines about juridical observation of insurancemanagement in the upstream oil and gas business. The observation examines theinsurance?s policy format, and its relevance with the insurance principles such asfreedom to choose the insurer, and the principle of insurance covering object withnational insurance company. The method that been used to arrange this thesis isjuridical-empiric method, which was in data colleting, aside from the literature study; weheld a focused group discussion (FGD). As the result, it had been found that thereshould be more of socialization about insurance management system in this kind ofbusiness from the regulator to the parties who needed it. And also, more explanationneeded about domestic component in the terms of insurance covering from nationalinsurer principle."

"Setiap orang dalam menjalani kehidupannya akan menghadapi sebuah risiko atau bahkan beberapa risiko, termasuk ketika ia tidak mengetahui kapan akan meninggal dunia. Risiko yang dihadapi dapat berupa meninggal dunia, sehingga timbul keinginan untuk mengalihkan risiko kepada pihak lain. Pihak lain yang dapat menerima pengalihan risiko adalah lembaga asuransi. Bank sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat dapat memberikan pinjaman untuk pembelian suatu bangunan atau tempat usaha bagi masyarakt yang membutuhkan. Bagi bank, meninggalnya debitur adalah salah satu risiko yang dihadapi dalam pemberian kredit. Sehubungan hal tersebut beberapa Bank mewajibkan kepada nasabahnya untuk mengasuransikan hutangnya pada sebuah perusahaan asuransi. Hal ini bertujuan untuk mencegah kerugian yang timbul terhadap bank maupun ahli waris dari debitur. Jenis asuransi yang digunakan adalah asuransi jiwa kredit. Kasus yang diangkat dalam skripsi ini merupakan kasus gugatan pembayaran klaim yang diajukan terhadap PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya oleh ahli waris nasabah PT Bank Bumi Putera. Namun dalam kasus ini pihak penanggung menolak untuk membayar klaim asuransi yang diajukan oleh pihak ahli waris tertanggung. Berdasarkan hal tersebut maka timbul permasalahan, apa saja persyaratan dan prosedur penutupan asuransi jiwa kredit, bagaimana tanggung jawab PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya dalam penyelesaian klaim terhadap risiko yang timbul. Dalam skripsi ini akan dijelaskan lebih lanjut bagaimana persyaratan dan prosedur penutupan asuransi jiwa kredit serta tanggung jawab dari pihak penanggung berdasarkan hukum asuransi yang berlaku di Indonesia.

---

Everyone in his life will face a risk or even some risk, including when he does not know when he died. The risks faced can be death, so there is a desire to transfer the risk to other parties. The other party who can accept the transfer of risk is the insurance agency. Banks as collectors and distributors of public funds can provide loans for the purchase of a building or place of business for people in need. For banks, the loss of debtors is one of the risks faced in lending. In connection therewith some Banks require its customers to insure its debt to an insurance company. It aims to prevent losses arising from banks and heirs of the debtor. The type of insurance used is credit life insurance.

The case raised in this thesis is a claim filed against PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya by heir of customers of PT Bank Bumi Putera. But in this case the insurer refused to pay the insurance claim filed by the heirs of the insured. Based on the above, the question arises what are requirements and procedures for the application of credit life insurance, how is the liability of PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya in the settlement of claims against risks arising. In this thesis will be explained further how the requirements and procedures for the application of credit life insurance and liability of the insurer based on the insurance regulations in Indonesia."

"Tesis ini membahas tentang lembaga pengawas PT Asabri (Persero) dengan pokok permasalahan 1. Apakah lembaga yang mengawasi PT Asabri (Persero) saat ini sudah sesuai dengan dengan ketentuan Pasal 57 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (UUP) dan 2. Apa dampak hukumjika lembaga yang mengawasi PT Asabri (Persero) saat ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 57 ayat (1) UUP. Metode penelitian yang digunakan adalahyuridis normatif, dengan data sekunder dan teori kewenangan. Hasil yang diperoleh ialah pengaturan tentang lembaga pengawas PT Asabri (Persero)tersebut tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 57 ayat (1) UUP. OJK adalah lembaga pengawas perusahaan asuransi, sementaraa lembaga yang mengawasi PTAsabri (Persero) saat ini bukan hanya OJK tetapi juga Kementerian Pertahanan dan Keamanan serta Kementerian Keuangaan dan juga BPK. Pengaturan tentang lembaga pengawas PT. Asabri (Persero) ini berdampak pada koordinasi antar lembaga pengawas dan regulasi yang saling tumpang-tindih yang mengakibatkan pengawasan menjadi kurang baik dan efektif. Saran dari penelitian ini adalah pengaturan lembaga pengawas PT Asabri (Persero) seharusnya mengacu kepada UUP. Jika Itjen Kemenhan dan Kementerian Keuangan tetap perlu ditunjuk sebagai lembaga pengawas, maka OJK diatur sebagai pengawas utama dengan kewenangan koordinasi

---

This thesis discusses the supervisory agency PT Asabri (Persero) with the main problem 1. Is the institution that supervises PT Asabri (Persero) currently in accordance with the provisions of Article 57 paragraph (1) of Act Number 40 of 2014 concerning Insurance (UUP) and 2. What is the legal impact if the

institution that supervises PT Asabri (Persero) is currently not in accordance with the provisions of Article 57 paragraph (1) of UUP. The research method used is normative juridical, with secondary data and theory of authority. The result obtained was that the regulation regarding the supervisory agency PT Asabri

(Persero) was not in line with the provisions of Article 57 paragraph (1) of UUP. OJK is the supervisory agency for insurance companies, while the institution that supervise PT Asabri (Persero) is currently not only OJK but also the Ministry of

Defense and Security as well as the Ministry of Finance and also the BPK. Regulations regarding the supervisory agency of PT. Asabri (Persero) has an

impact on the coordination between supervisory agencies and overlapping regulations which results in poor and effective supervision. The suggestion from

this research is that the regulation of the supervisory agency PT Asabri (Persero) should refer to the UUP. If the Inspectorate General of the Ministry of Defense and the Ministry of Finance still need to be appointed as the supervisory agency, then the OJK is regulated as the main supervisor with the coordination authority."

"Pengangkutan memainkan peran sentral dalam memfasilitasi perdagangan global. Namun, pelanggaran seperti pengirim barang yang tidak membayar biaya impor kepada perusahaan jasa pengurusan transportasi sering terjadi, menimbulkan sengketa yang kompleks. Penelitian ini menganalisis penyelesaian sengketa dalam pengangkutan barang laut di Indonesia, dengan fokus pada kompetensi peradilan dan penerapan regulasi internasional seperti The Hague Rules, Hague-Visby Rules, dan Hamburg Rules. Kasus yang dianalisis adalah Putusan No. 92/Pdt.G/2021/PN. Btl dan Putusan No. 26/PDT/2022/PT YKK antara PT Dexter Eurekatama dan PT Gajah Mada Medika Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika penyelesaian sengketa dalam pengangkutan barang laut di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan analisis terhadap peraturan yang berlaku dan pertimbangan hukum hakim dalam menentukan kompetensi peradilan. Hasil penelitian menekankan pentingnya mempertimbangkan bukti-bukti dan petunjuk yang relevan dalam pengambilan keputusan, serta konsistensi dalam penerapan prinsip-prinsip hukum kontraktual dan penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Saran penelitian meliputi perlunya konsistensi dalam penegakan hukum, efektivitas penyelesaian sengketa, serta pentingnya pengembangan kebijakan yang mendukung keamanan dan kepastian hukum dalam aktivitas pengangkutan barang.

---

Transportation plays a central role in facilitating global trade. However, violations such as shippers failing to pay import fees to transportation management companies often occur, resulting in complex disputes. This research analyzes dispute resolution in maritime transportation in Indonesia, focusing on judicial competence and the application of international regulations like The Hague Rules, Hague-Visby Rules, and Hamburg Rules. The cases examined are Decision No. 92/Pdt.G/2021/PN. Btl and Decision No. 26/PDT/2022/PT YKK involving PT Dexter Eurekatama and PT Gajah Mada Medika Indonesia. The study aims to provide a deeper understanding of dispute resolution dynamics in Indonesian maritime transportation. The research method is juridical-normative, with an analysis of applicable regulations and judicial considerations. Findings emphasize the importance of considering relevant evidence and guidance in decision-making, as well as consistency in applying contractual law principles and resolving disputes through arbitration. Research recommendations include the need for legal enforcement consistency, effective dispute resolution, and policy development supporting security and legal certainty in transportation activities."

"Skripsi ini membahas tentang asuransi usaha tani padi. Asuransi ini ditawarkan sebagai salah satu alternatif skema pendanaan yang berkaitan dengan pembagian risiko dalam kegiatan usaha tani padi. Dengan asuransi usaha tani padi, proses produksi dapat dijaga karena mengikuti rekomendasi berusahatani yang baik. Bagi Indonesia, asuransi usaha tani padi sangat penting untuk membantu petani dari risiko kerugian besar. Para petani dipastikan akan memiliki modal kerja yang cukup karena mengasuransikan usahataninya untuk membiayai usaha pertanian pada musim berikutnya dengan mengajukan klaim ketika usahataninya mengalami kerugian dan akan diselesaikan dengan asuransi usaha tani padi oleh perusahaan asuransi sebagai penanggung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, yang mengamati kebutuhan terhadap asuransi usaha tani di Indonesia.

---

This mini-thesis discusses the crop insurance. This insurance is offered as an alternative funding schemes relating to risk sharing in rice farming activities. With crop insurance, the production process can be maintained by following the recommendations of good farming. In Indonesia, crop insurance is very important to help the farmers’ risk of large losses. The farmers certainly will have sufficient working capital because of crop insurance to finance agricultural businesses in the next season by proposing a claim when a loss of farming and crop insurance will be resolved by the insurance company as an underwriter. The method used in this study is a research method that is both normative literature, which observes the need for crop insurance in Indonesia."

"Penelitian ini membahas mengenai masalah yang dapat ditimbulkan apabila Notaris tidak mendaftarkan Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan Kepada Kementerian Hukum dan HAM. Yayasan yang telah berdiri sebelum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan diundangkan, harus menyesuaikan anggaran dasarnya dan melakukan permohonan pengesahan kepada Kementerian Hukum dan HAM melalui Notaris. Permasalahan dalam penelitian ini mengenai tanggung jawab Notaris dalam pendaftaran penyesuaian anggaran dasar, serta upaya yang dapat dilakukan apabila penyesuaian anggaran dasar tersebut tidak dilakukan. Kedua permasalahan tersebut dianalisis dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. bertumpu pada studi dokumen terhadap data sekunder, dengan analisis menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Notaris memiliki tanggung jawab terhadap pendaftaran Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan kepada Kementerian Hukum dan HAM baik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum maupun secara manual. Jika Notaris tidak melakukan pendaftaran, akan menyebabkan yayasan tersebut dikenakan sanksi tidak dapat menggunakan kata “yayasan” dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan. Sebagai bentuk dari pertanggung jawaban atas kelalaiannya tersebut, Notaris akan dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatannya maupun perkumpulan. Sanksi tersebut diputuskan berdasarkan putusan dari Majelis Pengawas dan Dewan Kehormatan. Selain itu, Notaris juga dapat dikenakan sanksi berdasarkan gugatan yang diajukan oleh klien ke Pengadilan Negeri atas dasar Perbuatan Melawan Hukum. Maka dari itu, diharapkan Notaris menerapkan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN dengan sungguh-sungguh, sehingga dapat meminimalisir masalah yang dapat timbul di kemudian hari. Namun, apabila kelalaian tersebut sudah terjadi, pendiri dapat melakukan pendirian yayasan, yang kekayaaannya berasal dari kekayaan yayasan yang sudah tidak dapat menggunakan kata “yayasan” didepannya. Dalam tahapan pendirian yayasan, tahapan pengumuman pada Tambahan Berita Negara Republik Indonesia oleh Menteri merupakan tahapan yang sangat penting. Pada kasus Putusan No. 555 K/TUN/2017, hal ini yang menjadi alasan pencabutan Surat Keputusan pendirian Yayasan pada Pengadilan Tata Usaha Negara.

---

Penelitian ini membahas mengenai masalah yang dapat ditimbulkan apabila Notaris tidak mendaftarkan Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan Kepada Kementerian Hukum dan HAM. Yayasan yang telah berdiri sebelum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan diundangkan, harus menyesuaikan anggaran dasarnya dan melakukan permohonan pengesahan kepada Kementerian Hukum dan HAM melalui Notaris. Permasalahan dalam penelitian ini mengenai tanggung jawab Notaris dalam pendaftaran penyesuaian anggaran dasar, serta upaya yang dapat dilakukan apabila penyesuaian anggaran dasar tersebut tidak dilakukan. Kedua permasalahan tersebut dianalisis dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. bertumpu pada studi dokumen terhadap data sekunder, dengan analisis menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Notaris memiliki tanggung jawab terhadap pendaftaran Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan kepada Kementerian Hukum dan HAM baik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum maupun secara manual. Jika Notaris tidak melakukan pendaftaran, akan menyebabkan yayasan tersebut dikenakan sanksi tidak dapat menggunakan kata “yayasan” dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan. Sebagai bentuk dari pertanggung jawaban atas kelalaiannya tersebut, Notaris akan dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatannya maupun perkumpulan. Sanksi tersebut diputuskan berdasarkan putusan dari Majelis Pengawas dan Dewan Kehormatan. Selain itu, Notaris juga dapat dikenakan sanksi berdasarkan gugatan yang diajukan oleh klien ke Pengadilan Negeri atas dasar Perbuatan Melawan Hukum. Maka dari itu, diharapkan Notaris menerapkan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN dengan sungguh-sungguh, sehingga dapat meminimalisir masalah yang dapat timbul di kemudian hari. Namun, apabila kelalaian tersebut sudah terjadi, pendiri dapat melakukan pendirian yayasan, yang kekayaaannya berasal dari kekayaan yayasan yang sudah tidak dapat menggunakan kata “yayasan” didepannya. Dalam tahapan pendirian yayasan, tahapan pengumuman pada Tambahan Berita Negara Republik Indonesia oleh Menteri merupakan tahapan yang sangat penting. Pada kasus Putusan No. 555 K/TUN/2017, hal ini yang menjadi alasan pencabutan Surat Keputusan pendirian Yayasan pada Pengadilan Tata Usaha Negara."

"ABSTRAKRisiko dan nilai pertanggungan dalam asuransi peluncuran satelit sangatbesar sehingga membutuhkan kapasitas asuransi yang besar pula untuk menutupirisiko tersebut. Salah satu cara untuk meningkatkan kapasitas asuransi adalahdengan mengatur retensi sendiri yang memadai dan meningkatkan dukunganreasuransi. Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2015 telah mengeluarkanketentuan terkait hal tersebut yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.14/POJK.05/2015 tentang Retensi Sendiri dan Dukungan Reasuransi DalamNegeri. Oleh karenanya, permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini adalahbagaimana pengaturan retensi sendiri dan dukungan reasuransi untuk asuransipeluncuran satelit dalam POJK tersebut. Metode penelitian yang akan digunakandalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yaitu penelitian yangdilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis. Dalam POJKtersebut diatur bahwa dalam perusahaan asuransi wajib menerapkan batas retensisendiri dengan berdasarkan pada profil risiko dan kerugian (risk and loss profile)untuk setiap risiko dengan memperhatikan batas minimum dan maksimum retensiyang diatur dalam SEOJK. Sedangkan untuk dukungan reasuransi diatur bahwauntuk asuransi peluncuran satelit diwajibkan perusahaan asuransi mereasuransikansetiap risikonya kepada perusahaan reasuransi dalam negeri minimal Rp. 40 M.Dari penelitian yang dilakukan saran yang dapat diberikan adalah dalammenetapkan retensi sendiri perusahaan asuransi harus benar-benar memperhatikankemampuan sendiri karena apabila ditentukan terlalu besar dapat menyebabkankegoncangan, namun apabila ditetapkan terlalu kecil dapat menyebabkan tingkatsolvabilitas perusahaan asuransi tersebut menurun.

---

ABSTRACTThe risk and value of insurance for the launch satellite insurance isintensively high, so it also needs big capacity to insure the risk. One of the waysto increase the insurance capacity is to maintain the own (sufficient) retention andto increase reinsurance. Otoritas Jasa Keuangan (Financial Services Authority ofIndonesia) in 2015 made a regulation for that, called Otoritas Jasa KeuanganRegulation (Regulation of The Financial Services Authority) Number14/POJK.05/2015 concerning Own Retention and Reinsurance from LocalCompany. The issue to be studied in this thesis is how POJK regulates the ownretention and reinsurance for launch satellite insurance. The method used in thisresearch is normative juridical method which conducted on the written andunwritten positive law. That OJK Regulation regulates that insurance companyhas to apply the own retention based on the risk and loss profile for every risk byobserving the maximum and minimum own retention limit regulated by OJK.Meanwhile for the reinsurance, regulated that for launch satellite insurance,insurance company has to reinsure its risk to the local company for minimum 40billion rupiah. The suggestion from this research is that insurance company has todecide the own retention carefully. However, if the retention is too high, it canmake the company's finance shaking, but when the own retention is too low, it canmake the company solvencies descend."

"ABSTRAKPangan merupakan kebutuhan pokok bagi kelangsungan hidup manusia, seiring dengan perkembangan dari produk olahan pangan semakin maju, sehingga tidak jarang demi mencapai tujuan tertentu pelaku usaha melakukan pencampuran/pengoplosan terhadap produk olahan pangan. Kebijakan dari pengoplosan atau pencampuran suatu produk olahan pangan mempunyai kriteria tersendiri apabila ditinjau dari sudut pandang hukum perlindungan konsumen, hal ini sehubungan dengan kepentingan konsumen guna mendapatkan pangan yang layak serta sesuai dengan standar kesehatan yang memadai. Pelaku usaha sendiri memiliki tanggung jawab terhadap produk olahan pangan yang dicampur atau dioplos, dalam hal ini peran pemerintah sebagai fungsi kontrol di antara pelaku usaha dan konsumen memegang peranan yang sangat signifikan. Guna menjawab permasalahan di dalam tesis ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengkaji tentang hukum normatif doktrinal , dalam hal ini Undang-Undang no. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, maupun peraturan hukum lainnya. Kebijakan dari pengoplosan atau pencampuran suatu produk olahan pangan ditinjau dari sudut pandang hukum perlindungan konsumen tidak terlepas dari inti utama fungsi dari pangan itu sendiri, dimana suatu produk olahan pangan merupakan pangan yang telah diberikan BTP Bahan Tambahan Pangan dalam proses produksi. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk olahan pangan yang dicampur atau dioplos mengacu kepada ketentuan perubahan/pengoplosan yang dimaknai dengan Perubahan atas barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau Barang dan/atau jasa tidak sesuai dengan contoh, mutu, dan komposisi. Dengan demikian pengoplosan yang bersifat negatif merupakan kegiatan memproduksi dan memperdagangkan pangan yang tidak sesuai dengan standar keamanan pangan dan menyebabkan berubahnya mutu pangan.

---

ABSTRACTFood is a basic need for human survival, along with the development of food processing products, it is common for achieving certain objectives of business executors to mixing the processed food products. The policy of mixing processed food products has its own criteria when viewed from the perspective of consumer protection law, and it is in line with the interest of consumers to obtain good standards for food and also health. The business executors have responsibility for the processed food product which has mixed, and in this case the government plays a significant role as a controller for the business executors and consumers. In order to answer the problem in this thesis, the writer uses normative juridical research method, which is research that examines about normative law doctrinal , in this case Law no. 8 of 1999 on Consumer Protection, Law No. 18 of 2012 on Food, as well as other legal regulations. From the point of view of consumer protection law, the policy of mixing a processed food product is inseparable from the main core of the function of the food itself, where a processed food product has been given food additives in the production process. The responsibility of the business executors on processed food products that are mixed refers to the provisions of change, which is the change of goods and or services performed by business execitors or goods and or services not in accordance with the example, quality, and composition. Therefore, a negative mixing is an activity to produce and trade food that is not in accordance with the food safety standards dan cause changes in the food quality. "