Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai perbandingan pengaturan mengenai pengangkatan anak atau adopsi antara Indonesia dan Korea Selatan, yang mana pembahasannya menitikberatkan pada jenis, akibat hukum, dan syarat pembatalan serta pengakhiran pengangkatan anak. Bentuk penelitian ini bersifat yuridis normatif. Penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan perbandingan peraturan perundang-undangan, yang mendasarkan pada metode perbandingan hukum terhadap dua negara yang berbeda, yaitu Indonesia dan Korea Selatan. Di Korea Selatan, pengangkatan anak diatur dalam Civil Act dan Act on Special Cases Concerning Adoption.Sementara itu, di Indonesia belum terdapat undangundang khusus yang mengatur secara komprehensif mengenai pelaksanaan pengangkatan anak, terutama mengenai syarat pembatalan dan/atau pengakhiran pengangkatan anak. Dalam undang-undangnya, Korea Selatan mengatur hal tersebut, yang mana ketentuan tersebut memberikan pedoman bagi hakim dalam memutus perkara pembatalan atau pengakhiran pengangkatan anak. Oleh karenanya, terdapat urgensi untuk membentuk undang-undang khusus terkait pengangkatan anak di Indonesia. Selain itu, pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik pengangkatan anak di kedua negara juga diperlukan, mengingat adanya permasalahan di antara para pihak yang dapat menyebabkan dibatalkan atau diakhirinya pengangkatan anak.

---

The purpose of this research is to analyze the comparation of the regulations about adoptions between Indonesia and South Korea. The analysis emphasizes on the types, legal effect of adoption, and the requirements to annul and dissolve the adoption. The form of this research is normative. This research also uses comparative approach based on the applicable law in Indonesia and South Korea. In South Korea, the adoption is regulated in Civil Act and Act on Special Cases Concerning Adoption.Meanwhile in Indonesia, there is no special act to comprehensively regulate the adoption, especially about the requirements to annul or dissolve the adoption. In South Korea, the acts regulate the matter, for the court rsquo s guidance in making decision for the annulment or dissolution of adoption. Therefore, there is an urgency to regulate special act of adoption in Indonesia. Moreover, it is necessary to strengthen the supervision of the implementation of adoption in both country due to the existence of problems between the parties that can cause the annulment or dissolution of adoption."

"ABSTRAKPenyerahan adalah merupakan salah satu cara untuk memperoleh hak milik yang termasuk ke dalam klasifikasi derived atau lsquo;turunan rsquo;, yaitu suatu cara memperoleh hak milik dari orang lain dengan cara dialihkan atau diserahkan dari satu orang ke orang lain dengan adanya persetujuan dari orang yang pertama. Penyerahan atau yang sering juga disebut sebagai levering ini dapat dibagi ke dalam beberapa sistem, yaitu sistem kausal yang dianut oleh Indonesia, sistem abstrak yang dianut oleh Jerman, dan ada juga sistem campuran yang disebutkan dianut oleh Prancis. Meskipun masing-masing negara telah menganut sistemnya masing-masing, namun dalam beberapa situasi, terkadang dapat ditemukan pengecualian-pengecualian yang menyebabkan diterapkannya pengaturan sistem yang berbeda dari sistem yang negara tersebut anut. Adapun penelitian ini bersifat yuridis normatif, dengan tujuan untuk melakukan perbandingan atas pengaturan dan penerapan sistem penyerahan di Indonesia, Jerman dan Prancis. Dari perbandingan pengaturan dan penerapan sistem penyerahan di antara ketiga negara tersebut, maka dapat dilihat bahwa sistem yang mereka anut tidaklah dapat diterapkan secara lsquo;murni rsquo;, dan penerapan pengaturan sistem lain tidak dapat dicegah dikarenakan permasalahan dalam hukum perdata sekarang ini semakin berkembang dan kompleks. Hukum perdata di Indonesia harus bisa beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat, dengan tidak menutup kemungkinan untuk menciptakan pengaturan baru mengenai pengecualian dari sistem kausal yang dianut, apabila penerapan dari sistem kausal itu sendiri dalam hal-hal tertentu dapat merugikan masyarakat.

---

ABSTRACTThe transfer of ownership is one of the ways of acquiring ownership that belongs to the classification of lsquo derived rsquo , where a person acquired ownership of a thing from another the ownership was transferred or passed from one person to another with the cooperation of the first person. Transfer of ownership, also commonly known as lsquo levering rsquo , is classified into three systems the causal system applied in Indonesia , the abstract system applied in Germany and the mixed systems said to be applied in France . Despite how these countries have their own systems for the transfer of ownership, there are times when they had to make exceptions and apply another systems. This research is using juridical normative method, with the purpose of comparing the regulations and applications of the transfer of ownership systems in Indonesia, Germany, and France. From the comparison of the regulations and applications of the transfer of ownership systems in each country, we can see how the system that they followed can not be applied lsquo purely rsquo , and that the application of another system rsquo s regulation aside from the one they followed is unavoidable, since the civil law problems keeps on evolving and getting more complex each day. The civil law in Indonesia must try to keep up with people rsquo s need by not ruling out the possibility of making regulation about exceptions from the causal systems, either by using regulations from abstract or mixed systems , if the application of it bring disadvantages to people."

"ABSTRAKPerkembangan zaman memiliki pengaruh besar pada bidang teknologi yang berkembang sangat pesat dan mempengaruhi dunia bisnis. Belakangan ini banyak bermunculan bisnis start up yang dalam menjalankan bisnisnya menggunakan layanan online, yaitu berupa proses pelaksanaan jasa pembersihan seperti GO-CLEAN pada aplikasi GO-JEK, Aplikasi KliknClean, dan Layanan situs jaringan Pembantu.com yang pemesanannya dilakukan melalui layanan online. Penting untuk diperhatikan bagi perusahaan layanan online tersebut terkait pada pola hubungan hukum dan pertanggungjawaban bagi masing-masing pihak didalamnya guna melihat kelebihan dan kekurangan dari masing-masing layanan online. Hal inilah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dimana dalam penelitiannya menekankan pada penggunaan norma-norma hukum secara tertulis yang didukung dengan hasil wawancara dengan narasumber dan informan. Dari tipe penelitian tersebut berdasarkan sifatnya penelitian ini merupakan penelitian ekploratoris yang bertujuan mencari data awal dari suatu gejala. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa masih ditemukannya permasalahan dalam pelaksanannya, hal tersebut muncul karena belum dilakukannya indentifikasi pola hubungan hukum dari ketiga layanan online yang berbeda-beda, dengan begitu akan berbeda-beda pula pertanggungjawaban dari masing-masing pihak pada setiap layanan online. Perbandingan dari ketiga layanan online ini dilakukan agar dapat mengetahui kelebihan dan kelemahan dari masing-masing layanannya

---

ABSTRACTThe world development has a big impact on the technology sector which is growing rapidly and affects the business sector. Nowadays, many start up businesses are running their businesses using online services, namely cleaning services such as GO CLEAN on GO JEK rsquo s application, KliknClean rsquo s application and Pembantu.com rsquo s website, that serve the reservations online through the online services. It is important to be noticed for online service companies that they are related to the pattern of legal relations and liability for each party in it to see the advantages and disadvantages of online services. This matter is the subject of this research. In this research the writer using the normative juridical method that emphasize the use of norms in writing which is supported with the results of interviews with interviewees and informants. Based on that type of research seen from its character, this research is an exploratory research that aims to find the initial data of a symptom. The results of this study indicate that the problem is still found in the implementation, it arises because there has been no identification of the legal relationship pattern of the three different online services companies, therefore each of companies are applying different liability for each party on every online services. Comparison of their three online services companies id done in order to know the advantages and disadvantages of each service."

"ABSTRACTPermasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah konsep dari penyalahgunaan transfer dana pada sebuah bank dan dalam hal apa bank dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan hukum yang dilakukan karyawannya. Bentuk penelitian yang akan digunakan Penulis, yaitu yuridis normatif, dengan menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1566 K/Pdt/2013. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa konsep penyalahgunaan transfer dana telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana. Selanjutnya, bank sebagai majikan dapat bertanggungjawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawan dengan berdasarkan teori vicarious liability yang diatur dalam Pasal 1367 ayat 3 KUH Perdata. Dalam kasus ini, karyawan melakukan pengambilan atau pemindahan sebagian atau seluruh dana milik nasabah melalui Perintah Transfer Dana palsu. Dengan adanya hubungan hukum antara nasabah dengan bank, maka bank wajib menjaga keamanan dan wajib menjamin dana nasabah yang disimpan pada bank tersebut. Bank sebagai pihak yang bertanggungjawab apabila karyawannya telah menyalahgunakan kewenangannya atau perbuatannya masih dalam ruang lingkup pekerjaannya. Penelitian ini juga memberikan saran kepada pihak bank untuk meningkatkan sistem keamanan dengan lebih memperinci SOP mengenai prosedur pegawai bank dalam melakukan pekerjaan memproses pengambilan dan pemindahan dana, dan perlu adanya pengaturan mengenai batasan teori vicarious liability guna menghindari perbedaan pendapat Majelis Hakim.

---

ABSTRACTThe problem discussed in this thesis is the concept of misuse of fund transfers in a bank and in what case can the bank be held accountable for the legal acts committed by its employees. The form of research used is normative juridicial by analyzing Award of the Supreme Court Number 1566 K Pdt 2013. The results of the study indicate that the concept of misuse of fund transfers has been clearly regulated in Act Number 3 of 2011 on Fund Transfers. Furthermore, the bank as an employer may be liable for tort by employees by virtue of the vicarious liability theory set forth in Article 1367 paragraph 3 of the Civil Code. In this case, the employee taking or removing part or all of the customer rsquo s funds through a fake fund transfers order. By the existence of a legal relationship between the customer and the bank, requires the bank to maintain the security and must guarantee the customer rsquo s funds deposited in the bank. The bank should be the party who rsquo s responsible if their employees have misused their authority or actions are still within the scope of their work. This study has also advised the banks to increase their security systems by further detailing the SOP on bank staff procedures in undertaking the work of collecting and transferring of funds, and the need to regulate the limits of the vicarious liability theory to avoid differences of opinion of the Panel of Judges. "

"Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, kini perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan dapat dilakukan tanpa adanya penetapan pengadilan negeri terlebih dahulu dan dapat disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris. Pengesahan perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan dilakukan dengan cara melaksanakan pencatatan perjanjian perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama, sedangkan pengesahan oleh Notaris dianggap membingungkan karena dianggap tidak jelas maksudnya. Hal ini menimbulkan permasalahan karena belum ada ketentuan mengenai tata cara pencatatan perjanjian perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, sehingga pegawai pencatat perkawinan menolak melakukan pencatatan terhadap perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan dan meminta adanya penetapan pengadilan negeri untuk pengesahan perjanjian perkawinan tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif yang menggunakan data primer dan data sekunder sebagai sumber data, dimana penulis dalam meneliti mengkaji aturan hukum mengenai perkawinan dan perjanjian perkawinan untuk dapat menjawab permasalahan secara dekriptif analitis. Melalui penelitian ini penulis menemukan jawaban bahwa pengesahan dan pencatatan perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan kini dapat dilakukan tanpa adanya penetapan pengadilan negeri terlebih dahulu dengan berpedoman kepada Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 19 Mei 2017 No. 472.2/5876/Dukcapil tentang petunjuk mengenai pencatatan perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan.

---

With the Constitutional Court Decision Number 69 PUU XIII 2015, postnuptial agreement can be done without any approval from the district court. It can also be legitimated by the marriage officer or the notary. The legalization of postnuptial agreement by the marriage officer is done by registering the postnuptial agreement to the Office of Population and Civil Registration Agency or the Office of Religious Affairs, while the legalization done by the notary is considered confusing as its main point is not that clear. It causes problem since there is no other regulation yet about the procedure of postnuptial agreement registration beside the Constitutional Court Decision Number 69 PUU XIII 2015 so that the marriage officer refuses to accept the registration of postnuptial agreement and asks the approval from district court to legalize it. This research uses normative juridical method using primary and secondary data as the source as I examine the law of marriage and postnuptial agreement to find the descriptive and analytical answer for the problems occur. The findings reveal that the legalization and the registration of postnuptial agreement now can be done without any approval from the district court, based on the regulation on Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, May 19, 2017 No. 472.2 5876 Dukcapil about the guidance of postnuptial agreement registration."

"Sejak keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terjadi perubahan terhadap ketentuan mengenai perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan yang semula hanya dapat dibuat sebelum atau pada waktu perkawinan berlangsung, kini selama perkawinan pasangan suami istri dapat membuat perjanjian perkawinan. Hal ini pasti akan berpengaruh terhadap keadaan harta benda perkawinan, karena pada umumnya perjanjian perkawinan dibuat untuk menyimpangi bentuk dasar harta perkawinan yang bercampur. Bukan hanya tentang harta benda perkawinan yang terpengaruh namun juga terhadap pihak ketiga. Dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan yang telah diubah maupun belum sepakat bahwa perjanjian perkawinan dapat berlaku pula bagi pihak ketiga tersangkut. Maka perjanjian perkawinan yang dibuat selama perkawinan, khususnya yang mengatur tentang harta benda perkawinan suami istri akan berakibat hukum pada pihak ketiga. Pengaruh yang ditimbulkan dapat berupa kerugian bagi pihak ketiga, namun hingga sekarang tidak ada batas yang jelas untuk menentukan kerugian bagi pihak ketiga tersebut. Maka dari itu dalam skripsi ini penulis akan membahas akibat hukum yang timbul dari dibuatnya perjanjian perkawinan selama perkawinan terhadap harta benda perkawinan dan pihak ketiga. Metode yang digunakan untuk meneliti permasalahan tersebut adalah yuridis normatif. Beberapa hal yang dapat disimpulkan adalah pembuatan perjanjanjian selama perkawinan ini akan menimbulkan akibat terhadap harta pribadi maupun harta bersama tergantung bentuk perjanjian yang digunakan. Untuk pihak ketiga akibat hukum yang timbul setelah pencatatan perjanjian dilakukan. Batas kerugian dapat dilihat apakah dengan perjanjian tersebut jaminan pihak ketiga berkurang atau tidak, namun tetap harus dibuktikan melalui Pengadilan. Dengan demikian pemerintah perlu segera memperbaruhi peraturan yang ada dan mengeluarkan pengaturan teknis terkait perjanjian perkawinan.

---

Since the issuance of Constitutional Court Decision Number 69 PUU XIII 2015 there has been changes on the provisions of nuptial agreement. The original nuptial agreemet can only be made before or at the time of marriage, now during the marriage a couple may enter into a nuptial agreement. This will affect the stage of marital property, since a nuptial agreement usually made to derogate the basic stage of marital property which is community property. Not only about the marital property that can be affected but also third parties rsquo interest. Article 29 Law Number 1 1974, both the origin and the change agreed that the nuptial agreement may invoke the third parties are involved. Thus, nuptial agreement made during marriage, especially those which regulate about marital property will arise legal consequences to third parties. The impact can be a loss to third parties, but until now there is no clear limit to determine the loss. Therefore this thesis will discuss the legal consequences arising from the making of marital property agreement during marriage to the marital property and third parties. The method used to examined the problem is juridical normative. Based on the research the author can concluded that nuptial agreement made during marriage can both affected to private property and community property depending on what kind of nuptial agreement applied. There must be a registration of the nuptial agreement to make the third parties invoked. The limit of losses can be seen wheter the third parties rsquo bail of payments are reduced or not. But it must be proven through the Court. Thus the government needs to revise the existing regulation and issue a technical regulation over nuptial agreement."

"Akta Otentik yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT merupakan suatu alat bukti yang sempurna, namun pada prakteknya akta otentik tersebut seringkali dibatalkan oleh Majelis Hakim berdasarkan alat bukti lain yang membantah fakta dalam akta otentik tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan metode studi-studi putusan yaitu dengan pengumpulan data-data sekunder melalui putusan, peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel, jurnal, dan skripsi. Melalui metode tersebut, penulis mendapatkan kesimpulan bahwa Akta otentik memang merupakan suatu alat bukti yang sempurna, sepanjang kebenaran dalam akta otentik tersebut tidak dibuktikan sebaliknya dan majelis hakim sudah sangat tepat karena tidak hanya melihat akta otentik sebagai alat butki sempurna saja, namun juga melihat pada alat bukti lain dan fakta-fakta materiil yang ada.

---

The Authentic Deed that made before the Notary PPAT is a perfect proof tool, but in practice the authentic deed is often annulled by the Panel of Judges based on other evidences that refute the facts in the authentic deed. This research was conducted by the method of decision studies that is by collecting secondary data through decisions, legislation, books, articles, journals, and thesis. Through this method, the author conclude that authentic deed is indeed a perfect proof tool, as long as the truth in the authentic deed is not proved otherwise and the judges are very precise because not only saw the authentic deed as perfect proof tool, but also look at the other evidence and material facts."

"Perjanjian merupakan hubungan hukum yang sering dilakukan pada kehidupan bermasyarakat. Salah satu syarat sah perjanjian adalah syarat subjektif, yaitu kata sepakat. Kata sepakat mungkin saja tidak tercapai pada suatu perjanjian. Tidak tercapainya kata sepakat karena adanya unsur paksaan dalam perjanjian antara para pihak. Pendapat para ahli hukum mengenai definisi paksaan dalam perjanjian dan pertimbangan hakim dalam menentukan ada atau tidaknya unsur paksaan dalam suatu perjanjian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan deskriptif analisis. Data terdiri dari primer dan sekunder. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa definisi paksaan menurut para ahli hukum ialah perbuatan menakuti seseorang yang menyebabkan orang tersebut takut bahwa dirinya akan menderita kerugian. Terdapat kesesuaian teori dan doktrin yang menjadi dasar hukum di beberapa pengadilan di Indonesia  dalam menentukan adanya unsur paksaan dalam suatu perjanjian. Diperlukan adanya diskusi lebih lanjut untuk mendefinisikan paksaan itu sendiri di antara para sarjana. Sebaiknya Mahkamah Agung memberikan pelatihan hukum kepada hakim-hakim terkait unsur paksaan dalam perjanjian.

---

Duress on Agreement is a legal relationship that is often carried out in community life. One of the legitimate conditions for an agreement is a subjective condition, namely an agreement. An agreement may not be reached on an agreement. Not reaching an agreement because of the element of coercion in the agreement between the parties. The opinions of legal experts regarding the definition of coercion in the agreement and consideration of the judge in determining whether or not there is an element of coercion in an agreement. This study uses a normative juridical method and descriptive analysis. Data consists of primary and secondary. The results showed that the definition of coercion according to legal experts was the act of frightening someone who caused the person to fear that he would suffer losses. There is a conformity of theory and doctrine which is the legal basis in several courts in Indonesia in determining the element of coercion in an agreement. Further discussion is needed to define coercion itself among scholars. It is recommended that the Supreme Court provide legal training to judges regarding the element of coercion in the agreement."

"ABSTRACTSkripsi ini membahas mengenai perbandingan pengaturan tentang fidusia menurut Undang-Undang No 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dengan French Civil Code terkhusus dalam kewajiban penggunaan akta notaris dalam membebankan benda jaminan fidusia.  Permasalahan ini ditinjau dari perbandingan hukum dengan metode penelitian yuridis normatif dan penulisan bersifat deskriptif. Data dalam penelitian ini diperoleh dari studi dokumen sebagai data utama dari penelitian kualitatif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa baik Indonesia dengan Perancis memiliki ciri khas masing-masing dan terdapat persamaan dan perbedaan dalam peraturan hukumnya. Penelitian ini juga memberikan masukan atas Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia terkait kewajiban pembebanan jaminan fidusia dengan akta notaris.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the comparison of fiducia law according to Law no 42 of 1999 on fiducia with French Civil Code especially in the obligation to use notarial deed on imposing fiducia object. The data in this study were obtained from documents study as the main data of qualitative writing with normative-legal research methods and descriptive writing. The result showed that both Indonesia and French have their own distinctive characteristic on their regulations and there are similarities and differences in each regulations. This research also give input on Article 5 paragraph (1) on Indonesian Fiducia Law regarding the obligation of Fiducia Imposition with Notarial Deed."

"Skripsi ini membahas pengaturan klausula gas make-up dalam perjanjian jual beli gas bumi dan bagaimana perlindungan hukum pembeli atas klausula tersebut dalam tiga buah perjanjian yang berbeda. Oleh karena pengambilan atas gas make-up yang diberikan hanya terbatas pada periode berlakunya perjanjian. Setelah berakhirnya perjanjian, pembeli tidak berhak melakukan klaim apapun lagi untuk mengambil gas make-up. Padahal adanya gas make-up tidak dapat diprediksi kemunculannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan bersifat deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini adalah pengaturan klausula gas make-up dalam ketiga perjanjian tersebut secara umum memberikan hak kepada pembeli untuk dapat mengambil sisa gas take or pay yang sudah dibayar pada periode tersebut namun belum diambil dan baru dapat diambil pada periode berikutnya hanya selama periode perjanjian dengan syarat memenuhi kuantitas gas take or pay terlebih dahulu. Pengujian terhadap kedudukan para pihak, syarat sah perjanjian, dan asas-asas perjanjian membuktikan bahwa klausula gas make-up yang diatur belum secara fair memberikan perlindungan hukum bagi pembeli. Hak pembeli menjadi tidak proporsional diakibatkan oleh pembatasan waktu pengambilan gas make-up yang tidak wajar. Kedepannya, penyusunan klausula gas make-up harus memberikan kesempatan waktu yang wajar bagi pembeli dan adanya klausul para pihak akan bersepakat kembali mengenai pengambilan gas.

---

This undergraduate thesis discusses the arrangement of make-up gas clauses in the gas sale and purchase agreement and how the legal protection for the buyer of the clauses in three different agreements. Therefore the taking of the make-up gas provided is only limited to the period of validity of the agreement. After the agreement expired, the buyer has no rights to make any further claims to take make-up gas. Even though the presence of make-up gas cannot be predictable. This research used a normative juridical method with statute approach and analytical descriptive.

The results of this thesis are the arrangement of make-up gas clauses in the three agreements in general giving the buyer the rights to be able to take the remaining take or pay gas that has been paid in that period but has not been taken and it can only be taken in the following period only during the agreement period with the requirement to fulfill the take or pay gas quantity first. Testing of the position of the parties, the legal terms of the agreement, and the principles of the agreement proved that the regulated make-up gas clause did not provided a fair legal protection for buyer.

The disproportionate rights of the buyer is caused by the limitation of the time to take unnatural make up gas. In the future, the preparation of make-up gas clauses should provide a reasonable time for the buyer and the clauses of the parties will re-negotiation on taking make-up gas."