Ditemukan 32 dokumen yang sesuai dengan query
Jane Kezia
"
Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan memiliki kewajiban untuk menjamin segala bentuk pelayanan publik yang berkualitas termasuk dalam bidang kesehatan. Kesehatan yang dimaksud tidak hanya selalu mengenai kesehatan fisik, melainkan juga kesehatan jiwa yang akan menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini. Secara umum kesehatan jiwa dikaitkan dengan kondisi seorang yang mengalami masalah gangguan jiwa. Gangguan jiwa sendiri merupakan masalah kesehatan yang cukup serius sampai saat ini. Namun sayangnya, kesehatan jiwa belum menjadi fokus perhatian, baik dari pemerintah ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Benedicta Bitia Yaffa Abebi
"
Ketentuan Pasal 95 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 (UU Ketenagakerjaan) dan Pasal 61 PP Nomor 36 Tahun 2021 (PP Pengupahan) mengatur tentang pengenaan denda terhadap pengusaha atas keterlambatan pembayaran upah pekerja, yang mana besarannya disesuaikan dengan persentase tertentu dari upah pekerja. Pengenaan denda tersebut diberikan dalam rangka melindungi hak pekerja atas kesejahteraan, salah satunya bersumber dari penerimaan upah secara layak, tepat waktu, dan berkesinambungan. Skripsi ini disusun dengan metode penelitian doktrinal dengan memanfaatkan data sekunder yang ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Yohanes Febrientama Yubilianto
"
Riset di Indonesia sampai saat ini masih dihadapkan pada sederet permasalahan krusial seputar kualitas, kapasitas, dan kelembagaan riset hingga membuat Indonesia hanya menduduki peringkat ke-75 dari 132 negara pada Global Innovation Index 2022. Dalam rangka memajukan iptek dan sekaligus menjawab permasalahan tersebut, telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang mengatur pembentukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi, dan inovasi yang ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Muhammad Ikram Afif
"
ABSTRAK
Negara wajib memberikan subsidi angkutan udara kargo kepada Badan Usaha Angkutan Udara berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan non-BUMN. Pemberian ini dilakukan dengan pemberlakuan kewajiban pelayanan publik. Subsidi angkutan udara kargo sebagai bagian dari program Jembatan Udara dilaksanakan oleh pemerintah melalui penugasan kepada BUMN yang bergerak di bidang angkutan udara dan/atau Badan Usaha Angkutan Udara melalui pemilihan penyedia jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini mencoba untuk menganalisis permasalahan terkait penerapan pemberian ...
"
2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Fathur Adi Pratomo
"
ABSTRAK
Indonesia belum memiliki regulasi khusus yang mengatur pengelolaannya limbah elektronik. Sampah elektronik mengandung berbagai macam zat diantaranya di di dalamnya ada bahan berbahaya dan beracun (B3). Kandungan B3 dalam limbah elektronik membuat limbah ini berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan. Di guna mencegah dampak negatif yang dapat ditimbulkan akibat limbah elektronik peraturan yang diperlukan yang mengatur pengelolaan limbah elektronik. Skripsi Hal ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana penerapan pengelolaan sampah elektronik di negara-negara tersebut
Anggota Uni Eropa yaitu ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Fajar Adibuana Permana
"
Kereta api di Indonesia telah dimonopoli oleh perusahaan milik negara sejak awal. UU No. 23 Tahun 2007 diperkenalkan untuk memberikan sektor swasta suatu kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengoperasian kereta api. Namun, kereta api adalah dianggap sebagai barang publik oleh karena itu distribusinya tidak dapat sepenuhnya dipindahkan ke sektor swasta. Karena itu, setiap sektor swasta harus berkomitmen a kemitraan dengan pemerintah melalui Kemitraan Pemerintah-Swasta untuk berpartisipasi di sektor kereta api. Penelitian ini membahas tentang bentuk-bentuk publik-swasta ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Palupi Habsari
"
Kepentingan pembangunan dan kedudukan lingkungan hidup harus berjalan seimbang. Demi tercapainya pembangunan yang berkelanjutan dibutuhkan suatu instrumen perencanaan serta pengendalian pembangunan yang mempertimbangkan kedudukan lingkungan hidup. Instrumen pengendalian tersebut salah satunya tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang disusun berdasarkan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Namun kedudukan RTRW tersebut berubah sejak diterbitkannya PP Nomor 13 Tahun 2017 yang mengatur adanya penerbitan izin pemanfaatan ruang mengacu pada RTRW Nasional jika belum tercantum dalam RTRW ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Sihombing, Kaleb
"
Ombudsman Republik Indonesia merupakan lembaga negara pengawas penyelenggaraan pelayanan publik. Melalui perwakilannya di Provinsi Papua, Ombudsman berwenang menindaklanjuti laporan terkait dugaan maladministrasi pada kasus distribusi Bantuan Sosial Beras Sejahtera di Kabupaten Jayawijaya dengan menyampaikan saran kepada kepala daerah (Bupati Jayawijaya) guna perbaikan dan penyempurnaan prosedur pelayanan publik yang dikemas melalui suatu kajian sistemik. Adapun kasus tersebut berkaitan dengan pelayanan publik dan kesejahteraan sosial dalam hal ketidaksesuaian penyelenggaraan distribusi Bansos Rastra sebagai pemenuhan hak atas kebutuhan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Rahma Prima Fidelia Wandita
"
Setiap pengidap penyakit Human Immunodeficiency Virus selanjutnya disebut
dengan HIV berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang merupakan
salah satu bentuk pelayanan publik yang dijamin oleh negara berdasarkan Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Hal ini sehubungan dengan
kewajiban negara untuk memenuhi hak-hak asasi dan kebutuhan dasar bagi tiap
orang, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penulis kemudian membahas mengenai
penerapan pemberian layanan kesehatan terhadap pasien pengidap HIV oleh
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Muliati Sintia Utami Akai
"
Pelaksanaan Dana bantuan operasional sekolah tidak luput dari pelayanan publik yang baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam pemanfaatan dana bantuan operasional sekolah, yang terpenting adalah dengan memanfaatkan dana bantuan operasional sekolah dengan tepat untuk dapat menunjang tercapainya tujuan berdasarkan program dana bantuan operasional sekolah dengan efektif dan efisien dilakukan berdasarkan rencana kergiatan anggaran sekolah supaya dijadikan pedoman dalam pelaksanaan sampai evaluasi. pada pelaksanaannya, dana bantuan operasional harus dipercayakan kepada kementerian terkait dengan tanggung ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
