Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 478 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Muhammad Ricky Ilham Chalid
Kepastian Hukum dan Tindakan yang dapat Diambil oleh Pemegang Sertipikat untuk Mempertahankan Haknya atas Tanah yang Tersisa dalam Sertipikat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Pre) = "LEGAL CERTAINTY AND ACTIONS CERTIFICATE HOLDERS CAN TAKE TO PROTECT HIS RIGHTS TO THE LAND REMAINING IN THE CERTIFICATE (Study of Parepare District Court Decision Number 14/Pdt.G/2019 /PN Pre)"
" Penelitian ini menganalisis mengenai kepastian hukum sertipikat hak atas tanah setelah diputuskan oleh pengadilan bahwa sertipikat dinyatakan tidak sah dan mengikat untuk sebagian luas tanah yang menjadi objek sengketa. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai kepastian hukum dari sertipikat tersebut setelah adanya putusan dari pengadilan yang bersangkutan dan mengenai bagaimana tindakan pemegang sertipikat untuk mempertahankan hak atas tanahnya yang tersisa setelah dikurangi objek sengketa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hilda
Pembatalan suatu perjanjian yang mengandung klausula arbitrase suatu analisis terhadap sengketa pembatalan perjanjian antara PT. Central Investindo melawan Fransiscus Wongso dan Chan Shih Mei = The revocation of a contract containing an arbitration clause an analysis on the dispute regarding the revocation of a contract between PT. Central Investindo v Fransiscus Wongso and Chan Shih Mei
" Skripsi ini membahas sengketa pembatalan suatu perjanjian yang mengandung klausula arbitrase khususnya dalam sengketa pembatalan Perjanjian Jasa Arranger antara PT. Central Investindo melawan Fransiscus Wongso dan Chan Shih Mei, ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan putusan-putusan pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan hasil deskriptif analitis yang akan menjelaskan bahwa berpegang pada kompetensi absolut arbitrase dan berdasarkan prinsip kompetenz-kompetenz, maka majelis arbitraselah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa pembatalan suatu perjanjian yang ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
S54424
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Putri Rizka Ramadhani
Analisis yuridis dugaan praktik monopoli oleh Telkomsel sebagai pelaku usaha dominan dalam industri telekomunikasi seluler di Indonesia ditinjau berdasarkan undang-undang no. 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat = Juridical analysis of monopolistic practices alleged by Telkomsel as dominant operator in Indonesia's cellular telecommunications industry based on law no 5 year 1999
" Skripsi ini membahas mengenai penyebab dari Telkomsel yang menguasai pasar lebih dari 50 dan bagaimana jika keadaan tersebut ditinjau dari UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat UU Persaingan Usaha . Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain yuridis normatif, dimana hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Telkomsel tidak terbukti melanggar Pasal 17 dan 25 UU Persaingan Usaha. Penelitian ini menyarankan bahwa dalam menetapkan jumlah dan lokasi pembangunan BTS ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
S66821
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Enggartiasti Sherly Anggraini
Tinjauan yuridis mengenai persaingan usaha tidak sehat dalam penetapan tarif interkoneksi pada telepon seluler ditinjau dari undang-undang no. 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat = Juridical review of unfair competition in setting interconnection tariffs on mobile phones reviewed by law no. 5 of 1999 on prohibition of monopolistic practices and unfair competition
" Skripsi ini membahas mengenai permasalahan yang terdapat pada sektor telekomunikasi khususnya pada hal penetapan tarif interkoneksi pada telepon seluler. Hal ini sedang marak menjadi perdebatan pada beberapa waktu terakhir. Pemerintah telah mengatur mengenai penetapan tarif interkoneksi di dalam Peraturan Menteri No. 8/Per/M.KOMINFO/02/2006 tentang Interkoneksi. Untuk itu perlu dilihat apakah bentuk penetapan tarif interkoneksi yang berlaku di Indonesia sudah sesuai dengan pengaturan tersebut sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dalam penyelenggaraan penetapan tarif interkoneksi. Terdapat 2 ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
S66816
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Tambunan, Maruli Serling Glorius
Analisis pelindungan konsumen terhadap kasus PT Ford Motor Indonesia ditinjau dari undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen: studi kasus akta perdamaian yang telah dikuatkan dalam putusan nomor: 61/ Pdt.g/ 2016/ PN.Jkt.Sel = Consumer protection analysis of PT. Ford Motor Indonesia case according to law number 8 of 1999 on consumer protection: case study of deed of peace in verdict number 61/ Pdt.g/ 2016/ PN.Jkt.Sel
" Pada skripsi ini penulis memiliki tiga pokok permasalahan. Pertama, mengenai hak-hak apa saja yang merugikan konsumen mobil Ford, kedua, kewajiban dan tanggung jawab apa saja yang dilanggar oleh PT Ford Motor Indonesia selaku pelaku usaha atas pernyataannya untuk menghentikan seluruh operasinya di Indonesia, dan ketiga, apakah hasil putusan mediasi antara David Tobing melawan PT Ford Motor Indonesia telah memberikan pertanggungjawaban yang cukup serta telah melindungi hak-hak konsumen sesuai dengan pengaturan UU. No. 8 Tahun 1999 ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
S66616
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Amanda Husna Karimah
Analisis yuridis keberlakuan undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terhadap dugaan kartel lintas negara pada harga angkutan peti kemas Batam-Singapura = Analysis of juridical enforceability of the law number 5 of 1999 on the prohibition of monopoly practices and unfair business competition against alleged cross border cartel on container shipping price Batam-Singapore
" Skripsi ini menganalisis mengenai tindakan anti persaingan yang menyebabkan tingginya tarif angkutan peti kemas Batam-Singapura dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pada awalnya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU menduga bahwa tingginya tarif angkutan peti kemas Batam-Singapura yang ditetapkan oleh sejumlah perusahaan Singapura merupakan kartel yang dilarang oleh Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Akan tetapi, tindakan anti persaingan yang secara substansial lebih tepat dalam kasus tarif angkutan peti kemas Batam-Singapura adalah penetapan harga yang ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Diana Virda Ekaningrum
Penguasaan pembelian rumput laut hasil Sumba Timur ditinjau dari hukum persaingan usaha Indonesia: studi kasus: putusan KPPU nomor 21/KPPU-l/2015 = Control supply of seaweed production East Sumba based on competition law in Indonesia: case study: KPPU decision no 21/KPPU/l/2015
" ABSTRAK
Skripsi ini membahas tentang Putusan KPPU No. 21/KPPU-L/2015 yang menyatakan bahwa PT ASTIL terbukti melanggar pasal 18 UU No. 5 Tahun 1999 dalam penguasaan pembelian rumput laut hasil Sumba Timur. PT ASTIL merupakan pembeli tunggal atau menguasai pasokan rumput laut jenis E. Cottoni hasil Sumba Timur. Menurut majelis Komisi PT ASTIL telah melakukan hambatan pasar terhadap calon pembeli potensial dengan cara membuat perjanjian dengan pengepul yang memiliki klausula kewajiban menjual ke PT ASTIL dan dengan ... "
2017
S66740
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Patrick Joliot Octavianus
Pengaruh daluwarsa penagihan pajak terhadap hak mendahulu utang pajak dalam kepailitan = The effect of tax collection expiration against the precedence of tax debt in the case of bankruptcy
" Adanya ketentuan mengenai daluwarsa penagihan pajak dapat mengakibatkan hilangnya hak mendahulu utang pajak. Penelitian ini mengidentifikasi kedudukan hak mendahulu utang pajak dengan adanya kreditor preferen lain dalam hal terjadinya kepailitan dan pengaruh daluwarsa penagihan pajak terhadap hak mendahulu utang pajak dalam kepailitan. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan terhadap hukum positif mengenai kepailitan dan perpajakan di Indonesia. Dalam menggunakan metode penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini, dapat diketahui bahwa utang ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
S69567
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Patrick Joliot Octavianus
Pengaruh daluwarsa penagihan pajak terhadap hak mendahulu utang pajak dalam kepailitan = The effect of tax collection expiration against the precedence of tax debt in the case of bankruptcy
" Adanya ketentuan mengenai daluwarsa penagihan pajak dapat mengakibatkan hilangnya hak mendahulu utang pajak. Penelitian ini mengidentifikasi kedudukan hak mendahulu utang pajak dengan adanya kreditor preferen lain dalam hal terjadinya kepailitan dan pengaruh daluwarsa penagihan pajak terhadap hak mendahulu utang pajak dalam kepailitan. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan terhadap hukum positif mengenai kepailitan dan perpajakan di Indonesia. Dalam menggunakan metode penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini, dapat diketahui bahwa utang ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Mohammad Yusuf Rashidi
Analisis yuridis terhadap dugaan pelanggaran pasal 22 undang-undang nomor 5 tahun 1999 berkaitan dengan pekerjaan peningkatan jalan pada satuan kerja Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kutai Kartanegara: putusan KPPU nomor 01/KPPU-L/2016 = Juridicial analysis of the allegation of violation pasal 22 undang-undang nomor 5 tahun 1999, case study: verdict number 01/KPPU-L/2016
" ABSTRACT
Skripsi ini memberikan analisis terhadap putusan KPPU No.01/KPPU-L/2016 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan memberikan penjelasan mengenai pengaturan persekongkolan tender di dalam Hukum Persaingan Usaha Indonesia dan membahas mengenai kesesuaian penggunaaan alat bukti oleh KPPU dalam pembuktian perkara persekongkolan tender ini dengan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan memberikan analisis mengenai pertimbangan Majelis Hakim dalam pemenuhan unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan menggunakan pendekatan rule ... "
2017
S68741
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>