Adanya ketentuan mengenai daluwarsa penagihan pajak dapat mengakibatkan hilangnya hak mendahulu utang pajak. Penelitian ini mengidentifikasi kedudukan hak mendahulu utang pajak dengan adanya kreditor preferen lain dalam hal terjadinya kepailitan dan pengaruh daluwarsa penagihan pajak terhadap hak mendahulu utang pajak dalam kepailitan. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan terhadap hukum positif mengenai kepailitan dan perpajakan di Indonesia. Dalam menggunakan metode penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini, dapat diketahui bahwa utang pajak berkedudukan sebagai kreditor preferen yang mendapatkan pelunasan setelah biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator serta utang upah buruh. Di samping itu, hak mendahulu utang pajak dipengaruhi oleh daluwarsa penagihan pajak yang dapat mengakibatkan hak mendahulu utang pajak tidak dapat diterapkan apabila hak untuk melakukan penagihan pajak daluwarsa. Namun, adanya ketentuan mengenai penangguhan daluwarsa hak mendahulu utang pajak memungkinkan utang pajak mendapatkan pelunasannya sebagai kreditor konkuren. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi dasar didapatkannya pelunasan utang pajak. Berdasarkan hal tersebut, Direktorat Jenderal Pajak harus memperbaiki peraturan-peraturan maupun kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan penagihan pajak dalam kepailitan sedangkan Jurusita Pajak harus melakukan kegiatan penagihan pajak yang paling efektif guna dilunasinya utang pajak dalam terjadinya kepailitan.

---

The existence of a provision concerning the expiration of tax collection may result in the loss of preceding right of the tax debt. The existence of a provision concerning the expiry of tax collection may result in the loss of the preceding right of the tax debt. This study identifies the preceding position of tax debt with the presence of other preferred creditors in the event of bankruptcy and the effect of the expiry of tax collection on the preceding right of tax debt in bankruptcy. This thesis approaches the Indonesian positive law regarding bankruptcy and taxation through a normative juridicial research method.

In using the research method undertaken in the writing of this thesis, it can be seen that tax debt stands as a preferred creditor who gets repayment after the cost of bankruptcy and remuneration of curator services and laborer wage debts. In addition, the preceding right of tax debt is affected by tax collection expiration which may result in the preceding right of tax debt unenforcable. However, the provision concerning the postponement of the expiration of the preceding right of the tax debt allows the tax debt to get its repayment as a concurrent creditor.

This shows that basically the right to collect taxes on the basis of the acquisition of tax debt. Based on this, the Directorate General of Taxation should improve the rules and policies relating to tax collection in bankruptcy whereas the Tax Administration should conduct the most effective tax collection activities for the settlement of tax debt in the event of bankruptcy.