Ditemukan 30 dokumen yang sesuai dengan query
Raita Varia
"
Keberadaan Yayasan di Indonesia sudah diatur sejak zaman pendudukan Belanda di Indonesia. Berbagai macam yayasan dengan berbagai karakteristiknya dapat dijumpai dengan kehidupan sehari-hari. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan, maka berarti telah terjadi reformasi hukum terhadap konsep yayasan dan perlu segera ditindak lanjuti terutama dalam bentuk penyesuaian anggaran dasar yayasan agar sesuai dengan ketentuan Undang-undang nomor 16 tahun 2001, Dengan demikian pengelolaan terhadap yayasan yang selama ini dilakukan penataan ulang dan pembenahan ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2003
T14442
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Chaerul Anwar
"
Salah satu ciri khusus Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas adalah perlindungan kepentingan atau hak-hak pemegang saham minoritas. Salah satu ketentuan dalam undang-undang tersebut menegaskan bahwa setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke Pengadilan Negeri, apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan yang wajar sebagai akibat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi atau Komisaris.
Salah satu alasan mengapa hak-hak pemegang saham minoritas perlu dilindungi adalah karena ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005
T15520
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Eva Safira
"
Good corporate governance merupakan pedoman untuk mengelola suatu perusahaan dengan baik. Good corporate governance ini bertujuan untuk mengurangi kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh manajemen suatu perusahaan yang mengakibatkan kerugian pada pihak lain. PT Astra International Tbk. (Astra) dalam menjalankan perusahaannya telah melaksanakan prinsip good corporate governance sejak lama sebelum pemerintah mewajibkannya. Penerapan good corporate governance dilaksanakan Astra disesuaikan dengan situasi, kondisi dan perkembangan dari Astra sendiri.
Penelitian yang dilakukan dengan mempergunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005
T16373
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Manurung, Bonar H.R.
"
Manusia dianggap ada mulai sejak dia dilahirkan sampai dia meninggal dunia dan selama jangka waktu itu ia adalah subjek hukum pengemban hak dan kewajiban. Selain manusia kodrati, hukum juga mengenal adanya pribadi hukum seperti perseroan terbatas yang juga adalah sebagai subjek hukum dan mengemban hak dan kewajiban selama jangka waktu perseroan itu berdiri. Karena itu dapat dipahami Undang-Undang Perseroan terbatas menentukan bahwa jangka waktu berdiri perseroan harus dimuat dalam setiap anggaran dasar perseroan yang pada ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T16503
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Deni Thanur
"
Sebelum berlakunya Undang-Undang nomor 16 tahun 2001, telah banyak yayasan yang didirikan di Indonesia namun dari segi formal maupun dari segi material pendirian yayasan teraebut belum seragam. Dengan berlakunya Undang-Undang nomor 16 tahun 2001 tersebut timbul permasalahan pokok yaitu syarat-syarat. apakah yang harus dipenuhi agar suatu yayasan memperoleh status badan hukum, bagaimana status hukum yayasan yang didirikan sebelurrmya dan penyesuaian apakah yang harus dilakukan.
Dalam tesis ini penulis mencari jawaban atas permasalahan pokok tersebut dengan melakukan ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2002
T16692
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Eti Mulyati
"
Perjanjian pengangkutan udara sebagaimana tercantum dalam tiket penumpang dan bagasi pada perusahaan penerbangan Garuda Indonesia Airways adalah merupakan perjanjian standar atau perjanjian baku yang klausulaklausulanya dibuat oleh pengangkut secara sepihak, demikian pula dalam hal tanggung jawab pengangkut terhadap penumpang dan bagasi. Dengan demikian maka pengguna jasa hanya mempunyai pilihan antara menerima atau menolak klausulaklausula perjanjian baku tersebut.
Penelitian ini bermaksud membahas masalah sah atau tidaknya perjanjian pengangkutan di Perusahaan Penerbangan PT. Garuda Indonesia ditinjau dari Kitab ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T16545
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Tettri Noviandri
"
Perseroan Terbatas PMA X (PT PMA X) didirikan dengan akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris A. Setelah memperoleh pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri, Surat Persetujuan Badan Koordinasi Modal (SP BKPM) yang menjadi dasar pendirian PT PMA X dinyatakan palsu oleh BKPM. Persoalan yang timbul adalah berkaitan dengan akta Pendirian PT PMA X dan Notaris pembuat akta. Bagaimana status hukum dan keabsahan akta Pendirian PT PMA X yang telah mendapat pengesahan dari Menteri? Bagaimana perlindungan ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T16498
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Gunawan Tedjo
"
Akhir-akhir ini kita melihat semakin banyaknya perusahaan di Indonesia melakukan akuisisi, baik di dalam lingkungan grup perusahaan sendiri maupun di luar lingkungan grup perusahaan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dengan dilakukannya akuisisi tersebut adalah untuk meningkatkan kinerja perusahaan seperti memperkuat pangsa pasar yang ada, memperkuat struktur permodalan ataupun menguasai serta mempelajari teknologi dari pesaing. Istilah akuisisi mulai populer pada awal tahun 1990-an, ini bersamaan maraknya pasar modal di Indonesia, sungguhpun sebenarnya pelaksanaan akuisisi telah dijalankan ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2003
T16671
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Sjachrizal Firdaus
"
Direksi sebagai organ perseroan yang secara langsung mengurus dan mewakili perseroan dalam kegiatan sehari-hari memegang peranan sentral dalam perseroan, karena dari tindakan kepengurusannya diharapkan perseroan akan dapat berkembang dan menghasilkan keuntungan bagi pemilik/penanam modal. Tindakan direksi yang secara sepihak memutuskan untuk "membeli" Surat utang yang telah jatuh tempo dan gagal bayar (default) menimbulkan kerugian bagi perseroan, oleh karena itu dalam tesis ini akan dibahas pokok permasalahan sebagai berikut: 1. Mengapa direksi bertanggung jawab atas kepengurusannya ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T16458
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Niniek Rustinawati
"
Kecenderungan masyarakat Betawi yang secara merata baik vertikal maupun horizontal melakukan poligami secara luas, memberikan gambaran mengenai bagaimana pemahaman masyarakat Betawi terhadap ketentuan-ketentuan dan prinsip-prinsip yang termuat dalam Undang Undang No. 1 tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam mengenai perkawinan dan poligami. Permasalahannya mengapa hal itu terjadi dan bagaimana dampak perkawinan poligami yang dilakukan di bawah tangan apabila mereka melakukan perbuatan hukum di hadapan Notaris?
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan melakukan pengumpulan data dengan ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T16455
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
