Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 7 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Ingrid Vera Mour
Analisa yuridis atas penetapan Kuorum RUPS Perseroan Terbatas oleh Pengadilan Negeri (studi kasus atas penetapan No. 240/Pdt.P/ 2008/PN.JKT.Sel.) = The juridical analysis on the determination of the GMoS’s quorum of limited liability company by the District Court (case study on the Determination No.240/Pdt.P/ 2008/PN.JKT.Sel.)
" Pelaksanaan RUPS harus memenuhi ketentuan mengenai kuorum. Bila tidak terpenuhi, maka RUPS tidak dapat dilaksanakan. UU Perseroan Terbatas membolehkan perseroan meminta pengadilan negeri setempat menetapkan kuorum untuk RUPS ketiga. Permasalahannya 1) Apa yang menjadi dasar diterimanya permohonan tersebut oleh pengadilan negeri? 2) Apa yang dapat dilakukan pemegang saham, bila hasil penetapan tidak memuaskan? Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatoris, dengan menggunakan data sekunder. Dari hasil penelitian penulis, diketahui bahwa dasar diterimanya permohonan adalah ditentukan dari jawaban ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
T25924
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Indar Sri Bulan
Tanggung jawab pribadi pemegang saham berdasarkan kepemilikan sahamnya menurut ketentuan Pasal 27 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan preaktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat Juncto Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas
" Tesis ini membahas mengenai kepemilikan saham yang dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang dikaitkan dengan tanggungjawab pemegang saham sebagaimana diatur dalam UU Nomor 40 tahun 2007. Dengan menggunakan metode menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang didasarkan data sekunder berupa studi dokumendokumen dari bahan kepustakaan berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier sebagai sumber utamanya. Adapun instrumen lain yang digunakan adalah penafsiran serta wawancara langsung dengan nara sumber ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010
T27519
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Frisca Cristi
Akibat hukum kewajiban berbahasa Indonesia berdasarkan Pasal 31 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 terhadap Production Sharing Contract (PSC) di banding perminyakan di Indonesia
" Tesis ini khusus membahas pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 dan akibatnya terhadap PSC. Dengan menggunakan metode interpretasi gramatikal, historis, antisipatif dan komparatif maka kita dapat memahami makna dari pasal 31 ini. Penelitian ini adalah penelitian perskriptif deskriptif. Hasil penelitian menyatakan bahwa ketentuan dalam pasal ini sudah jelas bahwa perjanjian wajib dalam bahasa Indonesia dengan batasan khusus terhadap perjanjian dengan tujuan tertentu di Indonesia. Pasal 31 ini sebagai alasan yuridis terhadap PSC yang dilaksanakan ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010
T27892
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Sagala, Ronald U.P.
Tanggung jawab terbatas pemegang saham dan hak-hal yang menghapuskan tanggung jawab terbatas pemegang saham menurut Undang-undang Perseroan Terbatas (Tinjauan yuridis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor:21/SIP/1973)
" Pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai tanggung jawab terbatas pemegang saham dalam perseroan terbatas dan hal-hal yang menghapuskan tanggung jawab terbatas para pemegang saham. Perseroan terbatas adalah suatu subjek hukum yang merupakan pemangku hak dan kewajiban sehingga bisa memiliki kekayaan sendiri, mengadakan perikatan, dan bisa menggugat dan digugat di depan pengadilan atas namanya sendiri. Tujuan pendirian perseroan terbatas adalah untuk menjalankan usaha dimana pendiri atau pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010
T27981
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Ingrid Vera Mour
Analisa yuridis atas penetapan kuorium rapat umum pemegang saham Perseroan Terbatas oleh Pengadilan Negeri (Studi kasus atas penetapan No. 240/PDT.G/2008/PN.JKT.SEL) / Ingrid Vera Mour
" ABSTRAK
Pelaksanaan RUPS harus memenuhi ketentuan mengenai kuorum. Bila tidak terpenuhi, maka RUPS tidak dapat dilaksanakan. UU Perseroan Terbatas membolehkan perseroan meminta pengadilan negeri setempat menetapkan kuorum untuk RUPS ketiga. Permasalahannya 1) Apa yang menjadi dasar diterimanya permohonan tersebut oleh pengadilan negeri? 2) Apa yang dapat dilakukan pemegang saham, bila hasil penetapan tidak memuaskan? Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatoris, dengan menggunakan data sekunder. Dan hasil penelitian penulis, diketahui bahwa dasar diterimanya permohonan adalah ditentukan dari jawaban termohon, terpenuhinya syarat normatif pelaksanaan RUPS, serta manfaat penetapan. ... "
2009
T37481
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Kristanto
Analisis pemahaman konsep business judgment rule menurut hukum indonesia terhadap tanggung jawab direksi perseroan terbatas
" Direksi dalam melakukan pengurusan Perseroan dengan mengambil tindakantindakan dan keputusan bisnis dapat menimbulkan kerugian bagi Perseroan. Berdasarkan doktrin Business Judgment Rule, Direksi dianggap tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan akibat keputusan bisnis yang diambil direksi. Penelitian ini untuk menganalisa lebih dalam pemahaman mengenai doktrin Business Judgment Rule dan keterkaitannya dengan pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Berdasarkan bentuknya, tipologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksplanatoris dan preskriptif, ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010
T27500
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Lukman Alfianto
Aspek hukum penawaran pembayaran tunai diikuti oleh konsinyasi dalam konteks hapusnya perikatan
" Dalam konteks hapusnya perikatan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan adanya sebab-sebab yang dapat menghapuskan perikatan. Diantara sebab-sebab itu perikatan dapat hapus melalui penawaran pembayaran tunai yang diikuti konsinyasi. Lembaga hukum ini merupakan lembaga hukum yang diciptakan undang-undang bilamana terdapat keadaan seorang kreditur menolak pembayaran prestasi dari debitur. Untuk keabsahan lembaga hukum ini sebagai sebab hapusnya perikatan, undang-undang telah menetapkan beberapa prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi yang diantaranya harus dilakukan oleh notaris atau juru sita. ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010
T38191
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library