Ditemukan 3 dokumen yang sesuai dengan query
Chrispinus Boro Tokan
"
ABSTRAK
Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 1 Tahun
1951, maka timbul anggapan seolah-olah hukum adat< idelik tidak
mempunyai tempat lagi dalam dinamika hukum pidana positif
di Indonesia. Namun kalau diteliti pasal 5 ayat (b)
UU tersebut, maka sebenarnya hanya dihapus hukum formil
(beracara) adat. Dalam arti hukum adat delik materiil masih
tetap berlaku.
Asas legalitas yang dianut dalam hukum pidana positif
di Indonesia, secara serta merta menumbuhkan sikap
apriori para penegak hukum, bahwa dengan demikian hukum
delik adat tidak diterapkan lagi. Tentunya hal ini bertentangan
dengan dinamika beberapa ...
"
1990
T36489
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Narullah DT Perpatih Nan Tuo
"
ABSTRAK
Penelitian ini bertolak dari masalah dengan latar
belakang Penanganan Delik Adat melalui perundangundangan.
Masalah yang dicarikan Jawabannya melalui penelitier.
adalah (1) Jenis-Jenis delik adat manakah yang masih
dipertahankan di Minangkabau dewasa ini. (2) Untuk
menangani delik adat yang dicantuumkan dalam Undang-
Undang nan delapan, masih dipergunakan Undang-undang
nan dua belas? (3) Apakah semenjak diberlakukannys.
WvSNI, penguasa adat tidak lagi memberlakukan delik
adat? (4) Dapatkah dipertautkan antara delik adai
dengan peraturan perundangan?
Dalam rangka mencarikan Jawaban atas permasalahan
tersebut di atas telah dilakukan penelitian di daerah
Sumaterra barat.
Responden dalam ...
"
1986
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Soeparman
"
ABSTRAK
Pembaharuan undang-undang perpajakan yang diamanatkan oleh Garis-Garis Besar Haluan Negara yang tercantum di dalam Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1983 telah terujud dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, tentang Ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 ten-tang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
Tujuan utama pembaharuan perpajakan menurut Menteri Keuangan dalam penjelasannya mengenai ketiga Rencana Undang-Undang itu ...
"
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1986
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library