Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menganalisis secara kriminologis adanya paradoks diversi yang melibatkan anak dalam kasus tawuran di Jakarta dengan menggunakan teori paradoks dan konsep-konsep kriminologi. Berdasarkan analisis pada data kualitatif deskriptif, temuan empiris mendapati bahwa kebijakan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) bergantung konteks masalah. Sedangkan tawuran yang terjadi lebih sering dipicu oleh tindakan balas dendam antar-kelompok yang mengarah pada perilaku geng. Penelitian juga menemukan paradoks dalam cara berpikir antara cara pandang formal dengan cara pandang kontekstual dalam memahami diversi pada anak dalam sistem peradilan pidana anak (SPPA). Temuan cara pandang ini berujung pada temuan bahwa adanya paradoks diversi di tingkat implementasi (mikro), aturan hukum (meso), dan konsep (makro). Melalui telaah teoritis penelitian akhirnya memunculkan konsep penamaan ‘antinomi diversi’, yaitu tentang dua pernyataan yang seolah divalidasi oleh nalar, namun pada akhirnya membuahkan kegagalan. Atas dasar temuan ini, penelitian menindaklanjutinya dengan melakukan analisis peramalan kebijakan SPPA dan analisis strengths, weaknesses, opportunities, dan threats. Hasil analisis secara keseluruhan merekomendasikan perlunya stakeholders mencari solusi praktis secara berkala setiap tahun untuk mengatasi kasus tawuran anak di Jakarta yang mengarah kepada perilaku kelompok geng. Kemudian penting untuk pemerintah melakukan telaah ulang kebijakan yang memunculkan permasalahan paradoks diversi dalam penanganan ABH dalam SPPA di semua tingkatan.

---

This study analyses criminologically the paradox of diversion involving children in brawl cases in Jakarta using paradox theory and criminological concepts. Based on the analysis of descriptive qualitative data, the empirical findings found that the diversion policy for children in conflict with the law (ABH) depends on the context of the problem. Meanwhile, brawls that occur are more often triggered by inter-group revenge actions that lead to gang behaviour. The research also found a paradox in the way of thinking between a formal perspective and a contextual perspective in understanding diversion for children in the juvenile criminal justice system (SPPA). The findings of this perspective lead to the finding that there is a paradox of diversion at the implementation (micro), rule of law (meso), and concept (macro) levels. Through theoretical analysis, the research finally came up with the concept of naming the 'antinomy of diversion', which is about two statements that seem to be validated by reason, but ultimately result in failure. Based on these findings, the research followed up by conducting a SPPA policy forecasting analysis and a strengths, weaknesses, opportunities, and threats analysis. The results of the overall analysis recommend the need for stakeholders to find practical solutions periodically every year to overcome cases of child brawls in Jakarta that lead to gang behaviour. Then it is important for the government to review policies that raise paradoxical problems of diversion in handling ABH in SPPA at all levels."

"Penelitian ini berupaya mengubah perspektif umum terhadap kelompok remaja di fase usiaremaja akhir yang terlibat dalam tindak pidana terorisme dari non victim menjadi designatedvictim. Merujuk pada Strobl, designated victim merupakan kondisi dimana seseorang yangtidak menganggap dirinya sebagai korban, tetapi dianggap sebagai korban olehindividu/kelompok lain (Strobl, 2010). Melalui in-depth interview, focus group discussion, danAnalytical Hierarchy Process yang melibatkan informan utama, pendukung, dan pakar,penelitian ini menemukan bahwa posisi remaja sebagai designated victim dapat dijelaskanmelalui relasi kerentanan, viktimisasi struktural, radikalisme dan terorisme, dan risk society.Relasi keempat faktor ini terepresentasi dalam 8 konteks sosial yang menjadi latar masaperkembangan remaja, yakni: konstruksi eksklusivitas beragama dalam sosialisasi primer dansekunder, kontribusi konflik keluarga, sifat altruisme sebagai perwujudan solidaritas in-group,paparan konten radikal secara intensif dalam media sosial, keterlibatan kelompok radikal,definisi situasi yang berbeda terhadap radikalisme dan terorisme, propaganda dalam peristiwapolitik lokal dan global, dan kebijakan yang bersifat intoleran. Relasi ini menempatkan pararemaja pada realitas berbeda dimana nilai dan norma yang diyakini oleh mereka berbedadengan nilai dan norma yang berlaku umum, sehingga mereka tidak menyadari bahwa merekaadalah korban atau designated victim. Untuk itu, dibutuhkan strategi di level mikro, meso,hingga makro dalam agenda pencegahan dan penanggulangan pelibatan remaja dalamradikalisme dan terorisme di Indonesia kedepannya sebagai bentuk perlindungan hak remajasebagai individu yang masih dalam proses perkembangan.

---

This study aims to transform the general perception of late adolescent terrorist participants

from non-victims to designated victims. Referring to Strobl (2010), designated victim is a

situation where a person does not regard himself/herself as a victim but is regarded as a victim

by relevant others. Through in-depth interviews, focus group discussions, and the Analytical

Hierarchy Process involving key informants, supporters, and experts, this study found that

adolescents as designated victims can be explained through relations of vulnerability, structural

victimization, radicalism and terrorism, and risk society. The relationship between these four

factors is represented in eight social contexts that serve as the background in adolescent

development as follows: 1) the construction of religious exclusivity in primary and secondary

socialization; 2) the role of family conflict; 3) the altruism as an embodiment of in-group

solidarity; 4) high exposure to radical content on social media; 5) the involvement of radical

groups; 6) different definitions of situations against radicalism and terrorism; 7) propaganda in

local and global political events; and 8) intolerant policies. This relationship placed adolescents

in a different reality where their belief about values and standards are differ from generally

accepted values and standards, and as a result, they are unaware that they are victims or designated victims. In order to safeguard the rights of adolescents as individuals who are still

developing, strategies at the micro, meso, and macro levels are required in the agenda of

preventing and overcoming adolescent involvement in radicalism and terrorism in Indonesia in

the future."

"Jaringan korupsi, seperti kejahatan terorganisir lainnya, memiliki struktur dan dinamika yang kompleks, khususnya di sektor perkebunan sawit di Indonesia. Penelitian ini mengeksplorasi korupsi sebagai sistem kompleks melalui perspektif state-corporate crime, dengan menganalisis relasi antara aktor negara, korporasi, dan pemangku kepentingan lainnya dengan menggunakan Social Network Analysis (SNA). Data penelitian berasal dari dokumen Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan Pengadilan pada lima kasus korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) dengan pendekatan studi kasus dan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur jaringan korupsi dapat berupa centralized atau decentralized, dengan peran aktor meliputi organizer, intermediary, influencer, communicator, dan connector. Peran aktor dalam jaringan bervariasi, mulai dari keterlibatan terbuka hingga terselubung, yang secara langsung atau tidak langsung memfasilitasi pengalihan sumber daya. Dinamika jaringan mencerminkan karakteristik non-linearitas, sifat emergen, dan adaptivitas yang memperkuat ketahanan jaringan terhadap intervensi eksternal, termasuk penegakan hukum. Temuan penelitian mendukung teori white-collar crime dan teori kompleksitas, dengan menyoroti peran negara sebagai fasilitator melalui relasi kompleks dengan korporasi serta sebagai inisiator melalui kebijakan yang menguntungkan pihak tertentu. Untuk merespons kompleksitas jaringan korupsi, diperlukan pendekatan disruptif, isolasi aktor sentral, serta dekonstruksi dan rekonstruksi birokrasi dan penegakan hukum berbasis demokrasi partisipatoris.

---

Corruption networks, like other organized crime, have complex structures and dynamics, particularly in the oil palm plantation sector in Indonesia. This study explores corruption as a complex system through the perspective of state-corporate crime by analyzing the relationship between state actors, corporations, and other stakeholders using Social Network Analysis (SNA). The research data comes from the investigation report and Court Decisions on five corruption cases with permanent legal force (inkracht), using a case study approach and qualitative methods. The study results show that the corruption network's structure can be centralized or decentralized, with the roles of actors including organizers, intermediaries, influencers, communicators, and connectors. The roles of actors in networks vary, ranging from overt to covert engagements, which directly or indirectly facilitate the diversion of resources. Network dynamics reflect the characteristics of non-linearity, emergent nature, and adaptability that strengthen the network's resilience to external interventions, including law enforcement. The findings support white-collar crime and complexity theory by highlighting the state's role as a facilitator through complex corporate relationships and as an initiator through policies that benefit certain parties. To respond to the complexity of corruption networks, disruptive approaches, isolation of central actors, deconstruction and reconstruction of bureaucracy and law enforcement based on participatory democracy are needed."