Jaringan korupsi, seperti kejahatan terorganisir lainnya, memiliki struktur dan dinamika yang kompleks, khususnya di sektor perkebunan sawit di Indonesia. Penelitian ini mengeksplorasi korupsi sebagai sistem kompleks melalui perspektif state-corporate crime, dengan menganalisis relasi antara aktor negara, korporasi, dan pemangku kepentingan lainnya dengan menggunakan Social Network Analysis (SNA). Data penelitian berasal dari dokumen Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan Pengadilan pada lima kasus korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) dengan pendekatan studi kasus dan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur jaringan korupsi dapat berupa centralized atau decentralized, dengan peran aktor meliputi organizer, intermediary, influencer, communicator, dan connector. Peran aktor dalam jaringan bervariasi, mulai dari keterlibatan terbuka hingga terselubung, yang secara langsung atau tidak langsung memfasilitasi pengalihan sumber daya. Dinamika jaringan mencerminkan karakteristik non-linearitas, sifat emergen, dan adaptivitas yang memperkuat ketahanan jaringan terhadap intervensi eksternal, termasuk penegakan hukum. Temuan penelitian mendukung teori white-collar crime dan teori kompleksitas, dengan menyoroti peran negara sebagai fasilitator melalui relasi kompleks dengan korporasi serta sebagai inisiator melalui kebijakan yang menguntungkan pihak tertentu. Untuk merespons kompleksitas jaringan korupsi, diperlukan pendekatan disruptif, isolasi aktor sentral, serta dekonstruksi dan rekonstruksi birokrasi dan penegakan hukum berbasis demokrasi partisipatoris.

---

Corruption networks, like other organized crime, have complex structures and dynamics, particularly in the oil palm plantation sector in Indonesia. This study explores corruption as a complex system through the perspective of state-corporate crime by analyzing the relationship between state actors, corporations, and other stakeholders using Social Network Analysis (SNA). The research data comes from the investigation report and Court Decisions on five corruption cases with permanent legal force (inkracht), using a case study approach and qualitative methods. The study results show that the corruption network's structure can be centralized or decentralized, with the roles of actors including organizers, intermediaries, influencers, communicators, and connectors. The roles of actors in networks vary, ranging from overt to covert engagements, which directly or indirectly facilitate the diversion of resources. Network dynamics reflect the characteristics of non-linearity, emergent nature, and adaptability that strengthen the network's resilience to external interventions, including law enforcement. The findings support white-collar crime and complexity theory by highlighting the state's role as a facilitator through complex corporate relationships and as an initiator through policies that benefit certain parties. To respond to the complexity of corruption networks, disruptive approaches, isolation of central actors, deconstruction and reconstruction of bureaucracy and law enforcement based on participatory democracy are needed.