Ditemukan 28 dokumen yang sesuai dengan query
Pramita Kencana Putri
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
S24985
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Endruw Samasta
"
Investasi yang ada di dalam suatu negara dapat menjadi indikator pertumbuhan ekonomi. Untuk itu pemerintah membentuk peraturan perundang-undangan untuk mengatur kegiatan investasi agar terarah dan terdapat kepastian hukum. Pada skripsi ini akan membahas bagaimana ide pajak lingkungan menjadi bagian dari kewajiban pada perusahaan baik penanaman modal asing maupun dalam negeri. Sebagaimana kita ketahui dampak negatif dari kegiatan investasi adalah adanya ancaman terhadap kerusakan lingkungan hidup (biaya eksternal). Sebagai perbandingan, digunakan dana reboisasi dalam bidang kehutanan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
S470
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Deny Giovanno
"
Sebagai salah satu negara yang menandatangani Paris Agreement dan meratifikasinya, tentu pelaksanaan transisi energi yang berkeadilan bagi tenaga kerja yang rentan merupakan bagian kewajiban konstitusional negara, mengingat hal tersebut merupakan hak dari warga negara untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta pekerjaan yang layak. Mengingat tingginya risiko sosial dan ekonomi dalam pelaksanaan transisi energi, maka penting untuk melakukan perencanaan mitigasi risiko. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan transisi energi, dalam hal ini ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Dian Endah Puspitasari
"
Pada tahun 2017, COP CBD menetapkan 4 kawasan laut Indonesia sebagai Kawasan Ecologically or Biologically Significant Marine Areas (EBSAs) yaitu Sulu-Sulawesi Marine Ecoregion, Raja Ampat and Northern Bird’s Head, Southern Straits of Malacca, dan Upwelling Zone of the Sumatra-Java Coast. Tujuan dari diadopsinya EBSAs adalah untuk berfokus pada upaya pengeloaan dan konservasi ekosistem laut. Penetapan Kawasan EBSAs ini seharusnya disambut baik oleh Pemerintah Indonesia terutama karena komitmennya dalam mensinergikan pengelolaan kawasan laut dengan mengedepankan aspek ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Ria Maya Sari
"
Skripsi ini membahas tentang pengaturan hukum tentang pertanggungjawaban perdata dan pembebanannya dalam hal terjadi pencemaran laut yang bersumber dari pembuangan (dumping) limbah minyak dari kapal tanker ke laut, yang ditinjau dari berbagai instrumen hukum yang terkait baik konvensi internasional dan protokol turunannya maupun produk hukum nasional. Skripsi ini melalui penelitian yuridis normatif dengan metode analisis kualitatif, mengkaji sebuah kasus pencemaran laut yang terjadi di Balikpapan pada tahun 2004 silam yang bersumber dari pembuangan limbah minyak ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
S46334
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Ariza Muthia
"
Plastik saat ini telah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Di sisi lain, penggunaan plastik sekali pakai secara masif telah menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan hidup. Untuk mengatasi permasalahan ini, beberapa negara di dunia telah menerapkan berbagai regulasi berkaitan dengan pengendalian sampah plastik mulai dari instrumen kebijakan dengan fokus pada pengendalian konsumsi seperti kantong plastik berbayar, sampai kepada instrumen kebijakan dengan fokus pada pengendalian pada tahap produksi serta distribusi plastik sekali pakai, ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Nurul Zamzami
"
Perubahan iklim dirunut menjadi penyebab bagi para pihak atas kerugian yang mereka hadapi. Meningkatnya emisi karbon dioksida, melelehnya es glasial, munculnya banjir, dan banyak efek dari perubahan iklim lainnya diklaim sebagai penyebab rusaknya properti pribadi para pihak, sehingga mereka tidak dapat menikmati hak mereka atas properti pribadi tersebut. Keadaan ini mendorong banyak pihak, baik pemerintah, individu, maupun kelompok, untuk menggugat korporasi atas kontribusi mereka terhadap perubahan iklim. Walaupun secara garis besar para penggugat meminta ganti ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Miskah Banafsaj
"
Tulisan ini mengkaji urgensi pengaturan Environmental, Social, and Governance ESG) di Indonesia sebagai respons terhadap perubahan iklim global dengan menganalisis acuan instrumen hukum untuk implementasi ESG di Indonesia dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Tulisan ini menyoroti perlunya standar nasional guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan ESG yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Dengan berbagai standar yang telah ada dan terus berkembang dari lembaga-lembaga pihak ketiga dalam penilaian ESG, pemerintah Indonesia harus menetapkan standar yang ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Andy Halim
"
Dalam perkembangan pengendalian perubahan iklim di dunia muncul mekanisme fleksibel yang diatur dalam Protokol Kyoto. Dalam perkembangannya terbentuk mekanisme mitigasi baru yaitu JCM sebagai mekanisme mitigasi yang diajukan Jepang kepada UNFCCC di bawah framework for various approaches. JCM sendiri merupakan mekanisme carbon offsetting yang dimana Jepang memberikan bantuan kepada negara berkembang untuk mengurangi karbon dengan timbal balik pemberian kredit karbon kepada Jepang. Dalam tulisan ini Penulis mencoba menelusuri bagaimana JCM itu diletakkan dalam pengaturan perubahan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Rahmi Aulia Putri
"
Pembentukan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) merupakan langkah yang ditempuh untuk mengelola dan mengoptimalkan seluruh dana lingkungan hidup yang tersedia dengan tujuan untuk menjamin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. BPDLH diproyeksikan untuk dapat menghimpun dana lingkungan yang masih tersebar di beberapa Kementerian/Lembaga dan dapat diintegrasikan dalam penghimpunan dana. Namun terdapat permasalahan yang belum diselesaikan yakni mekanisme pendanaan yang dapat membiayai pemulihan lingkungan atas adanya pencemaran dan/atau kerusakan. Saat ini, tuntutan pertanggungjawaban terhadap pelaku pencemaran ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
