Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPekerja merupakan pemegang peranan kunci dalam membina hubungan industrial yang harmonis demi menuju pembangunan suatu bangsa. Pemerintah menerbitkan berbagai peraturan yang ditujukan bagi perlindungan hak pekerja sebagai bentuk penghargaan bagi jasa pekerja. Salah satu hak yang sering diperjuangkan oleh pekerja adalah upah. Upah dianggap menjadi salah satu indikator tingkat kesejahteraan buruh akan terjamin. Perumusan upah minimum sebelum tahun 2015, masih melibatkan unsur pekerja, pengusaha, dan Pemerintah yang tergabung dalam Dewan Pengupahan. Namun pada tahun 2017, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan formula yang telah tercantum pada PP No 78 tahun 2015 dan tidak lagi mempertimbangkan hasil rekomendasi dari Dewan Pengupahan. Hal tersebut kemudian yang mendasari pekerja untuk melakukan gugatan melalui Gerakan Buruh Jakarta terhadap putusan Upah Minimum Provinsi UMP DKI Jakarta tahun 2017. Skripsi ini membahas tentang perumusan UMP DKI Jakarta tahun 2017, penjabaran kasus gugatan pekerja, dan bagaimana pemenuhan hak pekerja yang dilakukan oleh Pemerintah, pekerja, dan pengusaha, serta dilengkapi dengan rekomendasi pihak-pihak terkait. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deksriptif. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan diantara ketiga aktor terkait didalam penetapan UMP DKI Jakarta 2017 dalam pemenuhan hak pekerja. Di sisi lain, ditemukan juga bahwa melalui penggunaan PP 78 tahun 2015 dalam perumusan UMP DKI Jakarta tahun 2017, hak pekerja untuk melakukan rekomendasi menjadi hilang.

---

ABSTRACT

Workers are holding the key role in achieving the harmonious industrial relations in order to achieve the development of a nation. Government issued various regulations to protect the workers rsquo right as a form of respect for the services of workers. One of the workers rsquo right that often being fought for is wages. Wages are considered to be one of many indicators of the workers rsquo level of welfare will be guaranteed. The formulation of minimum wage in provinces before 2015, still include the workers, entrepreneurs, and Government itself who are gathered in Provincial Wage Council. However since 2017, the local Government of DKI Jakarta used Government Regulation No. 78 of 2015 on Wages and no longer considered the recommendations from the Provincial Wage Council. This resulted a lawsuit from workers through Gerakan Buruh Jakarta GBJ against the 2017 Jakarta Province Minimum Wage Decision UMP . The research of this study discusses the formulation of the 2017 Jakarta Province Minimum Wage Decision, the elaboration of the case, and how to analyze the relations of the three involved actors in fulfilling the workers rsquo right. The method of this study is qualitative research with descriptive design. The result of this study shows that there are relations between the three actors in fulfilling the workers rsquo right. On the other hand, it was also found that through the using of Government Regulation No. 78 of 2015 in the formulation of 2017 Jakarta Province Minimum Wage, there was an eliminating process of the workers rsquo right "

"Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja perlu diterapkan guna mencegah terjadinya kecelakaan pada saat kapal beroperasi. Skripsi ini membahas terkait tinjauan SMK3 tenaga kerja pelaut pada PT PELNI Persero dengan jenis penelitian deskriptif. Pada pelaksanaannya, masih ditemukannya kecelakaan kapal PELNI yang disebabkan oleh berbagai faktor. Maka dari itu pentingnya sistem manajemen tersebut untuk diterapkan tenaga kerja pelaut agar meminimalisir terjadinya kecelakaan kapal. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist berdasarkan acuan teoritis yaitu yang dikemukakan oleh Mathis dan Jackson dan dianalisis dengan data primer berupa wawancara mendalam dan data sekunder berupa studi kepustakaan.Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa sistem manajemen keselamatan dan kesehatan tenaga kerja pelaut pada PT PELNI Persero sudah diterapkan oleh perusahaan. Akan tetapi, karena adanya faktor human error, technical error, dan act of God maka kecelakaan kapal di laut masih terjadi. Human error disebabkan karena masih kurangnya kesadaran dari tenaga kerja pelaut sehingga menyebabkan berbagai jenis kecelakaan diantaranya kapal kandas, kebakaran, tubrukan, kecelakaan individu, dan kebocoran. Technical error disebabkan karena masih terdapat ketidaksesuaian sinkronisasi antara manajemen darat dengan manajemen kapal sehingga pemeliharaan kapal tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Act of God merupakan aspek kecelakaan yang disebabkan dari keadaan tidak dapat dihindari seperi alam dan cuaca yang tidak dapat diprediksi.

---

Occupational health and safety management systems needs to be implemented to prevent the occurrence of accidents when the ship is being operated. This thesis discusses the related review of occupational health and safety management systems of seafarers at PT PELNI Persero with the type of descriptive research. In the implementation, PT PELNI's ship accident which is caused by multiple factors still can be found. Therefore the importance of the management system to be applied to the work of seafarers to minimize the occurrence of ship accidents. This research uses post positivist approach based on theoretical reference and analyzed with primary data in the form of in depth interview and secondary data in the form of literature study.

The result of this thesis research shows that the management system of marine worker safety and health at PT PELNI Persero has been applied by the company. However, due to the human error, technical error, and act of God that causes the occurrence of shipwreck accidents at sea. Human error is caused by the lack of awareness of the seafarers 39 labor, causing various types of accidents such as aground ships, fires, collisions, individual accidents, and leaks. Technical error is caused because there is still a synchronization mismatch between land management and ship management so that ship maintenance does not run as expected. Act of God is an aspect of accidents caused by unavoidable conditions like nature and unpredictable weather."

"Kecelakaan kerja di Indonesia meningkat setiap tahunnya, oleh karena itu keselamatan dan kesehatan kerja penting untuk diterapkan. Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja dapat dilakukan melalui sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja guna memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dan mencegah terjadinya kecelakaan kerja di tempat kerja. Penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan perlu dipastikan melalui audit sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja oleh lembaga audit yang salah satunya yaitu PT Sucofindo Persero. Pelaksanaan audit meningkat setiap tahunnya, namun tidak berkorelasi positif dengan menurunnya angka kecelakaan kerja. Skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan audit sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja oleh PT Sucofindo Persero.Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan metode deskriptif berdasarkan acuan teoritis dari sebuah badan publik non departemen di Inggris yang bertanggung jawab untuk mendorong, mengatur, dan melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja, serta melakukan penelitian terkait risiko kerja yaitu Health Safety Executive. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data primer melalui wawancara mendalam dan data sekunder berupa studi kepustakaan yang kemudian dianalisis.Hasil menunjukkan bahwa pelaksanaan audit sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang dilaksanakan oleh PT Sucofindo Persero sudah dijalankan dengan baik, namun masih terdapat perusahaan yang belum memenuhi kriteria aspek audit dari Health Safety Executive. Oleh karena itu, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja belum dapat berjalan efektif. Lemahnya penegakan hukum menjadi salah satu penghambat dari efektivitas pelaksanaan audit sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang menyebabkan angka kecelakaan kerja cenderung masih tinggi.

---

Work accidents in Indonesia increases every year, therefore occupational health and safety is important. The implementation of occupational health and safety can be applied through a system in order to provide labors protection and prevent the occurrence of accidents in the workplace. The implementation of occupational health and safety management system needs to be ensured through audits by audit institutions, such as PT Sucofindo Persero. The implementation of audits increases each year, yet it is not correlated positively with the decrease number of work accidents.

This thesis discusses the implementation of occupational health and safety management system audits by PT Sucofindo Persero. The research uses post positivist approach with descriptive method based on theoretical reference of a non departmental public institution in United Kingdom which is liable to encourage, organize, carry out occupational health and safety, then conducting researches related to the risk of work, namely Health Safety Executive. This research is conducted by collecting primary and secondary data through in depth interviews and literature studies, and then analyzed.

The result shows that implementation of occupational health and safety management system audits by PT Sucofindo Persero had run well, but there are still lots of companies that did not fulfill the criteria of Health Safety Executive aspects. Therefore, occupational health and safety management system is not effective yet. The weak action of law enforcement become one of the barriers in occupational health and safety management system audits effectiveness thus the reason why accidents are still high."

"Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal yang dikeluarkan oleh InaportNet menunjukkan PT BAG kalah saing dengan perusahaan pelayaran di Indonesia. PT BAG menduduki peringkat 5 terbawah dengan jumlah produktivitas yang dilakukannya. Motivasi dan kompetensi kerja memiliki pengaruh terhadap produktivitas perusahaan. PT BAG sendiri belum mampu memberikan diklat yang layak sehingga kompetensi pegawai menjadi kurang maksimal. PT BAG juga tidak mempunyai sistem reward terhadap pegawai sehingga pegawai menjadi kurang semangat dalam bekerja dan menjadikan alasan belum tercapainya target produktivitasnya. Kondisi tersebut mendorong dilakukannya penelitian ini yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh motivasi dan kompetensi kerja terhadap produktivitas pegawai di PT BAG.Penelitian ini menggunakan konsep teori yang dikemukakan oleh Mcclelland’s (dalam Robbins (1998) terkait motivasi kerja, Spencer & Spencer (1993) terkait kompetensi kerja dan Sedarmayanti (2009) terkait produktivitas pegawai. Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data mixed methods melalui survei, wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi kerja, kompetensi kerja dan produktivitas pegawai di PT BAG masuk ke dalam kategori tinggi. Selain itu, motivasi kerja dan kompetensi kerja juga memiliki pengaruh yang sangat kuat dan positif terhadap produktivitas pegawai di PT BAG.

---

The Ship Arrival and Departure Reports issued by InaportNet show that PT BAG has lost competitiveness with shipping companies in Indonesia. PT BAG ranks 5th lowest with the amount of productivity it does. Motivation and work competence have an influence on company productivity. PT BAG itself has not been able to provide proper training so that employee competencies are less than optimal. PT BAG also does not have a reward system for employees so that employees become less enthusiastic in working and make the reasons for not achieving their productivity targets. These conditions encourage the conduct of this study which aims to analyze the effect of work motivation and competence on employee productivity at PT BAG. This study uses theoretical concepts proposed by Mcclelland's (in Robbins (1998) related to work motivation, Spencer & Spencer (1993) related to work competence and Sedarmayanti (2009) related to employee productivity. The research approach used in this study is a quantitative approach with collection techniques data mixed methods through surveys, in-depth interviews and literature studies the results showed that work motivation, work competency and employee productivity at PT BAG fall into the high category, besides that work motivation and work competency also have a very strong and positive influence on employee productivity at PT BAG."

"Dalam rangka mencapai kinerja optimal dalam pelayanan prima terhadap masyarakat dan sinergitas yang efektif kepada seluruh jajaran hingga wilayah terjauh, Bareskrim Polri menerapkan sistem penyelidikan dan penyidikan berbasis elektronik yang dikenal sebagai Elektronik Manajemen Penyidikan (EMP). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh penggunaan aktual EMP terhadap kinerja anggota Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya dengan variabel mediasi kepuasan pengguna dan task technology fit.Paradigma dalam penelitian ini adalah positivis, dengan jenis penelitian eksplanatif. Teknik pengambilan data menggunakan survei kuesioner, dan sampel penelitian ini merupakan penelitian sensus, melibatkan seluruh Penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya yang menggunakan EMP, yaitu sebanyak 105 orang. Metode analisis yang digunakan adalah SEM-PLS.Hasil dari penelitian bahwa penggunaan aktual EMP berpengaruh signifikan positif terhadap kepuasan pengguna dan task technology fit. Hal ini berarti peningkatan penggunaan actual EMP akan meningkatkan kepuasan pengguna dan task technology fit. Kepuasan pengguna juga berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja, serta berperan sebagai mediator antara penggunaan aktual terhadap kinerja anggota. Peran sebagai mediator berarti pengguna dan task technology fit meningkatkan kepuasan pengguna terlebih dahulu baru kemudian mendorong kinerja anggota. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa penggunaan aktual dan task technology fit tidak berpengaruh terhadap kinerja, dan task technology fit tidak memediasi hubungan antara penggunaan aktual terhadap kinerja.

---

In order to achieve optimal performance in excellent service to the community and effective synergy to all ranks to the farthest regions, the National Police Criminal Investigation Unit has implemented an electronic-based investigation and investigation system known as Electronic Investigation Management (EMP). The purpose of this study is to analyse the effect of actual use of EMP on the performance of members of the Special Criminal Investigation Directorate of the Greater Jakarta Metropolitan Police with mediating variables of user satisfaction and task technology fit.

The paradigm in this research is positivist, with an explanatory type of research. The data collection technique used a questionnaire survey, and the sample of this study was a census study, involving all investigators of the Special Criminal Investigation Directorate of Polda Metro Jaya who used EMP, namely 105 people. The analysis method used is SEM-PLS.

The results of the research show that the actual use of EMP has a significant positive effect on user satisfaction and task technology fit. This means that increased use of EMP will actually increase user satisfaction and technological suitability for tasks. User satisfaction also has a significant positive effect on performance, and acts as a mediator between actual use and member performance. The role of mediator means that users and technology tasks are appropriate to increase user satisfaction first and then encourage member performance. However, this research also found that actual use and task technology fit had no effect on performance, and task technology fit did not mediate the relationship between actual use and performance."

"Anak merupakan bagian dari kelompok rentan yang harus dilindungi, terlebih ketika anak dihadapkan pada permasalahan hukum pidana. Sejumlah kebijakan telah ditetapkan pemerintah untuk melindungi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Salah satu kebijakan perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah Perkap Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/ Korban. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana implementasi kebijakan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum di Polresta Banda Aceh serta menganalisis hambatan dan kendala yang dihadapinya. Penelitian ini menggunakan paradigma constructivist/interpretivist dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan juga studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum di Polresta Banda Aceh, khususnya Perkap Nomor 3 Tahun 2008, belum optimal. Polresta Banda Aceh belum mampu menyediakan ruang pelayanan khusus yang memadai dan kualitas serta kuantitas personel unit PPA Satreskrim masih terbatas. Kemudian masalah yang dihadapi dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Polresta Banda Aceh terdiri dari masalah sumberdaya terutama kurang anggaran, personel dan fasilitas RPK. Hambatan lainnya terletak pada sosialisasi kebijakan, karakteristik organisasi Unit PPA Satreskrim yang memiliki struktur organisasi kecil untuk menanggung beban kerja yang banyak. Kondisi Sosial dan politik yang dinamis juga menjadi kendala dalam implementasi kebijakan di Polresta Banda Aceh, mengakibatkan proses tersebut tidak mencapai tingkat ideal yang diharapkan.

---

Children are a vulnerable group that must be protected, especially when they face criminal legal issues. The government has established several policies to protect Children in Conflict with the Law (CICL). One such policy is Perkap Number 3 of 2008 concerning the Establishment of Special Service Rooms and Procedures for Examining Witnesses and/or Victims. This study aims to understand how the policy of protecting children in conflict with the law is implemented in Polresta Banda Aceh and to analyze the obstacles and challenges faced. This research uses a constructivist/interpretivist paradigm with a qualitative approach. Data collection techniques include interviews and document studies. The results show that the implementation of the policy for protecting children in conflict with the law in Polresta Banda Aceh, especially Perkap Number 3 of 2008, has not been optimal. Polresta Banda Aceh has not been able to provide adequate special service rooms, and the quality and quantity of personnel in the PPA Satreskrim unit are still limited. The problems faced in implementing the policy for protecting children in conflict with the law in Polresta Banda Aceh consist of resource issues, especially insufficient budget, personnel, and RPK facilities. Other obstacles include policy socialization and the characteristics of the PPA Satreskrim Unit's organization, which has a small structure to handle a significant workload. The dynamic social and political conditions also hinder the policy implementation in Polresta Banda Aceh, causing the process to not reach the expected ideal level."

"ABSTRAKNorma ketenagakerjaan di Indonesia dalam pelaksanaannya masih terlihat kurang karena masih banyak ditemukannya kasus pelanggaran oleh perusahaan kepada pekerjanya seperti keterlambatan membayar gaji/upah, pemutusan hubungan kerjamassal, buruh/pekerjatidak diperbolehkan berserikat, tidak diikutsertakan pada jaminan sosial tenaga kerja, dan lain sebagainya. Salah satu upaya dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaanagar perusahaan terus menerapkan norma ketenagakerjaan yaitu dengan penguatan dan sinkronisasi kerja antara pemerintah pusat dan daerah dalam melakukan pengawasan ketenagakerjaan. Pendekatan pada penelitian ini menggunakan post positivist, dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studidokumen. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kinerja Kementerian Ketenagakerjaan dalam penerapan norma ketenagakerjaan di perusahaansudah baik karenaberdasarkan 6 (enam) dimensi kinerja organisasi olehBernardin (2003) telah memenuhi 4 (empat) dimensi, yaitu:kualitas,kuantitas,ketepatan waktu dan efektivitas biaya, sedangkan untuk dimensi perlunya pengawasan dan dampak interpersonal masih belum terpenuhi.Rekomendasi yang diberikan untuk meningkatkan kinerja Kementerian Ketenagakerjaandalam pelaksanaan perusahaan menerapkan norma ketenagakerjaan adalah segera meratifikasi Konvensi ILO Nomor 190 Tahun 2019 tentang Penghapusan Kekerasandan Pelecehan di Dunia Kerja, Menambah/ mengupradekualitas dan kuatitaspengawas ketenagakerjan sebanyak 21.861 untuk mencapai kebutuhan ideal pengawas ketenagakerjaan dengan rasio pemeriksaan 60 perusahaan dalam setahun, Melakukan sosialisasi peraturanketenagakerjaansecara menyeluruh kepada para pengusaha yang tidak bergabung di asosiasi ataupunpekerja yang tidak berserikat dan Meningkatkan kualitasKader Norma Ketenagakerjaan (KNK) serta Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) di perusahaan dengan melakukan pendidikan dan pelatihan.

---

ABSTRACT

Labor norms in Indonesia are still lacking in the implementation because there are still many cases of violations that done by companies to their workers such as delay or postponed salaries/wage payment, mass layoffs, limited or not allowed to join the labour union, not registered to the social security, and many other violations. One of the effort that was made by the Ministry of Manpower so that the companies continously apply and obey the labor norms are by strenghtening and synchronizing the work between central government and the regional government in conducting labor supervision. The approach that used in this research is post positivist, with data collection through in-depth interview anddocumentstudies. The result of this research indicate that the perfomance of the Ministry of Manpower in implementing labor norms in the companiesis good becausebased on the 6 (six) dimensions of organizational performance by Bernardin (2003), has fulfills 4 (four) dimensions, namely: quality, quantity,timeliness, and cost effectiveness, while for the dimensions of the need for supervision and interpersonal impact have still not been met. Recommendations that given for the Ministry of Manpower to improve implementation labor norms on the companies are immediately ratify ILO Convention No. 190 of 2019 concerning the Elimination of Violence and Harassment in the World of Work, Increase/upgrade the qualityand quantity of 21,861 labor inspectors to meet the ideal needs of labor inspectors by the ratio of supervision of 60 companies under supervision,Conduct comprehensive socialization of labor regulationsto employers who do not join the labor unionorworkers who are not unionized and Improve the quality of KNK and P2K3 in companies by conducting educationand training."

"ABSTRACT

Indonesia sebagai sebuah organisasi mengalami masalah dalam hal Sumber Daya Manusia-nya (SDM). Pegawai Negeri Sipil secara esensial adalah SDM dalam tubuh organisasi Pemerintah Indonesia. Fakta bahwa dari 4.450.000 PNS di Indonesia, sebanyak 42% di antaranya masih berkualifikasi pendidikan setingkat Sekolah Menengah Atas, membuat pergerakan Pemerintah Indonesia mencapai tujuan organisasi menjadi kurang efektif. Fakta selanjutnya adalah sebanyak 32,6% PNS merupakan SDM berusia tua yang sudah mendekati umur pensiun. Kondisi tersebut membuat Pemerintah Indonesia mengambil langkah untuk melakukan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil. Hal yang kemudian menjadi masalah dan diangkat dalam artikel ini adalah bagaimana penyusunan perangkat seleksi yang digunakan untuk menyaring para pelamar yang terkumpul dari proses rekrutmen dilakukan. Perangkat seleksi yang dimaksud adalah Tes Kompetensi Dasar dan Tes Kompetensi Bidang. Studi kasus dilakukan di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan perangkat seleksi dalam bentuk Tes Kompetensi Bidang oleh LIPI dilakukan dengan membentuk suatu tim khusus yang disebut dengan Tim Penyusun. Dari lima dimensi perangkat seleksi yaitu keterandalan, kesahihan, kemampuan untuk diterapkan secara umum, kemanfaatan, dan legalitas, penyusunan TKB oleh LIPI sudah hampir memenuhi kategori perangkat seleksi yang efektif. Satu hal yang masih kurang adalah belum dilakukannya uji coba perangkat seleksi. Penyusunan perangkat seleksi dalam bentuk Tes Kompetensi Dasar dikoordinasikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Penyusunan Tes Kompetensi Dasar sudah hampir memenuhi lima dimensi perangkat seleksi yang efektif. Satu hal yang kurang adalah belum adanya uji coba perangkat seleksi.

---

ABSTRACT

Indonesia as an organization has problems in terms of its Human Resources (HR). Civil servants are essentially human resources within the body of the Indonesian Government organization. The fact that of the 4,450,000 civil servants in Indonesia, as many as 42% of them are still qualified for high school level education, making the Indonesian Governments movement to achieve organizational goals less effective. The next fact is that as many as 32.6% of civil servants are elderly human resources who are approaching retirement age. This condition made the Indonesian Government take steps to recruit prospective Civil Servants. What later became a problem and was raised in this article was how the preparation of selection tools was used to screen applicants collected from the recruitment process. The selection tool in question is the Basic Competency Test and Field Competency Test. Case studies are conducted at the Indonesian Institute of Sciences (LIPI). The results showed that the preparation of selection tools in the form of Field Competency Tests by LIPI was conducted by forming a special team called the Compilation Team. From the five dimensions of selection tools, namely reliability, validity, ability to be applied in general, usefulness, and legality, the preparation of Field Competence Test by LIPI has almost fulfilled the category of effective selection tools. One thing that is still lacking is the lack of a try-out of the selection device. The preparation of selection devices in the form of Basic Competency Tests is coordinated by the Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia. The preparation of the Basic Competency Test has almost fulfilled the five dimensions of an effective selection tool. One thing that is lacking is the lack of try-out of selection devices."

"Personel Bhabinkamtibmas Polres Metro Jakarta Barat merupakan salah satu petugas polisi yang terdampak pandemi Covid-19, dengan penambahan beban kerja yang memicu stres kerja sehingga menurunkan kepuasan kerja yang pada akhirnya mengganggu efektivitas organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepuasan kerja dan faktor-faktor penentu kepuasan kerja personel Bhabinkamtibmas Polres Metro Jakarta Barat. Penelitian ini menggunakan paradigma positivisme dengan teknik pengumpulan data eksplanatori sekuensial mixed methods design yaitu intepretasi hasil analisis data kuantitatif yang di follow-up secara kualitatif dengan maksud agar data kualitatif membantu memberikan gagasan yang lebih mendalam dan memperluas atau menerangkan hasil kuantitatif yang diperoleh. Hasil penelitian menunjukkan kepuasan kerja yang terbesar pada dimensi pelayanan sosial dan pengawasan-teknis. Personel Bhabinkamtibmas merasakan ketidakpuasan terbesar pada dimensi kompensasi dan peluang promosi. Seperempat dari populasi memiliki tingkat kepuasan kerja rendah. Faktor karakteristik demografis yang berpengaruh secara signifikan hanya masa kerja, sedangkan untuk jenis kelamin, usia, pangkat, tingkat pendidikan, dan status perkawinan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan. Faktor karakteristik organisasi yang mempunyai pengaruh terbesar terhadap kepuasan kerja adalah keadilan prosedural sedangkan untuk faktor karakteristik pekerjaan yang berpengaruh paling besar terhadap kepuasan kerja yaitu identitas tugas.

---

The Bhabinkamtibmas personnel of the West Jakarta Metro Police are one of the police officers affected by the Covid-19 pandemic, with an additional workload that triggers work stress, thereby reducing job satisfaction which in turn disrupts organizational effectiveness. This study aims to analyze job satisfaction and the determinants of job satisfaction of Bhabinkamtibmas personnel at the West Jakarta Metro Police. This study uses the positivism paradigm with sequential explanatory data collection techniques mixed methods design, namely the interpretation of the results of quantitative data analysis which is followed-up qualitatively with the intention that qualitative data help provide deeper ideas and expand or explain the quantitative results obtained. The results showed the greatest job satisfaction in the dimensions of social services and technical supervision. Bhabinkamtibmas personnel felt the greatest dissatisfaction with the dimensions of compensation and promotion opportunities. A quarter of the population has a low level of job satisfaction. The demographic characteristic factors that have a significant effect are only years of service, while gender, age, rank, education level, and marital status do not have a significant effect. The organizational characteristic factor that has the greatest influence on job satisfaction is procedural justice, while the job characteristic factor that has the greatest influence on job satisfaction is task identity."