Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kekerasan terhadap anak di dalam keluarga atau rumah tangga pada saat ini di Indonesia merupakan salah satu masalah yang sedang berkembang dan korbannya terus meningkat jumlahnya. Akan tetapi, kasus tersebut seringkali tidak dilaporkan, sehingga menjadi dark number of crime. Dengan terus meningkatnya jumlah anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, maka masalah ini sudah seharusnya penting untuk diperhatikan dan dicari penyelesaiannya. Kekerasan terhadap anak terdiri dari berbagai bentuk, antara lain: kekerasan fisik, kekerasan psikis atau psikologis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi. Anak merupakan salah satu subjek hukum, jadi kepentingan anak juga diatur, dijamin, dan dilindungi oleh hukum. Oleh karena itu, produk hukum yang ada di Indonesia, seperti: KUHP, UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, juga mengatur mengenai peranan aparat penegak hukum yang ada dalam melindungi anak yang menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). UU 23 Tahun 2004 ini tidak hanya mengatur secara materiil, tetapi juga mengatur secara formil, bagaimana kewenangan aparat penegak hukum. Yang dimaksud dengan aparat penegak hukum adalah kesatuan terpadu dari lembaga yang berwenang dalam menangani tindak pidana, atau yang biasa disebut dengan Sistem Peradilan Pidana. Sistem Peradilan Pidana tersebut terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Dalam menjalankan tugasnya, aparat penegak hukum mengalami kendala. Hukum dapat berfungsi dengan baik, apabila dapat digunakan dan sesuai dengan aspek sosiologis dalam masyarakat."

"Tulisan ini berisi kisah tentang perjuangan awak kabin perempuan dalam mendapatkan usia pensiun yang sama dengan awak kabin laki-laki, yaitu 56 tahun. Sebelumnya usia pensiun untuk awak kabin perempuan adalah 46 tahun. Selain itu tulisan ini juga menganalisa secara kritis peraturan perundang-undangan nasional dan konvensi internasional yang terkait dengan masalah usia pensiun dan masalah diskriminasi di bidang ketenagakerjaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum berperspektif perempuan, karena penulis ingin melihat apakah peraturan yang mengatur mengenai usia pensiun maupun diskriminasi di bidang ketenagakerjaan telah mengakomodir pengalaman-pengalaman perempuan. Selain itu, juga hendak melihat bagaimana perlakuan pengusaha dan pemerintah kepada awak kabin perempuan. Dalam penelitian ini, penulis menggali pengalaman dua orang awak kabin senior yang mengalami pensiun pada usia 46 tahun. Mereka telah melakukan perjuangan panjang dan melelahkan untuk mendapatkan hak usia pensiun 56 tahun. Pada akhirnya, perjuangan ini berubah pada perubahan usia pensiun bagi awak kabin perempuan, yaitu sama dengan awak kabin laki-laki, yaitu 56 tahun. Selain pengalaman memperjuangkan usia pensiun, mereka juga memaparkan pengalaman mereka selama bekerja sebagai awak kabin. Dari situ terungkap bahwa banyak sekali tindakan diskriminatif dan kekerasan yang dialami oleh para awak kabin perempuan."

"Kehamilan bagi seorang ibu rumah tangga adalah hal yang alamiah. Akan tetapi kehamilan yang tidak direncanakan atau diluar kehendak ibu rumah tangga tersebut, merupakan masalah atau beban baru baginya. Masalah-masalah inilah yang pada akhirnya menimbulkan konflik batin dalam diri ibu hamil tersebut. Konflik batin ini akan membuat ibu hamil tersebut menentukan pilihan, apakah tetap mempertahankan janin tersebut hingga lahir atau memilih untuk melakukan aborsi. Beberapa dari ibu hamil tersebut memilih jalan untuk melakukan aborsi, baik secara aman/melalui medis ataupun secara tidak aman/tidak melalui medis, kedua alasan tersebut dilakukan dengan adanya campur tangan suami ataupun tidak. Apabila pilihan jatuh pada aborsi, maka jelaslah pilihan ini akan dilakukan secara sembunyisembunyi, sebab telah ada Undang-undang yang melarang adanya aborsi, dan banyak dari kelompok-kelompok agama yang menentang dan bahkan dengan tegas-tegas melarang tindakan aborsi ini. Ibu-ibu rumah tangga di Indonesia pada umumnya mengetahui adanya peraturan yang berlaku di Indonesia, terutama peraturan mengenai aborsi, namun apa saja isinya dan bagaimana bunyinya mereka kurang memahaminya. Akibat dari minimnya pengetahuan para ibu rumah tangga tersebut membuat mereka menjadi sasaran empuk para oknum petugas yang dengan sengaja ingin mengambil keuntungan, beberapa diantaranya adalah oknum dari petugas kepolisian dan juga oknum dari petugas medis. Di Indonesia, beberapa ibu hamil yang memutuskan untuk mengambil tindakan aborsi mendapat perlakuan berbeda dari mereka. Ini menimbulkan ketidak setaraan jender. Maka dibutuhkan segera adanya perlindungan terhadap perempuan di Indonesia guna menjalankan hak-hak mereka sebagai warga negara sekaligus sebagai individu yang bertanggung jawab."

"Skripsi ini fokus membahas mengenai perlindungan hukum atas hak kesehatan pekerja perempuan tetap PT SIL. Penelitian ini adalah penelitian hukum yang berpersepektif perempuan. Pengalaman perempuan akan digali untuk mengetahui bagaimana hukum melindungi hak-hak dan kepentingan perempuan. Penelitian ini akan dilakukan dengan 2 (dua) metode, yaitu metode kepustakaan dan studi lapangan. Metode kepustakaan dilakukan dengan cara menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait serta peraturan perusahaan (PKB PT SIL) dengan menggali informasi dari berbagai sumber buku-buku, internet, jurnal, dan artikel. Metode studi lapangan dilakukan dengan cara melakukan wawancara secara mendalam dengan informan, yaitu pekerja perempuan tetap PT SIL dan observasi langsung ke PT SIL, hasil penelitian menemukan bahwa peraturan perusahaan (PKB PT SIL) telah mengakomodir dan memenuhi hak-hak kesehatan bagi pekerja perempuan tetap PT SIL dan perempuan tidak pernah merasa rugi atas peraturan tersebut. Sedangkan ditemukan juga suatu catatan kecil mengenai hasil penelitian adalah minimnya pemahaman dan pengetahuan pekerja perempuan tetap PT SIL akan peraturan-peraturan yang mengatur saat mereka bekerja.

---

This thesis focus on discussing the legal protection of the right to health of women workers remained PT SIL. This research is law that focus on women. Women's experiences will be explored to determine how the law protects the rights and interests of women. The research will be carried out with 2 (two) methods, namely literature and field studies. The method is done by analyzing the literature legislation and regulations related to the company (PKB PT SIL) to gather information from various sources of books, internet, journals, and articles. Methods of field study conducted by in-depth interviews with informants, the women workers remained at Sweet Indolampung Company and direct observation to Sweet Indolampung Company, the research found that companies rules has to accommodate and fulfill health rights for women workers remained Sweet Indolampung Comapany and women never feel the loss on these rules. While also found a small note about the results of the study is the lack of understanding and knowledge of working women still Sweet Indolampung Company of the rules governing when they work."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai bagaimana pendidikan inklusif dalam peraturanperundang-undangan di Indonesia memenuhi hak atas pendidikan untuk anakberkebutuhan khusus. Lebih lanjut dilihat bagaimana pelaksanaan peraturan yang adaserta bagaimana pandangan masyarakat terkait peraturan maupun pelaksanaanperaturan tersebut. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalahmetode kualitatif. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitiankepustakaan dan penelitian lapangan yang dilakukan dengan wawancara danobservasi pada SD Laboratorium PGSD FIP UNJ dan SDN Cijantung 01 Pagi. Hasilpenelitian ini menunjukkan perlu adanya peraturan yang mengatur lebih terperinciterkait pelaksanaan pendidikan inklusif, serta diperlukannya pembinaan, pengawasan,serta evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif.

---

ABSTRACTThis research discusses whether inclusive education as regulated in the Indonesianlaws and regulations fulfills the right to education for children with special needs.Furthermore, it also examines how the laws and regulations are implemented andhow the society views these laws and regulations and their implementations. Thisresearch employs the qualitative method. Data is obtained through literary research aswell as field research in the form of interviews and observations at SD LaboratoriumPGSD FIP UNJ and SDN Cijantung 01 Pagi. The research shows that there needs tobe more detailed laws and regulations regarding the delivery of inclusive education,as well as guidance, supervision, and evaluation regarding the implementation ofinclusive education."

"Penelitian ini bermaksud untuk menelisik apakah norma hukum Indonesia yang ada mampu mengakomodasi dan mengamankan perempuan dari manifestasi kekerasan seksual yang lahir dari perkembangan teknologi. Suatu bentuk kekerasan seksual yang difasilitasi oleh teknologi adalah non-consensual pornography, yakni penyebaran konten bermuatan seksual tanpa persetujuan dari pemilik, pembuat, dan/atau subyek yang berada dimuat dalam konten tersebut. Terbilang bahwa peraturan perundang-undangan yang sekarang ada berkaitan dengan penyebaran konten pornografi tanpa persetujuan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah oleh Undang- Undang Nomor 19 tahun 2016 (UU ITE), dan Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi). Dengan menggunakan teori hukum feminis untuk membedah peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, beberapa putusan pengadilan serta pengalaman para korban pornografi tanpa persetujuan, penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu apakah produk hukum yang ada telah menginternalisasi pengalaman para korban perempuan dan memungkinkan mereka untuk mengakses keadilan secara substantif. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun Indonesia sudah memiliki regulasi terkait penyebaran muatan pornografi tanpa persetujuan, namun hukum belum bisa menjamin akses pada keadilan yang berkelanjutan bagi perempuan korban sebab hukum yang ada masih acuh terhadap konsep “persetujuan”, “privasi” serta trauma yang dirasakan oleh korban dan memandang tindakan tersebut sebagai pelanggaran rasa kesusilaan masyarakat belaka. Kerangka hukum yang demikian belum bisa memulai perubahan sikap yang bersifat strategik dan berjangka panjang untuk menghapus ketidakadilan sistemik yang dihadapi oleh para perempuan korban kekerasan.

---

This research aims to explore whether or not existing Indonesian law can accommodate and protect women from forms of sexual violence that are born from technological development, such as non-consensual pornography. As a form of technology facilitated sexual violence, non-consensual pornography is the dissemination/distribution of sexually explicit content without the consent of the owner, producer and/or subject portrayed within the content. Indonesian regulations relevant within the discourse include the Indonesian Penal Code (KUHP), Law No. 11 of 2008 as has been revised by Law No. 19 Year 2016 on Electronic Information and Transactions (UU ITE), and Law No. 44 of 2008 on Pornography (UU Pornografi). By utilizing feminist legal theories and methodologies to analyze laws, court decisions, and victims’ experiences, this research aims to discover whether the law has successfully internalized the experiences of women victims and enabled them to access substantive justice. This research found that although Indonesia already has a number of different regulations pertaining to non-consensual pornography, it is unable to ensure that women have sustainable access to justice as the law still ignores the concept of “consent”, “privacy”, as well as the harms sustained by the victim, and continues to perceive it as a violation of society’s standards of decency as opposed to an act of sexual assault. Such a legal framework is unable to initiate strategic long-term norm changes to eradicate the systemic injustice experienced by sexual violence victims."

"ABSTRAKKehadiran perempuan sebagai kepala keluarga Pekka merupakan fakta kontradiktif terhadap tatanan nilai masyarakat patriarkal. Pekka memiliki peran dan tanggung jawab sebagai pencari nafkah, pengelola rumah tangga, dan pengambil keputusan dalam keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengalaman Pekka terkait otonomi dan keterlibatannya dalam kegiatan simpan pinjam baik secara individu maupun kolektif. Penelitian ini juga bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang ketimpangan-ketimpangan yang terjadi pada Pekka baik dalam keterlibatannya pada kegiatan simpan pinjam maupun relasi sosial lainnya dengan keluarga dan komunitas, serta memberikan usulan dan rekomendasi kebijakan kepada pihak terkait seperti pemerintah, NGO Non Govermental Organization , swasta, dan akademisi terkait persoalan Pekka secara spesifik di lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berspektif perempuan dengan menerapkan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam in depth interview dan studi literatur. Temuan penelitian ini adalah: 1 Peningkatan otonomi individu Pekka tidak diikuti dengan peningkatan kolektif perempuan dalam kelompok, oleh karenanya untuk mencapai otonomi individu dan kolektif perempuan, persoalan perempuan harus secara eksplisit tertuang dalam visi misi lembaga pemberi kredit; 2 Kelompok simpan pinjam lebih berfungsi sebagai wadah bagi penyediaan akses terhadap kredit sehingga Pekka mengalami peningkatan pada otonomi individual terhadap otoritas pengambilan keputusan dalam penggunaan anggaran rumah tangga termasuk membayar utang, kelompok tidak berperan dalam meningkatkan posisi tawar perempuan kepala keluarga dalam lingkup masyarakat dan kebijakan pada tingkat desa. 3 Kapitalisasi yang dialami oleh Pekka terjadi pada dua hal yakni eksploitasi dalam keluarga dan kelompok/bank.

---

ABSTRACT The role of women headed household Pekka is a contradictory fact of patriarchal society. Pekka have roles and responsibilities as breadwinners, household managers, and family decision makers. This study examines Pekka rsquo s experience in relation to their autonomy and their involvement on saving and loan activities both as individual and as group members collectively. This study also aims to figure out inequalities and discriminations occur to Pekka both in their involvement in savings and loan activities and other social relationships, as well as provides recommendations and suggestions to related parties such as government, NGOs, private, and academics on the Pekka issues specifically in the field. This research uses qualitative approach bases on women rsquo s perspective by data collecting observation, in depth interview and literature study. The findings of the study are Pekka rsquo s autonomy as individual does not correlate with the women rsquo s autonomy as member of community collective , therefore to increase individual and collective autonomy, their specific concern must be integrated in the visions and missions of saving loan institution Credit Saving Group that meant to help women serves only as a forum to loan money to improve individual autonomy, to increase decision making authority in the use of household expenditures including debt payment, but the group does not have role in improving bargaining position in the community and policy at the village level. Pekka experience of being exploited in two forms exploitation in the family and group vis a vis bank. "

"ABSTRAKPernyataan penyangkalan disclaimer dalam website umumnya adalah pemindahan tanggung jawab pemilik/pengelola situs kepada pemakai/pengunjung. Pernyataan penyangkalan disclaimer dalam situs jual beli online belum diatur secara khusus di dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, baik di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Transaksi Eektronik maupun Undang-Undang Perdagangan. Terdapat tiga permasalahan di dalam penelitian ini. Pertama, Bagaimanakah tanggung jawab pelaku usaha dalam transaksi jual beli online terkait dengan pencantuman pernyataan penyangkalan disclaimer? Kedua, Bagaimana kekuatan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli online secara khusus terkait dengan pencantuman pernyataan penyangkalan disclaimer ? Ketiga, Perlukah sebuah aturan khusus tersendiri yang mengatur transaksi jual beli secara online di Indonesia? Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian socio-legal. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat beberapa karakteristik/bentuk situs jual-beli online di Indonesia, ada yang berbentuk merchant mall seperti: Lazada, marketplace seperti: Tokopedia , atau situs iklan jual beli online seperti: OLX. Perbedaan bentuk/ karakteristik tersebut dapat dijadikan celah hukum oleh pemilik/pengelola situs jual beli online untuk melepaskan tanggung jawab ganti kerugian bilamana terjadi kerugian pada konsumen. Hasil penelitian berikutnya menunjukkan bahwa pernyataan penyangkalan disclaimer merupakan salah satu celah hukum yang dapat digunakan oleh Pemilik/Pengelola situs jual beli online untuk melepaskan tanggung jawab ganti rugi atas kerugian konsumen. Pernyataan penyangkalan disclaimer pada situs Lazada, Tokopedia dan OLX termasuk klausula baku yang dilarang oleh undang-undang karena didalamnya terdapat unsur pengalihan tanggung jawab dari pengelola/pemilik situs. Oleh karena itu, maka disclaimer dinyatakan batal demi hukum, dan pengelola/pemilik situs dalam transaksi jual beli online dapat ikut dimintakan tanggung jawab bilamana terjadi kerugian pada konsumen.

---

ABSTRACT A statement of disclaimer in the general website is the transfer of the responsibility of the site owner manager to the user visitor. Disclaimer statements in online buying and selling sites have not been specifically regulated in Indonesian laws and regulations, both in the Consumer Protection Act, the Electronic Transaction Act and the Trade Law. There are three problems in this study. First, what are the responsibilities of business actors in online buying and selling transactions related to the inclusion of a disclaimer statement Second, How is the strength of legal protection for consumers in online buying and selling transactions specifically related to the inclusion of a statement of disclaimer Third, Is there a need for a special rule that regulates online buying and selling transactions in Indonesia In this study, the authors used socio legal research methods. The results showed that there were several characteristics forms of online trading sites in Indonesia, some in the form of merchant malls such as Lazada, marketplaces such as Tokopedia, or online buying and selling advertising sites such as OLX. These differences in forms characteristics can be used as legal loopholes by the owner manager of the online buying and selling site to release compensation liability in the event of loss to the consumer. The results of subsequent studies indicate that a statement of disclaimer is one of the legal loopholes that can be used by the owner manager of an online buying and selling site to release liability for compensation for consumer losses. Disclaimer statements on Lazada, Tokopedia and OLX sites, including standard clauses that are prohibited by law because there are elements of transferring responsibilities from the site manager owner. Therefore, the disclaimer is declared null and void, and the manager owner of the site in an online sale and purchase transaction can be held responsible when there is a loss to the consumer."

"Laporan keuangan berisi informasi yang diperlukan oleh berbagai pemangku kepentingan untuk mengambil keputusan yang tepat. Pertanggungjawaban atas tindakan pengurusan dan pengelolaan perseroan yang tercantum di dalam laporan keuangan perseroan adalah merupakan kewajiban direksi perseroan. Namun hal tersebut tidak dilaksanakan oleh direksi perseroan sehingga mengakibatkan ahli waris dari salah satu pemegang saham perseroan yang telah meninggal dunia menggugat dan meminta pengadilan memerintahkan dilaksanakannya pemeriksaan keuangan (audit). Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah peran notaris di dalam pembuatan akta RUPS yang isinya meminta pemeriksaan (audit) laporan keuangan dan upaya yang dapat dilakukan Ahli Waris dalam rangka meminta pertanggungjawaban pengurus dengan melakukan audit laporan keuangan. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum doktrinal dan disajikan dalam bentuk preskriptif. Hasil penelitian ini menemukan pentingnya peran notaris sebagai pejabat umum yang memiliki keahlian dan keterampilan di bidang hukum perseroan terbatas, dalam memberikan penyuluhan hukum dan pemahaman kepada para pihak yang berkepentingan berkaitan dengan prosedur RUPS dan pertanggungjawaban laporan keuangan perseroan. Dengan demikian hak dan kewajiban pengurus atas perseroan terbatas menjadi jelas dan memiliki jaminan serta kepastian hukum. Adapun saran yang dapat diberikan adalah melibatkan notaris dalam pelaksanaan RUPS serta notulen RUPS dibuatkan dalam akta notaris, sehingga para pihak dapat meminimalisir terjadinya konflik melalui proses hukum yang memakan waktu yang cukup lama sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1464 K/PDT/2018.

---

Financial statements contain information needed by various stakeholders to make the right decisions. Responsibility for the management and management actions of the company listed in the company's financial statements is the obligation of the company's directors. However, this was not carried out by the company's directors, resulting in the heirs of one of the company's shareholders who had passed away suing and asking the court to order an audit. The problem raised in this study is the role of notaries in making GMS deeds which request an audit of financial statements and efforts that can be made by heirs in order to hold the management accountable by auditing financial statements. To answer these problems, doctrinal legal research methods are used and presented in prescriptive form. The results of this study found the importance of the role of notaries as general officials who have expertise and skills in the field of limited liability company law, in providing legal counseling and understanding to interested parties related to GMS procedures and accountability of the company's financial statements. Thus, the rights and obligations of the management of a limited liability company become clear and have legal guarantees and certainty. The advice that can be given is to involve a notary in the implementation of the GMS and the minutes of the GMS are made in the notarial deed, so that the parties can minimize the occurrence of conflicts through a legal process that takes a long time as in the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1464 K/ PDT/2018."