Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Fenomena tuntutan masyarakat untuk mengetahui rekam jejak seorang pejabat publik, mulai mencuat sebagai salah satu dampak dari agenda reformasi tahun 1998. Komisi Yudisial dengan kewenangan mengusulkan pengangkatan hakim agung melakukan inisiatif untuk melakukan seleksi rekam jejak sebagai salah satu tahapan yang menentukan kelayakan seseorang untuk menjabat seorang hakim agung. Disebut sebagai “benteng terakhir” pencari keadilan di Mahkamah Agung memiliki fungsi sentral yang mendapat sorotan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana Komisi Yudisial melakukan pengaturan hingga implementasi akan seleksi sebuah rekam jejak sebagai sebuah indikator yang akan mempengaruhi kelulusan calon hakim agung untuk diusulkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Penelitian ini disusun dengan metode sosiolegal yang merupakan sebuah kombinasi tidak hanya terbatas pada studi doktrinal, namun termasuk dengan studi non-doktrinal terkait sebuah fenomena hukum dalam sebuah arena sosial tertentu. Dalam praktiknya, terdapat faktor-faktor non hukum yang mempengaruhi eksistensi seleksi rekam jejak calon hakim agung. Penulis menguraikan hasil penelitian dari aspek peraturan, aspek lembaga rekrutmen (dalam hal ini Komisi Yudisial), serta aspek motivasi masyarakat yang memiliki kontribusi besar pada sebuah seleksi rekam jejak calon hakaim agung. Penelitian akan fokus menggali tiga unsur kualifikasi, validasi, serta motivasi yang terkait dengan sebuah seleksi rekam jejak.

---

The phenomenon of public demand to know the track record of the public officials began to emerge as one of the impacts of the reform agenda in 1998. The Judicial Commission, with the auhority to propose the appointment of Supreme Court Justices, has taken the initiative to carry out track record selection as one of the phase in determining a person’s suitability to serve as a Supreme Court Justice. Referred to the “last bastion” for the justice seekers in the Supreme Court, Supreme Court Justice has a central function that related to the public attention. This research aims to identify how the Judicial Commission regulates and implements the selection of a track record as an indicator that will take affect to the graduation of the candidates for Supreme Court Justice to be proposed to the House of Representatives. This research was conducted with a sociolegal method which is a combination not only limited to doctrinal studies, but also includes non-doctrinal studies related to a legal phenomenon in a particular social arena. In practice, there are non-legal factors that incfluence the existence of track record selection for candidates for Supreme Court Justices. The author elaborates the research results from the regulatory aspect, the recruitment agency aspect (in this case the Judicial Commission), as well as the society motivation aspect which has a major contribution to the selection of the track record of candidates for Supreme Court Justices. The research will focus on exploring the three elements of qualification, validation and motivation related to the track record selection."

"Tesis ini membahas tentang Peran Dewan Adat Suku Sentani (DASS) dalam penyelesaian KDRT yang dialami perempuan Sentani. Masyarakat Sentani sudah mengenal DASS yang didirikan pada tahun 2002 dan memiliki beberapa fungsi dalam urusan aspek politik, aspek ekonomi, hukum, keamanan, dan keagamaan. Kajian ini lebih terfokus kepada DASS sebagai lembaga hukum yang berfungsi dan bertugas menyelesaikan masalah-masalah adat dalam suku Sentani, khususnya konflik KDRT pada perempuan Sentani. Masalah penelitiannya adalah: faktor apa yang mendorong perempuan Sentani memilih menyelesaikan konflik KDRT melalui DASS. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara mendalam dan observasi pada sidang-sidang DASS. Wawancara dilakukan terhadap perempuan korban KDRT, ketua DASS, wakil gereja, tokoh adat, tokoh masyarakat, pelaku KDRT, dan warga masyarakat Sentani lainnya. Perempuan Sentani yang mengalami KDRT mencari penyelesaian melalui DASS karena alasan unsure kedamaian dalam persidangan, denda adat, dan menghindar rasa malu. Terkait dengan denda adat, terjadi perubahan bentuk dendanya yaitu yang semula berupa benda tertentu (tomako batu, manic-manik, dan gelang batu) menjadi rupiah. Sekalipun perempuan korban KDRT memperoleh penyelesaian secara adat, namun penyelesaian itu belum memberikan rasa keadilan bagi mereka. Makanya KDRT di Sentani menimbulkan perbedaan pandangan pada beberapa pihak. Pemerintah daerah, gereja, dewan adat, kaum perempuan, dan korban memandang bahwa KDRT adalah pelanggaran HAM yang harus dihukum. Sementara pelakuk KDRT dan laki-laki muda berpandangan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan suatu hal yang biasa dalam budaya Sentani. Dalam perspektif antropologi, KDRT di Sentani merupakan persoalan antara kebudayaan dan hak yang mewarnai perdebatan mengenai relativisme budaya.

---

This thesis discusses the role of Sentani Tribal Council in the resolution of domestic violence experienced by Sentani woman. Sentani society acknowledges that Sentani Tribal Council established in has several functions in political, economic, legal, security, and religion affairs. This study focused on the Sentani Tribal Council as a legal institution in solving domestic violence against Sentani women. The research problem is: what factors encourage Sentani women choose resolving domestic conflicts through Sentani Tribal Council.

This is a qualitative research which employed in depth interview technique and observation in the DASS courts. Interviews were carried out to victim of domestic violence, head of tribal council, adat and community leaders, domestic violence doer, and Sentani people.

Sentani women who were victim of domestic violence went to DASS to solve their problem due to several reasons, namely peaceful court, customary fine and avoiding shame. There is a change in the customary fine from certain goods to rupiah currency. Although Sentani women obtained conflict resolution in the DASS, but it did not provide justice yet.

There are different views on domestic violence in Sentani. Some parties local government, church, tribal council, women and victim perceived that domestic violence is violating human rights, therefore, must be sentenced. While the doers and young men in Sentani perceived that violence against women is common in their culture. From anthropological perspective, domestic violence in Sentani is a debate between culture and rights in the context of cultural relativism."

"ABSTRAKStudy ini membahas soal kompleksitas relasi kuasa yang dihadapi oleh perempuan dikaitkan dengan fenomena kematian ibu melahirkan di desa Ngancar, kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai, Flores, NTT. Study ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif feminis. Tipe penelitian ini adalah studi kasus dengan fokus pada kematian ibu MM yang meninggal karena melahirkan.Tehnik pengumupulan data yang digunakan adalah wawancara, penelusuran sejarah dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan kompleksnya relasi kuasa yang dihadapi oleh ibu MM. Pertama, rrelasi kuasa dengan suami. Sebagai ata peang , ibu MM tidak memiliki kuasa atas sumber daya ekonomi dalam keluarga melainkan suaminya sebagai ata one . Melalui sistem perkawinan dan mahar, ibu MM telah diobyektifikasi melalui belis yang diberikan oleh pihak keluarga laki-laki terhadap keluarganya. Selain itu, ibu MM juga memiliki beban ganda dalam keluarga karena selain bertanggung jawab terhadap pekerjaan reproduktif ibu MM juga memiliki peran produktif termasuk dalam keadaan hamil. kedua, relasi kuasa dengan keluarga baik keluarga kandungnya maupun keluarga suami. Sebelum menikah, orang memiliki kuasa atas sumber daya ekonomi dalam keluarganya dalah saudara laki-lakinya sebagai ata one, bukan dirinya sebagai ata peang. setelah menikah, ibu MM memiliki kewajiban untuk selalu terlibat dalam kegiatan adat dalam keluarganya seperti perkawinan, kematian, kelahiran dan sebagainya. Demikian pun dalam keluarga besar suaminya. ketika ada anggota keluarga dari suami yang menikah, ibu MM memiliki kewajiban untuk terlibat dengan memberikan kontribusi uang terhadap acara perkawinan tersebut. Ketiga, relasi kuasa dengan komunitas. Ketiga ada warga laki-laki dalam suau komunitas menikah, ibu MM dan suaminya memiliki kewajiban untuk memberikan kontribuso dalam bentuk uang. Kompleksnya relasi kuasa yang dihadapi oleh ibu MM membuat ia tidak memprioritaskan terhadap kesejahteraan dirinya termasuk kesehatan reproduksinya. Kondisi ini diperburuk oleh sulitnya ibu hamil termasuk ibu MM untuk mengakses fasilitas kesehatan yang baik dan bermutu. Kesehatan reproduksi yang buruk pada kahirnya bermuara pada kematian karena melahirkan. Hasil penelitian ini merkomendasikan lima hal. pertama, perlu melakukan evaluasi kembali terhadap pembedaan natara laki-laki sebagai ata one dan perempuan sebagai ata peang karena hal ini menciptakan diskriminasi terhadap perempuan. kedua, perlu evalusi kembali terhadap sistem perkawinan dan belis karena hal ini telah menciptakan obyektifikasi dan kapitalisasi terhadap anak perempuan. ketiga, sejak kecil, anak laki-laki perlu disosialisasikan dengan pekerjaan reproduktif dan produktif sehingga beban kerja dalam keluarga menjadi seimbang. keempat, suami perlu secara aktif mendampingi istri baik ketika melakukan pemeriksaan kesehatan maupun melahirkan di fasilitas kesehatan. Kelima, negara wajib menyediaakn infrstruktur kesehatan dan tenaga kesehatan yang berkualitas dan mudah diakses oleh ibu hamil untuk mencegah kematian karrena melahirkan.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the complexity of power relations faced by women in their that during maternal delivery in the village of Ngancar. Qualitative approach with feminist persepctive has been used along the process of the study analysis. The death case of ibu MM, a mother who dies during maternal delivery becomes the focus of the study. Data was gathered by intervewing the closest siblings and explore her life history. The study found the complexity of power relations face by ibu MM. Such complexities are shown in three aspects. first power relation with husband. As ata peang outsider , ibu MM does n ot have full authority to the family economic resources as happened to other dominant cultures her husband as ata one insider of the family has. Through marrige system which she has been giveb belis ibu MM has been bought by the husband family, thus she had to work for the whole family. Besides that she had double burden in her own family for domestic reproductive works and productive agriculture works even at the time of pregnancy. Secondly, power relations with two families of her own and husband family. Before married, her male siblings as ata one have high authority to access economic resources, she as ata peang did not have. After married, ibu MM remained family obligtion in various customs ritual and events such as marriage, death, birth and so on. This kind of similir obligations added to her husband 39 s family. She had to provide material contribution for belis whenever one of her husband siblings get married. Thirdly is power relations to her community. Ibu MM had to provide money contribution to the family neighbors whenever one of the members conducts family party. Ibu MM had face such kind of complexity inter woving power relations which made difficult to take care of herself, including to pay attention to her reproductive health. This condition added by the worst condition to access good quality of health access. Her bad health condition eventually took her life, this study recomends five aspects. first is re evalte the division between men as ata peang and womrn as ata one because this has created sexual discrimination. secondly, marriage system and dowry also needs to be evaluated as this has created women becomes family source of material in form of cash and livestock that affect to women burden, means women has become economic capital by the whole family. thirdly, needs socialization for boys from the very beginning to involve in reproductive and productive works, to make them understand about sharing household burden and gender equality. fourhly, husband sholu be actively take part during antenatal care as well as maternal delivery. fifthly, the tate should provide accessible good quality of health facility and health workers for women during pregnancy through delivery to prevent death."

"ABSTRAK<>br>Karya akhir ini dibuat bertujuan untuk mengetahui bagaimana hegemoni maskulinitas dalam suatu Perda diskriminatif dapat mengopresi perempuan. Penulis melakukan analisis wacana kritis dengan menggunakan data sekunder dari Kajian Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan serta dianalisis berlandaskan pada teori kriminologi feminis dan feminist legal theory. Hasil karya akhir ini menunjukan bahwa hegemoni maskulinitas dan pemikiran patriarki dalam masyarakat Indonesia menjadikan faktor munculnya Perda diskriminatif. Selain itu, Perda merupakan sebuah instrumen pemerintah yang dijadikan untuk mengontrol tubuh perempuan. Melalui Perda, laki-laki dapat mengopresi perempuan melalui teks dan implementasi Perda diskriminatif tersebut. Kata Kunci : Perda diskriminatif, hegemoni maskulinitas, opresi, tubuh perempuan,teori kriminologi feminis, feminist legal theory.

---

ABSTRACT<>br>This thesis aims to find out how hegemonic masculinity, through discriminative regional regulations, can oppressed women. Through critical analytical text method, this research was conducted by using a secondary data from National Commission on Violence Against Women 39 s research, analyzed based on feminist criminological theory and feminist legal theory. The result shows that hegemonic masculinity and patriarchal perspective that deeply ingrained in Indonesian society became the emergence of factors of any discriminative regional regulation. Moreover, the regional regulations act as governmental instruments to control women 39 s body. The oppression of women by men, thus, is done through the text and the implementation of these harmful regional regulations. Keywords discriminative regional regulation, hegemonic masculinity, oppression, women 39 s body, criminological feminist theory, feminist legal theory."

"Femisida merupakan salah satu manifestasi paling ekstrim dari kekerasan terhadap perempuan. Penulisan Tugas Karya Akhir ini bertujuan untuk memberikan penjelasan jika kematian NWR, seorang mahasiswi yang ditemukan tewas di makam ayahnya, sebagai femisida dalam relasi intim. Penulisan ini menggunakan teori feminis radikal dengan metode analisis isi dokumen berupa putusan pengadilan serta beberapa dokumen pendukung lainnya. Penulis mengidentifikasi jika sebelum terjadinya kematian NWR, dirinya mengalami berbagai kekerasan baik secara seksual, fisik maupun psikis, secara berulang selama menjalin relasi intim dengan pelaku (Randy Bagus Hari Sasongko). Hasil analisis menunjukkan bahwa terjadinya femisida dalam relasi intim pada kasus NWR berakar pada misogini atau rasa kebencian terhadap perempuan yang terwujud secara beriringan dengan supremasi laki-laki dan seksisme. Penulis berargumentasi jika kematian NWR tetap dapat disebut sebagai femisida dalam relasi intim karena kematian NWR merupakan akibat dari intimate partner violence (IPV) yang dialaminya selama hampir 2 tahun.

---

Femicide is one of the most extreme manifestations of violence against women. This thesis aims to provide an explanation the death of NWR, a female student who was found dead in her father's grave, as an intimate partner femicide. This writing uses radical feminist theory with the method of documents analysis based on verdict and several other supporting documents. The author identified that prior to NWR's death, she experienced various violence, such as sexual violence, physical violence and psychological violence, repeatedly while having an intimate relationship with the perpetrator (Randy Bagus Hari Sasongko). The results of the analysis show that the occurrence of intimate partner femicide in the NWR case is rooted in misogyny or hatred of women which manifests itself concurrently with male supremacy and sexism. The authors argue that NWR's death can still be called an intimate partner femicide because NWR's death was the result of intimate partner violence (IPV) that she had experienced for almost 2 years."

"Karya akhir ini membahas tentang pengalaman Mary Jane Veloso, seorang perempuan buruh migran yang menjadi korban atas dominasi struktur patriarki yang mengakibatkan ia mengalami kriminalisasi dan viktimisasi berlapis. Dengan menggunakan metode analisis isi dokumen, penulisan ini menganalisis kerentanan Mary Jane Veloso menjadi perempuan korban perdagangan manusia yang dieksploitasi sebagai kurir narkotika lalu dikriminalisasi oleh sistem peradilan pidana Indonesia. Hasil analisis dalam tulisan ini yang menggunakan teori kriminologi feminis dan feminist legal theory mengungkapkan bahwa struktur patriarki memengaruhi subordinasi pada perempuan dan memengaruhi praktik peradilan pidana. Dalam penulisan ini, dominasi patriarki membuat perempuan rentan menjadi sasaran kejahatan perdagangan manusia yang dieksploitasi melakukan tindakan pelanggaran hukum yang kemudian mengalami kriminalisasi akibat praktik hukum yang maskulin meminggirkan pengalaman perempuan korban. Pada akhirnya, penulisan ini menemukan bahwa kriminalisasi dan viktimisasi berlapis yang terjadi pada Mary Jane Veloso adalah sebuah bentuk kekerasan struktural.

---

This final work discusses about the experience of Mary Jane Veloso, a female migrant worker who became a victim of patriarchal structure domination which resulted in her criminalization and multiple victimization. By using document content analysis method, this writing analyses court decision documents and institutional reports to see Mary Jane Veloso's vulnerabilities as a woman trafficking victim who was exploited as a drug courier and then criminalized by the Indonesian criminal justice system. The analysis result in this writing which uses the radical feminist criminology theory and feminist legal theory reveals that the patriarchal structure influences the subordination of women and affects the practice of criminal justice. In this writing, patriarchal domination makes a woman vulnerable to be a target of human trafficking who is exploited to commit an offense which is then criminalized due to masculine legal practices that marginalize the experiences of a woman victim. In the end, this writing finds that the criminalization and multiple victimization that occurred to Mary Jane Veloso are a form of structural violence."

"Tulisan ini menganalisis bagaimana Perubahan Undang-Undang Kewarganegaraan dan Penerapan Prinsip Best Interest of The Child dan Prinsip Non Diskriminasi Pasca Berlakunya Pasal 3A Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2022, khususnya dalam memberikan status kewarganegaraan pada anak. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian hukum kualitatif melalui studi kepustakaan. Terkait status kewarganegaraan anak yang dilahirkan dari ikatan perkawinan campuran diatur dalam Undang-Undang Kewarganegaraan. Undang-Undang Kewarganegaraan Lama No.62/1958 memberikan status kewarganegaraan anak secara tunggal. Dilihat dari beberapa kasus anak yang lahir dibawah Undang-Undang Kewarganegaraan Lama No. 62/ 1958, tentu saja banyak kesulitan yang perlu dihadapinya. Sehingga pada tertanggal 1 bulan agustus tahun 2006 disahkannya Undang-Undang Kewarganegaraan Baru No. 12/ 2006. Undang-Undang Kewarganegaraan Baru No. 12/ 2006 memberikan status kewarganegaraan ganda terbatas kepada anak yang lahir dari perkawinan campuran. Masa transisi perubahan Undang-Undang Kewarganegaraan ini mengakibatkan banyaknya anak hasil perkawinan campuran yang tidak terdaftar atau telat terdaftar kewarganegaraan gandanya atau bagi yang sudah terlajur berkewarganegaraan asing. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.21/ 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 2/ 2007 dalam memperbaiki permasalahan yang timbul akibat masa transisi tersebut yang tercantum dalam Pasal 3A. Pasal 3A tersebut hanya berlaku sampai 31 Mei 2024 , batas waktu Pasal 3A ini tidak melihat sisi kepentingan yang akhirnya menimbulkan persoalan baru seperti diskriminasi khususnya bagi anak-anak yang dalam hal ini adalah anak-anak hasil perkawinan campuran. Sehingga aturan tersebut dinilai tidak memberikan perlindungan yang utuh terhadap anak-anak karena tidak mengadopsi Prinsip Best Interest of The Child dan Prinsip Non Diskriminasi dalam Perlindungan hak anak khususnya terkait status kewarganegaraan anak itu sendiri.

---

This article analyzes the changes to the Citizenship Law and the Implementation of the Best Interest of the Child Principle and the Principle of Non-Discrimination after the Implementation of Article 3A of Government Regulation No. 21 of 2022, especially in granting citizenship status to children. This article was prepared using qualitative legal research methods through literature study. Regarding the citizenship status of children born from mixed marriages, it is regulated in the Citizenship Law. The Old Citizenship Law No.62/1958 provides sole citizenship status for children. Judging from several cases of children born under the Old Citizenship Law no. 62/1958, of course there were many difficulties that he had to face. So on August 1 2006 the New Citizenship Law no. 12/ 2006. New Citizenship Law no. 12/2006 grants limited dual citizenship status to children born from mixed marriages. This transition period for changes to the Citizenship Law resulted in many children resulting from mixed marriages who were not registered or had their dual citizenship registered too late or for those who already had foreign citizenship. The government issued Government Regulation No.21/2022 concerning Amendments to Government Regulation No. 2/2007 in correcting problems arising from the transition period as stated in Article 3A. Article 3A is only valid until May 31 2024, the deadline for Article 3A does not look at the interests side which ultimately gives rise to new problems such as discrimination, especially for children, in this case children from mixed marriages. So this regulation is considered not to provide complete protection for children because it does not adopt the Principle of Best Interest of the Child and the Principle of Non-Discrimination in the Protection of children's rights, especially regarding the child's own citizenship status."

"Penelitian ini menganalisis tentang bagaimana cara dalam melakukan optimalisasi hukum perdagangan internasional bagi produk kedelai Indonesia. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian Sociolegal Research. Optimalisasi hukum perdagangan internasional bagi produk kedelai Indonesia dapat dilakukan dengan cara: Pertama, mencapai optimalisasi dalam penggunaan aturan safeguard yang diberlakukan oleh WTO bagi produk kedelai Indonesia; Kedua, mencapai optimalisasi harga ideal produk kedelai di Indonesia. Sehingga Indonesia dapat menciptakan persaingan dagangan yang sehat dan adil bagi seluruh produsen yang mendagangkan produk kedelainya di Indonesia.

---

This research analyzes how to optimize international trade law for Indonesian soy products. This research was prepared using the Sociolegal Research method. Optimization of international trade law for Indonesian soybean products can be done by: First, achieving optimization in the use of safeguards rules imposed by the WTO for Indonesian soybean products; Second, achieving optimization of the ideal price of soybean products in Indonesia. So that Indonesia can create healthy and fair-trade competition for all producers who trade their soy products in Indonesia."

"Penelitian ini mengkaji tentang kompleksitas pergulatan perempuan menjadi ibu dalam tahanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe studi kasus dengan lokus di Rutan Pondok Bambu Klas IIA Jakarta Timur. Melalui narasi delapan perempuan yang sedang dalam keadaan hamil maupun menyusui dan sedang menjalani hukuman, penelitian ini ingin memahami pengalaman perempuan terkait proses terlibatnya dalam tindak pidana, praktik pengasuhan yang dijalani dalam tahanan dan pemaknaan peran sebagai ibu. Metode yang digunakan untuk memperoleh data dengan wawancara mendalam dan observasi. Penelitian menunjukkan bahwa konstruksi gender yang menempatkan perempuan pada posisi inferior juga dapat membiatnya rentan terlibat dalam masalah pidana. Situasi menjadi lebih sulit ketika perempuan ada dalam kemiskinan dan gelasi gender yang tidak setara dengan pasangan. Kondisi yang serba tidak ideal menyebabkan perempuan menghadapi berbagai tantangan untuk menjalankan peran sebagai ibu dan dapat mengasuh anak dalam tahanan. Karenanya, dapat dimengerti bila perempuan yang berstatus sebagai ibu dalam tahanan sulit melihat diri menjalankan peran sebagai ibu secara ideal. Diskusi membahas hal-hal yang perlu dilakukan untuk memberikan dukungan maksimal bagi perempuan yang harus menjalankan peran sebagai ibu dalam tahanan.

---

This research examines the complexity of women's struggles to become mothers in detention. This study used a qualitative approach with a case study type with a locus at the Pondok Bambu Class IIA Prison, East Jakarta. Through the narrative of eight women who are pregnant or breastfeeding and are currently serving sentences, this study seeks to understand women's experiences related to the process of being involved in criminal acts, the practice of parenting in detention and the meaning of motherhood. The methods used to obtain data were in-depth interviews and observations. Research shows that gender constructs that place women in an inferior position can also make them vulnerable to get involved in criminal matters. The situation becomes more difficult when women are in poverty and in gender relations that are not equal with their partners. The conditions that are not ideal cause women to face various challenges in carrying out the role of mother and being able to raise children in detention. Therefore, it is understandable if women who are mothers in detention find it difficult to see themselves as carrying out the role of mothers in an ideal manner. The discussion discussed what needs to be done to be able to provide maximum support for women who have to play the role of mothers in detention."

"Tulisan ini meneliti perlindungan hukum pelaksanaan restorasi terhadap anak yang melakukan kekerasan fisik selama pelaksanaan masa pemidanaan penjara, khususnya melalui program pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jakarta. Melalui pendekatan sosiolegal, tulisan ini menguji dampak pembinaan dari aspek hukum dan non-hukum bagi anak yang melakukan kekerasan fisik melalui penerapan keadilan restoratif, terkhusus pada tahap pasca-adjudikasi. Tulisan ini menemukan bahwa hak-hak yang berorientasi pada pemberian restorasi bagi anak yang menjalani masa pemidanaan hanya dilindungi pada regulasi hukum tentang pemasyarakatan. UU SPPA dan UU Perlindungan Anak hanya merumuskan perlindungan dan restorasi bagi anak yang masih dalam proses peradilan. Dalam praktiknya, pembinaan anak yang melakukan kekerasan fisik di LPKA Kelas II Jakarta telah terlaksana sesuai dengan perumusan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum. Meskipun demikian, program pembinaan LPKA Kelas II Jakarta tidak berjalan paralel dengan dampak restorasi bagi anak binaanya. Hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum dalam program pembinaan diberikan secara minimal dan kurang menyasar pada kebutuhan sosial dan perkembangan personal anak, dua faktor utama yang melatarbelakangi anak melakukan kekerasan fisik. Akibatnya, pembinaan yang diberikan belum efektif mewujudkan restorasi anak yang berkonflik dengan hukum sesuai konsep keadilan restoratif.

---

This paper examines the legal protection of restorative justice implementation for children who commit physical violence during their imprisonment, particularly through rehabilitation programs at the Special Child Development Institution Class II Jakarta. Using a socio-legal approach, it investigates the impact of rehabilitation from legal and non-legal perspectives for children who engage in physical violence, focusing on the post adjudication stage. The paper finds that restoration-oriented rights for children in incarceration are protected only under regulations related to corrections. The Juvenile Justice System Law and Child Protection Law provide protection and restoration for children only during the judicial process. In practice, the rehabilitation of children who commit physical violence at the LPKA Class II Jakarta aligns with the formulated rights for children in conflict with the law. However, the LPKA Class II Jakarta rehabilitation program does not effectively parallel the restorative impact for its inmates. The rights of children in conflict with the law are minimally provided, lacking focus on social needs and personal development, the primary factors underlying children's violent behaviour. Consequently, the rehabilitation provided has not effectively achieved the restoration of children in conflict with the law as per the restorative justice concept."