Ditemukan 7 dokumen yang sesuai dengan query
Vicky Caesar Elang Palar
"
Salah satu tujuan dari peralihan hak atas tanah yang dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah untuk memberikan perlindungan hukum kepada para pihak yang sepakat. Permasalahan yang kerap terjadi adalah ketika tidak terpenuhinya syarat dari asas terang dan tunai, yaitu jual beli tidak dilakukan di hadapan PPAT. Hal ini seperti yang terjadi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 464 K/Pdt/2022, yang di mana pihak pembeli tanah yang tidak dapat melakukan ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Jeva Fitri Fadilla
"
Notaris menjalankan jabatannya dalam melayani masyarakat membuat akta autentik sebagai alat bukti yang bersifat mutlak dan diakui negara, tentunya diikuti dengan tanggung jawab yang penuh sebagai pejabat umum. Atas dasar tersebut, maka diperlukannya perlindungan hukum untuk melindungi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya apabila terjadi sengketa di kemudian hari. Dalam hal pembuatan akta perjanjian kerjasama, Notaris hanya menjalankan jabatannya untuk memberikan alat bukti yang dibutuhkan masyarakat. Dengan kata lain, dalam pembuatan perjanjian Kerjasama, berisi ketentuan yang ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Putri Ridzka Maheswari Djasmine
"
Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris sudah seharusnya memberikan penyuluhan hukum terkait pembuatan akta perjanjian perkawinan agar tidak melanggar batas-batas hukum dan agama sebagaimana disebutkan dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Jika kemudian pasangan suami-istri yang berbeda agama ingin membuat perjanjian perkawinan (postnuptial agreement) yang isinya tidak hanya mengatur mengenai harta kekayaan para pihak tetapi juga mengenai agama yang akan dianut oleh ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Rizkya Metrisa
"
Tesis ini membahas mengenai keabsahan ahli waris pemegang saham yang diakui berdasarkan putusan pengadilan. Dalam hal pemegang saham meninggal dunia, maka yang berlaku adalah ketentuan pewarisan sebagaimana diatur dalam Pasal 830 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dimana diatur bahwa suatu harta waris baru terbuka Dalam praktek, kerap terjadi permasalahan yang diakibatkan ketidaktahuan dari ahli waris pemegang saham mengenai prosedur apa yang harus ditempuh untuk mendapatkan hak-haknya selaku ahli waris pemegang saham. Contoh kasus yang diteliti adalah ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Jocky Fernando
"
Undang Undang Jabatan Notaris telah memberikan kewenangan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai pembantu Presiden di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, melakukan pembinaan terhadap notaris. Kewenangan Menteri diberikan dalam bentuk pendelegasian kepada Menteri untuk membentuk Majelis Kehormatan Notaris yang terdiri dari Majelis Kehormatan Notaris Pusat dan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah, yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap notaris, khususnya memberikan persetujuan atau penolakan kepada Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim dalam melakukan tindakan pro justitia ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Eveline Wijaya
"
Notaris berkewajiban untuk menjaga akta-akta yang dibuatnya karena adanya rahasia jabatan. Notaris sebagai pejabat umum wajib untuk menyimpan rahasia mengenai akta yang dibuatnya. Notaris juga merupakan salah satu Wajib Pajak yang harus memenuhi segala kewajibannya dalam hal perpajakan yaitu dalam pembayaran dan melaporkan pajaknya berupa Surat Pemberitahuan Tahunan. Penelitian ini menganalisis mengenai kewajiban notaris dalam kaitannya dengan rahasia jabatan sehubungan pelaporan pajak kepada kantor pelayanan pajak pada tahun 2013-2016. Penelitian ini mengunakan metode penelitian doktrinal ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Wiradharma Sampurna Putra
"
Perjanjian Perkawinan yang dibuat sebelum dan pada saat perkawinan berlangsung seharusnya didasarkan pada kesepakatan dan kesesuaian para pihak. Serta harus mengacu pada regulasi dan peraturan perundang-undangan sebagai dasar menyusun isi Perjanjian Perkawinan tersebut. Namun pada kenyataannya Perjanjian Perkawinan Postn uptial Agreement dan Pernyataan Pelepasan Hak atas Harta Bersama dibuat 1 (satu) hari sebelum gugatan perceraian dilayangkan oleh Nyonya YTS kepada mantan suaminya yaitu Tuan ST yang mengakibatkan pembatalan Akta perjanjian perkawinan Postnuptial Agreement dan Akta ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
