Ditemukan 141 dokumen yang sesuai dengan query
Fauzan Ghafur
"
ABSTRAK
Penelitian ini berangkat dari distorsi yang terjadi pada defenisi dan ruang lingkup keuangan negara yang luas yang mereduksi konsistensi dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai badan hukum privat. Secara konseptual, pengelolaan keuangan negara berbeda dengan pengelolaan keuangan BUMN. Kedudukan BUMN sebagai salah satu pelaku ekonomi dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang seharusnya dalam pengelolaannya sejalan dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG). Penelitian ini bertujuan untuk mendalami dan mengkaji kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah ...
"
2019
T55133
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Sianipar, Febri
"
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang melakukan penyalahgunaan wewenang di dalam keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menentukan hasil pengawasan aparat intern pemerintah salah satunya adalah terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara karena dalam keputusan dan/atau tindakan Pejabat Pemerintahan mengandung ada atau tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang. Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang memiliki kompetensi absolut untuk melakukan pengujian ada atau tidak ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Erlina Pangestiaji
"
Jaminan Sosial bagi Aparatur Sipil Negara memiliki kekhususan karakterik karena merupakan penghargaan atas pengabdian. Hasil riset ini membuktikan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XVII/2019 telah mempertegas amanat pengelolaan program jaminan sosial bagi ASN agar tetap dilaksanakan oleh secara khusus oleh PT TASPEN (Persero) sebagai BUMN. Selain Putusan Mahkamah Konstitusi, riset ini juga menggunakan literatur-literarur hukum dan peraturan perundang-undangan sebagai bahan penelitian. Riset ini menggunakan metode berbasis penelitian doktrinal. Analisis penelitian juga didukung oleh data yang ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Simangunsong, Gunawan
"
Setelah terbit Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ada pengaturan bahwa pejabat yang menyalahgunakan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara dapat memulihkan kerugian keuangan negara tersebut paling lama 10 hari setelah terbitnya hasil pengawasan aparat pengawas intern pemerintah. Setelah pejabat pemerintah memulihkan kerugian keuangan negara, maka seharusnya unsur pidana korupsinya hilang. Namun UU 30/2014 tersebut tidak kompatibel dengan UU Tipikor Pasal 4 yang menyatakan pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus pidana yang menciptakan ketidakpastian hukum terhadap ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Aritonang, Astrid Josephine
"
ABSTRACT
BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pada praktiknya, BPK melakukan pemeriksaan terhadap anak perusahaan BUMN. Hal tersebut tidaklah sesuai dengan kewenangan BPK itu sendiri, karena pada dasarnya keuangan anak perusahaan BUMN bukan merupakan keuangan negara, sehingga anak perusahaan BUMN tidak termasuk dalam cakupan wewenang pemeriksaan BPK. Atas latar belakang tersebut, hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai kewenangan BPK dalam melakukan ...
"
2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Ivan Abdul Aziz
"
ABSTRACT
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan disusun secara terbuka dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat di Daerah. Di dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara diatur batas defisit APBD. Setiap tahunnya dalam rangka pengendalian fiskal, Menteri Keuangan selaku Chief Finance Officer memiliki kewenangan untuk menetapkan batas defisit APBD. Pada tahun anggaran 2018, sebanyak 10 provinsi mengalami pelampauan batas defisit APBD yang telah ditetapkan. Permasalahan ...
"
2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Edward Candy
"
Sebagai salah satu sumber penerimaan negara terbesar, pajak, proyeksi target penerimaan pajak meningkat setiap tahun. Sayangnya, peningkatan tersebut diikuti dengan adanya kekurangan penerimaan (shortfall). Hal tersebut terjadi karena adanya praktik penghindaran pajak. Meski tidak dilakukan dengan cara yang melanggar hukum, namun penghindaran pajak dapat mengurangi potensi penerimaan negara. Meski strategi pencegahan penghindaran pajak (anti-tax avoidance) dan implementasi akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan (AEoI) membahas berbagai bentuk penghindaran pajak, tujuan dari kedua peraturan tersebut dapat ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Claudya Putri Dewanti
"
Bermula dari silang pendapatan antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah dalam menentukan bentuk divestasi atas pembelian 7% saham divestasi PT NNT 2010 oleh Pemerintah melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Divestasi tersebut dimaknai Pemerintah sebagai Investasi Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah, sedangkan menurut DPR divestasi tersebut merupakan Penyertaan Modal Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Keuangan Negara dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Napitupulu, Monica Margaretha
"
[Skripsi ini membahas kedudukan hukum corporate guarantor dalam proses kepailitan di Indonesia. Dewasa ini belum terdapat pengaturan yang mengatur secara spesifik terhadap kedudukan hukum guarantor dalam kepailitan, terutama guarantor yang telah melepaskan hak-hak istimewanya sebagai Penanggung. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum, tercermin dalam perbedaan pendapat ahli hukum serta perbedaan penafsiran Hakim terkait kedudukan hukum guarantor.
Pengaturan yang berlaku saat ini juga memungkinkan bagi guarantor untuk dipailitkan tanpa dipailitkannya Terjamin atau Debitur-utama. Sebagai studi kasus, dalam skripsi ...
"
2015
S60863
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Muhammad Adnan
"
ABSTRAK
Pada tanggal 15 Januari 2014 telah diundangkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dengan berlakunya undang-undang tersebut telah terjadi pula perubahan komposisi kelembagaan yang mengurusi urusan kepegawaian dan sumber daya aparatur negara yaitu, i Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ldquo;Kemenpan-RB rdquo; , yang berwenang dalam perumusan dan penetapan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, serta pengawasan atas pelaksanaan kebijakan ASN; ii Komisi Aparatur Sipil Negara ldquo;KASN rdquo; yang berwenang dalam monitoring ...
"
2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
