Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKEmployer Branding berkaitan dengan bagaimana perusahaan memberikan persepsi tentang perusahaan tersebut baik secara internal (karyawan), maupun eksternal (masyarakat). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif serta didukung beberapa studi literatur. Dalam penelitian ini membahas Employer Branding Bank Mandiri dari kedua sudut pandang tersebut. Penelitian ini mencoba menguraikan Strategi Employer Branding Bank Mandiri dari berbagai teori yang dikemukankan beberapa ahli dikaitkan dengan hasil analisis didukung dengan beberapa hasil wawancara mendalam dengan tiga narasumber (pihak internal perusahaan, calon karyawan, dan nasabah). Hasil penelitian ini menunjukkan Bank Mandiri merupakan perusahaan yang sangat memperhatikan Employer Branding.

---

ABSTRACTEmployer Branding related to how the company gives the perception of the company both internally (employees) and external (community). This study is a qualitative research and supported by several literature studies. In this study discussed about the Employer Branding Bank Mandiri from those the two points of view. This study is try to describes the Strategy of Employer Branding Bank Mandiri from the various theories that have been suggested by some experts that associated with the results of the analysis is supported by several deep interviews with three informants (internal party companies, prospective employees, and customers). The results showed that Bank Mandiri is a company who were very concerned of Employer Branding."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara budaya organisasi dengan komitmen keorganisasian karyawan divisi akuntansi dan operasional Bank Syariah Mandiri kantor pusat. Variabel independen akan diukur menggunakan kuesioner dengan indikator pernyataan yang dibuat berdasarkan PIES CAT (Physical Intellectual Emotional Spiritual Culture Analysis Tools) yang dirumuskan oleh Judith A. M. Smith, sedangkan variabel dependen akan diukur menggunakan Organizational Commitment Questionnaire dari Mowday, Porter, dan Steers. Sampel dari penelitian adalah karyawan tetap non manajerial divisi akuntansti dan operasional Bank Syariah Mandiri kantor pusat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan korelasi Rank Spearman untuk mengukur hubungan antar dua variabel penelitian. Data hasil penelitian dianalisa menggunakan analisa frekuensi kemudian dilakukan uji-z dalam pengujian hipotesis penelitian.Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya hubungan yang sedang antara budaya organisasi dengan komitmen keorganisasian karyawan divisi akuntansi dan operasional kantor pusat Bank Syariah Mandiri.

---

This research aimed to recognize the relationship between organizational culture and organizational commitment of the employees on the accounting and operational division at the Central Office Bank Syariah Mandiri. The independent variable would be examined by using the indicators in the questionnaire that were made based on PIES CAT, developed by Judith A. M Smith. And the dependent variable measured by the Organizational Commitment Questionnaire from Porter, Mowday, & Steers. Sample of this research is the non-managerial permanent employees on the accounting and operational division at the central office Bank Syariah Mandiri.

This research is a quantitative research, which was using Rank Spearman correlation to examine the correlation between the two variables. Data gathered from the research will be analyzed based on the frequency of the questionnaire result, and then the hypothesis been tested using z-test.

The finding of the research revealed that there is middle correlation between organizational culture and organizational commitment of the non-managerial employees on accounting and operational division at the central office Bank Syariah Mandiri."

"Penelitian ini difokuskan untuk melihat hubungan antara pelaksanaan program K3 dengan produktivitas kerja karyawan pada divisi operasional PT Surveyor Indonesia, Jakarta. Penelitian ini menggunkan metode kuantitatif. Data dikumpulkan dengan cara survey, yang menggunakan kuesioner. Terdapat 5 dimensi untuk program K3 yang merupakan teori dari Mathis & Jackson dan 2 dimensi untuk produktivitas kerja karyawan dari teori Stephen P. Robbin. Adapun sampel yang digunakan adalah karyawan PT Surveyor Indonesia pada divisi operasional yang berjumlah 50 orang. Peneliti menggunakan factor analisis untuk mengukur validitas dan Cronbach?s alpha untuk realibilitas. Untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara kedua variabel tersebut, maka digunakan teknik analisis spearman. Hasil dari pengukuran tersebut ditemukan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara pelaksanaan program K3 dengan produktivitas kerja karyawan. Saran yang diusulkan dalam penelitian ini agar perusahaan lebih meningkatkan komitmen dan kebijakan K3, untuk dapat meningkatkan produktivitas kerja karyawannya.

---

This study focused on the relationship between occupational health and safety programme with employee productivity at the operational division of PT Surveyor Indonesia, Jakarta. This study use the quantitative method. Data were collected by survey, using questionnaires. There are five dimensions to occupational health and safety program that is the theory of Mathis & Jackson and two dimensions to the work productivity of employees of the theory of Stephen P. Robbin. Samples used the employees of PT Surveyor Indonesia on the operational divisions, amounted to 50 people.

Researchers used factor analysis to measure the validity and Cronbach's alpha for reliability. To find out whether there is any relationship between two variables, the analytical technique used spearman. The results of these measurements found that there is a strong enough relationship between occupational health and safety program with employee productivity. Suggestions proposed in this study in order to further enhance the company's commitments and policies occupational health and safety, to be able to increase employee productivity."

"Dalam penelitian ini, kepemimpinan transformasional dan kekohesifan kelompok dipilih sebagai variabel yang mempengaruhi keterikatan karyawan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan transformasional dan kekohesifan kelompok terhadap keterikatan karyawan non-manajerial Learning Operations Department di Learning Center PT Bank X (Persero) Tbk Jakarta. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan metode survei yang menggunakan teknik Total Sampling terhadap karyawan non-manajerial Learning Operations Department di Jakarta yang berjumlah 36 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional dan kekohesifan kelompok memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keterikatan karyawan nonmanajerial Learning Operations Department di Learning Center PT Bank X (Persero) Tbk Jakarta.

---

In this study, transformational leadership and team cohesiveness was chosen as the variables that affect employee engagement. This study’s objective is to examine the effect of transformational leadership and team cohesiveness on employee engagement of the non-managerial employees of Learning Operations Department in Learning Center Group PT Bank X (Persero) Tbk Jakarta. This study used the quantitative approach with a survey method that used a Total Sampling from the Learning Operations Department at Jakarta non-managerial employees, from which 36 respondents were taken. Results of this study showed that transformational leadership and team cohesiveness had a significant effect on employee engagement of Learning Operations Department in Learning Center Group PT Bank X (Persero) Tbk Jakarta."

"ABSTRAKKeberhasilan perusahaan tergantung pada produktivitas kerja dari para karyawannya. Pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja dari perusahaan merupakan faktor yang akan membuat karyawan merasakan aman dan nyaman dalam bekerja, sehingga dapat mempengaruhi produktivitas kerja dari karyawan tersebut meningkat dan dapat membantu perusahaan dalam mencapai tujuan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah ada pengaruh pelaksanaan program keselamatan kesehatan kerja terhadap produktivitas kerja pada karyawan lapangan BP Tangguh bagian engineering."

"ABSTRAKSalah satu cara untuk bertahan dalam dunia bisnis adalah mempertahankan pelanggan agar menjadi pelanggan yang loyal dalam menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan. Loyalitas pelanggan merupakan hal sangat penting karena merupakan salah satu hal yang ingin dicapai oleh semua pelaku bisnis atau perusahaan. Diferensiasi produk merupakan salah satu strategi yang dapat digunakan perusahaan dalam mempertahankan pelanggan. Skripsi ini membahas pengaruh diferensiasi produk terhadap loyalitas pelanggan instant messenger LINE. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan jumlah sampel 100 orang yang diambil dengan menggunakan purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa diferensiasi produk memiliki pengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan.

---

ABSTRACTOne way to survive in the business world is to keep customers in order to become a loyal customer to use the goods or services offered. Customer loyalty is very important because it is one thing to be achieved by all businesses or companies. Product differentiation is one of the strategies that can be used by companies to retain customers. This paper discusses the effect of product differentiation on customer loyalty instant messenger LINE. This research is a quantitative study with a sample of 100 people taken by using purposive sampling. These results indicate that product differentiation has a positive effect on customer loyalty."

"Tesis ini membahas progresivitas Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang lebih dikenal oleh dunia sebagai pajak properti dan sumber daya alam di Indonesia, khususnya bagi Wajib Pajak yang mengalami kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atas rumah tempat tinggalnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan apakah PBB progresif terhadap kemampuan ekonomis Wajib Pajak di Jakarta Selatan. Selain itu, penelitian ini juga ingin menjelaskan apakah rasio beban PBB terhadap kemampuan ekonomis Wajib Pajak mempengaruhi ketidakmampuan Wajib Pajak dalam membayar PBB dan apakah tindakan yang dilakukan Wajib Pajak di Jakarta Selatan bila memiliki masalah ketidakmampuan membayar PBB. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode analisis regresi linier berganda, dengan teknik pengumpulan data berupa kuisioner yang dibagikan pada 100 responden Wajib Pajak yang bertempat tinggal di Wilayah Jakarta Selatan dengan sampling berdasarkan tingkat penghasilan Wajib Pajak. Dari analisis regresi diketahui bahwa terdapat korelasi positif antara beban PBB dengan kekayaan bersih sebesar 0,667 dan korelasi negatif dengan penghasilan bersih sebesar -0,021 namun tidak terdapat korelasi yang kuat antara rasio beban PBB terhadap kekayaan dan penghasilan bersih dengan ketidakmampuan Wajib Pajak untuk membayar. Walaupun demikian, angka Wajib Pajak yang mengeluhkan ketidakmampuan membayar PBB cukup tinggi (60% dari total responden) dan secara nyata terdapat kesenjangan pendapatan antar Wajib Pajak yang bertempat tinggal di lokasi dengan nilai properti tinggi. Masih banyaknya Wajib Pajak yang ingin melakukan permohonan pengurangan PBB namun tidak mengerti mekanismenya yaitu sebesar 18 orang (30%) dari 60 orang jumlah responden yang memiliki masalah dengan ketidakmampuan membayar menunjukkan masih kurangnya sosialisasi peraturan perpajakan. Hasil penelitian menyarankan agar Pemerintah Daerah sebagai pihak yang akan mengemban kewenangan memungut PBB Pedesaan dan Perkotaan dapat membuat program pembatasan pajak yang menanggapi masalah ketidakmampuan membayar Wajib Pajak, menyiapkan integrasi data dan administrasi untuk mendukung sistem perpajakan tersebut serta memperluas sosialisasi dan pendidikan pajak bagi masyarakat khususnya program keringanan pajak bagi Wajib Pajak berpenghasilan rendah.

---

The focus of this study is the progresivity of Indonesian Land and Building Tax (PBB), mostly worldwidely known as Indonesian property and natural resource tax, especially for home residential taxpayer who deals with increasing property value. The purpose of this study is to explain whether PBB is progresive based on taxpayer?s economic ability in Jakarta Selatan. This study is also meant to explain whether the PBB ratio of taxpayer?s economic ability affects their inability to pay the tax in Jakarta selatan and how they reaction about their inability to pay. The research method applies multiple linier regression by collecting questionnaires from 100 residential taxpayer?s in Jakarta Selatan with sampling based on stratified taxpayer's income. From the analysis, it is known that there is a positive correlation between PBB with net wealth at 0,667 and negative correlation with net income at -0,021, but there is no strong correlation bertween PBB ratio of net asset and net income with taxpayer?s inability to pay the tax. However, the number of taxpayer complaining about their inability to pay PBB is high enough (60% from total respondens) and clearly there is a huge income gap between residential in the area with high value property. A huge percentage of taxpayer who don't understand the mechanismof PBB reduction (30% or 18 respondense from 60 respondens who has problem with their inability to pay PBB) indicates that there is still lack of public hearing and education about tax policy in society. The researcher suggests that local authorithy who will have the right to collect PBB in rural and urban areas (PBB Pedesaan dan Perkotaan) should create tax limitation program which address the problems of taxpayer's inability to pay, prepare the integration of data and administration to support the system and intensify public hearing and education to the society, especially the tax limitation program for low-income taxpayers."

"Sebagai salah satu lembaga pemegang kekuasaan kehakiman yang independen, Mahkamah Konstitusi masuk menjadi salah satu prioritas pelaksanaan reformasi birokrasi berdasarkan Permen Pan dan RB Nomor. PER/15/M.PAN/7/2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi. Berdasarkan hal tersebut, dibutuhkan suatu strategi dalam mewujudkan kebijakan reformasi birokrasi tersebut. Mahkamah Konstitusi akan memprioritaskan/ menekankan pembenahan pada beberapa area perubahan yang sangat terkait dengan ketiga sasaran utama yang tertuang dalam peraturan Kemen PAN dan RB No.20 Tahun 2010 yaitu kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan ( business process), dan sumber daya manusia apartur. Berdasarkan hal tersebut, dilakukan penelitian mengenai analisis strategi reformasi birokrasi yang dibangun di Mahkamah Konstitusi berdasarkan teori 3 (tiga) model strategi refomasi birokrasi dari Siendentopf yaitu strategi fiskal, strategi struktural, dan strategi program, kemudian ditambahkan dengan menganalisa kendala dan hambatan dalam strategi tersebut berdasarkan teori dimensi-dimensi utama dari strategi reformasi birokrasi yang ideal dari Dror. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan illustrative method, yaitu metode analisis yang menggunakan bukti empirik untuk menggambarkan teori, data didapatkan dengan melakukan wawancara dengan informan, FGD, kajian terhadap berbagai bahan tertulis seperti dokumen, buku, kumpulan peraturan yang terkait dengan reformasi birokrasi di Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap strategi reformasi birokrasi di Mahkamah Konstitusi berdasarkan teori yang digunakan bisa digambarkan bahwa strategi tersebut belum mampu memenuhi kriteria ketiga model strategi reformasi birokrasi tersebut. Untuk strategi fiskal belum diterapkannya strategi penghematan anggaran yang terkait dengan rasionalisasi dan modernisasi struktur internal yang juga tetap menjaga kualitas pelayanan. Dalam strategi struktural, belum dirancang strategi perubahan struktural yang dapat berdampak pada peningkatan produktifitas tanpa harus meningkatkan pembiayaan serta aspek rasionalisasi besaran organisasi (right sizing). Dan terkait strategi program, Mahkamah Konstitusi belum memiliki sistem yang dapat digunakan sebagai indikator pengukuran efektifitas dan efisiensi pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Sementara itu, masih banyak kendala dan hambatan yang terdapat antara lain belum dispesifikan tujuan dari reformasi birokrasi, terlalu banyaknya program, ketersediaan waktu yang sedikit, ketersediaan dana yang minim. Adapun saran dalam penelitian ini, perlu dilakukannya review dan penyempurnaan terkait sistem pengelolaan anggaran, perubahan struktur yang sesuai dengan kebutuhan organisasi (right sizing), dan pembuatan standar pelayanan minimum, fokuskan tujuan reformasi, membuat manajamen waktu yang baik, dan melakukan revisi anggaran disesuaikan dengan kebutuhan program reformasi yang proporsional.

---

As one of the independent judicial authority, the Constitutional Court entered into one of the priorities of bureaucratic reforms by regulation of Ministry of Administrative Reform No.PER/15/M.PAN/7/2008 About General Guidelines of Bureaucratic Reforms. Based on this, a strategy for achieving the bureaucratic reform policies is needed. The Constitutional Court will prioritize/emphasize improvements in some changes that are strongly associated with the three major goals set out in The Regulation of Ministry PAN and RB No.20 of 2010 that are institutional (organization), management (business process), and human resources. Based on this, research is conducted on the analysis of bureaucratic reform strategy which was built in the Constitutional Court based on the theory of 3 (three) models of bureaucratic reforms strategy of Siendentopf that are a strategy of fiscal, structural strategies, programs strategies, and then added to analyze the constraints and obstacles in the strategy based on theory of the main dimensions of the ideal bureaucracy reform strategy of Dror. This study used a qualitative approach with illustrative method, a method of analysis that uses empirical evidence to illustrate the theory, the data obtained by interviews with informants, focus group discussions, the study of a variety of written material such as documents, books, a collection of regulations related to bureaucratic reform in the Constitutional Court.

Based on the analysis conducted on the strategies of bureaucratic reform in the Constitutional Court based on the theory used can be drawn that the strategy has not been able to meet all three criteria the bureaucratic model of reform strategies. For fiscal strategy that budget savings strategies has not applied also not associated with the rationalization and modernization of the internal structure which also maintaining quality of service. In a structural strategy have not designed structural changes strategy that may have an impact on increasing productivity without increasing the amount of funding and organizational aspects of rationalization (right sizing). And for programs strategy, the Constitutional Court does not have a system that can be used as an indicator measuring the effectiveness and efficiency of public services provided to citizens. Meanwhile, there are still many obstacles and barriers which contained, among others, have not dispesifikan purpose of bureaucratic reform, too many programs, the availability of a little time, the availability of funds is minimal. The advice in this study, need to do a review and improvement of management systems related to the budget, structural changes in accordance with the needs of the organization (right sizing), and the manufacture of minimum service standards, focus on reform goals, make time manajamen, and revise the budget appropiated with reform program needs."

"Kinerja oganisasi kepengawasan sekolah di daerah terpencil, tertinggal, dan terdepan di Kabupaten Aceh Timur memiliki tantangan berupa kondisi geografis dan kondisi lain seperti: jumlah pengawas sekolah yang kurang, kualifikasi pengawas yang masih rendah, serta komposisi pengawas yang belum ideal.Penelitian ini dilaksanakan untuk menganalisis seperti apa kinerja organisasi kepengawasan sekolah sekolah di Kabupaten Aceh Timur pada saat ini serta Mendeskripsikan faktor-faktor apa yang mempengaruhi kinerja organisasi kepengawasan sekolah di Kabupaten Aceh Timur agar menghasilkan sistem pengawasan yang efektif. Glickman (1985) menyebutkan bahwa kemampuan yang harus dimiliki oleh pengawas sekolah dalam melaksanakan tugas kepengawasan ada tiga, yaitu: knowledge, interpersonal skill, dan technical skill.Pengukuran kinerja organisasi dapat dilakukan dengan menggunakan 7S McKinsey Framework yang mempunyai tujuh variabel/faktor yaitu: share value, strategy, structure, system, skill, staff, dan style of leadership.Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pengambilan data dilakukan menggunakan metode wawancara, observasi dan studi dokumen. Informan dalam penelitian ini adalah: Kepala Bidang Pendidikan Menengah, Korwas dan Pengawas sekolah menengah Dinas pendidikan Kabupaten Aceh Timur, Kepala SMP dan SMA, guru, serta Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Propinsi Aceh. Pengambilan data dilakukan selama 5 bulan, yaitu mulai bulan Februari sampai dengan Juni 2013.Kesimpulan dari hasil penelitian adalah "Kinerja organisasi kepengawasan sekolah di Kabupaten Aceh Timur belum berjalan secara baik". Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi kepengawasan sekolah di Kabupaten Aceh Timur agar menghasilkan sistem pengawasan yang efektif ada lima hal, yaitu berhubungan dengan faktor Staff, Skill, System, Strategi, Dukungan lembaga lain yaitu LPMP.

---

The performance of school supervision organization in the rural, remote and isolated regions in East Aceh regency faces many problems and constraints such as the geographic condition and other condition such as insufficient number of the school supervisors, low qualification and competence of the school supervisors and the composition of the school supervisors that is still not ideal.

The research was conducted to analyze the performance of the school supervision organization in East Aceh regency at the present and to describe the factors influenced the works of school supervision organization in East Aceh in order to produce an effective supervision system. Glickman (1985) said that there are three competences that school supervisors should possess in conducting their supervision duty, they are: knowledge, interpersonal skill, and technical skill. The measurement of the organization performance can be done by using 7S McKinsey Framework which has seven variables/factors, they are: share value, strategy, structure, system, skill, staff, and style of leadership.

The approach that was used in this research is qualitative approach. The data collection was done through interview, observation and document study. The informen in this research were: The Head of Higher Education Department, School Supervisors Coordinator and Higher School Supervisors within the Educational office of East Aceh, the principal of SMP (Junior High School) and SMA (Senior High School), teachers, and the head of LPMP (Education Quality Guarantee Institution) of Aceh province. The data collection was done within five months, starting from February to June 2013.

The conclusion of the research is "The performance of the School Supervision Organization in East Aceh regency was still not run well". There are five factors influenced the works of school supervision organization in East Aceh in order to produce an effective supervision system, they are five factors related to Staff , Skill, System, Strategy, and another factor is support from LPMP (Education Quality Guarantee Institution)."

"Penelitian berfokus pada analisis proses perumusan kebijakan yang berbentuk undang-undang. UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan merupakan payung hukum atau dapat juga disebut kebijakan publik nasional yang menjadi acuan executive policy di bidang pangan di bawahnya. Metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perumusan UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan telah sesuai dengan tahapan kebijakan publik yang membuka ruang bagi partisipasi masyarakat. Namun masih terdapat kelompok masyarakat yang mengkritik beberapa pasal UU Pangan tersebut. Hal itu terjadi karena kurangnya pemahaman dari kelompok masyarakat terkait dengan pemikiran-pemikiran yang terjadi dalam perumusan pembahasan Undang-Undang Pangan. Menyikapi hal tersebut perlunya keterbukaan informasi sehingga masyarakat memahami secara menyeluruh mengenai sebuah kebijakan.

---

This research, by taking a study case on Law Number 18 Year 2012, is important as the law is set to address issues on food. The Law Number 18 Year 2012 on Food is a legal umbrella or a national public policy that serves as a reference for executive policy, which hierarchically is below the Law on food. The topic of the research covers the process of deliberation of a Law Number 18 Year 2012, which was initiated by the House of Representatives of the Republic of Indonesia, on food. This research applies descriptive method by using qualitative approach.The research reveals that the House of Representatives and the government in the making of a policy on food is in accordance with stages of the making of a public policy which opens a room for the public to participate. However, some groups of people who are not satisfied with the outcomes express criticisms due to their lack of knowledge on views and argumentation that were raised during the deliberation and formulation process. In addressing this problem, openness of information on the process of formulation of a law is needed so that people can have an integrated and complete understanding on a policy."