Ditemukan 194 dokumen yang sesuai dengan query
Muhammad Ikhsan
"
Keberadaan UU No. 8 Tahun 1999 (UUPK) diharapkan dapat melindungi konsumen dengan berusaha menyetarakan kedudukan antara pelaku usaha dan konsumen. Salah satu ketentuan dalam UUPK adalah ketentuan mengenai klausula baku yang dilarang pada Pasal 18 UUPK. Dewasa ini, perjanjian kredit bank yang ditawarkan kepada nasabah debitur sudah berbentuk suatu perjanjian baku. Oleh sebab itu, permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimanakah penggunaan klausula baku dalam perjanjian kredit PT. Bank X. Dari penelitian ini ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
S24962
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Randy Gunawan
"
Transportasi merupakan sarana yang paling krusial dalam menunjang perekonomian suatu bangsa. Indonesia sebagai salah satu negara dengan tingkat penduduk tinggi di dunia, terdiri dari beragam tingkat perekonomian sehingga tidak semua orang memiliki kendaraan pribadi untuk menjalankan mobilitasnya sehari-hari. Oleh karena itu, pemerintah akhirnya menyediakan suatu jasa layanan angkutan umum yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. 15 Januari 2004 merupakan titik awal beroperasinya Transjakarta-Busway di Jakarta, dengan menawarkan sebuah sarana transportasi yang 'aman, nyaman, cepat dan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
S55
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Andrei Romario S.M. Habayahan
"
Klausula baku adalah suatu klausula atau syarat-syarat dan ketentuan standar yang dibakukan dan dibuat secara sepihak oleh pihak pelaku usaha dalam hubungan transaksi mereka dengan para konsumen. Skripsi ini akan membahas mengenai penerapan klausula baku pada beberapa tiket pertunjukan musik serta masalahmasalah yang terjadi didalamnya. Adapun analisis terhadap permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini akan dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen khususnya Pasal 18 yang mengatur mengenai klausula baku. Oleh ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
S1327
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Ramadhan Fansyuri Al Baqa
"
Bank mempunyai fungsi utama sebagai penghimpun dana masyarakat. Kasus pembobolan rekening nasabah yang dilakukan oleh pegawai bank membuktikan bahwa hak-hak nasabah selaku konsumen terutama hak atas keamanan masih belum dipenuhi oleh pihak bank. Dengan kesadaran adanya ketidakseimbangan kedudukan antara nasabah selaku konsumen dan pihak bank selaku pelaku usaha maka dibutuhkan peraturan-peraturan yang melindungi kepentingan nasabah. Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang berbasis pada analisis norma hukum dan bersifat deskriptif dengan menggunakan studi kepustakaan.
Hasil ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
S43678
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Siregar, Naftalia
"
Berkembangnya persaingan dalam memperoleh kesempatan kerja di Indonesia memberikan pengaruh terhadap kehendak masyarakat untuk meningkatkan ilmu dan keterampilan mereka, baik yang bersifat akademis yang dapat ditempuhdengan pendidikan formal, maupun keterampilan khusus di luar pendidikan formal, seperti melalui kursus dan pelatihan-pelatihan tertentu. Banyak dijumpai iklan kursus pada media cetak yang dibuat oleh pelaku usaha yang bergerak di bidang jasa pendidikan yang memuat jaminan bahwa konsumen peserta didik akan mampu memperoleh nilai atau tingkat kemampuan tertentu. Kursus ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2012
S43746
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Sidabutar, Elizabeth Fransiska Princessi
"
Kebutuhan manusia untuk mengikuti perkembangan ekonomi telah menjadikan telekomunikasi sebagai salah satu media yang sering digunakan untuk melangsungkan penjualan dan pembelian barang dan/atau jasa sehingga kebutuhan akan suatu layanan jasa telekomunikasi tidak dapat dihindari. Dalam penyelenggaraan telekomunikasi, terdapat berbagai macam metode penawaran yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha. Salah satu metode yang menjadi perhatian adalah Negative Option, yaitu suatu metode penawaran barang dan/atau jasa dimana kegagalan konsumen untuk mengambil tindakan tegas, baik untuk menolak suatu ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2012
S43890
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Elisabeth Saragionova Narotama Allaganio
"
ABSTRAK
UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan mewajibkan setiap penyedia
jasa angkutan udara untuk menyediakan asuransi dalam bentuk Asuransi Jasa
Raharja. Di samping menerapkan Asuransi Jasa Raharja, Lion Air menyediakan
sistem pertanggungan yang disebut Asuransi Perjalanan Lion Air. Dengan
menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian ini mengkaji status Asuransi
Perjalanan Lion Air merujuk pada Asuransi Jasa Raharja sebagai asuransi wajib,
pemenuhan hak-hak konsumen pengguna jasa, serta perlindungan terhadap
konsumen yang tidak membayar Asuransi Perjalanan Lion Air. Pengumpulan data
melalui kuesioner menunjukkan sebagian besar responden ...
"
2012
S42452
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Putrawan
"
Dalam era persaingan perdagangan global diperlukan adanya suatu sistem pemasaran yang efisien dan efektif salah satu alternatif yaitu dengan sistem franchise. Dalam suatu perjanjian franchise yang menjadi para pihak yaitu franchisor atau pemberi waralaba dan franchisee atau penerima waralaba. Dalam perkembangannya sistem franchise yang di dalam bahasa Indonesia diartikan waralaba ini juga telah masuk ke Indonesia, terutama di bidang restoran cepat saji. Bila dibandingkan dengan sistem pemasaran yang sudah ada sebelumnya, bisnis menggunakan sistem waralaba ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005
S24027
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Sirait, Gabriella
"
Penguasaan tunggal tenaga listrik oleh PT PLN (Persero) (?PLN?) membawa konsekuensi bagi konsumen untuk mematuhi setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh PLN. Salah satu kebijakan yang ada adalah mengenai penghapusan pemberlakuan Uang Jaminan Pelanggan (?UJL?). UJL adalah uang yang merupakan jaminan atas pemakaian daya dan energi listrik selama menjadi konsumen PLN dan telah diterapkan sejak tahun 1940. Penghapusan UJL menimbulkan permasalahan¬permasalahan hukum bagi konsumen ketenagalistrikan seperti misalnya status hukum dari pengembalian UJL, sistematika pengembalian UJL, pengenaan ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2012
S1574
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Irma Istihara Zain
"
Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam melaksanakan penyelesaian sengketa konsumen di sektor jasa keuangan. Jenis penelitian yuridis normatif dengan Socio Legal Research. Setelah terbentuknya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) di sektor jasa keuangan, atas amanat OJK yang didasari oleh Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, tidak menghilangkan kewenangan BPSK dalam melaksanakan penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan, karena pilihan atas lembaga mana yang digunakan dalam penyelesaian sengketa, baik BPSK ataupun ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library