Ditemukan 26 dokumen yang sesuai dengan query
Sulisyanti
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010
S22606
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Bambang Surjono
"
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah hal yang paling dikhawatirkan pekerja, pekerja akan kehilangan penghasilan untuk menghidupi keluarganya serta status pengangguran. Salah satu sebab PHK pekerja adalah karena kesalahan berat, yaitu kesalahan yang termasuk dalam wilayah Hukum Pidana. Kesalahan hanya bisa dibuktikan oleh putusan pengadilan. Kasus PHK karena kesalahan berat yang terjadi pada umumnya tidak melalui proses pengadilan sesuai hukum pidana, tetapi PHK dengan ijin P4D/P4P dengan pesangon atau tanpa pesangon. Secara tidak langsung P4D/P4P yang ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Siregar, Ruben Jeffry M.
Depok: Universitas Indonesia, 2002
S22085
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Topan Sani
"
Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus mendasarkan atas hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis. Apabila pemerintah dalam melakukan tugas dan kewajibannya telah melanggar peraturan perundang-undangan maka setiap warga berhak mengajukan suatu gugatan. Dalam kaitan ini, warga dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Umum atau ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dasar hukum Keberadaan PTUN yaitu UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, di undangkan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006
S22275
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Ferdinand Novando
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007
S22349
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Suharwanta
"
Konsep negara hukum, menghasilkan negara hukum kesejahteraan. Negara selain menjaga keamanan dan ketertiban juga menyelenggarakan dan mengupayakan kesejahteraan masyarakatnya. Ini membawa konsekuensi negara memerlukan kebebasan bertindak atas inisiatif sendiri. Dengan berlakunya UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, warga yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan. Salah satu alasan gugatan adalah asas willekeur atau larangan berbuat sewenang-wenang. Asas willekeur ini merupakan salah satu asas dari asas-asas umum ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Andrianus Adritomo Budi Setiawan
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007
S22447
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Sarniti
Depok: Universitas Indonesia, 2005
S22241
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Anita Irmayani
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008
S22363
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Lisa Olivia Enjelina
"
Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui untuk menjelaskan pengaturan mengenai tenggang waktu dan proses pemeriksaan perlawanan terhadap eksekusi keputusan pengadilan dalam praktek peradilan perdata.
Eksekusi sebagai salah satu tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara dan memiliki peran yang sangat penting bagi sempurnanya proses peradilan perdata yang membutuhkan pelaksanaan putusan secara paksa. Eksekusi termasuk dalam tata tertib beracara yang diatur dalam Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) atau Rechtsreglement Buitengewesten (RBG), ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
S541
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
