Ditemukan 12 dokumen yang sesuai dengan query
Arief Irzam
"
Dalam berbagai aturan dan aspek legal yang ada, pola pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) masih cenderung diseragamkan antara pemerintah daerah yang satu dengan pemerintah daerah lainnya. Hal ini tentunya relatif bias dan cenderung bertentangan dengan upaya pemerintah untuk memberikan kebebasan kepada daerah untuk mengelola daerahnya termasuk menyangkut masalah pemungutan PBB. Oleh karena itu, seiring dengan semangat kemandirian pemerintah daerah dalam mengelola daerahnya, maka tentunya pihak-pihak terkait dengan masalah pelaksanaan pemungutan PBB tersebut perlu untuk ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2004
T12199
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Gigih Nugrohadi
"
Penagihan pajak dengan Sural Paksa sesuai UU Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, sebagai WUJUd dari penagihan aklif dapat digunakan sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan penerimaan PBB di DKI Jakarta. Halini dimaksudkan sebagai wujud pengenaan sanksi secara tegas kepada penunggak pajak yang dari tahun ke tahun selalu meningkat baik jumlah nominal tunggakan maupun jumlah wajib pajak.
Metode penelitian yang digunakan adalah metoda ...
"
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2000
T4994
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Muhammad Novie Candra Gumay
"
Kinerja memiliki hubungan yang erat dengan masalah produktivitas karena merupakan indikator dalarn menentukan bagaimana usaha untuk mencapai tingkat produktivitas yang tinggi dalarn suatu organisasi. Kinerja dapat dinilai dari apa yang dilakukan oleh seorang pegawai dalam kerjanya. Kinerja pegawai yang meningkat akan turut mempengaruhi prestasi organisasi tempat pegawai yang bersangkutan bekerja, sehingga tujuan organisasi yang telah ditentukan dapat tercapai.
Standar kinerja perlu dirumuskan guna dijadikan tolok ukur dalarn mengadakan perbandingan antara apa yang telah dilakukan dengan apa ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2006
T22071
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Heru Irianto
"
Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara untuk digunakan oleh pemerintah guna membiayai kegiatan pemerintah. Salah satu Cara untuk menggali penerimaan negara dari sektor pajak adalah dengan melakukan intensifikasi pajak terhadap perusahaan-perusahaan besar yang berpotensi untuk menunjang penerimaan negara secara signi'fikan.
Perusahaan besar akan melakukan transfer kekayaan kepada pemerintah relatif lebih besar dari pada perusahaan yang lebih kecil tetapi pada realitanya belum tentu perusahaan besar membayar pajaknya juga besar. Sehingga kajian dalam penelitian ini adalah akan melakukan ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2006
T22083
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Siagian, Maringan P.
"
Dewasa ini pajak merupakan tumpuan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Penerimaan dari pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar saat ini yaitu sudah mencapai 80% dari total penerimaan negara. Direktorat Jenderal Pajak sebagai bagian dari Departemen Keuangan Republik Indonesia mempunyai tanggung-jawab untuk menarik pajak dari masyarakat. Dewasa ini masyarakat lebih kritis dan berani dalam menyuarakan keinginannya akan pelayanan yang baik, khususnya pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah. Seiring dengan bertambahnya beban yang harus ditanggung masyarakat, bertambah ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2006
T21888
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Yulius Amos Taruli
"
ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang kebijakan penerapan tarif progresif pajak kendaraan bermotor di DKI Jakarta yang mulai berlaku pada 1 Januari 2011. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil analisis dalam penelitian ini menyatakan dasar penetapan tarif progresif adalah untuk tujuan penerimaan. Dampak penetapan kebijakan tarif progresif adalah meningkatnya alokasi earmarking tax dan perbaikan administrasi kepemilikan kendaraan bermotor di DKI Jakarta. Dalam rangka optimalisasi penerimaan, pemerintah daerah dapat melakukan ekstensifikasi berupa perluasan basis pajak ...
"
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013
T35135
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Asdi
"
ABSTRAK
Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan yang efisien dan efektif sangat
diperlukan terutama untuk meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.
Untuk memperoleh informasi dan data mengenai administrasi Pajak Bumi dan
Bangunan, terutama dalam rangka menyongsong era globalisasi dan era
perdagangan bebas, maka penulis berusaha melakukan analisis efisiensi dan
efektifitas administrasi Pajak Bumi dan Bangunan.
Metode analisis yang digunakan adalah analisis rasio yaitu Cost of
Collection Efficiency Ratio, Administrative Efficiency Ratio, dan Tax
Performance Index. Disamping itu penulis juga melakukan uji statistik antara variabel dependen ...
"
1999
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Uming
"
Pajak properti merupakan pajak yang sedikit unik karena pengenaannya berdasarkan suatu tax base (dasar pemajakan) yaitu nilai dari kekayaan berupa real properti. Nilai itu harus ditaksir oleh pemerintah dan dijadikan dasar untuk menghitung besarnya Pajak Bumi dan Bangunan. Penelitian ini menganalisis perbandingan estimasi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) properti perumahan, dengan harga jualnya yang telah terjadi melalui transaksi jual beli, khususnya yang bernilai di bawah Rp.500 juta dan di atas Rp500 juta. Sampel untuk penelitian ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2001
T9522
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Napitupulu, Ranto
"
Direktorat Jenderal Pajak mencoba menghapus citra negatif yang selama ini terbentuk di masyarakat dengan melakukan reformasi pada bidang perpajakan yang dicanangkan sejak tahun 2002. Reformasi ini ditandai dengan dilakukannya pembaharuan pada sistem perpajakan yang dikenal dengan nama Sistem Administrasi Perpajakan Modern. Pada sistem ini pelayanan terhadap seluruh kebutuhan perpajakan Wajib Pajak akan dilakukan oleh seorang petugas Account Representatif yang hanya melayani sejumlah Wajib Pajak tertentu.
Petugas Account Representatif dipilih melalui seleksi yang ketat melalui beberapa tahapan ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2007
T19450
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Cahyo Yuliarso
1989
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
