Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 28 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Avitya Danastri
Akta Jual Beli Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa untuk Menjual yang Mengandung Cacat Hukum (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 30/PDT/2019/PT.DPS) = Deed of Sale and Purchase Agreement Based on a Binding Sale and Purchase Agreement and Letter of Authority Containing Legal Defect (Case Study of Denpasar High Court Decision Number 30/PDT/2019/PT.DPS).
" Penelitian ini membahas mengenai akta jual beli berdasarkan perjanjian pengikatan jual beli dan kuasa untuk menjual yang mengandung cacat hukum. Notaris berwenang untuk membuat akta otentik berupa akta perjanjian pengikatan jual beli dan kuasa untuk menjual sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun dalam pelaksanaannya, Notaris melakukan perbuatan yang oleh pengadilan diputuskan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan akta yang dibuatnya dinyatakan cacat hukum. Sehingga dalam hal ini membuat pihak yang dirugikan yaitu pemilik tanah ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nadhifa Kamilia
Implikasi yuridis makna wanprestasi dan eksekusi objek jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18/PUU-XVII/2019 = Juridical implication of default and execution of fiducia security objects post constitutional Court Decision number 18/PUU-XVII/2019
" Tesis ini membahas makna wanprestasi dan eksekusi dalam Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 untuk memahami implikasinya terhadap pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia di Indonesia. Serta, pengaruh terhadap para notaris yang berperan dalam pelaksanaan jaminan fidusia. Permasalahan dalam tesis ini adalah makna wanprestasi dan eksekusi objek jaminan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan impilkasi yuridis dari putusan tersebut terhadap pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Tesis ini menggunakan bentuk yuridis-normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan data sekunder ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Kevin Cornelius Theomarel Uktolsej
Kekuatan Pembuktian Kuitansi Yang Dimiliki Oleh Pembeli Beritikad Baik Dalam Transaksi Jual Beli Tanah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1376 K/Pdt/2019) = Evidence of Receipts Owned by Buyers with Good Faith in Land Purchase Transactions (Case Study of Supreme Court Decision Number 1376 K/Pdt/2019)
" Peralihan hak atas tanah seperti jual beli tanah harus didaftarkan dan yang wajib mendaftarkannya adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), namun kenyataannya dalam kasus yang peneliti bahas, transaksi jual beli yang dilakukan oleh para pihak hanya menggunakan kuitansi sebagai bukti pembayaran. Masalah pada riset ini adalah belum diketahui secara pasti kekuatan bukti kuitansi dalam transaksi jual beli tanah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, cara untuk meningkatkan kekuatan pembuktian kuitansi, khususnya terkait penerapan dan pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1376 K/Pdt/ ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hadi Marendra Muhammad
Penyalahgunaan Keadaan terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Penyerahan Jaminan sebagai Penyelesaian Hutang, Akta Kuasa untuk Menjual, dan Akta Perjanjian Pengosongan Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 24/Pdt.G/2019/PN.Pti = Abuse of Circumstances of The Creation of The Deed Guarantee Submission as Debt Settlement, Power Act to Sell, and Deed of Discharge Based on Decision Pati District Court Number 24/Pdt.G/2019/PN.pti.
" Penelitian ini membahas mengenai penyalahgunaan keadaan sebagai alasan untuk membatalkan akta Notaris. Dalam hal pembuatan dan penandatanganan akta autentik, Notaris seharusnya selalu mengedepankan keseimbangan hak dan kewajiban serta menjaga kepentingan para pihak yang menghadap Notaris. Hal ini disebabkan tidak adanya keseimbangan hak dan kewajiban serta tidak terjaganya kepentingan para pihak yang menghadap Notaris termasuk kedalam pelanggaran serius dan dapat merugikan salah satu pihak. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai keabsahan, akibat hukum ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sheila Namira Marchellia
Tanggung jawab notaris atas penyesuaian anggaran dasar yayasan yang tidak didaftarkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam putusan nomor 555K/TUN/2017 = The responsibiliy of a notary on adjustment of foundation's unregistered articles of association to The Ministry Of Law and Human Rights of Republic Indonesia based On court decision number 555K/TUN/2017.
" Penelitian ini membahas mengenai masalah yang dapat ditimbulkan apabila Notaris tidak mendaftarkan Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan Kepada Kementerian Hukum dan HAM. Yayasan yang telah berdiri sebelum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan diundangkan, harus menyesuaikan anggaran dasarnya dan melakukan permohonan pengesahan kepada Kementerian Hukum dan HAM melalui Notaris. Permasalahan dalam penelitian ini mengenai tanggung jawab Notaris dalam pendaftaran penyesuaian anggaran dasar, serta upaya yang dapat dilakukan apabila penyesuaian anggaran dasar tersebut tidak dilakukan. Kedua ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
M Geger Fakhrurrozi
Tindakan notaris pada pembuatan akta yayasan yang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Analisis akta Yayasan RJ di Kabupaten Cirebon) = Notary acts on the establishment of foundation deed that is not in accordance with based onLaw Number 28 Year 2004 Concerning Amendment To Law Number 16 Year 2001 About Foundation (Analysis of deed of RJ Foundation in Cirebon Regency)
" ABSTRAK
Yayasan yang berdiri sebelum Undang-undang Yayasan, harus menyesuaikan anggaran dasarnya, apabila tidak Yayasan tidak boleh menggunakan kata ldquo;Yayasan rdquo; didepan namanya dan/atau Yayasan tersebut dapat dibubarkan.Yayasan RJ didirikan pada tahun 1993. Sejak tahun 2008 sampai tahun 2015 Yayasan RJ tidak berbadan hukum. Baru pada tanggal 30 oktober 2015 Yayasan RJ, kembali didirikan dengan menggunakan aset dari Yayasan tahun 1993, tanpa melakukan proses likuidasi terlebih dahulu. Pokok permasalahan tesis ini adalah bagaimana ketentuan pengalihan aset dari ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2018
T50161
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Reza Al Hapiz
Pembetulan akta yang telah ditandatangani para pihak (Analisis akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa PT. DBN) = Acceptance of deed signed by the parties deed statement (Analysis of extraordinary general shareholders meeting of PT.DBN)
" ABSTRAK
Notaris wajib memenuhi semua ketentuan di dalam Peraturan Jabatan Notaris, karena akta yang dibuatnya menjadi alas hukum bagi para pihak terhadap akta yang dibuat oleh Notaris, apabila terdapat kekeliruan atas akta Notaris terhadap kesalahan ketik/tulis, yang dimaksud disini kesalahan yang bukan karena kesengajaan, melainkan karena kelalaian oleh notaris, kesalahan ketik /tulis itu dapat diperbaiki dengan menggunakan perubahan atau Renvoi ketika akta itu belum ditandatangani, namun ketika akta itu sudah ditandatangani maka dilakukan pembetulanya itu menggunakan ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2018
T50146
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Christine
Implikasi klausula pembebasan tanggung jawab asas eksonerasi pada akta notaris = The implications of the clause on the exemption of responsibility the principle of exoneration on a notarial deed
" ABSTRAK
Nama : ChristineProgram Studi : Magister KenotariatanJudul : Implikasi Klausula Pembebasan Tanggung Jawab Asas Eksonerasi pada Akta NotarisPembimbing : Dr. H. Siti Hajati Hoesin, S.H., M.H., C.N. dan Mohamad Fajri Mekka Putra, S.H., M.Kn.Notaris sebagai pejabat umum membuat akta autentik dengan tanggung jawab jabatan yang besar. Seringkali saat notaris menjalankan tugasnya, dijumpai banyak terjadi permasalahan hukum terhadap akta Notaris baik saat proses pembuatan ataupun saat proses pelaksanaan akta tersebut sehingga menarik Notaris ke jalur hukum. ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
T51074
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Shabrina Fianny
Pengambilalihan aset oleh yayasan yang memiliki kemiripan nama dengan yayasan yang telah ada sebelum berlakunya undang-undang yayasan: studi putusan Mahkamah Agung nomor 1324 K/Pdt/2019 = Acquisition of asset by a foundation that has name similarity to a foundation that has existed prior to the enactment of the foundation law: study of the supreme Courts Verdict number 1324 K/Pdt/2019
" Penelitian ini membahas mengenai akibat hukum pengambilalihan suatu aset milik yayasan oleh yayasan lainnya yang memiliki kemiripan nama. Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma yang didirikan pada tahun 2011 dalam akta berita acaranya, menyatakan memiliki hubungan historis dengan yayasan yang memiliki kemiripan nama dengannya, yaitu Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma Makassar yang baru mendapat pengesehan sebagai badan hukum pada tahun 2015, namun telah didirikan sejak tahun 1960 dan kemudian mengambil alih aset yayasan tersebut. Hal ini ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ivone Melissa Perez
Implikasi Yuridis atas Sewa Menyewa yang Dilakukan Yayasan yang belum Melakukan Penyesuaian Anggaran Dasar Berdasarkan Undang-Undang tentang Yayasan = Juridical Implications of Lease Agreement by Foundations that have not Made Adjustments of Basic Budget Accordance with Law about Foundations.
" ABSTRAK
Tesis ini meneliti mengenai keberadaan yayasan yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan. Dewasa ini masih banyak yayasan yang telah ada sebelum berakunya Undang-Undang Yayasan tetap melakukan kegiatan tanpa melakukan penyesuaian anggaran dasar dengan Undang-Undang Yayasan, sedangkan Pasal 71 Undang-Undang Yayasan mengamanatkan agar yayasan-yayasan tersebut melakukan penyesuaian anggaran dasar agar dapat menggunakan kata "Yayasan" di depan namanya dengan batas waktu yang telah ditentukan. Permasalahan yang akan dibahas adalah mengenai akibat hukum bagi Yayasan BBS yang ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3   >>