Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 122 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Sutan Sorik
Rekonstruksi Relasi Dewan Perwakilan Rakyat dengan Dewan Perwakilan Daerah terkait Pengawasan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara = Reconstruction of the Relations between the DPR and the DPD regarding Budget Oversight
" Pasal 22D ayat (2) dan (3) serta Pasal 23 ayat (2) dan (3) UUD NRI 1945 menempatkan konstruksi relasi DPR dengan DPD terkait Pengawasan atas APBN tidak berimbang. Kewenangan DPD yang diberikan sangat lemah, menempatkan DPD hanya sebagai supporting system bagi DPR di Parlemen. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi perbandingan hukum dan perundang-undangan, bentuk hasil penelitian bersifat preskriptif-analitis. Hasil penelitian menemukan kewenangan formal yang dimiliki DPD dengan DPR tidak sesuai dengan teori bikameralisme dan konsep ... "
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dyah Tantri Tillotami
Masalah pencatatan status penghayat kepercayaan pada kartu tanda penduduk Republik Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016) = Registering problem for local belief in National Identity Card Republic of Indonesia (Case Studies Constitutional Court's Decision Number 97/PUU-XIV/2016)
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T52134
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rusdi
Tinjauan tentang kebebasan berekspresi dalam hukum Islam dan hukum hak asasi manusia internasional : analisis kasus Jylannd Posten, di Denmark, film Fitna di Belanda, dan Innocence of muslims di Amerika = Title an overview of freedom of expression in Islamic law and international human rights : case study of Jylannd Posten, in Denmark the trailer of Fitna in Netherland, and the trailer of Innocence of Muslims in the America / Rusdi
" ABSTRAK
Kebebasan berekspresi yang terjadi akhir-akhir ini perkembangannya boleh dikatakan sangat memprihatikan. Norma-norma atau aturan yang dibuat dalam Deklarasi umum tentang hak asasi manusia dan aturan pendukung lainnya menjadi tidak begitu efektif, khususnya yang menyangkut kebebasan berekspresi yang berkaitan dengan agama.

Tujuan dari penelitian adalah mengetahui tentang pengaturan kebebasan berekspresi menurut Hukum Islam dan Hukum Hak Aassi Manusia Internasilan dan mengetahui konstelasi hak atas kebebasan berekspresi dalam hubungannya dengan kepercayaan dan keyakinan beragama. Metodelogi yang digunakan bersifat ... "
Universitas Indonesia, 2013
T32698
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Supriadi
Analisis Pasal 6A ayat 3 Undang-undang Dasar 1945 terhadap terbukanya peluang politik identitas etnis pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia = Analysis of Paragraph 3 of Article 6A of the Act of 1945 to the opening of opportunity ethnic identity politics in the Election of the President and Vice President of Indonesia
" Politik identitas etnis adalah suatu hal yang sulit untuk dihindari didalam masyarakat, apalagi dalam negara yang multi etnis seperti Indonesia. Politik etnis sendiri sengaja dilancarkan bagi orang-orang tertentu guna mendapatkan dukungan politik terhadap sesame etnisnya. Berkenaan dengan itu, Pasal 6A ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 hasil perubahan ketiga dari hasil amandemen mengenai syarat terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden Indonesia, memunculkan konsekwensi politik yang berdamapak member peluang besar bagi etnis tertentu dan menutup kesempatan terpilihnya bagi ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
T33135
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dewi Damayanti
Tinjauan yuridis dan filosofis terhadap Undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum = Juridical and philosophical overview to Act number 16 of 2011 on legal aid / Dewi Damayanti
" ABSTRAK
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 merupakan perwujudan tanggung jawab negara untuk menjamin adanya persamaan dihadapan hukum (equality before the law) dan akses terhadap keadilan (access to justice) bagi seluruh warga negara Indonesia, terutama bagi merek ayang miskin dan marginal. Penelitian ini ingin medeskripsikan pengaturan bantuan hukum yang ada UU nomor 16 Tahun 2011 serta bagaimana sinkronisasi dan harmonisasi Undang-Undang ini dengan berbagai peraturan hukum lainnya yang juga mengatur bantuan hukum. Adanya gerakan bantuan hukum struktural ... "
Universitas Indonesia, 2013
T33140
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Manurung, Paulus Genhard
Politik hukum lembaga negara dalam pembentukan UU No. 8 tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi : studi kasus Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-IX/2011 = Political laws legislator to creates Regulation No. 8 tahun 2011 about the Constitutional Court : case study Decision of the Constitutional Court No. 49/PUU-IX/2011 / Manurung, Paulus Genhard
"
Tesis ini membahas tentang politik hukum lembaga negara dalam pembuatan peraturan perundangan mengenai Mahkamah Konstitusi demi mewujudkan cita-cita Negara Hukum dimana salah satu syaratnya adalah terwujudnya kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bertanggung jawab. Penelitian ini adalah kajian hukum normatif dengan desain deskriptif. Berdasarkan deskripsi temuan penelitian dan hasil analisisnya dapat disimpulkan bahwa interaksi politik dalam pembentukan Undang Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi bahwa interaksi politik dalam legislasi undang-undang tersebut mencerminkan demokrasi elitis/oligarkis. Elitisme legislasi ... "
2013
T32530
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Susilo Yanuardi
Peranan dewan kehormatan penyelenggara pemilu peran dalam mendapatkan keadilan bagi calon peserta Pemilukada : studi kasus Pemilihan Gubernur Jawa Timur tahun 2013 = Dkpp role for election candidate in gaining justice case study east java governor election in 2013
" Sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu/DKPP) adalah sebuah dewan etik independen yang memiliki kewenangan untuk menyelidiki dan memutuskan ada atau tidaknya dugaan pelanggaran kode etik, berikut memberikan sanksi atau rehabilitasi. Dalam prakteknya, DKPP tidak hanya membuat keputusan terkait dengan etika pelanggaran, sanksi, dan rehabilitasi tetapi juga memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Daerah untuk meninjau ulang atau mengubah Keputusan tentang penetapan peserta pemilukada, sementara kewenangan untuk meninjau ulang atau ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T41606
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Asyifa Mastura
Tinjauan Pelaksanaan Tanggung Jawab Pemerintah Indonesia dalam Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Berat di Aceh = A Review of the Responsibility Implementation of the Indonesian Government in Resolving Cases of Gross Human Rights Violations in Aceh
"

Penuntasan pelanggaran HAM berat masa lalu bagi masyarakat Aceh begitu penting untuk segera dirumuskan dan dilaksanakan. Kepentingan tersebut tidak hanya untuk menjawab hak korban yang mengalami pelanggaran HAM berat ataupun mengadili pelakunya, namun penting untuk menata kembali masa depan masyarakat Aceh. Penelitian ini disusun sebagai penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, sejarah dan perbandingan.  Dengan melihat perspektif sejarah, pengetahuan atau teori yang sudah ada mengenai pelaksanaan kebijakan Penuntasan kasus pelanggaran HAM berat di Provinsi ... "

2019
T52676
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Widi Megantoro
Peran Bawaslu dan dinamika hubungan kelembagaannya dalam proses pengawasan pemilu pasca reformasi di Indonesia = The role of bawaslu and the dynamic insitutional relationship of bawaslu in general election pemilu monitoring process post reform in Indonesia
" Tesis ini membahas tentang Peran Bawaslu dan Dinamika Hubungan Kelembagaannya Dalam Proses Pengawasan Pemilu Pasca Reformasi di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, pendekatan dengan menggunakan teori Kedaulatan Rakyat, teori Lembaga Negara, dan teori Partisipasi. Serta penggunaan konsep-konsep tentang pemilihan umum, pengawasan pemilu, dan masyarakat. Untuk memperoleh kesimpulan dari tujuan penelitian hal-hal yang disampaikan adalah meliputi sejarah pengawasan pemilu di Indonesia, kedudukan dan kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pasca reformasi, mekanisme penyelesaian sengketa, dan dinamika hubungan kelembagaan Bawaslu, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan ... "
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rizki Dwianda Rildo
Pemenuhan hak konstitusional warga negara untuk bertempat tinggal = Fulfillment of constitutional right of the citizen on right to housing / Rizki Dwianda Rildo
" ABSTRAK
Hak atas tempat tinggal merupakan hak yang wajib dipenuhi oleh negara dan di dalam konsep negara kesejahteraan, negara turut serta dalam seluruh kegiatan sosial, politik dan ekonomi dengan tujuan akhir menciptakan kesejahteraan umum tidak terkecuali kesejahteraan masyarakat dalam hal kebutuhan akan papan. Negara melalui kebijakannya perlu mengatur tentang pemenuhan hak, atas tempat tinggal tersebut. Dalam hasil penelitian, antara lain dijelaskan mengenai kedudukan hak atas tempat tinggal sebagai bagian dari hak asasi manusia, fungsi negara sehubungan dengan tanggung jawabnya dalam pemenuhan hak atas ... "
2014
T39260
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>