ABSTRAK
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 merupakan perwujudan tanggung jawab negara untuk menjamin adanya persamaan dihadapan hukum (equality before the law) dan akses terhadap keadilan (access to justice) bagi seluruh warga negara Indonesia, terutama bagi merek ayang miskin dan marginal. Penelitian ini ingin medeskripsikan pengaturan bantuan hukum yang ada UU nomor 16 Tahun 2011 serta bagaimana sinkronisasi dan harmonisasi Undang-Undang ini dengan berbagai peraturan hukum lainnya yang juga mengatur bantuan hukum. Adanya gerakan bantuan hukum struktural dan juga bantuan hukum berbasis pemberdayaan hukum yang selama ini telah dijalankan oleh berbagai pihak di Indonesia akan dijadikan tolak ukur analisadalam penelitian ini apakah Undang-Undang ini telah cukup merefleksikan pelaksanaan bantuan hukum yang telah berjalan selama ini .

---

ABSTRACT
Act Number 16/2011 ia a manifestation of state responsibility to guarantee that there is equality before the law and access to justice for all Indonesia citizens, primarily for the poor and marginalized groups. This research describe legal arrangements existing in Act Number 16/2012 and how to synchronize and harmonize the Act with other empowerment perspective which have been running by various parties in Indonesia also will be milestone to analize whether this Act had reflected the implementation of legal aid which has been running for long time in Indonesia.