Hasil Pencarian

Ditemukan 422 dokumen yang sesuai dengan query

Ahmad Firdaus Syahrul

Keberlakuan Sertifikat Saham Scripless Yang Dijadikan Jaminan Fidusia Saham Oleh Debitor = The Aplication of Scripless Share Which Is Used As Ad Fiduciary Guarantee By The Debitor

" Tesis ini membahas tentang keberlakuan sertifikat saham scripless yang dijadikan jaminan fidusia saham oleh debitor. Kepemilikan saham dari pemegang saham dibuktikan dengan adanya bukti kepemilikan sertifikat saham. Pada umumnya sertifikat saham pada Perseroan Terbatas berbentuk warkat, namun berbeda dengan Perseroan Terbuka yang bukti kepemilikan sahamnya berbentuk scripless share. Menjadi suatu masalah apabila jika debitor yang memiliki saham di Perseroan Terbatas yang bersifat terbuka ingin melakukan penjaminan secara fidusia terhadap sahamnya yang mana kita ketahui bahwa ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Dea Nanda Arshani Maryadi

Hubungan antara gangguan pubertas dengan mekanisme koping pada anak remaja penderita thalassemia beta mayor di kota Tasikmalaya, Jawa Barat = The relationship between of puberty disorders and coping mechanisms in adolescents with beta thalassemia major in Tasikmalaya West Java

" Remaja dengan thalassemia beta mayor mengalami anemia berat sehingga bergantung pada hipertranfusi. Dampak dari hipertranfusi dapat mengakibatkan gangguan pubertas yang menjadi sumber krisis dan menimbulkan berbagai reaksi adaptasi pertahanan diri dalam bentuk mekanisme koping. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi hubungan antara gangguan pubertas dengan mekanisme koping pada anak remaja penderita thalassemia beta mayor. Desain penelitian ini adalah cross sectional. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 44 pasien usia 15-20 tahun yang diambil dengan teknik consecutive ... "

Depok: Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia, 2016

S65529

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Ibrahim Arifin

Pertanggungjawaban Pihak Bank atas Kerugian Nasabah yang Timbul dari Kelalaian Melakukan Penundaan Transaksi, Penghentian Sementara Transaksi dan Pemblokiran Rekening = Bank`s Responsibility for Customer Losses Arising from Negligence in Delaying Transactions, Temporary Suspension of Transactions and Account Blocking

" Perbankan kerap dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan menjadi salah satu sarana untuk melakukan pencucian uang. Rezim anti pencucian uang kemudian menerapkan sejumlah ketentuan dalam rangka mengoptimalisasi peran perbankan sebagai gate keeper dan pihak pelapor dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka Bank telah melakukan perbuatan melawan hukum yang kemudian berpotensi merugikan nasabah. Penelitian ini berusaha menjawab permasalahan seputar; pertama, Ruang Lingkup Pertanggungjawaban Bank Dalam Kedudukannya Sebagai Pihak Pelapor ... "

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Josephine Susilowati

Perubahan pencatatan nama pemegang hak atas tanah dalam sertipikat hak atas tanah bersama di rumah susun = Changes on the registered owner of land in the deed of common land in condominium

" Beberapa tahapan dalam proses pensertipikatan satuan rumah susun (sarusun) adalah pengesahan akta pemisahan dan pertelaan. Kepemilikan atas tanah tempat rumah susun berdiri akan berubah dari kepemilikan tunggal penyelenggara pembangunan menjadi bagian tak terpisahkan dari kepemilikan bersama yang terpecah sesuai dengan Nilai Perbandingan Proporsional (NPP) tiap satuan rumah susun. Kepemilikan hak atas sarusun dibuktikan dengan adanya Sertipikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHM Sarusun), yang diterbitkan serentak bersamaan dengan disimpannya Sertipikat Hak Atas Tanah terkait. Setiap ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T53493

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Shannon Wijayanti

Konsekuensi Yuridis terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah yang Membuat Akta Jual Beli dengan tidak Dihadiri Salah Satu Pihak Berdasarkan Blanko Akta yang Telah Disiapkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah karena Tidak Sesuai dengan Objek yang Sebenarnya = The Juridical Consequences of Land Deed Officials who Made a Sale and Purchase Deed without The Presence of One Party Based on the Blank Deed That Had Been Prepared by the Land Deed Officials and Did Not Match With the Real Object.

" Penelitian ini membahas mengenai konsekuensi yuridis terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah yang membuat akta jual beli dengan tidak dihadiri salah satu pihak berdasarkan blanko akta yang telah disiapkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah karena tidak sesuai dengan objek yang sebenarnya. Pejabat Pembuat Akta Tanah merupakan pejabat umum yang ditunjuk oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia untuk menyusun dan bertanggung jawab dalam pembuatan akta-akta autentik berkenaan dengan tanah, namun dalam praktik seringkali pelaksanaan tugas ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Anggarini Pawestri

Implikasi hukum terhadap akta pembagian harta bersama yang ditandatangani di luar wilayah jabatan dihadapan PPAT lain (analisis putusan Mahkamah Agung Nomor 570/K/PID/2017) = The implication toward deed of division of co-property who sign by other land deed official in another district of authority (analysis of supreme court decision Number 570/K/PID/2017)

" Menerima limpahan pekerjaan dari sesama rekan PPAT yang berbeda wilayah kerja berdasarkan rasa percaya, yang selama ini dalam perakteknya memang sering dilakukan oleh para PPAT. Namun rasa percaya terhadap rekan sesama PPAT tidak dapat dijadikan sebagai dasar dalam pembuatan akta dengan mengesampingkan prosedur-prosedur dalam pembuatan akta. Ada dua masalah yang diangkat dalam tesis ini yaitu: tanggung jawab PPAT yang melakukan pembuatan akta APHB di luar wilayah jabatannya; dan akibat hukum pembuatan akta APHB yang ditanda ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2019

T54276

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Lintang Galih Pratiwi

Kewenangan Pemerintah Pusat Dalam Mengawasi Pembentukan Peraturan Daerah: Harmonisasi, Evaluasi Dan/Atau Fasilitasi = Central Government Authority in Supervising the Formation of Regional Regulations: Harmonization Evaluation and/or Facilitation

" Terdapat ketidakjelasan pembagian kewenangan pengawasan pemerintah pusat terhadap pembentukan peraturan daerah (Perda) yang dilakukan melalui harmonisai, evaluasi dan/atau fasilitasi. Secara sifat dan tujuan pengawasan tersebut merupakan hal yang sama sehingga dalam pelaksanaannya dapat menyebabkan pengawasan yang dilakukan menjadi tidak efektif. Penelitian yuridis normatif ini, dilakukan dengan pendekatan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum yang menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembentukan peraturan daerah. Hasil penelitian menunjukan, terdapat dualisme rezim pengaturan mengenai pembentukan Perda serta terdapat perbedaan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T55244

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Eva Shofwatul Uyun

Pertanggungjawaban notaris terhadap akta cacat hukum yang dibuat berdasarkan kuasa lisan yang tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian (studi putusan Mahkamah Agung nomor 1117/K/PDT/2017) = The accountability of notary against deed of legal defects made based on oral proxy that lacks of legitimate agreements requirements (the review of decision of the supreme court number 1117/K/PDT/2017)

" Tesis ini membahas tentang pertanggungjawaban Notaris terhadap akta autentik yang dibuatnya berdasarkan suatu kuasa lisan yang tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian. Permasalahan yang dibahas yaitu Akta Nomor 20 tanggal 28 Oktober 2008 yang dibuat oleh Notaris J yang mengandung cacat hukum karena kuasa lisan yang menjadi dasar dibuatnya akta tersebut ternyata tidak sah karena tidak memenuhi syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Penelitian ini menggunakan bentuk yuridis normatif. Tipologi penelitian ini ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T53760

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ventines

Perlindungan Terhadap Pihak Pembeli dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang Cacat Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1696 K/Pdt/2016) = Buyer Protection in the Illegal Sale and Purchase Agreement (Case Study: Supreme Court`s Verdict Number 1696 K/Pdt/2016)

" Dengan semakin pesatnya perkembangan globalisasi ekonomi mendesak masyarakat untuk sadar akan kepentingan perlindungan dan jaminan hukum terhadap setiap transaksinya. Agar transaksinya terlindungi adalah dengan melakukan suatu perjanjian. Perjanjian yang dilakukan oleh para pihak dapat berupa perjanjian yang dibuat dibawah tangan maupun dengan akta autentik. Penelitian ini menganalisis keabsahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat dibawah tangan dan telah dilegalisasi oleh Notaris serta perlindungan terhadap pihak Pembeli dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanah yang dibuat oleh ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T53436

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Fauzan Ghafur

Implikasi status hukum terhadap kewenangan pemeriksaan holding PT. Indonesia Asahan Aluminium oleh Badan Pemeriksa Keuangan (analisis terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham PT. Indonesia Asahan Aluminium) = The legal status implications against Audit Authority Holding in PT. Indonesia Asahan Aluminium By Audit Board of the Republic of Indonesia (analysis of Government Regulation Number 47 of 2017 concerning Addition of State Equity Participation of the Republic of Indonesia to PT. Indonesia Asahan Aluminium stock capital / Fauzan Ghafur

" ABSTRAK
Penelitian ini berangkat dari distorsi yang terjadi pada defenisi dan ruang lingkup keuangan negara yang luas yang mereduksi konsistensi dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai badan hukum privat. Secara konseptual, pengelolaan keuangan negara berbeda dengan pengelolaan keuangan BUMN. Kedudukan BUMN sebagai salah satu pelaku ekonomi dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang seharusnya dalam pengelolaannya sejalan dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG). Penelitian ini bertujuan untuk mendalami dan mengkaji kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah ... "

2019

T55133

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian