Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sejak pertama kali dinyatakan ilegal melalui la loi n° 70-1320 du 31 décembre 1970, kebijakan pemerintah Prancis terhadap ganja tidak mengalami perubahan yang signifikan. Prancis merupakan salah satu negara dengan hukuman paling berat untuk penggunaan ganja di Eropa. Namun, meskipun memiliki hukum yang berat, Prancis merupakan salah satu negara dengan persentase konsumen ganja tertinggi di Eropa. Hasil survei populasi umum yang dilakukan oleh Santé publique France dan OFDT menunjukkan bahwa ganja merupakan psikoaktif terlarang yang paling banyak digunakan di Prancis dan penyebaran ganja di Prancis terus meningkat sejak diberlakukannya kebijakan pelarangan tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai peran regulasi tersebut dalam menanggulangi permasalahan konsumsi ganja di Prancis. Penelitian ini mencari tahu pengaruh konsumsi ganja di Prancis terhadap regulasi yang dibuat pada masa pemerintahan Emmanuel Macron dengan menggunakan metode kualitatif dan teknik studi kepustakaan. Penelitian ini membuktikan bahwa kebijakan sebelumnya yang tidak efektif serta seruan reformasi dari masyarakat tidak mempengaruhi kebijakan Emmanuel Macron dalam upaya menanggulangi permasalahan terkait ganja di Prancis. Dalam menghadapi permasalahan ini, pemerintahan Emmanuel Macron memutuskan untuk mengambil jalan tengah, yaitu dekriminalisasi parsial atau contraventionnalisation serta percobaan penggunaan ganja untuk tujuan terapeutik. Meskipun kebijakan baru Macron dianggap tidak benar-benar menyelesaikan masalah, langkah ini berupaya untuk menghindari perselisihan antara pihak-pihak yang menuntut legalisasi ganja, serta pihak konservatif yang bersikeras mempertahankan hukum ganja yang represif

---

Since it was first declared illegal through la loi n ° 70-1320 du 31 décembre 1970, the French government's policy towards cannabis has not changed significantly. France is one of the countries with the most severe penalties for the use of marijuana in Europe. However, despite its tough laws, France has one of the highest percentage of cannabis consumers in Europe. The results of a general population survey conducted by Santé publique France and OFDT shows that marijuana is the most widely used illicit psychoactive in France and that diffusion of cannabis in France has continued to increase since the enactment of the ban. This raises questions about the role of these regulations in overcoming the problem of cannabis consumption in France. This research investigates the effect of marijuana consumption in France on regulations made during Emmanuel Macron administration period using qualitative methods and literature study techniques. This research proves that the previous ineffective policies and calls for reform from the public did not influence Emmanuel Macron's policies in trying to tackle the problems related to cannabis in France. In dealing with this problem, Emmanuel Macron's government decided to take a middle course, namely partial decriminalization or contraventionnalisation and the trial of using marijuana for therapeutic purposes. While Macron's new policies do not really solve the problem, the move seeks to avoid clashes between parties claiming marijuana legalization and conservatives who insist on maintaining repressive cannabis laws"

"Tesis ini membahas relasi antara Pemerintah Prancis sebagai aktor negara dan organisasi non-pemerintah sebagai aktor non-negara, dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri Prancis terhadap isu perubahan iklim global pasca Protokol Kyoto. Penulis menggunakan teori kebijakan luar negeri melalui pendekatan sosial untuk menjelaskan peran organisasi non-pemerintah di dalam dinamika struktrur domestik mengenai kebijakan iklim Prancis. Hasil kajian tesis ini menunjukkan bahwa di dalam sistem yang demokratis, organisasi non-pemerintah memiliki ruang untuk mempengaruhi pemerintah Prancis terkait kebijakannya terhadap perubahan iklim. Dalam konteks isu perubahan iklim di Prancis, organisasi non-pemerintah memiliki sebagai penyedia informasi dan kelompok lobi. Selain itu, organisasi non-pemerintah juga berupaya membuat perubahan normatif dengan membangun jejaring sesama organisasi non-pemerintah dan dengan pemerintah di tingkat lokal. Organisasi non-pemerintah juga menikmati hubungan kerjasama secara langsung bersama Pemerintah Prancis. Hal tersebut ditujukan guna menciptakan keselarasan antara tindakan negara dan masyarakat sipil di tingkat domestik Prancis dan juga kebijakan di tingkat internasionalnya. Penulis berpendapat bahwa kebijakan luar negeri Prancis dalam merespon isu perubahan iklim pasca Protokol Kyoto merupakan hasil pertemuan dari upaya pengambilan posisi kepemimpinan dalam negosiasi iklim internasional dan tujuan nasionalnya, di mana organisasi non-pemerintah memiliki peran sebagai aktor non-negara yang mendesak negara untuk dapat bertindak lebih maju dan selaras sesuai dengan kebijakan luar negeri yang responsif terhadap isu perubahan iklim, namun juga dengan tetap memperhatikan keadilan sosial dan keadilan ekonomi bagi masyarakat Prancis.

---

This thesis analyzes the relationship between French Government as a state actor and non-governmental organizations as non-state actors, in the process foreign policy making process on the issue of global climate change after the Kyoto Protocol. The author uses foreign policy theory through a social approach to explain the role of non-governmental organizations in the dynamics of domestic structures regarding French climate policy. The results of this thesis study show that in a democratic system, non-governmental organizations have room to influence the French government regarding their policies on climate change. In the context of climate change issues in France, non-governmental organizations have information providers and lobby groups. In addition, non-governmental organizations also try to make normative changes by building relationships between networks of non-governmental organizations and the government at the local level. Non-governmental organizations also enjoy direct cooperative relations with French government. It is intended to create harmony between the actions of the state and civil society at the French domestic level and also at the international level. The author argues that France's foreign policy in responding to the issue of climate change after the Kyoto Protocol is the result of a meeting of the interplay between taking leadership positions in international climate negotiations and its national goals, in which non-governmental organizations have a role as non-state actors who urge countries to act more advanced and aligned in accordance with foreign policies that are responsive to the issue of climate change, while continuing to pay attention to social and economic justice for the French citizen."

"Perang sipil yang terjadi di Afrika Barat, khususnya Liberia dan Sierra-Leone berlangsung pada 1989 hingga 1997. Perang ini terjadi karena adanya kecemburuan sosial antarkelompok, khususnya kelompok-kelompok etnis. Salah satu novel yang dilatarbelakangi oleh peristiwa tersebut adalah novel Allah n’est pas Obligé yang merupakan novel keempat karya salah satu penulis frankofon yang berasal dari Pantai Gading, Ahmadou Kourouma. Novel ini menceritakan petualangan tokoh Birahima selama perang sipil yang terjadi di Afrika Barat, tepatnya di Liberia dan Sierra Leone serta kondisi kehidupan masyarakat Afrika Barat ketika terjadi penindasan yang dilakukan oleh beberapa petinggi negara dan kelompok serdadu anak atau enfants-soldats. Artikel ini membahas politik identitas yang ditampilkan di dalam novel tersebut. Dengan metode kualitatif, penelitian ini menggunakan teori naratif teks Roland Barthes untuk membedah struktur novel serta diperdalam dengan konsep politik identitas milik Kwame Anthony Appiah (2006). Hasil penelitian menunjukkan terdapat tiga cara politik identitas yang digunakan di dalam novel sebagai alat untuk mendapatkan kekuasaan dan berpengaruh pada dinamika pergerakan tokoh di dalam novel. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa politik identitas di dalam novel ini terjadi dalam dua kelompok, yaitu kelompok antaretnis yang berbeda dan kelompok antaretnis yang sama.

---

Civil wars that occurred in West Africa, especially Liberia and Sierra-Leone, took place from 1989 to 1997. These wars occurred because of social jealousy between groups, especially ethnic groups. The identity politics strategy was then used in the war. One of the novels based on this event is the novel Allah n'est pas Obligé which is the fourth novel by one of the francophone writers from Ivory Coast, Ahmadou Kourouma. This novel tells the adventures of the character Birahima while being a child soldier in the civil war that occurred in West Africa, specifically in Liberia and Sierra Leone and tells the living conditions of the people of West Africa when there was a civil war and oppression carried out by several state officials and groups of child soldiers or enfants-soldats. This article discusses the identity politics shown in the novel. With a qualitative method, this study uses Roland Barthes' narrative text theory to dissect the structure of the novel and is deepened by Kwame Anthony Appiah's concept of identity politics (2006). The results show that there are three ways of identity politics that are used in the novel as a tool to gain power and influence the dynamics of the movement of the characters in the novel. This study also reveals that identity politics in this novel occurs in two groups, namely different inter-ethnic groups and the same inter-ethnic group.

"

"ABSTRAKPenelitian ini membahas ketepatan padanan istilah tata hidang yang terdapatdalam Kamus Prancis Indonesia Pariwisata karya Tito W. Wojowasito denganmenganalisis komponen makna entri dan subentri yang berkaitan dengan bidangtata hidang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa padanan istilah tata hidang yangterdapat dalam kamus ini sudah cukup baik dengan jumlah padanan tepatsebanyak 45 buah dari total 50 padanan. Dari hasil tersebut dapat terlihat bahwaperalatan tata hidang yang digunakan masyarakat penutur bahasa Prancis danbahasa Indonesia pada umumnya tidak jauh berbeda. Namun, ditemukannyapadanan yang kurang tepat menunjukkan bahwa tidak adanya padanan dalambahasa sasaran yang benar-benar sama dengan bahasa sumber karena terdapatperbedaan budaya dan lingkungan hidup antarmasyarakat pengguna bahasa.

---

ABSTRACTThis research studies the equivalence of food service terms in Kamus PrancisIndonesia Pariwisata, a specialized bilingual dictionary, by analizing thecomponents of entries and subentries related to food service. The result shows thatthere are 50 accurate equivalences. It reveals that the food service utensils used inFrance and Indonesia are similar. However, the inaccurate equivalences prove thatthere are no identical equivalent due to the cultural differences between languageusers."

"Mariage Pour Tous (MPT) diatur dalam undang-undang pernikahan di Prancis yang memperbolehkan pernikahan bagi pasangan heteroseksual dan homoseksual di Prancis. Pada masa kampanye kepresidenan François Hollande, rencana untuk melegalkan pernikahan sesama jenis adalah salah satu janji yang memicu gerakan untuk melakukan aksi kolektif. Gerakan sosial pendukung pernikahan sesama jenis merupakan contoh dari gerakan sosial baru. Hal tersebut dapat dilihat dari motif dan isu yang disuarakan berkaitan dengan hak-hak sipil di dalam lingkup sosial.  Usaha yang dilakukan oleh gerakan sosial untuk menuntut persamaan hak sipil sudah dilakukan sejak dikeluarkannya Pacte Civil de Solidarité (PACS) pada tahun 1999, tetapi janji kampanye Hollande menjadi pemicu gerakan sosial untuk melakukan aksi kolektif. Segala tindakan yang dilakukan oleh gerakan sosial baru maupun elit politik merupakan bentuk dari komunikasi gerakan kolektif. Peran yang dilakukan gerakan sosial baru dibagi menjadi tiga bahasan yaitu, advokasi terhadap wacana pernikahan sesama jenis,  menetapkan wacana pernikahan sesama jenis dalam kehidupan politik Prancis, dan aktivitas rutin tahunan gerakan sosial baru. Melalui analisis gerakan sosial baru dan teori aksi gerakan kolektif maka  konsep identitas kolektif, solidaritas, dan komitmen menjadi standar pengukur aksi yang dilakukan oleh gerakan sosial baru. Melalui analisis menggunakan teori tersebut ditemukan peran  paling efektif yang dilakukan oleh gerakan sosial dalam mendukung disahkannya MPT  di Prancis yaitu,  melakukan advokasi terhadap wacana pernikahan sesama jenis setelah Hollande resmi menyampaikan dalam kampanye kepresidenan.

---

Mariage Pour Tous (MPT) is regulated by a French marriage law that allows marriage for both heterosexual and homosexual couples in France. During François Hollande's presidential campaign, the plan to legalize same-sex marriage was one of the promises that sparked a movement for collective action. The social movement for same-sex marriage is an example of a new social movement. This can be seen from the motives and issues voiced in relation to civil rights in the social sphere. Attempts by social movements to demand equal civil rights have been carried out since the issuance of the Pacte Civil de Solidarity (PACS) in 1999, but Hollande's campaign promises have become a trigger for social movements to take collective action. All actions taken by new social movements and political elites are a form of collective movement communication.

The role played by the new social movement is divided into three topics these are, advocating for same-sex marriage discourse, establishing same-sex marriage discourse in French political life, and the annual routine activities of new social movements. Through the analysis of new social movements and the theory of collective movement action, the concepts of collective identity, solidarity, and commitment become the standard measures of action taken by new social movements. Through analysis using this theory, it was found that the most effective role played by social movements in supporting the legalization of the MPT in France, was advocating for the same-sex marriage discourse after Hollande officially delivered it in the presidential campaign."

"Ungkapan metaforis dalam lagu di album Racine Carree menarik untuk diteliti karena dapat merepresentasikan sesuatu yang lain dari kata tersebut. Selain itu, juga dapat mengetahui alasan mengapa penulis menggunakan kata tersebut yang dapat dikaitkan dengan latar belakang kehidupannya. Penelitian ini membahas makna dan jenis-jenis metafora yang terdapat dalam tiga lirik lagu rap Prancis “Carmen”, “Formidable”, dan “Papaoutai” di album Racine Carree karya Stromae. Penggunaan metafora dalam lirik lagu juga dikaitkan dengan latar belakang kehidupan Stromae. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis komponen makna Leech (1981) dan teori metafora Ullman (1962). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan metafora di dalam tiga lagu yang ditulis di dalam album tersebut menceritakan tentang dirinya sendiri dan merepresentasikan latar belakang hidupnya. Selain itu, ditemukan bahwa Stromae merupakan penyanyi yang suka mengakulturasikan budaya di dalam karya-karyanya. Jenis metafora yang dominan dalam tiga lagu tersebut adalah metafora konkret ke abstrak. Tiga lagu ini memiliki kesamaan tema, yaitu kehilangan. Akan tetapi, penggunaan metafora di tiga lagu tersebut memiliki perbedaan pada penggunaan unsur metafora. Hal ini terjadi karena unsur yang hilang dalam setiap lagu berbeda: kehilangan interaksi dalam dunia nyata, kehilangan sosok ayah, dan sosok kekasih.

---

The metaphorical expression in the song on the album Racine Carree is interesting to discuss because it can represent something else from the word. In addition, you can also find out the reason why the author uses the word that can be related to the background of his life. This research discusses the meaning and types of metaphors contained in three French rap song lyrics "Carmen", "Formidable", and "Papaoutai" on Stromae's Racine Carree album. The use of metaphors in song lyrics is also related to the background of Stromae's life. This research is a qualitative research using Leech's (1981) meaning component analysis and Ullman's metaphorical theory (1962). The results of the research show that the use of metaphors in the three songs written on the album tells about itself and represents the background of his life. In addition, it was found that Stromae is a singer who likes to acculturate culture in his works. The dominant type of metaphor in the three songs is a concrete metaphor to abstract. These three songs have the same theme, namely loss. However, the use of metaphors in these three songs has a difference in the use of metaphorical elements. This happens because the elements lost in each song are different: losing interaction in the real world, losing the figure of the father, and the figure of the lover."

"Pada awal masa Republik Kelima, pengaruh bahasa Inggris terhadap bahasa Prancis atau Anglisisme semakin kuat akibat perluasan kebudayaan serta superioritas teknologi dan ekonomi Amerika Serikat usai Perang Dunia II. Sebagai reaksi terhadap situasi ini, Prancis mengambil tindakan resistensi untuk mempertahankan kemurnian bahasa Prancis melalui penerapan kebijakan bahasa. Meski demikian, sikap Prancis terhadap Anglisisme senantiasa berubah seiring dengan pergantian masa pemerintahan. Perkembangan sikap Prancis terhadap Anglisisme terwujud dalam pembentukan berbagai badan regulator bahasa pada masa pemerintahan Charles de Gaulle dan Georges Pompidou, pengesahan Undang-Undang Bas-Lauriol pada masa pemerintahan Valéry Giscard dsstaing, pengesahan Undang-Undang Toubon pada masa pemerintahan François Hollande, dan dilakukannya berbagai upaya untuk menerima pengaruh bahasa Inggris setelah pengesahan Undang-Undang Toubon. Dengan menggunakan metode kualitatif dan teknik studi kepustakaan, penelitian ini memaparkan kebijakan bahasa yang diterapkan sejak awal masa Republik Kelima hingga tahun 2015 untuk menguraikan keterkaitan perkembangan ideologi politik dan sikap Prancis terhadap Anglisisme pada periode itu. Melalui analisis terhadap perkembangan kebijakan bahasa pada masa Republik Kelima, terungkap bahwa perubahan ideologi pemerintah Prancis pada masa Republik Kelima menjadi faktor pembentuk sikap Prancis terhadap Anglisisme dari satu masa pemerintahan ke masa pemerintahan berikutnya.

---

At the beginning of the French Fifth Republic, Anglicism flourished in France due to the growing cultural expansion and economic power of the United States. In order to preserve the purity of the French language, France began the national resistence against Anglicism through its language policies. The development of the French attitude towards Anglicism throughout the Fifth Republic was manifested in the formation of various linguistic organizations during de Charles de Gaulle and Georges Pompidous government, the ratification of the Bas-Lauriol Law during Valéry Giscard dsÉstaings government, the ratification of the Toubon Act under François Hollande, and the growing acceptance of the English linguistic influence after the ratification of the Toubon Act. This study discusses the language policies implemented since the beginning of the Fifth Republic until 2015 to analyze the relationship between the development of political ideology and the French attitudes towards Anglicism. Through the analysis of the development of language policy during the Fifth Republic, it is revealed that the change of ideology of the French government during the Fifth Republic is the main factor that dictates Frances attitude towards Anglicism from one government to the next."

"ABSTRAKKondisi demografis berupa peningkatan angkatan usia tua, yang berasal dari generasi baby-boom, mengharuskan pemerintah untuk menyiapkan pendanaan pensiun yang mencukupi di masa mendatang. Dalam rangka memenuhi tujuan tersebut, pemerintah Prancis yang saat itu dipimpin oleh Nicolas Sarkozy, mencanangkan beberapa perubahan dalam sistem pensiun. Krisis finansial global yang terjadi pada tahun 2008 ikut menjadi alasan pendorong pemerintah dalam melakukan reformasi tersebut. Perubahan besar dalam sistem pensiun ini adalah penundaan masa pensiun selama dua tahun yang kemudian mendapat penolakan dari masyarakat Prancis dan berujung pada pemogokan dan demonstrasi di berbagai kota. Pemerintah akhirnya memutuskan konsesi kecil dalam reformasi kebijakan pensiun yang dilakukan namun tidak mengubah rencana utama yaitu penundaan usia pensiun selama dua tahun. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif untuk memaparkan perkembangan kebijakan sistem pensiun pada masa pemerintahan Nicolas Sarkozy. Melalui pengumpulan data kepustakaan, peneliti meninjau reaksi masyarakat yang muncul pasca diumumkannya rencana perubahan kebijakan pensiun serta meninjau dinamika kebijakan pensiun dan implementasinya.Setelah mengulas pembahasan di atas, penelitian ini menunjukkan bahwa dinamika kebijakan yang terjadi sejak adanya rencana perubahan kebijakan hingga perubahan dilakukan, bersifat cukup dinamis karena pemerintah melakukan perubahan besar pada awal reformasi sebelum kemudian menambahkan perubahan kecil setelah adanya gerakan resistensi. Hal ini juga mempengaruhi dinamika reaksi masyarakat yang juga ditemukan bersifat cukup dinamis. Masyarakat pada awalnya memberikan reaksi yang cukup besar dengan melibatkan jumlah massa yang banyak dan kemudian mereda setelah kebijakan akhir diterbitkan. "

"Kehadiran imigran dimulai pada pasca Perang Dunia II karena Prancis sedang mengalami pertumbuhan ekonomi sehingga merekrut banyak tenaga kerja asing. Mulai tahun 1940an, jumlah imigran terus meningkat dan kebanyakan dari mereka berasal dari negara Magribi dan eropa selatan. Masalah imigran baru disadari oleh Prancis pada tahun 1980an, pada saat itu François Mitterrand dipilih sebagai Presiden Sosialis yang memerintah Prancis untuk pertama kalinya selama dua periode, karena sebelumnya Prancis dipimpin oleh pemerintah kanan yang cenderung konservatif. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui dampak kebijakan migrasi pemerintahan François Mitterrand serta usaha pemerintah Mitterrand dalam proses integrasi imigran di Prancis. Melalui pemaparan tersebut, terlihat bahwa pemerintahan sosialis cenderung menoleransi imigran dibanding pemerintah kanan yang bertindak lebih tegas. Penelitian ini membuktikan bahwa pada masa pemerintahan François Mitterrand, imigran semakin sulit dikontrol sehingga proses integrasi antara kedua pihak sulit dilakukan. Sikap tokoh sosialis justru meningkatkan jumlah imigran ilegal yang masuk ke Prancis, sehingga memicu masalah sosial di Prancis yang terlihat melalui aspek ekonomi, pendidikan dan budaya. Dalam aspek ekonomi, banyak imigran Magribi yang memiliki pendidikan rendah sehingga meningkatkan jumlah pengangguran di Prancis dan dalam aspek budaya terdapat masalah diskriminasi dan islamofobia.

---

The presence of immigrants began after World War II when economic growth in France was increasing and need to recruit many foreign workers. Early 1940s, the number of immigrants continued to grow and many of them came from Magribi countries and southern Europe. The immigrants problem was recognised by France in the 1980s, when François Mitterrand was elected as the first Socialist President in France who lead for two periods, France was previously led by a right-wing government who is more conservatives. This research used a qualitative method which aims to find out the impact of the migration policy and the governments`s efforts to integrate immigrants in France. This research showed that socialist governments tend to tolerate immigrants compared to the right-wing government which acts more decisively. This research proves that during the reign of François Mitterrand, the

number of immigrants was increasing and difficult to control which made the integration between the two parties was difficult. The socialist politics figures who is actually responsible for the increasing number of illegal immigrants who enter France and later triggering social problems in France that were seen through economic, educational and cultural aspects. In the economic aspect, many Magribi immigrants who have low quality of education which increase the number of unemployed in France and in the cultural aspect there are problems like

discrimination and Islamophobia."

"Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk menguraikan penerapan strategi dan teknik penyulihbahasaan (subtitling) dalam film Indonesia Marlina si Pembunuh dalam Empat Babak mengingat keterbatasan ruang. Sumber data dalam penelitian ini berupa transkripsi dialog film dalam bahasa Indonesia dan sulih bahasa film dalam bahasa Prancis. Dalam menganalisis data, peneliti ini merujuk pada teori penyulihbahasaan oleh Gottlieb, serta kode etikpenyulihbahasaan oleh Karamitroglou, Carroll dan Ivarsson. Hasil analisis data menunjukkan bahwa dari sepuluh strategi penyulihbahasaan, satu, yaitu transkripsi, tidak diterapkan oleh penerjemah dalam film Marlina. Sementara itu, strategi penyulihbahasaan yang paling banyak diterapkan adalah transfer, diikuti oleh kondensasi. Strategi transfer digunakan untuk menerjemahkan kalimat sederhana, sedangkan strategi kondensasi digunakan untuk dialog yang mengandung unsur kelewahan ragam percakapan. Penerapan kedua strategi itu memperlihatkan pengaruh genre film Marlina pada sulih bahasa yang dihasilkan. Dialog film Marlina berkarakteristik singkat, serta bertempo cepat. Oleh karena itu, dalam menerjemahkan dialog dalam bentuk sulih bahasa, penerjemah memerlukan pengetahuan mendalam mengenai penerapan strategi penyulihbahasaan agar terjemahannya berhasil.

---

This qualitative research aims to describe the used of subtitling strategies and techniquesin Indonesian film Marlina si Pembunuh dalam Empat Babak due to spatial constraints. The corpus comprised of Indonesian audio script of the movie and its French subtitle. The theoretical framework is based on Gottlieb`s ten strategies of subtitling, and Karmitroglou`s, Carroll and Ivarsson`s codes of subtitling. The results indicate that out of ten strategies, one strategy, transcription, is not applicable to the corpus. The most common strategies are transfer, then condensation. Transfer is used to translate simple phrases, while condensation is used to translate dialogs with unimportant utterances. It is concluded that the genre of Marlina has a crucial role in the variation of used strategies. The dialogs in Marlina are short and fast-tempo. Therefore, in order to create good subtitles, the use of those strategies become essentials for subtitlers."