Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini mencoba menguji apakah manajemen laba oleh perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan tahunan ke Bapepam lebih besar daripada perusahaan yang tidak terlambat. Penelitian ini juga menguji pengaruh faktor-faktor lainnya, yaitu tingkat hutang perusahaan, ukuran perusahaan, komite audit, komisaris independen dan kualitas audit terhadap manajemen laba.Penelitian ini memberikan bukti bahwa perusahaan yang terlambat menunjukkan rata-rata discretionary accruals yang lebih besar daripada perusahaan yang tidak terlambat. Statistik deskriptif antara perusahaan yang terlambat dan tidak terlambat menunjukan baberapa indikator keuangan yang berbeda seeara signifikan.Skala usaha perusahaan terbukti memiliki hubungan positif dengan discretionary accruals. Tingkat hutang perusahaan terbukti memiliki hubungan negatif dengan discretionary accruals. Perusahaan yang memiliki komite audit sesuai dengan ketentuan Bapepam terbukti memiliki rata-rata discretionary accruals yang lebih rendah daripada perusahaan yang memiliki komite audit tetapi belum sesuai dengan ketentuan Bapepam atau perusahaan yang tidak memiliki komite audit. Proporsi komisaris independen dalam dewan komisarisPerusahaan tidak terbukti memiliki pengaruh terhadap tingkat discretionary accruals. Perusahaan yang diaudit oleh KAP Big 5 memiliki discretionary accruals lebih rendah daripada perusahaan yang diaudit oleh KAP Non Big 5."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya persoalan yang mengemuka berkaitan dengan pengelolaan keuangan sekolah baik yang bersumber dari dana APBD/APBN, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), maupun dana masyarakat. Penelitian dimaksudkan untuk mengevaluasi proses pengelolaan keuangan, mengkaji peran faktor sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan, serta mengevaluasi akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan SMP negeri di Kabupaten Banyumas. Penelitian menggunakan pendekatan studi kasus. Analisis bersifat deskriptif dan eksploratif. Data dikumpulkan dari 7 SMP negeri di Kabupaten Banyumas, dengan jumlah responden sebanyak 135 orang dari enam unsur pemangku kepentingan sekolah. Keenam unsur tersebut terdiri atas kepala sekolah, bendahara, guru, anggota komite sekolah, orang tua siswa, dan siswa. Berdasarkan penelitian diketahui bahwa hambatan dan kendala teknis berkaitan dengan pengelolaan keuangan sekolah meliputi ketidakmandirian sekolah dalam pengelolaan keuangan yang bersumber dari dana APBD, perbedaan periode penganggaran APBD dengan RAPBS, tidak adanya pedoman teknis dalam penyusunan RAPBS, penggunaan dana komite sekolah, dan tata cara pembukuan, serta keterlambatan persetujuan RAPBS oleh kepala Dinas Pendidikan. Hasil pengkajian mengenai peran faktor sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan SMP negeri di Kabupaten Banyumas menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan, keahlian komputer, dan bimbingan teknis yang diikuti bendahara menunjang kualitas pelaksanaan pekerjaan perbendaharaan. Teknologi informasi oleh pengelola keuangan dimanfaatkan sebatas untuk sarana penunjang dalam membantu menyelesaikan pekerjaan perbendaharaan. Kelemahan dan kendala dalam faktor sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi tersebut tidak mempengaruhi tingkat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan. Secara umum, pengelolaan keuangan SMP negeri di Kabupaten Banyumas dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan sekolah telah diselenggarakan secara akuntabel dan transparan. Kontribusi utama penelitian ini adalah rekomendasi untuk peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan sekolah. Rekomendasi tersebut adalah perlu ditetapkannya sekolah sebagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sehingga pengelolaan keuangan sekolah yang bersumber dari dana APBD menjadi fleksibel. Di samping itu, perlu juga diterbitkan peraturan yang mengatur pengelolaan keuangan sekolah yang bersumber dari dana komite sekolah. Penelitian ini juga memberikan kontribusi bagi pengembangan akuntansi pemerintahan. Perlu dilakukan lebih banyak studi mengenai pengelolaan keuangan sekolah sebagai bagian dari praktek akuntansi pemerintahan. "

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh struktur kepemilikan terhadap luas pengungkapan tanggungung jawab sosial perusahaan (CSR dislosure) pada laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta tahun 2006. Variabel dependen penelitian ini adalah CSDI dengan menggunakan indikator GRI. Selanjutnya, variabel independen terdiri dari struktur kepemilikan asing dan kepemilikan institusi pada perusahaan. Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan dengan proksi asset yang di-Log, tipe industri, serta kategori BUMN dan Non BUMN. Unit analisa dalam penelitian ini adalah perusahaan publik di BEJ, sedangl-can data yang digunakan adalah Iaporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan untuk tahun 2006. Sampel yang digunalcan adalah sebanyak 107 perusahaan.Kepemilikan asing dapat menjadi faktor yang mendorong pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, karena jika perusahaan memiliki kontrak dengan foreign stakeholders baik dalam ownership dan trade, maka perusahaan akan lebih didukung dalam rnelakukan pengungkapan tanggung jawab sosial. Sehingga hipotesis yang digunakan adalah kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dalam Iaporan tahunan 2006.Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat rnenghalangi perilaku opportunistic manager. Kepemilikan institusional umumnya bertindak sebagai pihak yang rnemonitor perusahaan. Sehingga hipotesis yang dapat dibuat dalam penelitian ini adalah kepemilikan institusi berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dalam laporan tahunan 2006.Teori yang mendasari dalam menguji pengaruh struktur kepernilikan dengan luas pengungkapan CSR perusahaan yaitu Organizational Legitimacy Theory, terutama untuk struktur kepemilikan asing. Seperti kita ketahui, bahwa negara-negara asing memiliki perhatian yang lebih terhadap isu sosial dan lingkungan, sehingga kepemilikan asing dalam perusahaan Indonesia akan lebih concern terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hal yang sama juga mendasari pentingnya CSR bagi institusi, dimana jika mereka mempertimbangkan kriteria sosial dan lingkungan dalam investasi, maka institusi juga akan memerlukan pengungkapan tanggung jawab sosial.Hasil pengujian statistik dengan regresi menunjukkan hasil bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hasil ini konsisten dengan penelitian Marwata (2006). Pengujian statistik juga mernperlihatkan kepemilikan institusi tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Mani (2004) serta penelitian Barnae dan Rubin (2005).Selanjutnya untuk variabel kontrol, ukuran perusahaan signifikan terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial. Hasil ini mendukung penelitian penelitian-penelitian terdahulu bahwa semakin besar perusahaan maka inisiatif dalam melakukan serta mengungkapkan CSR akan semakin tinggi yaitu penelitian Chow dan Wong-Boren (1987) serta Tanimoto dan Suzuki (2005). Variabel kontrol tipe industri juga menunjukkan signifikan terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dalam laporan tahunan. Hasil ini konsisten dengan penelitian Hackstone dan Milne (1996) dan penelitian Kasmadi dan Susanto (2006). Kategori BUMN dan Non BUMN sebagai variabel kontrol menunjukkan hasil tidak signifikan terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dalam laporan tahunan.

---

The objectives of this research observed the ownership structure that are considered by corporate to disclose social responsibility at annual report 2006. Dependent variable at this research used CSDI that observed six indicators in GRI for corporate social responsibility disclosure. Then I examined the factors that are considered by corporate to disclose social responsibility disclosure. I identified ownership structures that may be considered.Ownership structure at this study use foreign shareholder (ownership) and institutional ownership. The study hypothesizes that the foreign shareholder and institutional ownership have positive affects to the extent of Corporate Social Responsibility disclosure. This hyphotestees presumes that foreign shareholder more awareness than others ownership Structure abaout CSR disclosure, because foreign country like European Union and United Stated more concern with social and environment issues.In this research also used three control variable. These are company size that proxy with total assets, type of industry, and categories BUMN or Not. The data used in this research were pooling data for 107 firms.This study based on Organizational Legitimacy Theory to see impact ownership structure to corporate social responsibility, especially for the structure of foreign to ownership. As we know, that foreign nations have more attention to environmental and social issue, so that foreign ownership in company of Indonesia will be more wide of concern to social responsibility. Same thing also constitute importantly of CSR to institution, where if them consider environmental and social criterion in invesrnent, hence institution also will need social responsibility disclosure.The test result for the first hyphotesis indicated that the impact of foreign ownership to CSR disclosure was not significant. The test result for the second hyphotesis indicated that the impact of institution ownership to CSR disclosure was not significant too. These means the both of structure ownership in this study haven't concern with CSR disclosure to make investment decision. Thus, all of the test result consistent with the research of Marwata (2006), Mani (2004) and Bamae & Rubin (2005).While for the variable of control, size that proxy with total assets have significant to CSR disclosure social. This result support research of Chow and Wong-Boren (1987) and also Tanimoto and Suzuki ( 2005) that is ever greater of company hence initiative in doing/ conducting and also lay open CSR disclosure. Variable control industrial type also show significant to CSR disclosure of company in annual report. This result consistence with research of Hackstone and Milne (1996) and research of Kasmadi and Susanto (2006). Category BUMN and Non BUMN as control variable show result not signifikan to social responsibility expression of company in annual report."

"The purpose of this thesis is to map the readiness of Indonesian companies that is represented by the manufacturing companies to adopt the Global Reporting Initiatives 2006 by conducting a content analysis on the 2005 companies? annual report. Based on the content analysis performed, we conclude that there is a pattern of CSR disclosures among companies observed. Companies that are classified as members of such industries tend to have different focus of CSR activities and disclosures in their annual report compare to companies of the other industries, the more sensitive the industry that one company is grouped in, the higher the disclosures of CSR activities of the company. We also found that the bigger the size of a company and group companies tend to have more disclosures on CSR activities in their annual report. We found that companies with strong financial stability tend to have more disclosures on CSR activities compare to ones that are weaker financially. The second purpose of this thesis is to examine how corporate social performance disclosure affects the profitability performance of manufacturing companies in Indonesia. The corporate social performance index used is designed and created through conducting a content analysis. This thesis use ROA (Return on Asset), ROS (Return on Sales), and ROE (Return on Equity) to measure profitability performance of manufacturing companies in year 2005. There are 97 samples taken from 146 manufacturing companies listed in Indonesia Stock Exchange in 2005. The findings are corporate social performance positively affects the profitability performance of manufacturing companies and research and development activities do not neutralize the relation between CSP and firm performance. These suggest that, although important, research and development is not an effective tool to improve the performance of manufacturing companies. This thesis also documents evidence proving that size give insignificant effect on the level of corporate social performance that disclosed by the manufacturing companies. This means that size gives indifferent effect on CSP."

"Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan isu yang hangat di Indonesia. Berbagai organisasi di Indonesia mulai menerapkan CSR dalam kegiatan bisnisnya. Begitu pula pada industri perbankan. Walaupun industri perbankan tidak memiliki dampak langsung terhadap sumber daya alam, namun beberapa perbankan cukup aktif dalam melaksanakan kegiatan CSR. Pelaporan kinerja CSR juga merupakan satu hal yang penting untuk memenuhi kebutuhan publik atas isu tersebut. Namun, belum ada peraturan baku mengenai acuan pelaporan CSR. Yang ada masih berupa standar-standar acuan dalam kegiatan pelaporan, salah satunya adalah Sustainability reporting Guidelines dari Global Reporting Initiative (GRI). Beberapa perbankan, khususnya perbankan asing sudah mengadopsi standar GRI sebagai satandar pelaporan CSR nya. Namun perbankan nasional Indonesia belum ada yang mengadopsi GRI dan bahkan belum membuat laporan CSR yang terpisah dengan laporan tahunannya. Salah satu isu CSR lain pada perbankan adalah tentang kegiatan pembiayaan proyek dimana perbankan akan memberikan kredit pada proyek-proyek yang mungkin saja berdampak terhadap sustainability. Oleh karena itu dibentuklah Equator Principles sebagai acuan bagi perbankan dalam melaksanakan kegiatan pembiayaan proyek dan pelaporannya. Bank Mandiri merupakan bank BUMN dengan aset terbesar pada tahun 2006 dan memiliki kinerja keuangan dan CSR yang baik. Seharusnya Bank Mandiri dapat dijadikan acuan bagi perbankan nasional lainnya dalam pelaporan kinerja CSR dan juga kegiatan pembiayaan proyek. Namun ternyata Bank Mandiri masih melaporankan kegiatan CSRnya sebagai bagian dari laporan tahunannya dan tidak mengacu pada GRI sehingga informasi bagi publik tentang kinerja CSR Bank Mandiri menjadi terbatas. Bank Mandiri juga tidak mengadopsi Equator Principles dalam kagiatan pembiayaan proyeknya dan juga tidak menerapkan kebijakan lingkungan pada bisnis intinya termasuk kegiatan kredit."

"Berkembangnya dunia pendidikan di Indonesia, dimana semakin banyak orang yang ingin menambah pengetahuannya, baik untuk pendidikan dan menunjang pekerjaan/karier. Penyajian sarana pendidikan dan pengajaran yang baik, perlu didukung suatu sistem informasi yang baik. Kegiatan Administrasi Pendidikan merupakan pokok permasalahan dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya. Sistem Informasi Pendidikan terdiri atas prosedur-prosedur yang dilaksanakan dalam menjalankan penyelenggaraan pendidikan. Semakin luas dan Berkembangnya organisasi perlu diadakan pengkajian terhadap sistem informasi yang ada untuk melihat apakah sistem tersebut sudah mampu mengakomodir semua kebutuhan informasi dari pemakai informasi. Penekanan Analisa dan Usulan penyempurnaan sistem informasi administrasi kemahasiswaan pengajaran dalam menemukan permasalahan-permasalahan yang ada dan tindakan yang dapat diambil untuk menyediakan informasi yang akurat dan tepat. Sistem Informasi administrasi kemahasiswaan-pengajaran mempunyai peran lain yaitu dalam pendidikan intern yang dilaksanakan. Sistem Informasi administrasi merupakan salah sate alat yang dapat membantu dalam pelaksanaan pengendalian operasi. Peranannya dalam pengendalian intern dapat dilihat dalam kegiatan yang bersifat adminstratif atau hal-hal lain yang berhubungan. Pemisahan tugas dan pengaturan diatur sedemikian rupa agar kegiatankegiatan sejenis dilaksanakan suatu unit kerja dengan efektif dan efisien. Pembuatan job description dapat digunakan untuk memperlihatkan rincian kerja masing-masing pegawai dan berguna untuk menilai mutu pekerjaan bagi setiap pekerja. Pembuatan manual sistem informasi administrasi perlu disusun atau disempurnakan yang meliputi prosedur-prosedur dan kebijakan-kebijakan dalam administrasi yang diterapkan. Pengawasan atau pelatihan untuk melaksankan tugas yang efektif dan efisien dari setiap seksi dapat mendorong tercapainya efektifitas dan efisiensi organisasi secara keseluruhan. Penggunaan perangkat komputer yang terintegrasi baik perangkat keras ataupun perangkat lunak beserta data-datanya, yang dikenal dengan istilah Local Area Network (LAN) dan penggunaan modem. Dengan perangkat ini, dapat menghubungkan beberapa seksi yang penting, dimana kegiatannya berkaitan erat. Dengan penggunaan fasilitas komputer yang online (integrasi) di setiap seksi pelaksana sistem informasi administrasi kemahasiswaan-pengajaran maka dibuat suatu usulan sistem bue yang dijalankan dan berdasarkan prosedur-prosedur yang telah dianalisa. Prosedur-prosedur yang dijalankan dibagi berdasarkan pertimbangan pembagian kerja yang relatif lebih merata. Kesinambungan kerja dalam melaksanakan kerja yang efektif dan efisien."

"Skripsi ini disusun dengan tujuan untuk menganalisa peranan sistem informasi dalam merencanakan, mengendalikan dan melaporkan pekerjaan swakelola (pekerjaan yang dikerjakan sendiri oleh Proyek Bengawan Solo). Metode penelitian yang dilakukan meliputi penelitian lapangan dan kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan dengan melakukan penelitian langsung ke lokasi Proyek Bengawan Solo. Sedangkan penelitian kepustakaan dilakukan dengan menelaah buku-buku yang berkaitan dengan sistem informasi dan pengendalian suatu proyek. Dalam menjalankan pekerjaan swakelola, dilakukan pemisahan tugas dan kewajiban oleh personil-personil yang menjalankan. Perencanaan dilakukan oleh Unit Perencanaan. Pelaksanaan dilakukan Unit Pelaksanaan. Pengawasan dilakukan oleh Unit Administrasi dananya dan Untuk lebih (sebagai internal control) untuk terutama urusan Unit Perencanaan terhadap jalannya pekerjaan. mengetahui jalannya alur informasi terhadap pekerjaan swakelola, dipergunakan Data Flow Diagram. Sistem informasi swakelola ini dirancang dengan mengikuti daur hidup suatu proyek secara umum. Dengan mengikuti siklus hidup suatu proyek, sistem informasi ini dapat dikatakan fleksibel terhadap berbagai perubahan yang terjadi. Adanya pemisahan tugas masing-masing personil di dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan menjamin adanya pengendalian internal yang baik. Selain itu adanya pengawasan pihak eksternal ikut menjamin pengendalian internalnya. Secara keseluruhan sistem informasi swakelola yang dimiliki Proyek Bengawan Solo secara substansiil dapat dikatakan cukup bagus."

"Perkembangan dunia saat ini telah meningkatkan persaingan di kalangan bisnis. Hal ini menuntut pengambilan keputusan strategis yang tepat dari para direksi dan manajer pada perusahaan-perusahaan dan organisasi bisnis lainnya. Untuk itu dikembangkan konsep EIS (Executive Information System), sistem informasi yang didesain khusus untuk para manajer di tingkat atas yang mengambil keputusan strategis. Termasuk di antaranya adalah bank. Yang menjadi perhatian utama dari masalah penerapan EIS adalah bagaimana para penyaji informasi memastikan bahwa informasi yang diberikan eksekutif relevan dengan keputusan strategis yang mereka buat. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisa apakah penerapan EIS sudah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ada. Untuk itu dilakukan pengamatan sederhana terhadap pengamatan EIS di salah satu bank. Penelitian dilakukan dengan membandingkan antara faktor-faktor pendukung dengan kendala diterapkannya EIS yang berbasis komputer. Dari perbandingan tersebut kemudian ditentukan bentuk EIS yang cocok dengan bank tersebut. Solusi yang ditawarkan kemudian adalah EIS berbasis komputer. Hanya saja penerapan ini harus didasarkan pada pertimbangan keterbatasan dana. Untuk memulai diterapkannya EIS berbasis komputer ini dilakukan perubahan struktur organisasi, yang diikuti dengan pembuatan program EIS oleh Departemen Pemrosesan Data."

"Dalam era tanpa batas seperti sekarang ini, kalkulasi biaya suatu produk harus dilakukan dengan tepat dan akurat, agar mampu bertahan dalam pasar yang ada. Namun pada kenyataannya kalkulasi biaya produk saat ini masih menggunakan sistem akuntansi biaya tradisional, yang mengalokasikan biaya tidak Iangsung secara arbiter ke produk. Activity Based Costing adalah sebuah konsep baru dalam sistem akuntansi biaya, yang mencoba mengalokasikan biaya-biaya tidak Iangsung secara Iebih realistis ke produk yang dihasilkan. Dalam konsep Activity Based Costing ini, biaya produk diukur berdasarkan kegiatan untuk menghasilkan produk. Kegiatan untuk menghasilkan produk ini diukur berdasarkan besarnya sumberdaya yang dikonsumsi oleh kegiatan tersebut. Penulis melakukan studi kasus dalam mengaplikasikan konsep Activity Based Costing pada kalkulasi biaya produk pengolahan aspal di PT. V. Pengaplikasian Activity Based Costing ini dilakukan penulis berdasarkan literatur-literatur yang diperoleh serta pengamatan yang dilakukan pada PT.V. Pengamatan penulis pada kegiatan produksi di PT. V., dapat mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan produk-produk yang dihasilkan. Sifat konsumsi sumberdaya oleh kegiatan-kegiatan yang dilakukan, didasarkan pada transaksi-transaksi yang dilakukan untuk menghasilkan produk. Berdasarkantransaksitransaksi yang terjadi inilah biaya dibebankan ke produk. Berdasakan analisa tersebut diatas pembebanan biaya ke produk berdasarkan transaksi ini dapat mengurangi alokasi yang bersifat Volume based. Hal ini berarti pembebanan biaya ke produk dilakukan secara lebih realistis, karena berdasarkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan produk. Pengaplikasian Activity Based Costing ini dapat dilaksanakan secara efisien, karena kalkulasi biaya ke produk berdasarkan transaksi-transaksi yang ada, tanpa perlu mengubah sistem secara keseluruhan."

"Perusahaan pada umumnya memiliki satu tujuan yang dapat dicapai dengan mengelola sumber daya yang dimilikinya secara efisien dan efektif. Dalam pengelolaan sumber daya tersebut diperlukan adanya pengendalian yang baik agar penggunaannya tidak menyimpang dari kebijakan dan aturan yang telah ditetapkan. Untuk itu diperlukan suatu badan pengawas intern yang berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan operasional perusahaan secara kesel uruh an. Pengawas intern yang dibahas dalam skripsi ini adalah Biro Pengawasan Intern pada PT "X" yang merupakan suatu BUMN yang berada di bawah Departemen Perdagangan. Untuk menilai efektivitas dalam pelaksanaan internal audit serta peranan pengawas di dalam perusahaan maka dilakukan evaluasi terhadap kinerja keseluruhan BPI tersebut. Dalam pelaksanaan internal audit, hendaknya dilakukan 4 tahap yaitu : 1. Tahap Persiapan 2. Tahap Pemeriksaan Pendahuluan 3. Tahap Pelaksanaan Pemeriksaan 4. Tahap Pelaporan dan Tindak Lanjut Penilaian lainnya yang dapat dilakukan adalah dengan menilai Quality Assurance dan pelaksanaan internal audit tersebut serta beberapa faktor intern dan faktor ekstern lainnya yang mempengaruhi keberhasilan serta efektivitas pelaksanaan internal audit. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kinerja BPI PT "X" berjalan cukup efektif walaupun masih terdapat beberapa kelemahan. Peranan BPI itu sendiri cukup penting dalam perusahaan tersebut mengingat kedudukan tinggi dan dukungan penuh yang diberikan pimpinan perusahaan dalam rangka memperbaiki dan mencegah penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di perusahaan."