Ditemukan 8 dokumen yang sesuai dengan query
Panjaitan, Victor Tuntun Hatorangan
"
ABSTRAK
Pelaksanaan pemerintahan umum dan pembangunan memerlukan sumber dana yang memadai secara berkesinambungan. Sumber dana yang utama berasal dari penerimaan pajak dan salah satu jenis penerimaan.pajak tersebut adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Peranan penerimaan PBB ini sangat penting untuk mendorong dan meningkatkan kemandirian Pemerintah Daerah, karena sebagian besar dari PBB ini dikembalikan kepada Pemerintah Daerah.
Dalam perkembangannya penerimaan PBB Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, ...
"
1999
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Tambunan, Ruston
"
Untuk menggali penerimaan pajak dari sektor usaha jasa konstruksi maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari. Usaha Jasa Konstruksi dan Jasa Konsultan. Mengacu pada sasaran pembaharuan sistem perpajakan nasional, maka setiap ketentuan perpajakan harus memperhatikan aspek keadilan serta jaminan atas kepastian hukum dalam pemungutan pajak.
Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis apakah ketentuan tersebut telah tepat ditinjau dad azas-azas perpajakan yang baik terutama aspek keadilan dalam pembebanan pajak, kepastian hukum, kesederhanaan pemungutan, ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1998
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Tumiwa, Ignatius Ryan
"
Definisi penghasilan yang dapat dipakai sebagai objek pajak baIk yang dapat memenuhi asas keadilan maupun yang secara adminsitratif dapat dilaksanakan pemungutannya adalah tambahan kemampuan ekonomis, baik secara stelsel kas maupun stelsel akrual, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri, dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang dapat dipergunakan untuk konsumsi maupun untuk menambah kekayaan. Tambahan kemampuan ekonomis ini mengandung arti penghasilan neto.
Tariff pajak yang mencenninkan Azas Keadilan Vertikal adalah tarif pajak yang ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1998
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Adi Prana Pribadi
"
Walikotamadya Daerah Tingkat II, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 dan Kcputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 1007/KMK.04/1985 tgl. 28 Desember 1985, berfungsi sebagai Koordinator kegiatan instansi-instansi pemerintah yang berada di dalam wilayah kekuasaannya. Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, juga dipengaruhi oleh bagaimana mekanisme dan proses koordinasi anuar instansi yang terkait dengan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tersebut dilakukan.
Berdasarkan uraian di atas maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah : "sejauh ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1998
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Puspahadi Boenjamin
"
ABSTRAK
Self assessment merupakan metode pemungutan pajak yang diterapkan pada sistem perpajakan Indonesia. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) belum sepenuhnya menganut sistem ini karena Wajib Pajak (WP) belum mempunyai hak untuk menentukan harga jual tanah yang dimilikinya. Hak WP hanya sampai pada penentuan luas, letak, bentuk dan lokasi tanahnya saja, sementara Pemerintah yang menentukan harga jual tanah itu berdasar pada ketentuan yang dibuat berdasarkan penelitian dan dugaan. Penulis berpendapat bahwa dalam hal penentuan NJOP, UU Nomor ...
"
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1998
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Arif Rahman S.
"
Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang cukup besar diluar minyak dan gas bumi. Reformasi-reformasi sistem perpajakan terus dilakukan oleh pemerintah, salah satunya adalah Sistem self assesment yang merupakan satu reformasi sistem perpajakan, dengan pilar penyangganya adalah penegakan hukum (Law-enforcement). Salah satu upaya penegakan hukum tersebut adalah pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak didukung oleh kebijakan-kebijakan pemerintah yang mempunyai peranan penting dalam upaya penegakan hukum. Oleh karena pentingnya kebijakan-kebijakan tersebut membuat penulis mempunyai ide untuk melakukan ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 1996
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Defiandry Taslim
"
ABSTRAK
Dalam era globalisasi, sektor jasa konstruksi di Indonesia dapat melaksanakan proyek-proyek Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) yang pada setiap aktivitasnya membutuhkan suatu bentuk usaha (corporate vehicle). Salah satu penerapan bentuk kerjasama yang banyak dipakai dalam pelaksanaan proyek-proyek konstruksi besar di Indonesia adalah Joint Operation (JO), yaitu kesepakatan antara dua badan atau lebih untuk mengerjakan pekerjaan tertentu selama waktu tertentu pula.
JO merupakan sumber pemajakan yang potensial bagi negara. Sehingga ...
"
1998
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Sidabutar, Rudy M.
"
Seperti kita ketahui bersama bahwa penerimaan pajak daerah di DKI Jakarta selama tiga tahun terakhir ini (periode 1995-1997) meningkat cukup tajam, khususnya Pajak Reklame. Seiring dengan peningkatan penerimaan Pajak Reklame sebagai salah satu sumber dana yang sangat potensial bagi Pemda DKI, meningkat pula APBD DKI Jakarta, Pada tahun-tahun terakhir ini terlihat gejala bahwa penerimaan pajak reklame masih belum sesuai dengan rancana yang ditetapkan, terutama belum sesuai dengan tax poferitia/ (potensi pajak) yang sebenarnya. Dengan demikian ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1998
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
