Hasil Pencarian

Ditemukan 16 dokumen yang sesuai dengan query

Alhadid Endar Putra

Perlindungan hukum terhadap kepala daerah yang diputus lepas dari tuntutan hukum (Onstlag Van Alle Rechtsvervolging) dalam perkara pidana yang sebelumnya telah diberhentikan sementara (Studi Putusan Mahkamah Agung RI No.1379K/Pid.Sus/2011) = Legal protection for head of local government who has been discharge of law proceedings (Onstlag Van Alle Rechtsvervolging) in criminal case after temporary termination (Supreme Court Case Study No.1379K/Pid.Sus/2011)

" Perlindungan hukum sebaiknya dilaksanakan secara proporsional dan memiliki suatu kepastian. Perlindungan hukum bagi kepala daerah yang diputus lepas timbul akibat adanya pemberhentian sementara yang menghapus status dan hak sebagai kepala daerah selama proses persidangan. Penelitian ini dimaksudkan untuk dapat memberi gambaran mengenai mekanisme pemberhentian sementara dan permasalahan hukum yang terjadi pada upaya ganti kerugian dan rehabilitasi kepala daerah, dengan menggunakan metode peneilitian yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini menyarankan agar dilakukan pembaharuan dan penegasan peraturan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

S52642

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Hendrik Gozali

Analisis yuridis pelaksanaan sumpah pelengkap / suppletoir sebagai alat bukti tambahan dalam proses pembuktian di pengadilan agama (Studi putusan no. 155/PDT.G/2013/MS.LSK dan putusan no. 83/PDT.G/2012/PA.PDN) = Judicial analysis of implementation suppletoir oath as additional evidence in the process of evidence in religious court (Court verdict no.155/PDT.G/2013/MS.LSK and court verdict no. 83/PDT.G/2012/PA.PDN)

" Skripsi ini membahas mengenai konsep dan pelaksanaan alat bukti tambahan berupa sumpah pelengkap (Suppletoir) yang digunakan dalam proses pembuktian di Pengadilan Agama. Penulisan ini dilatar belakangi oleh penemuan penulis dalam beberapa putusan yang memperlihatkan kesulitan bagi para pihak dalam mengajukan alat bukti selama proses pembuktian terutama dalam perkara perceraian. Penulisan ini mengkaji dua putusan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan sifat penulisan deskriptif analisis. Berdasarkan hasil kajian, penulis menemukan adanya pemahaman keliru oleh Majelis ... "

2014

S53655

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Mulya Haryadi

Langkah hukum terhadap pelaksanaan putusan deklarator yang tidak dapat dieksekusi (studi kasus putusan Mahkamah Agung RI no.1283/k/pdt/2005, no. 59/k/pdt/2011, no.244/k/pdt/2011 = Legal action against the execution of declaratoir decision that can't be executed (case studies of decision no.1283/k/pdt/2005, no.59/k/pdt/2011, no.244/k/pdt/2011

" Skripsi ini membahas langkah hukum terhadap pelaksanaan putusan deklarator yang tidak dapat dieksekusi. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memberikan solusi perihal langkah hukum yang dapat dilakukan untuk melaksanakan putusan deklarator. Metode penelitian skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1283 K/Pdt/2005, No. 59 K/Pdt/2011, dan No. 224 K/Pdt/2011 dibahas sebagai analisis skripsi. Berdasarkan hasil analisis, bahwa pada perkara kontentiosa dapat ditemukan amar bersifat deklarator dan kondemnator. Putusan yang dapat dieksekusi ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

S55538

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Nimas Dian Utami

Kekuatan alat bukti saksi yang tidak disumpah akibat tidak menganut agama kepercayaan studi kasus putusan No.07/Pdt.G/2009/PN/KNG = The probative value of witness without sworn testimony due not embrace religion study case verdict No.07/Pdt.G/2009/PN/KNG

" Seorang saksi, keterangannya untuk dapat dinilai dan dipertimbangan oleh hakim, harus memenuhi syarat materil dan syarat formil. Salah satu syarat formil seorang saksi adalah sebelum memberikan keterangannya harus disumpah terlebih dahulu yang mana dilakukan menurut aturan agama saksi masing-masing. Namun agama di Indonesia telah dibatasi hanya menjadi Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Khong Cu (Confusius). Sehingga dalam beberapa peraturan yang ada dan dalam praktek di persidangan, tata cara penyumpahan yang diakomodir hanya terhadap agama-agama ... "

2015

S59014

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Siahaan, Rahel Julian Sebastian

Tinjauan hukum atas akta perdamaian yang dibuat oleh para pihak dihadapan notaris di luar pengadilan dalam tahap banding : studi kasus putusan no. 135/PDT/2006/PT.DKI dan akta perdamaian nomor 14 tanggal 12 Juli 2007 = Legal review on deed of reconciliation which made by the parties before the notary in the stage of court appeal : case study on high court verdict no. 135/PDT/2006/PT.DKI and deed of reconciliation no. 14 dated 12 July 2007

" Skripsi ini membahas tentang perdamaian di luar pengadilan yang dilakukan oleh para pihak dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan Notaris setelah adanya putusan Banding yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Perdamaian sebagaimana dimaksud dibuat dalam bentuk akta perdamaian, yang mana secara hukum memiliki sifat mengikat dan terakhir (final and binding). Dalam penelitian ini, penulis melakukan peninjauan terhadap Putusan No. 135/PDT/2006/PT.DKI dan Akta Perdamaian Nomor 14 Tanggal 12 Juli 2007 khususnya terkait permasalahan dalam ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2012

S43537

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Adiar Adrianto

Pelaksanaan Hak Asuh Anak Atas Penetapan Pengendalian yang Berkekuatan Hukum Tetap di Indonesia (Studi Kasus Penetapan No. 946/Pdt.P/1998/PN.Sby) = The Implementation of Child Custody based on Legally Binding Decree in Indonesia

" ABSTRAK
Penetapan hak asuh anak adalah produk hukum yang dikeluarkan oleh Pengadilan yang memberi keputusan kepada bapak atau ibukah anak akan diserahkan pengurusannya ketika terjadi perceraian antara keduanya. Penetapan hak asuh anak tidak serta merta menggugurkan kewajiban dan kekuasaan orang tua pada anak-anak, kewajiban orang tua untuk mendidik dan memelihara anak tetap melekat pada orang tua sampai si anak dewasa. Pelaksanaan atas penetapan hak asuh anak yang telah berkekuatan hukum tetap, pada beberapa kasus sulit untuk ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

S22522

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Devina Puspita Sari

Kekuatan pembuktian fotokopi surat dalam perkara perdata (Studi kasus: putusan Mahkamah Agung RI No. 1498 K/Pdt/2006) = The strength of evidentiary of photocopy in civil cases (Case study: supreme court?s decision Nr. 1498 K/Pdt/2006)

" ABSTRAK
Bukti fotokopi surat dapat diterima di persidangan apabila dicocokan dengan surat aslinya dan kekuatan pembuktian fotokopi tersebut sama seperti surat aslinya. Bukti fotokopi yang tidak dapat dicocokkan dengan surat aslinya dapat diterima jika bersesuaian atau dikuatkan dengan alat bukti lain, berupa (a) pengakuan atau tidak dibantah pihak lawan, dan/atau (b) bersesuaian dengan keterangan saksi dan/atau didukung dengan bukti surat lainnya, atau (c) dikuatkan dengan alat bukti sumpah, apabila para pihak tidak dapat mengajukan alat bukti untuk membuktikan dalil atau bantahan mereka. Akan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

S43654

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Indra Hidayanto, Author

Hak korban untuk memperoleh informasi tentang kemajuan penanganan perkara dalam tahap pra adyudikasi: Studi kasus pemerkosaan di wilayah hukum DKI Jakarta tahun 2004-2006 = Victim's rights to obtain information about progress of the case in the pre adjudication stage: Case study of rape in the legal jurisdiction of DKI Jakarta in the years 2004-2006

" Upaya penagqulangan kejahatan merupakan masalah universal yang terus menerus harus selalu diupayakan. Oleh karena itu dibutuhkan keterpaduan antara komponen-komponen yang terlibat dalam sistem peradilan pidana yang diatur diatur dan di tata dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. KUHAP sejak kelahirannya sangat menjunjung tinggi hak-hak tersangka atau terdakwa tanpa bertujuan secara khusus melindungi hak korban kejahatan. Terjadi ketidak seimbangan dalam perlakuan yang wajar antara tersangka atau terdakwa dengan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007

T19441

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Vivi Ayunita Kusumandari

Tinjauan yuridis terhadap kewenangan panwaslu dalam menangani tindak pidana pemilu; studi kasus putusan mahkamah agung nomor 19 PK/ Pid/ 2008 dan putusan pengadilan negeri Ternate nomor: 157/ Pid. Sus/ 2013/ PN. Tte = Legal review authority of general election supervisory comitteee to handling election offences on integrated law enforcement center; case study on supreme court decision number: 19 PK/ Pid 2008 and decision of Ternate district court number: 157/ Pid.Sus/2013/PN. Tte / Vivi Ayunita Kusumandari

" Skripsi ini membahas tentang penanganan tindak pidana Pemilu pada Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Di dalamnya akan dibahas mengenai prosedur penerimaan laporan tindak pidana Pemilu oleh Panwaslu, Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan Sidang Pengadilan. Selain itu skripsi ini juga membahas bagaimana kewenangan Panwaslu dan akibat hukum apabila tindak pidana Pemilu tidak dilaporkan menurut prosedur yang ditentukan oleh undang-undang. Penelitian ini merupakan penelitan yuridis normatif. Data primer yang digunakan meliputi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Putusan Pengadilan, Peraturan Bawaslu serta ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2014

S53959

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Setyaning Kartika Rini

Pengaturan notifikasi sebagai syarat formil pengajuan gugatan mengatasnamakan warga negara citizen lawsuit dalam hukum acara perdata di indonesia = The regulation of notice letter as procedural requirement of citizen lawsuit in indonesia rules of civil procedure

" Citizen Lawsuit merupakan salah satu bentuk gugatan perwakilan yang keberadaannya sebagai hak gugat (Legal Standing) telah lama diakui di dalam praktek beracara di Indonesia. Namun meskipun demikian, belum ada hukum positif yang mengatur mengenai hak gugat ini di dalam sistem hukum Indonesia. Kekosongan hukum ini kemudian menimbulkan perbedaan penafsiran hukum di kalangan hakim dan berakibat pada ketidakpastian hukum. Sampai pada tahun 2013, Mahkamah Agung menerbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2014

S53899

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian