Hasil Pencarian

Ditemukan 261 dokumen yang sesuai dengan query

Ardy Putra

Tinjauan yuridis terhadap penolakan pembayaran utang oleh kreditor pada saat permohonan pailit diajukan: studi kasus kepailitan PT. Hendratna Plywood = Juridical review of debt payment rejection by creditor in the time when the bankruptcy petition is filed: case study bankruptcy of PT. Hendratna Plywood

" Debitor yang dinyatakan pailit haruslah memenuhi seluruh syarat yuridis kepailitan sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Namun dalam kasus PT. Hendratna Plywood, salah satu syarat yuridis kepailitan tidak terpenuhi, namun majelis hakim tetap menyatakan PT. Hendratna Plywood pailit dengan segala pertimbangan hukumnya. Penelitian yang dilakukan secara yuridis normatif ini memperoleh kesimpulan bahwa majelis hakim kurang tepat dalam menerapkan norma-norma hukum dalam putusan serta beberapa pertimbangan hukumnya. Sehingga hendaknya majelis hakim dalam memutus suatu ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T43243

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Diwa Ardhaza

Analisis terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang berdasarkan ketentuan UUK- PKPU tinjauan kasus putusan mahkamah agung nomor 355 k pdt sus PKPU 2013 = Delays decision analysis against debt obligations based payment terms UUK PKPU review case supreme court decision no 355 k pdt sus PKPU 2013

" Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan suatu cara yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan Hakim Niaga, dimana dalam masa tersebut kepada pihak kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utang dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utang, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utang tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang. Penulis menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier serta menggunakan pendekatan kualitatif. Syarat adanya hutang, syarat kreditur lain, dan sifat ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2014

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Situmorang, Windry Yohanna Shinta Uli

Kedudukan kreditor separatis sebagai pemegang hak jaminan kebendaan dalam melaksanakan hak eksekutorial harta debitor yang dinyatakan pailit (Studi kasus : Putusan Nomor 758L/Pdt.Sus/2012) = Position creditors separatists as holder guarantee the rights to implement right otherwise executorial bankrupt debtor's assetb (Case study: Decision No. 758L / Pdt.Sus / 2012) / Windry Yohanna Shinta Uli Situmorang

" Penelitian ini akan membahas mengenai kedudukan kreditor separatis dan pelaksanaan eksekusi yang diatur di dalam Undang-Undang Kepailitan Indonesia. Selanjutnya, dalam skripsi ini akan dibahas kedudukan Bank BTN sebagai kreditor separatis dan pelaksanaan eksekusi, upaya hukum yang dapat dilakukan, dan membahas apakah putusan Hakim Mahkamah Agung sudah sesuai dengan Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, sedangkan analisa datanya adalah metode kualitatif. Dari hasil ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

S58624

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Randy Suwenli

Tinjauan yuridis terhadap actio pauliana dalam melindungi boedel pailit (studi kasus PT Metro Batavia) = Juridicial studies of actio pauliana as a protection towards bankruptcy estate (case study PT Metro Batavia)

" Skripsi ini membahas mengenai analisis yuridis pertimbangan hakim dalam putusan perkara 01/Pdt.Sus.Actiopauliana/2014/PN.Niaga.Jkt.Pstdan02/Pdt.Sus.Actiopauliana/2014/P N.Niaga.Jkt.Pst berdasarkan UUK-PKPU.dan perbandingan antara pengaturan Actio pauliana di Indonesia dengan Belanda dan Amerika Serikat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat eksplanatoris. Actio pauliana menurut undang-undang adalah hak yang diberikan kepada seorang kreditor melalui kurator untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk pembatalan segala perbuatan yang tidak diwajibkan untuk dilakukan oleh debitor terhadap harta kekayaan yang diketahui oleh debitor perbuatan tersebut ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

S58145

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Asiska Ratnasari

Perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang berdasarkan undang undang kepailitan dan PKPU no 37 tahun 2004 (studi kasus putusan no. 11 PDT. Sus PKPU 2014/PN Niaga Jkt. PST putusan no. 28 PKPU 2011/ PN Niaga Jkt. PST putusan no. 21 PDT. Sus PKPU 2014 = Composition plan on suspend of payment according to act of bancruptcy and suspend of payment number 37 year 2004 case study decision no 11 pdt sus pkpu 2014 pn niaga jkt pst decision no 28 pkpu 2011 pn niaga jkt pst and decision no. 21 PDT. Sus PKPU

" Skripsi ini membahas mengenai perdamaian dalam kepailitan dan PKPU. Proses perdamaian memberikan kesempatan kepada debitor untuk mengajukan rencana perdamaian kepada para kreditornya. Dalam pengesahan rencana perdamaian tidak hanya didasarkan kepada persetujuan dari kreditor yang jumlahnya diatur dalam undang-undang Tetapi, juga perlu untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang mengakibatkan rencana perdamaian tersebut ditolak pengesahannya. Dalam kaitan kasus yang dianalisis oleh penulis, rencana perdamaian tidak selalu mendapat pengesahan dari Pengadilan Niaga. Penolakan atas rencana perdamaian bukan berasal dari jumlah ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

S58360

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Shahnaz Amanda

Tinjauan yuridis sengketa antara kurator dengan kreditur Direktorat Jenderal Pajak dalam sengketa boedel pailit = Juridical review of curator against Directorate General of taxes in bankruptcy property dispute

" Utang pajak memiliki keistimewaan dibandingkan dengan hutang lainnya di dalam suatu kepailitan. Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini yang berwenang melakukan penagihan utang pajak di dalam suatu kepailitan. Sengketa pembagian harta pailit kerap terjadi antara Kurator dengan kreditur di dalam suatu proses kepailitan. Berdasarkan hasil penelitian, penulis mengungkapkan bahwa penerapan hak mendahulu utang pajak juga harus mengikuti prosedur di dalam Undang-Undang Kepailitan selayaknya kreditur lainnya. Pokok permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini adalah mengenai kedudukan hukum ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015

S57707

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Hutabarat, Christian

Juridical analysis upon Bankruptcy Requirements and Simply Proven Cases of PT. Multi Structure ( Case No. 58/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst and No. 60/Pdt.Sus/Pailit/2013/PN.NIAGA.Jkt.Pst)

" Skripsi ini menganalisa kasus kepailitan yang diajukan terhadap PT. Multi Structure oleh beberapa kreditornya. PT. Multi Structure telah 7 (tujuh) kali diajukan pailit oleh para kreditornya, namun tidak satupun permohonan pailit tersebut yang dikabulkan oleh majelis hakim. Dalam skripsi ini, penulis hanya berfokus membahas permohonan kepailitan PT. Multi Structure yang diajukan oleh PT. Abad Jaya Abadi Sentosa (kasus No. 58/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst.) dan PT. Hidup Baruna (kasus No. 60/Pdt.Sus/Pailit/2013/PN.NIAGA.Jkt.Pst.). Isu utama dalam kasus tersebut adalah apakah keputusan ... "

2015

S58394

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Harwindra Syahriar

Tinjauan yuridis perusahaan modal ventura sebagai subyek hukum dalam kepailitan berdasarkan Undang-Undang Kepailitan (Studi kasus PT. Brent Ventura) = Venture capital company as a subject of bancruptcy based on The Bancruptcy Laws Of Indonesia Law review (The case of PT. Brent Ventura)

" Dewasa ini lembaga kepailitan menjadi solusi bagi pihak-pihak yang mencari solusi utang piutang yang damai dan adil bagi debitur maupun kreditur. Dan dengan perkembangan ekonomi sekarang dan pengaruh globalisasi di Indonesia dewasa ini, banyak lahir perusahaan-perusahaan yang modalnya merupakan pinjaman yang berasal dari obligasi maupun cara lain yang diperbolehkan. Hal ini menjadi permasalahan bagi masyarakat, karena dengan terbatasnya pengaturan di dalam Undang-Undang Kepailitan terhadap lembaga-lembaga seperti lembaga pembiayaan yang bisa berupa Perusahaan Modal Ventura, akan ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2016

S62433

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Fariz Rizki N.

Tinjauan yuridis instrumen hukum kepailitan lintas batas (Cross Border Insolvency) terkait masyarakat ekonomi ASEAN = Judicial review on Cross Border Insolvency instrument regarding ASEAN Economic Community

" Skripsi ini membahas mengenai kemungkinan penerapan pengaturan instrumen Cross Border Insolvency atau Kepailitan Lintas Batas dalam lingkup negara- negara anggota ASEAN terkait dengan keberlakuan ASEAN Economic Community atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. Penelitian ini berbentuk yuridis- normatif dengan desain deskriptif preskriptif, yang bertujuan untuk pemahaman lebih lanjut mengenai konsep penerapan instrumen Cross Border Insolvency, terutama penerapannya pada ruang lingkup ASEAN. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan mengenai kemungkinan penerapan instrumen Cross Border Insolvency terkait keberlakuan Masyarakat Ekonomi ... "

2016

S62435

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Sinaga, Johanes Antonius

Tinjauan hukum mengenai pertanggungjawaban direksi atas pailitnya perseroan terbatas ditinjau berdasarkan prinsip piercing the corporate veil = Legal reviews of responsibilities of directors in corporate bankruptcy based on the principle of piercing the corporate veil

" Skripsi ini mencoba mengkaji dan membahas mengenai pertanggungjawaban direksi dalam hal pailitnya perseroan terbatas. Dalam melakukan kegiatan usaha perseroan dapat menggunakan modal sendiri (equity), tetapi dapat juga dengan meminjam berupa utang jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang yang didapatkan dengan perjanjian terhadap pihak ketiga. Bilamana utang tersebut tidak dapat dilunasi maka perseroan dapat dimohonkan pailit ke pengadilan niaga yang bila diputuskan pailit, maka harta kekayaannya akan dijadikan jaminan pelunasan kepada kreditor dan bila tidak ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2011

S588

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian