Ditemukan 4 dokumen yang sesuai dengan query
Arief Adrian
"
Banyak pemerintah daerah menyalurkan belanja yang bersifat diskresi (seperti hibah) kepada lembaga yudikatif seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan tinggi. Pemberian hibah tersebut berpotensi menimbulkan kedekatan antara pemerintah daerah dengan lembaga yudikatif, mengurangi objektifitas penegakan hukum, sehingga bisa mengurangi ketataan pemerintah daerah terhadap aturan. Studi ini bertujuan mengidentifikasi apakah pemberian hibah kepada lembaga yudikatif berhubungan dengan ketaatan pemulihan kerugian keuangan daerah. Dengan menggunakan 2.426 observasi dari 508 kabupaten/kota di Indonesia selama periode 2014-2018, studi ini menemukan ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Yanuar Ahmad
"
Revitalisasi kelembagaan birokrasi dilakukan guna
mengembalikan birokrasi kepada fungsi dukungannya dengan dasar pencapaian Nawacita, penegakkan hukum dan peraturan perundangan dengan memperhatikan aspek dukungan politik dan legitimasi, serta duk ungan sumber-sumber daya organisasi. Revitalisasi yang dilakukan meliputi dimensi filosofi, paradigmatik, kelembagaan, ketatalaksanaan dan dimensi sumber daya manusia. Di sisi lain pemisahan cabang-cabang kekuasaan negara yang
dimandatkan oleh UUD 1945 yaitu eksekutif, legislatif, yudikatif, konstitutif dan auditif diselenggarakan dalam bentuk kelembagaan tinggi negara sesuai tugas dan fungsinya masing-masing yang ...
"
Jakarta: Biro Hukum dan Komunikasi Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2018
320 JPAN 8 (2018)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Yanuar Ahmad
"
ABSTRAK
Revitalisasi kelembagaan birokrasi dilakukan guna mengembalikan birokrasi kepada fungsi dukungannya dengan dasar pencapaian Nawacita, penegakkan hukum dan peraturan perundangan dengan memperhatikan aspek dukungan politik dan legitimasi, serta dukungan sumber-sumber daya organisasi. Revitalisasi yang dilakukan meliputi dimensi filosofi, paradigmatik, kelembagaan, ketatalaksanaan dan dimensi sumber daya manusia. Di sisi lain pemisahan cabang-cabang kekuasaan negara yang dimandatkan oleh UUD 1945 yaitu eksekutif, legislatif, yudikatif, konstitutif dan auditif diselenggarakan dalam bentuk kelembagaan tinggi negara sesuai tugas dan fungsinya masing-masing ...
"
Jakarta: Biro Hukum dan Komunikasi Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2018
320 JPAN 8 (2018)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Nurul Izza El Hambra
"
Fokus penelitian ini terletak pada perkembangan Konstitusi Prancis pada masa Republik Kelima. Tujuannya untuk menggambarkan perubahan yang terjadi pada Konstitusi Prancis selama Republik Kelima yang tercermin dalam pengubahan beberapa pasal konstitusi. Penelitian ini menggunakan data yang dianalisis berdasarkan konsep konstitusi dan amendemen. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa amendemen yang terjadi berimplikasi memperkuat karakter negara Prancis, dan menyempurnakan peran presiden, parlemen, dan dewan konstitusi sebagai lembaga tinggi negara Prancis.
This thesis discusses The focus of this research lies ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2011
S14405
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
