Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu yang menjadi ancaman suatu kawasan perbatasan adalah kejahatan yang melintasi batas negara atau kejahatan transnasional (Transnational crime) yang muncul akibat kedekatan geografis wilayah suatu negara. Untuk mengatasi kejahatan transnasional tersebut, Bakamla melaksanakan operasi keamanan laut yang didukung oleh pendeteksian berbasis intelijen. Artikel ini ditulis bertujuan untuk meneliti bagaimana strategi Bakamla dalam mencegah kejahatan transnasional di wilayah perbatasan Kepulauan Riau. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yaitu memberikan gambaran melalui data dan fakta-fakta yang ada. Sedangkan analisis data menggunakan analisis data kualitatif dengan teknik pengumpulan datanya adalah studi kepustakaan. Teknik tersebut adalah mengumpulkan data teori dan konsep dari internet berupa buku online dan jurnal artikel yang berhubungan dengan ruang lingkup penelitian sebagai landasan pemikiran dan pembahasan. Hasil penelitian menyebutkan bahwa dari sejumlah permasalahan keamanan maritim, perlu disusun konsep strategi maritim Indonesia untuk menghadapi seluruh ancaman. Strategi maritim yang pertama adalah pada presence at sea yaitu merupakan kehadiran para penegak hukum di laut seperti Bakamla, TNI AL, dan KKP. Kedua adalah explore the sea yaitu mengeksplorasi, mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di ZEE maupun di landas kontinen sebagai strategi ekonomi maritim, dan trust build by sea sebagai strategi diplomasi maritim."

"Fenomena Transnational Organized Crime (TOC) semakin berkembang pesat dan telah diidentifikasi sebagai ancaman keamanan baru. Konsep lama tentang keamanan yang statis telah dilengkapi dengan konsep human security yang menaruh perhatian pada keamanan sampai pada tingkat individu. Ancaman TOC sesungguhnya merupakan lokus yang menghubungkan konsepsi lama keamanan yang berorientasi pada state survival dan pemahaman baru human security yang menaruh perhatian sampai pada kesejahteraan individu. Dalam konteks Indonesia, TOC merupakan ancaman keamanan yang nyata. Alasannya adalah bahwa dalam situasi transisi politik, state authority berada dalam titik lemah yang mengakibatkan tidak maksimalnya penegakan hukum. Di samping itu, garis perbatasan Indonesia yang panjang dan terbuka, menyebabkan kelompok-kelompok TOC menjadikan Indonesia sebagai lahan operasinya, sebagaimana dua bentuk TOC yang paling banyak ditemukan di Indonesia yakni human trafficking dan drug-trafficking yang akan diuraikan dalam tulisan ini. "

"Fenomena irregular migration merupakan fenomena yang terjadi ketika seseorang masuk atau tinggal di suatu negara tanpa memiliki status kewarganegaraan negara tersebut dan telah melanggar hukum imigrasi atau peraturan yang ada. Fenomena ini sesungguhnya tidak memiliki definisi serta batasan konseptual yang pasti sehingga terdapat beragam penggunaan istilah maupun pemahaman ketika menjelaskan fenomena irregular migration dalam literatur. Ketidakpastian definisi tersebut juga mengakibatkan fenomena irregular migration dicanangkan sebagai suatu ancaman bagi negara dan suatu bentuk kejahatan transnasional hingga akhirnya wacana tersebut menjadi wacana dominan yang melekat pada fenomena irregular migration. Tinjauan pustaka ini mengkaji literatur yang menunjukkan wacana dominan mengenai fenomena irregular migration yang kemudian berkembang hingga muncul berbagai literatur yang menantang wacana dominan tersebut. Dengan metode pengorganisasian literatur berupa kronologi dan taksonomi, tinjauan pustaka ini menunjukkan adanya perkembangan literatur di segi istilah dan konseptualisasi, faktor penyebab, unit analisis dari negara menjadi individu yaitu migran serta fenomena irregular migration yang dianggap sebagai isu kejahatan transnasional. Perkembangan pembahasan mengenai irregular migration serta irregular migrants dalam literatur umumnya dipicu oleh peristiwa serta latar belakang akademisi yang beragam. Berdasarkan berbagai literatur yang sudah dikaji, tinjauan pustaka ini menunjukkan bahwa fenomena irregular migration sesungguhnya merupakan suatu konstruksi sosial, politik dan legal yang dicanangkan oleh negara dan berdampak nyata pada kehidupan migran sehingga tidak sepatutnya irregular migrants dikriminalisasi dengan mudah.

---

The phenomenon of irregular migration is a phenomenon which happened when someone entered or lived in a country in which they have no citizenship or in which they have violated the existing immigration laws and regulations. This phenomenon doesn rsquo t have an absolute definition or conceptual limitations, therefore there are many terminology and understanding in explaining the phenomenon of irregular migration in literature. The uncertain definition leads to how irregular migration is constructed as a threat for states and as a form of transnational crime. This discourse has been the dominant discourse of irregular migration. This literature review showcases literature that depict the dominant discourse and literature which contest the dominant discourse of irregular migration. Using chronology and taxonomy method, this literature review shows the development of literature about irregular migration according to the development in terminology and conceptualization, development of causes of irregular migration, development of analytical unit which evolves from state to individual or migrants and the development of literature which consider the phenomenon of irregular migration as a transnational crime issue. In general, the development of phenomenon of irregular migration and irregular migrants in literature is preceded by events and various academic background of the writer of literature. This literature review aims to show that the phenomenon of irregular migration is actually a social, political and legal construction that is constructed by states and affect the lives of migrants, therefore the irregular migrants are not supposed to be criminalised easily."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai penerapan Ekstradisi Sebagai Bentuk KerjasamaDalam Penanganan Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi. Penelitianini bersifat yuridis normatif dan preskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwapenerapan Ekstradisi sebagai bentuk Kerjasama dalam penanganan tindak pidanaTransnasional Yang Terorganisasi berdasarkan ketentuan UNTOC tidaksepenuhnya telah diterapkan dalam sistem hukum Indonesia. Berdasarkan dataekstradisi yang dilakukan pada tahun tahun 2009 ? 2015 dapat disimpulkan bahwapenerapan Ekstradisi berdasarkan ketentuan UNTOC masih belum sepenuhnyadilakukan

---

ABSTRACTThis thesis discusses the application of the extradition as a form of cooperation inhandling transnational organized crime. This study is normative and prescriptive.The study concluded that the application of the Extradition as a form ofcooperation in the handling of Transnational Organized Crime under theprovisions of UNTOC are not fully implemented in the Indonesian legal system.Based on data of Extradition conducted in 2009 - 2015 can be concluded that theapplication of extradition under the provisions of UNTOC still not completelydone"

"Tindakan dan aksi teror yang melibatkan Teroris Kombatan Transnasional (TKT) telah berlangsung lama di Indonesia. Namun, sekuritisasi isu tersebut tidak langsung mengemuka. Hal ini menunjukkan bahwa narasi kebahayaan mengenai TKT dibentuk melalui konstruksi sosial, bukan berdasarkan fakta objektif semata. Penelitian ini mengeksplorasi sekuritisasi isu TKT menggunakan teori sekuritisasi yang dikembangkan oleh Balzacq melalui pendekatan intertekstual. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tindakan bahasa (speech act) membentuk wacana keamanan dengan fokus pada penerimaan audiens. Hasilnya, promosi sekuritisasi terlihat melalui penerimaan audiens melalui berbagai negosiasi sebelum akhirnya menerima isu TKT sebagai ancaman keamanan. Melalui analisis intertekstualitas, penelitian ini mengungkap peran berbagai aktor dalam membentuk wacana keamanan nasional serta speech act yang tidak hanya berfungsi untuk mempengaruhi audiens dan mengkonstruksikan keamanan, tetapi juga dikonstruksikan melalui teks-teks lain yang relevan. Hasil dari proses sekuritisasi yang terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa implementasinya masih belum maksimal di level sistem peradilan pidana.

---

The actions and terrorist activities involving Foreign Terrorist Fighters (FTF) have been ongoing in Indonesia for a long time. However, the securitization of this issue did not emerge immediately. This indicates that the danger narrative regarding FTF is constructed through social constructs, not solely based on objective facts. This study explores the securitization of the FTF issue using the securitization theory developed by Balzacq through an intertextual approach. The aim of this research is to understand how speech acts shape security discourse, focusing on audience reception. The results show that the promotion of securitization is evident through audience acceptance via various negotiations before ultimately recognizing the FTF issue as a security threat. Through intertextual analysis, this research reveals the role of various actors in shaping national security discourse and how speech acts not only function to influence the audience and construct security, but are also constructed through other relevant texts. The outcome of the securitization process in Indonesia shows that its implementation remains suboptimal at the level of the criminal justice system."

"Aktor swasta (non-negara) telah menjadi suatu entitas yang penting kajian Hubungan Internasional. Pada periode pasca-Perang Dingin, seiring dengan fenomena globalisasi dan persebaran neoliberalisme, muncul aktor swasta yang bergerak secara transnasional. Para akademisi memberikan istilah tata kelola swasta transnasional sebagai gambaran terhadap peranan aktor swasta yang turut menetapkan standar, norma, dan aturan pada berbagai isu-isu. Tulisan ini bertujuan untuk meninjau perkembangan literatur tentang tata kelola swasta transnasional. Dengan menggunakan metode taksonomi, tulisan ini mengelompokkan literatur berdasarkan bahasan dominan yang muncul, yakni: (1) aktor yang berperan dalam tata kelola swasta transnasional, (2) motif terbentuknya tata kelola swasta transnasional, (3) model kerja tata kelola swasta transnasional, dan (4) pandangan kritis terhadap tata kelola swasta transnasional. Tinjauan pustaka ini berupaya untuk memetakan konsensus, perdebatan, dan kesenjangan dalam bahasan topik ini. Selain itu, tulisan ini juga memetakan sejumlah tren dalam kajian tata kelola swasta transnasional, seperti persebaran asal penulis dan perspektif yang digunakan penulis. Karya Akhir ini menemukan beberapa konsensus, yakni menguatnya aktor swasta, tidak adanya bentuk tunggal dari tata kelola swasta transnasional, dan potensi negara dalam mempengaruhi dinamika tata kelola swasta transnasional. Sedangkan dari sisi perdebatan, terdapat perdebatan tentang telaah definisi dan konsep tata kelola swasta transnasional, legitimasi dan akuntabilitas, efektivitas, serta relasi negara dengan tata kelola swasta transnasional. Tulisan ini juga mengidentifikasi adanya dominasi oleh penulis yang berasal dari dunia utara. Adapun perspektif yang dominan dari para penulis tata kelola swasta transnasional adalah liberalisme. Karya Akhir ini kemudian memberikan rekomendasi agenda penulisan di masa mendatang dan menekankan pada upaya penulisan tata kelola swasta transnasional dengan perspektif yang beragam. Dari segi praktis, tulisan ini merekomendasikan agar Indonesia dapat memanfaatkan kapabilitas tata kelola swasta transnasional untuk pembangunan yang berkelanjutan, di samping tetap waspada terhadap otoritas swasta tersebut.

---

Private (non-state) actors have become an important entity in International Relations Studies. In the post-cold war period, the role of these private actors emerged as those who have authority in global governance. The emergence of private actors who move transnationally is associated with the phenomenon of globalization and the spread of neoliberalism. Academics give the term transnational private governance as a description of the role of private actors who set standards, norms, and rules on various issues, such as the environmental, human rights, workers' rights, etc. This paper aims to review the development of the literature on transnational private governance. Using taxonomy method, this paper classifies the dominant theme-based categories which consist of: (1) actors who play a role in transnational private governance, (2) the motive for the formation of transnational private governance, (3) the working model of transnational private governance, and (4) a critical view of transnational private governance. This literature review seeks to unveil the conventional wisdoms, the debates, and the gaps of this topic. In addition, this paper also seeks to show some trends in the literature of transnational private governance, such as the distribution of the author's origin and the perspective used by the authors. This Final Works finds several consensuses, namely the strengthening of private actors, the absence of a single form of transnational private governance, and the potential of the state in influencing transnational private governance. Meanwhile, there are debates about the study of definition and concept of transnational private governance, legitimacy and accountability, effectiveness, and the relationship between state and transnational private governance. In addition, the literatures are dominated by authors from the Global North. Liberalism is the dominant perspective used by the authors. It then recommends research agendas in the future and highlights the need to write about transnational private governance with various perspectives. From a practical point of view, this paper recommends that Indonesia can take advantage of the transnational private governance for sustainable development purposes, while remaining vigilant against these private authorities.

"

"ABSTRAKGlobalisasi yang tidak hanya menimbulkan dampak positif bagi kehidupanmanusia, namun juga dapat memberikan sisi negatif. Semakin kabuniya batasbatasnegara menjadi salah satu penyebab teqadinya penyelundupan migransebagai bagian dari kejahatan transnasional. Oleh karena isu-isu penyelundupanmigran di Indonesia yang beredar tak kunjung reda, maka muncul suatu dugaanbahvva ada jaringan penyelundup migran yang memainkan suatu bisnis dalam lalulintas migrasi transnasional. Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untukmelihat peran jaringan penyelundup migran di Indonesia dalam melakukankegiatan bisnis migrasinya yang juga melibatkan agen lokal dalam operasinya.Oleh karena itu dalam penelitian ini menggunakan konsep kejahatan transnasionaldan didukung dengan teori bisnis migrasi, untuk melihat bentuk kegiatan bisnismisrasi yang dilakukan oleh jaringan penyelundup migran di Indonesia.

---

ABSTRACTGlobalization does not only bring a positive impact on human life, but also cancause a negative side. The blurring of the state boundaries become (s) one of thecauses of migrant smuggling as part of transnational crime. Therefore, because ofmigrant smuggling issues in Indonesia never stop, it appears a suspicion that thereis a network of migrant smugglers who plays a traffic business in tenus oftransnational migration. Under these conditions, this thesis focuses to see the roleof the network of migrant smugglers in Indonesia in conducting business activitieswhich also involve the migration of local agents in the operation. Therefore thisstudy uses the concept of transnational crime and supported by the business theoryof migration, to see the form of the business activities conducted by the networkmigration of migrant smugglers in Indonesia."

"Perdagangan transnasional dalam beberapa hal dapat menyulitkan pembeli dan penjual untuk bertemu karena perbedaan geografis. Maka dari itu diperlukanlah suatu cara pembayaran untuk transaksi perdagangan internasional yang dapat melindungi kepentingan hukum kedua belah pihak. Salah satu cara pembayaran perdagangan transnasional yang lazim digunakan dalam transaksi perdagangan internasional adalah dengan pembukaan Letter of Credit (L/C). Pembayaran dengan pembukaan L/C dipandang relatif aman karena secara yuridis memberikan jaminan kepastian akan adanya pembayaran kepada penjual sepanjang dokumen-dokumen yang dipersyaratkan untuk diserahkan dalam L/C dipenuhi sesuai dengan syarat dan kondisi L/C serta dapat memberikan jaminan keamanan bagi pembeli (importir), karena pembayaran akan dapat dilakukan atas kesesuaian antara dokumen-dokumen yang disyaratkan dalam L/C dengan dokumen-dokumen yang diserahkan oleh penjual. Salah satu prinsip penting untuk adanya kepastian pelaksanaan pembayaran dengan pembukaan L/C adalah prinsip independensi L/C dari perjanjian yang mendasarinya. Skripsi ini memfokuskan penelitian pada kasus terhadap perkara sengketa antara CV Holi Setia Raya melawan PT Bank Permata Tbk yang mana Majelis Hakim Mahkamah Agung Kasasi berpandangan bahwa L/C bersifat independen dari perjanjian yang mendasarinya serta meneliti Putusan Mahkamah Agung tersebut disamping itu hasil penelitian memperlihatkan bahwa penyimpangan yang bersifat minor tidak mempengaruhi prinsip independensi L/C ini.

---

International trade in some matters may impede the seller to face each other due to the different geography therefore it requires a payment for international commerece transaction that can protect the legal interest of both party. One of international commerce payment that is used regularly in international commerce transaction is by openning Letter of Credit (L/C). Payment of transaction by mean of L/C is deemed relatively safe since it is legally governed by law, consequently it conveys legal certainty to give payment to the seller provided that the seller fulfils documents stipulated to be presented in L/C in conformity with terms and conditions of L/C and it can provide security to the buyer as payment will be made upon conformity between documents stipulated in L/C with documents presented by seller. One of essential principle for the certainty of payment implementation by openning L.C is independence principle from its underlying agreement. This essay focuses on study of dispute between CV Holi Setia Raya againts PT Bank Permata Tbk which panel of judges of Supreme Court reckon that L/C is independent from its underlying agreement and to analyze that supreme court decision besides that the result of this study shows that minor discrepancy doesn?t affect the independence principle of L/C."

"Indonesia sebagaimana dikenal oleh dunia internasional merupakan sebuah negara yang kaya akan sumber daya alam, salah satunya berasal dari sektor kehutanan. Hal ini dapat dijadikan alasan mengapa berbagai korporasi asing berlomba untuk datang ke Indonesia. Akan tetapi jalan yang ditempuh oleh korporasi kebanyakan melanggar hukum dan undang-undang dan pada akhirnya korporasi asing tersandung masalah hukum yang berlaku di Indonesia. Kegiatan yang dilakukan oleh korporasi asing dikategorikan sebagai kejahatan lingkungan antar-negara karena telah terbukti berdasarkan pernyataan pihak kepolisian melakukan pembakaran lahan dan hutan. Fenomena berlanjut serta berimbas dengan terjadinya bencana kabut asap. Berdasarkan fakta yang ada, korporasi asing juga dilibatkan dan memenuhi unsur untuk dikatakan melakukan kejahatan transnasional. Beririsan dengan kejahatan transnasional, perusahaan asing dengan serta merta divonis melakukan kejahatan lingkungan antar-negara. Hasil dalam tulisan karya akhir ini mengungkapkan bahwa korporasi yang melakukan pembakaran hutan dan lahan merupakan kejahatan transnasional.

---

Indonesia is internationally known as a country with abundant natural resources, which one of those comes from forestry sector. This is one of the reasons why many foreign corporations compete to take over Indonesia rsquo s forestry. However, most of these works have been done illegally, hence causing those foreign corporations to stumble upon legal issues in Indonesia. These kinds of work are categorized as inter state environmental crimes since it has been proven referring to the statement of Indonesian Constabulary. These illegal works had also caused further effect of forest fires. Based on fact, these foreign corporates are also categorized as transnational criminals. With transnational crimes, foreign companies are immediately convicted of inter state crimes. The results in this final paper reveal that corporations involved in forest and land fires are forms of transnational crimes."

"Dalam menghadapi isu pengungsi, Asia Tenggara tidak memiliki kerangka hukum dalam organisasi kawasan dan persisten dalam menolak norma-norma tentang perlindungan pengungsi. Kondisi ini yang mendorong kemunculan Asia Pacific Refugee Rights Network (APRRN) sebagai jejaring transnasional yang dapat berperan dalam politik global mewakili kepentingan pengungsi. Banyak literatur yang menggambarkan signifikansi APRRN sebagai champion organisasi yang menangani pengusi di kawasan Asia Pasifik seperti Kneebone (2014), Taylor (2016), Nah (2016), Choi (2019; 2022). Hal senada tergambar dalam APRRN Annual Report dan Positive Practice in Refugee Protection in the Asia-Pacific Region. Sayangnya, dalam literatur dan dokumen resmi tersebut, capaian APRRN di Asia Tenggara bersifat insidental dan hanya ada pada kategori Partnerships for Supportive Operating Environment. Berbeda dengan capaian APRRN di kawasan lain di Asia Pasifik yang berhasil mendorong solusi jangka panjang bagi perlindungan pengungsi (durable solution). Oleh karena itu, penelitian ini mempertanyakan “Mengapa APRRN-sebagai sebuah jejaring transnasional-tidak berperan signifikan dalam upaya advokasi perlindungan pengungsi di Asia Tenggara?”. Dengan pendekatan kualitatif dan metode analisis process tracing, penelitian ini menemukan bahwa tidak signifikannya peranan APRRN tersebut disebabkan oleh tiga faktor, yaitu: kompleksitas rezim, kelemahan tata kelola internal dan perubahan orientasi strategi. Ketiga faktor tersebut berada pada dimensi yang berbeda namun saling mempengaruhi.

---

Facing the issue of refugees, Southeast Asia lacks a regional legal framework and persistently rejects norms regarding refugee protection. This condition has led to the emergence of the Asia Pacific Refugee Rights Network (APRRN) as a transnational network that can play a role in global politics, representing refugees voice. Many studies describe the significance of APRRN as a champion organization addressing the refugee issue in the Asia Pacific region, such as Kneebone (2014), Taylor (2016), Nah (2016), Choi (2019; 2022). Similar views are reflected in the APRRN Annual Report and Positive Practice in Refugee Protection in the Asia-Pacific Region. However, unfortunately, in the literature and official documents, APRRN's achievements in Southeast Asia are incidental and only fall under the category of Partnerships for Supportive Operating Environment. This is in contrast to other region’s achievement in the Asia Pacific that have succeeded in promoting long-term solutions for refugee protection (durable solutions). Therefore, this research questions, "Why does APRRN, as a transnational network, not play a significant role in advocating for refugee protection in Southeast Asia?" Using a qualitative approach and process tracing analysis method, this study finds that the insignificance of APRRN's role is due to three factors: regime complexity, internal governance weaknesses, and shifting strategies employed. These three factors exist in different dimensions but interconnected influence each other."