Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKProyek-proyek konstruksi merupakan jenis proyek yang mempunyai resiko yang tinggi. Resiko-resiko ini dapat menyebabkan kerugian, yang tentunya harus dapat diatasi oleh suatu perusahaan jasa konstruksi. Salah satu penyebab resiko yang dapat menyebabkan kerugian adalah sektor buruh konstruksi. Produktifitas kerja buruh yang rendah dalam mengerjakan proyek dapat memberikan impact kerugian yang besar bagi perusahaan jasa konstruksi. Bila diidentifikasi, maka resiko-resiko yang akan dialami oleh suatu perusahaan jasa konstruksi akibat produktifitas kerja buruh yang rendah antara lain adalah : 1. Jadwal penyelesaian proyek menjadi mundur. 2. Penurunan cita perusahaan dimata masyarakat dan mata para pemilik modal (investor). 3. Peluang hilangnya inventaris proyek dan material proyek semakin besar, baik itu hilangnya karena dicuri atau membusuk. Faktor-faktor tersebut di atas bisa mengakibatkan kerugian finansial bagi perusahaan dalam jumlah yang besar, sehingga akhirnya perusahaan tersebut harus melakukan "tindakan terjepit", yang mengakibatkan mutu konstruksi menjadi rendah, di mana tentunya akan merugikan pemakai konstruksi bangunan tersebut di kemudian hari. Untuk itulah maka perlu dilakukan suatu usaha, bagaimana caranya meningkatkan produktifitas kerja para buruh bangunan tersebut. Salah satu di antaranya adalah dengan meningkatkan aspek kesejahteraan mereka, dengan begitu diharapkan resiko kerugian yang akan dialami oleh suatu perusahaan jasa konstruksi dapat dikurangi. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa dengan meningkatkan kesejahteraan buruh, maka produktifitas buruh akan meningkat. Faktor-faktor yang dapat meningkatkan kesejahteraan buruh adalah sertifikasi keahlian/keterampilan kerja buruh dan upah kerja yang berada di atas upah minimum provinsi.

---

"

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertumbuhan dan perkembangan perekonomian dan tingkat kesejahteraan rakyat Propinsi Aceh pada periode sebelum konflik(1980-1989), masa konflik (1990-2005) dan pasca perjanjian Helshinky (2006-2011). Metodologi penelitian ini pada dasarnya merupakan studi empiris. Desain penelitian yang dipakai adalah metodologi deskriptif kualitatif.Selain itu juga dilakukan analisis kuantitatif atau analisis ekonometrika. Data sekunder terutama bersumber terutama dari BPS, Pemda Aceh, World Bank dan sumber lain yang valid. Terdapat dua model yang diestimasi yaitu:Model 1: LYRNM = α0 + α1 Linves + α2 LAK + α3 LAPBDR + α4 Konflik Model 2: LYRMIGAS = α0 + α1 Linves + α2 LAK + α3 LAPBDR + α4 Konflik. Hasil penelitian menunjukkan Konflik berpengaruh negatif secara keseluruhan tehadap kinerja ekonomi. Konflik juga telah memperburuk tingkatkesejahteraan rakyat dimana kemiskinan, pendidikan dan kesehatan selama periode konflik terutamadi wilayah konflik juga terus memburuk. Selama periode pengamatan, PDRB tidak termasuk Migas lebih stabil dibandingkan dengan PDRB Migas, ini memberi harapan untuk memperbaiki Aceh dengan tidak mengandalkan sektor Migas. Dengan menggunakan metode ekonometrik dapat disimpulkan bahwa pengaruh pertumbuhan investasi, pertumbuhan angkatan kerja dan pertumbuhan APBD rill terhadap pertumbuhan PDRB tidak termasuk Migas sangatlah kecil. Hasil estimasi dengan menggunakan variabel terikat PDRB Migas ternyata hasilnya sangat tidak baik, hal ini menunjukkan bahwa perkembangan PDRB Migas sulit dikontrol atau dikelolah oleh pemerintah. Ini tidak lepas dari peranan sektor Migas dan begitu fluktuatifnya bisnis Migas di pasar internasional. Hasil analisis data berdasarkan kabupaten/kota menunjukkan antara lain bahwa daerah penghasil sumberdaya alam khususnya Migas merupakan daerah yang mengalami konflik berat, ketimpangan struktur produksi ditunjukkan ketergantungan yang besar terhadap Migas. Saran kebijakan pemerintah Aceh harus segera dan terus menerus melakukan lagkah-langkah pemulihan perekonomian dan kesejahteraan rakyat Aceh, tidak cukup hanya berhenti pada perjanjian Helshinki tapi perlu perbaikanperbaikan internal khususnya pada Pemerintahan Aceh meliputi: penentuan prioritas utama pembangunan yang berkaitan langsung dengan upaya pemerintah dalam memperbaiki kinerja perekonomian serta kesejahteraan rakyat Aceh.

---

This research aims to analyze the growth and development of the economy and the welfare of the people of Aceh Province in the period before the conflict (1980-1989), the conflict (1990-2005) and post-agreement Helshinky ( 2006-2011).

The methodology of this study is basically an empirical study. Research design used in the conduct of research is a qualitative descriptive methodology. In addition, quantitative analysis or econometric analysis. Secondary data is mainly sourced mainly from the BPS, the Aceh government, World Bank and other valid resources.There are two models are estimated as follows:

Model 1: LYRNM = α0 + α1 Linves + α2 LAK + α3 LAPBDR + α4 Konflik

Model 2: LYRMIGAS = α0 + α1 Linves + α2 LAK + α3 LAPBDR + α4 Konflik.

The results showed an overall negative impact Conflict against economic performance. The conflict has also exacerbated the level of prosperity in which poverty, education and health over a period of conflict especially in conflict area also continued to deteriorate. During the observation period, GDP excluding oil and gas were more stable than oil and gas GDP, this gives hope to improve Aceh's oil and gas by not relying to oil and gas.

By using econometric methods can be concluded that the effect of investment growth, labor force growth and growing budget rill on the growth of GDP excluding oil and gas is very small. Estimation results using the dependent variable was the result of Oil and Gas GDP is not very good, this suggests that the development of oil and gas GDP is difficult to control or managed by the government. It can not be separated from the role of oil and gas sector and so fluctuated oil and gas business in international markets.

The results of data analysis by district / city showed inter alia that the area of natural resources, especially oil and gas producer is an area that experienced heavy conflict, discrepancy production structure shown a great dependence on oil and gas.

Aceh government's policy advice should be immediately and continuously perform recovery steps of the economy and welfare of the people of Aceh, not enough to stop the Helshinky agreement but necessary internal improvements, especially in Aceh Government include: determination of development priorities that are directly related to government efforts improve economic performance and welfare of the Acehnese."

"Indikator keberhasilan pembangunan antara lain dapat di ketahui dari tinhkat kesejahteraan yang di capai oleh masyarakat yang antara lain dapat ditinjau dapat ditinjau berdasarkan kondisi perumahan dan pemukimam serta daya beli masyarakat....."

"Penghidupan meliputi orang-orangnya, aset, kemampuan, pendapatan, dan aktivitas untuk kehidupan. Penghidupan dikatakan berkelanjutan ketika teratasi dari tekanan, bertahan serta meningkatkan kapasitasnya untuk sekarang dan masa depan, sementara tidak merusak alam. Pendekatan penghidupan berkelanjutan merupakan salahsatu jenis pendekatan dalam intervensi penghidupan untuk mencapai keberlanjutan. Pulau Mare dan sekitarnya merupakan kawasan lindung yang memiliki keanekaragaman hayati dan potensi tinggi untuk kegiatan perikanan dan kelautan. Ada peraturan dan batasan yang diberlakukan dalam pemanfaatan maupun pengelolaan kawasan lindung. Pada Pulau Mare dan sekitarnya juga terdapat desa-desa pesisir yang memungkinkan adanya perbedaaan karakteristik ruang. Pentingnya keberadaan kawasan lindung berimbas pada penghidupan manusia di sekitar desa sebagai tempat tinggal nelayan. Pembangunan desa dan kondisi perairan potensial menjadi karakteristik terbentuknya tipologi desa nelayan. Tipologi desa nelayan terbagi menjadi desa berkembang dan desa belum berkembang, serta desa dengan jarak dekat (< 4 mil) dan jarak jauh (>4 mil) terhadap perairan potensial. Variasi spasial tipologi desa nelayan menjadi dasar dari pola penghidupan berkelanjutan nelayan di Pulau Mare dan sekitarnya. Nelayan yang tinggal pada tipologi desa yang sama, belum tentu memiliki aset, strategi dan hasil penghidupan yang sama. Fenomena pada penelitian ini adalah nelayan pada desa berkembang dengan jarak dekat terhadap perairan potensial, paling banyak merupakan nelayan dengan tingkat kesejahteraan tinggi.

---

Livelihood includes people, assets, abilities, income, and activities for life. Livelihoods are said to be sustainable when they are overcome from pressure, survive, and increase their capacity for the present and future, while not destroying nature. The sustainable livelihood approach is one type of approach in livelihood interventions to achieve sustainability. Mare Island and its surroundings are protected areas that have high biodiversity and high potential for fisheries and marine activities. There are rules and restrictions that apply to the use and management of protected areas. On Mare Island and its surroundings there are also coastal villages which allow for different spatial characteristics. The importance of the existence of protected areas has an impact on the livelihoods of people around the village as a place for fishermen to live. Village development and potential water conditions characterize the formation of a fishing village typology. Typology of fishing villages is divided into developing and underdeveloped villages, as well as villages with short distances (<4 miles) and long distances (> 4 miles) to potential waters. The spatial variations in the typology of fishing villages are the basis for the sustainable livelihood patterns of fishermen in Mare Island and its surroundings. Fishermen who live in the same village typology do not necessarily have the same assets, strategies, and livelihood outcomes. The phenomenon in this study is that fishermen in developing villages with a close distance to potential waters are mostly fishermen with a high level of well-being."

"Peran ekonomi transportasi semakin penting, hal ini ditunjukkan dengan bagaimana orang membutuhkan lebih banyak waktu untuk bepergian ke tempat kerja dalam beberapa dekade terakhir. Oleh karena itu, menjadi penting untuk mengetahui bagaimana kesejahteraan masyarakat dapat ditentukan oleh pilihan mereka saat bepergian, salah satunya adalah moda transportasi. Penelitian ini bertujuan untuk memperkirakan dampak moda transportasi yang digunakan dalam perjalanan komuter terhadap kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Menggunakan regresi logistik yang dipesan dan keamanan pribadi selama perjalanan sebagai proxy untuk kesejahteraan, penelitian ini menemukan bahwa moda transportasi memang mempengaruhi keamanan pribadi mereka. Selain itu, berjalan kaki, bersepeda, dan menggunakan kendaraan pribadi berhubungan positif dengan keamanan pribadi selama perjalanan. Dari temuan tersebut, penelitian ini mengadvokasi rekomendasi kebijakan yang sejalan dengan peningkatan pengalaman komuter angkutan umum serta pengguna mobilitas aktif, seperti penegakan keamanan di halte atau stasiun kereta api serta prioritas pejalan kaki dan pengendara sepeda melalui penyediaan trotoar yang lebih luas serta jalur sepeda.

---

The role of transport economics is increasingly important, it is shown by how people take more time to commute to work in recent decades. Thus, it becomes important to figure out how people’s well-being can be determined by their choices when commuting, one of which is transporting mode. This study aims to estimate the impact of transport mode used in commuting on people’s well-being in Indonesia. Using ordered logistic regression and personal security during commuting as a proxy to well-being, this study finds that transport modes do affect their personal security. Additionally, walking, cycling, and using private vehicle are positively related to personal security during commuting. From the findings, this study advocates for policy recommendations that are in line with improving commuting experience of public transit as well as active mobility users, such as security enforcements at bus stops or train stations as well as pedestrians’ and cyclists’ prioritization through providing wider sidewalks and bike lanes."