Ditemukan 19 dokumen yang sesuai dengan query
Arrista Trimaya
"
Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) telah memberikan dampak yang sangat besar dalam sistem ketatanegaraan negara Republik Indonesia, khususnya telah menempatkan posisi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai pemegang kekuasaan membentuk Undang- Undang yang sebelumnya kekuasaan tersebut berada di tangan Presiden. DPR masa bakti 2004-2009 didasarkan pada Prolegnas tahun 2005-2009 untuk menjalankan program legislasinya. Prolegnas untuk masa bakti 2005-2009 telah menetapkan sebanyak 284 (dua ratus delapan puluh empat) judul Rancangan Undang-Undang yang ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
T28903
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Abdul Bari Azed, 1949-
"
DPR fullflled mandate of the people, one of its way is through legislation function, namely formed
Act with an agreement with the President. Expectations of the people filled with less than optimal
by DPR caused by the performance of the parliament in the field of legislation which was less
than satisfactory because did not fulfill the Prolegnas target which they had made themself. This
condition caused the functions of DPR as parliament not fully carried out in encouraging people
prosperity ...
"
University of Indonesia, Faculty of Law, 2014
pdf
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Yakob KM
"
Penelitian yang dilakukan di Kalimantan Selatan ini, mengenai Konflik antara Kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan studi kasus pemberhentian Gubernur Kalimantan Selatan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2002. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan teori yang digunakan adalah local government atau otonomi daerah, konflik dan budaya politik. Pada penelitian ini, terlihat konflik dalam hubungan Kepala Daerah dan DPRD pada pelaksanaan UU No. 22 Tahun 1999 yaitu dimana kedua ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2004
T13709
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Siregar, Irlany Yunita
"
ABSTRAK
Tesis ini didasarkan pada amanat konstitusi kepada pemerintah untuk melaksanakan anggaran tahun lalu ketika Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diajukan ditolak Dewan Perwakilan Rakyat. Penelitian ini membahas dua permasalahan utama. Pertama, mekanisme yang dilakukan pemerintah dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat menolak Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sehingga harus menjalankan anggaran tahun lalu. Kedua, materi muatan yang terkandung dalam undang-undang sebagai dasar hukum dalam hal pemerintah harus menjalankan anggaran tahun lalu. Tesis ini ...
"
2018
T51517
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
A. Benny Sabdo Nugroho
"
Tesis ini bertujuan untuk menganalisis implikasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35/PUU-XI/2013 terhadap hak budget Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Tesis ini membahas bagaimana implikasi putusan MK Nomor 35/PUU-XI/2013 terhadap hak budget dan fungsi anggaran DPR, dan bagaimana mereposisi hak budget DPR berdasarkan dengan putusan MK Nomor 35/PUU-XI/2013 sebagaimana diamanatkan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan teori keuangan negara menurut Rene Stourm. Penelitian yang menggunakan pendekatan hukum normatif ini mengungkapkan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Deborah Baninya Putri Marlin
"
Filipina merupakan negara dengan mayoritas penduduk yang menganut agama Katolik konservatif. Tingginya nilai-nilai keagamaan di Filipina mendasari adanya diskriminasi terhadap kaum LGBT. LAGABLAB Network hadir sebagai jaringan advokasi LGBT di Filipina. LAGABLAB Network melakukan upaya-upaya untuk mendorong Senate dan House of Representatives, hingga akhirnya pada tahun 2017 House of Representatives meloloskan SOGIE Bill pada tahap 3rd Reading. Oleh karena itu penulis menggunakan pertanyaan `Bagaimana upaya LAGABLAB Network dalam mendorong disetujuinya SOGIE Bill oleh House ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2019
TA-pdf
UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library
Tarihoran, Naf`an
"
ABSTRAK
Impeachment secara formal didefinisikan merupakan pasal-pasal tentang dakwaan yang terdapat dalam Konstitusi Amerika yaitu pasal I sampai III, yang diberikan kepada House of Representatives, dan yang mengadilinya diserahkan kepada Senat.
Dalam prakteknya, impeachment merupakan proses konstitusional yang berupaya untuk memproteksi kepentingan umum dari kejahatan-kejahatan (crimes), pelanggaran-pelanggaran (misdemeanors), pengkhianatan (treason) dan penyogokan (bribery) yang dilakukan oleh Presiden, Wakil Presiden dan pejabat negara lainnya.
Penulisan tesis ini bertujuan untuk menunjukkan bagimana proses impeachment presiden dilaksanakan dan apa ...
"
1999
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Dedeh Haryati
"
Tesis ini membahas tentang Penggunaan Hak Budget DPR-RI Periode 2001-2004 (Studi Kasus Penetapan APBN Pada Masa Pemerintahan Megawati Soekarnoputeri). Penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana DPR-RI menjalankan Fungsi Anggaran yaitu dalam hal penggunaan hak budget yang dimilikinya, khususnya dalam rangka penetapan APBN pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputeri. Penelitian ini mambahas tentang faktor eksternal yaitu perubahan politik dan faktor internal yaitu kelompok kepentingan yang mans sangat mempengaruhi dalam penggunaan hak budget DPR-RI khususnya dalam proses penetapan ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2004
T13340
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Suprihartini
"
Akselerasi globalisasi terns meningkat seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Kemampuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini akan mengalihkan organisasi dan masyarakat pada cara bagaimana mereka mengelola dan kecepatan merespon terhadap informasi yang diperoleh. Teknologi informasi telah dimanfaatkan secara luas dihampir semua aspek kehidupan manusia. Pemanfaatan secara luas ini mengakibatkan perubahan mendasar pada jenis pekerjaan yang menggunakan teknologi tersebut secara umum.
Sejalan dengan perkembangan era globalisasi dan informasi, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2004
T13733
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Windy Christiani
"
Penelitian ini membahas mengenai penyebab terhentinya proses legislasi Rancangan Undang Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender RUU KKG di DPR-RI. Urgensi penyusunan RUU KKG pertama kali dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anal KPPPA pada tahun 2009, namun, ditetapkan sebagai RUU Inisatif DPR-RI pada tahun 2010, dan terhenti pada tahun 2014. Selama proses penyusunannya, RUU KKG menuai perdebatan dari kalangan masyarakat sipil dan fraksi di DPR-RI. Argumen penelitian ini adalah tidak adanya komitmen politik dari ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2017
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library
