ABSTRAKTesis ini didasarkan pada amanat konstitusi kepada pemerintah untuk melaksanakan anggaran tahun lalu ketika Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diajukan ditolak Dewan Perwakilan Rakyat. Penelitian ini membahas dua permasalahan utama. Pertama, mekanisme yang dilakukan pemerintah dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat menolak Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sehingga harus menjalankan anggaran tahun lalu. Kedua, materi muatan yang terkandung dalam undang-undang sebagai dasar hukum dalam hal pemerintah harus menjalankan anggaran tahun lalu. Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada hukum positif atau norma hukum tertulis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme yang dilakukan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam menjalankan anggaran tahun lalu adalah dengan membentuk undang-undang penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran baru dengan memperpanjang masa laku undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun sebelumnya. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa materi muatan yang terkandung di dalam undang-undang penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka menjalankan anggaran tahun lalu merupakan kewenangan pemerintah dengan presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. Adapun batasan pengeluaran tidak melebihi anggaran tahun sebelumnya. Penelitian kemudian menemukan bahwa sampai saat ini belum terdapat aturan yang mengatur mekanisme berikut materi muatan undang-undang dalam rangka pelaksanaan anggaran tahun lalu. Kata kunci: Penolakan, Dewan Perwakilan Rakyat, Pemerintah, anggaran tahun lalu.

---

ABSTRACTThis research focused on the implementation of reversion budget caused by the House of Representative 39 s rejection of the proposed budget submitted by the executive. This research would focus on two main issues. First, the mechanism of reversion budget. Second, the material content adjustment that should be arranged in that circumstances. This researched used juridical normative method that refers to positive law or written norms law. The research showed that the mechanism the government and the House of Representatives do in implementing reversion budget is, first, to formulate a law of the State Revenue and Expenditure Budget new fiscal year by extending the period of the previous Budget Law. The study also stated that the content material include budget ceiling in the Law of the State Revenue and Expenditure Budget in order to run the budget prior year is authority of the government with the limitation that the expenditure does not exceed the prior year 39 s budget. The research then found that until now there are no rules that clearly regulate the mechanism to implement the reversion budget.