Hasil Pencarian

Ditemukan 17 dokumen yang sesuai dengan query

Nur Aini Mutmainnah

Analisis kepastian hukum dan keadilan atas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang dikenakan karena kehilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya (telaah pasal 36 ayat (1) huruf a KUP)

" ABSTRAK
Tesis ini membahas tanggung jawab direksi perseroan terbatas dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu dengan tenaga kerja, Berdasar Undang-undang Nomor. 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas dan Undang-undang No. 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, sehingga penelitian ini berbasis pada analisis terhadap norma hukum, baik hukum dalam arti peraturan perundangundangan, maupun hukum dalam arti putusan pengadilan. Hasil penelitian menyarankan bahwa dalam pembuatan perjanjian kerja waktu tertentu perlu diperhatikan pihak yang berwenang menandatangani ... "

Universitas Indonesia, 2009

T37352

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Devi Taurisa

Kajian kritis terhadap pelaksanaan kriteria iktikad baik dan tanggung jawab anggota direksi dalam pengurusan PT: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 94/Pdt/2015/PT.BDG = A critical study of the implementation of the good faith criteria and responsibilities of members of the board of directors in the management of PT: Bandung High Court Decision Study No. 94/Pdt/2015/PT.BDG.

" Tesis ini menganalisis bagaimana kriteria anggota Direksi yang telah melaksanakan pengurusan PT dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab, secara khusus menilai kriteria tersebut pada Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 94/Pdt/2015/PT/BDG. Penelitian ini merupakan yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, kasus dan perbandingan. Tesis ini menyimpulkan, sesuai dengan peraturan dan prinsip-prinsip hukum PT di Indonesia, anggota Direksi telah melakukan pengurusan PT dengan iktikad baik jika memenuhi setidaknya 5 (lima) kriteria: kejujuran/ketulusan anggota Direksi; tidak melanggar hukum ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Risa Ayuta Naomi

Pertanggungjawaban Direksi Terhadap Concerted Action Dalam Kasus Kartel Honda Dan Yamaha (Studi Putusan KPPU No. 04/KPPU-I/2016 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 163/Pdt.G/KPPU/2017/PN. Jkt.Utr.) = The Responsibility of the Board of Directors on Concerted Action in the Cartel Case of Honda and Yamaha (Study of KPPU Decision No. 04 / KPPU-I / 2016 jo. North Jakarta District Court Decision No. 163 / Pdt.G / KPPU / 2017 / PN. Jkt.Utr.)

Tesis ini membahas mengenai tanggungjawab direksi dalam konteks terjadinya concerted action pada kasus kartel kenaikan harga dan hal-hal apa saja yang harus ditempuh guna menemukan bukti indikasi terjadinya penetapan kenaikan harga dengan mengacu pada Putusan KPPU No. 04/KPPU-I/2016 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 163/Pdt.G/KPPU/2017/PN. Jkt.Utr. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan data sekunder sebagai sumber datanya, yang diperoleh melalui studi dokumen. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa: Pertama, concerted action dapat ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2020

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Devi Taurisa

Kajian Kritis Terhadap Pelaksanaan Kriteria Iktikad Baik Dan Tanggung Jawab Anggota Direksi Dalam Pengurusan PT: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 94/Pdt/2015/PT.BDG = A Critical Study of the Implementation of the Good Faith Criteria and Responsibilities of Members of the Board of Directors in the Management of PT: Bandung High Court Decision Study No. 94/Pdt/2015/PT.BDG

" Penelitian ini menganalisis bagaimana kriteria anggota Direksi yang telah melaksanakan pengurusan PT dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab. Penelitian merupakan yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, kasus dan perbandingan. Penelitian ini menyimpulkan, sesuai dengan peraturan dan prinsip-prinsip hukum PT di Indonesia, anggota Direksi telah melakukan pengurusan PT dengan iktikad baik jika memenuhi 5 (lima) kriteria, yaitu: kejujuran/ketulusan anggota Direksi; tidak melanggar hukum yang berlaku; bertindak sesuai norma dan kewajaran dalam bisnis; memiliki kompetensi sebagai Direksi ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Siregar, Jason Fredrick

Tanggung jawab direksi bank atas kerugian bank akibat kredit macet = The board of bank responsibility in credit loss caused by insolvent

" Tesis ini membahas mengenai tanggung jawab direksi bank sebagai pengurus atas usaha bank, khususnya dalam hal penyaluran kredit perbankan. Perbankan memiliki peranan penting dalam pembangunan perekonomian nasional. Peranan yang dimaksud yaitu sebagai penghimpun dana dan pengalokasian dana yang digunakan untuk menjalankan roda perekonomian baik secara mikro maupun makro. Berkaitan dengan perannya ini perbankan juga mengalami masalah yang menuntut perhatian besar agar perbankan dapat menjalankan perannya dengan baik. Masalah terbesar yang dihadapi oleh perbankan adalah kredit, ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2009

T25714

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Djoko Sih Widhi Tri Wahyu Hutomo

Tanggung jawab direksi dan dewan komisaris dalam pendirian perseroan terbatas

" ABSTRAK
Direksi dan Dewan Komisaris perseroan terbatas dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan perseroan harus selalu berpegang pada tiga prinsip yaitu Fiduciary Duty,prinsip Duty Skill and Care, dan Statutory Duties, apabila mereka melanggar prinsip-prinsip tersebut dan menimbulkan kerugian baik bagi pihak ketiga maupun perseroan dapat dituntut pertanggungjawaban sampai kepada harta kekayaan pribadinya. Pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimanakah pertanggungjawaban anggota Direksi dan atau Dewan Komisaris dalam pendirian Perseroan Terbatas?, dan bagaimanakah peranan Notaris dalam pengangkatan anggota ... "

2009

T25896

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Hazmi Saefi

Tinjauan yuridis tanggung jawab direksi perseroan penerima penggabungan dalam pelaksanaan penggabungan perseroan / Hazmi Saefi

" ABSTRAK
Penggabungan Perseroan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada dan selanjutnya Perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar. Sebagai perbuatan hukum, penggabungan Perseroan dapat menimbulkan akibat hukum baik terhadap Perseroan itu sendiri, pemegang saham, karyawan maupun kreditor selaku pemangku kepentingan (stakeholders). Disamping itu, penggabungan Perseroan juga harus tetap memperhatikan kepentingan masyarakat dan persaingan usaha yang sehat. Sebagai salah satu organ Perseroan, direksi memiliki peran dan tanggung jawab terhadap akibat hukum yang timbul dari penggabungan, baik pada saat ... "

2008

T37076

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

I Gusti Lanang Indra Panditha

Tanggung jawab direksi bank gagal berdampak sistemik yang diambil alih kepemilikannya oleh lembaga penjamin simpanan (studi kasus: Bank Century)

" ABSTRAK
Di dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mewajibkan direksi untuk bertanggung jawab pribadi atas kelalaian dan/atau perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian bank. Direksi bank juga diminta untuk melepaskan dan menyerahkan segala hak, kepemilikan, serta kepengurusan bank apabila bank dinyatakan sebagai bank gagal dan diputuskan untuk diselamatkan atau diambil alih oleh LPS . Penulisan tesis ini membahas mengenai bagaimana tanggung Jawab Hukum dari Direksi Bank akibat bank yang dikelolanya menjadi bank gagal berdampak sistemik, sehingga kepemilikannya harus ... "

2011

T37687

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Dandy Firmansyah

Tanggung jawab direksi atas pengendalian internal dalam Perseroan Terbuka = Responsibility of the board of directors on internal control in Public Companies

" ABSTRAK Skripsi ini membahas tanggung jawab Direksi atas pengendalian internal perusahaan dalam Perseroan Terbuka. Pengendalian internal berperan penting dalam menghasilkan informasi laporan keuangan yang handal. Standar atau peraturan perundang-undangan belum mengatur pengendalian internal perusahaan di sektor swasta secara terintegrasi dan tegas, termasuk di dalamnya bentuk pertanggungjawaban Direksi atas pengendalian internal perusahaan. Peraturan Bapepam-LK Nomor VIII.G.11 hanya mengatur kewajiban Direksi untuk membuat pernyataan yang menyatakan bahwa Direksi bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam perusahaan. Sifat Perseroan ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2012

S42200

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Yuherman

Pembatasan kewenangan dan tanggung jawab direksi dalam kepailitan perseroan terbatas

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004

T24423

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian