Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai kedudukan nominee dalam perjanjian sewa menyewa tanah di Indonesia. Objek penelitian dalam penulisan ini merupakan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1616 K/PDT/2018. Penelitian ini juga mengkaji terkait dengan ketentuan perjanjian sewa menyewa tanah di indonesia sebagaimana dala Pasal 1548 KUHPerdata. Selain itu, penelitian ini juga membahas terkait dengan kedudukan nominee dalam suatu perjanjian sewa menyewa tanah di Indonesia. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Ketentuan nominee merupakan ketentuan yang belum secara tegas diatur dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia. Namun, terdapat beberapa Undang-Undang yang secara tidak langsung melarang adanya ketentuan nominee, yaitu Undang-Undang Pokok Agraria. Nominee merupakan pihak yang secara hukum sah memiliki suatu kepemilikan atas barang yang kemudian sebenarnya penggunaan dan pemanfaatan barang tersebut berada di tangan orang lain. Penyelundupan hukum seringkali terjadi dalam hal adanya penggunaan nominee ini. Dalam pertimbangan hakim disebutkan bahwa salah satu pertimbangan hakim dalam memutus perkara bahwa adanya penggunaan nominee dalam perjanjian sewa menyewa atas tanah. Dalam penelitian kali ini ditemukan bahwa pertimbangan hakim terkait dengan penggunaan nominee dalam suatu perjanjian sewa menyewa tanah belum secara tepat dijelaskan. Dengan demikian, perlu diketahui lebih lanjut terkait dengan kesesuaian larangan mnegenai nominee yang diatur dalam UU PA dengan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara.

---

This thesis addresses the legal standing of nominees in land lease agreements in Indonesia. The focus of this research is the Supreme Court of the Republic of Indonesia's Decision No. 1616 K/PDT/2018. Additionally, this study examines the provisions of land lease agreements in Indonesia as stipulated in Article 1548 of the Indonesian Civil Code. Furthermore, it explores the position of nominees in such agreements. The research employs a doctrinal methodology. The concept of nominees is not explicitly regulated by Indonesian legislation. However, several laws, particularly the Agrarian Law, implicitly prohibit the use of nominees. A nominee is a party who legally holds ownership of an asset, while the actual use and benefit of the asset are controlled by another party. Legal subterfuge often occurs in the use of nominees. The judicial considerations in the mentioned decision indicate that the use of nominees in land lease agreements was a factor in the judgment. However, this study finds that the judicial rationale regarding the use of nominees in such agreements is not adequately explained. Therefore, further exploration is needed to assess the consistency between the prohibition of nominees as outlined in the Agrarian Law and the judicial considerations in rendering decisions."

"Tesis ini membahas mengenai: Bagaimana tanggung jawab Notaris terhadap pembatalan akta perpanjangan perjanjian sewa-menyewa tanah yang dibuatnya? Bagaimana perlindungan hukum bagi pihak penyewa terhadap pembatalan akta perpanjangan perjanjian sewa-menyewa tanah oleh pengadilan? Apakah Putusan Mahkamah Agung No.15/K/Pdt/2009 telah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku? Penulisan tesis ini menggunakan metode kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif. Tujuan penulisan tesis adalah menemukan solusi atau jalan keluar (problem solution) dari permasalahan pembatalan akta perpanjangan sewa-menyewa tanah oleh Pengadilan (Mahkamah Agung) dan perlindungan hukum bagi pihak penyewa.

---

The focus of this study are: How is the responsibility of the annulment of land lease deed extension was made by the notary? How is legal protection for the tenant to the annulment of land lease deed extension by the court? Does the Decision of Supreme Court's No.15/K/Pdt/2009 in accordance with applicable laws and regulations? The method used by writer is literature method with a normative juridical approach. The purpose of this research is to find a solution or way out (problem solution) from the problem of the annulment of land lease deed by the Court (Supreme Court) and legal protection for the tenants."

"Penelitian ini merupakan tinjauan yuridis terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan serangkaian perbuatan hukum lain atas suatu tanah Hak Milik yang dituangkan ke dalam akta notariil yang dibuat sebagai kedok dari praktik Nominee di Indonesia yang dilakukan antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing. Hal tersebut dilakukan karena Hak Sewa merupakan salah satu hak atas tanah yang Warga Negara Asing diperbolehkan menjadi pemegang haknya, sehingga Hak Sewa dimanfaatkan untuk menyembunyikan perbuatan mengalihkan Hak Milik secara tidak langsung kepada Warga Negara Asing agar seolah-olah perbuatan hukum yang dilakukan dipandang sah di muka hukum. Pada praktiknya di Indonesia, masih sering ditemukan keterlibatan seorang Notaris yang menyalahgunakan jabatannya untuk mengakomodir keinginan para pihak yang menghadap kepadanya untuk membuat akta-akta terkait Nominee. Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kedok Perjanjian Sewa Menyewa Tanah yang dibuat untuk menutupi praktik Nominee tersebut melanggar aturan dan prinsip hukum perjanjian yakni poin 4 syarat sah suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata bahwa Praktik Nominee tersebut menyalahi syarat “kausa yang halal” karena dibuat untuk menyelundupkan hukum, serta Pasal 26 ayat (2) UUPA bahwa Perjanjian Sewa Menyewa Tanah tersebut tergolong sebagai perbuatan hukum yang secara tidak langsung bertujuan untuk mengalihkan Hak Milik kepada orang asing. Bukan hanya para pihak yang terlibat, Notaris yang terbukti terlibat dalam praktik Nominee pun terkena dampak hukum dan dapat dijatuhi sanksi berdasarkan UUJN dan Kode Etik Notaris.

---

This study is a juridical review of the Land Lease Agreement and a series of other legal actions on a land certified with Rights of Ownership which are contained notarial deeds made as a cover for Nominee practices in Indonesia carried out by Indonesian citizens and foreigners. This is done because Lease Rights are one of the land rights that foreigners are allowed to hold, so the Lease Rights are used to hide the act of transferring Rights of Ownership indirectly to foreigners so that it seems as if the legal action taken is seen as juridically legal. In practice in Indonesia, it is still often found the involvement of a Notary who abuses their position to accommodate the wishes of the parties who appear before them to make deeds related to Nominee. From the results of the legal research conducted, it can be concluded that the guise of the Land Lease Agreement which was made to cover up the practice of the Nominee violates the rules and principles of contract law, namely the 4th point of the legal requirements of an agreement as regulated in Article 1320 of KUHPerdata that the Nominee practices violate the "lawful cause" requirement because it was made to smuggle the law, as well as Article 26 paragraph (2) of UUPA that the Land Lease Agreement is classified as an act which indirectly aims to transfer Rights of Ownership to foreigners. Not only the parties involved, Notaries who are proven to be involved in Nominee practices are also affected by the law and can be subject to sanctions based on the UUJN and Kode Etik Notaris."