Skripsi ini membahas mengenai kedudukan nominee dalam perjanjian sewa menyewa tanah di Indonesia. Objek penelitian dalam penulisan ini merupakan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1616 K/PDT/2018. Penelitian ini juga mengkaji terkait dengan ketentuan perjanjian sewa menyewa tanah di indonesia sebagaimana dala Pasal 1548 KUHPerdata. Selain itu, penelitian ini juga membahas terkait dengan kedudukan nominee dalam suatu perjanjian sewa menyewa tanah di Indonesia. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Ketentuan nominee merupakan ketentuan yang belum secara tegas diatur dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia. Namun, terdapat beberapa Undang-Undang yang secara tidak langsung melarang adanya ketentuan nominee, yaitu Undang-Undang Pokok Agraria. Nominee merupakan pihak yang secara hukum sah memiliki suatu kepemilikan atas barang yang kemudian sebenarnya penggunaan dan pemanfaatan barang tersebut berada di tangan orang lain. Penyelundupan hukum seringkali terjadi dalam hal adanya penggunaan nominee ini. Dalam pertimbangan hakim disebutkan bahwa salah satu pertimbangan hakim dalam memutus perkara bahwa adanya penggunaan nominee dalam perjanjian sewa menyewa atas tanah. Dalam penelitian kali ini ditemukan bahwa pertimbangan hakim terkait dengan penggunaan nominee dalam suatu perjanjian sewa menyewa tanah belum secara tepat dijelaskan. Dengan demikian, perlu diketahui lebih lanjut terkait dengan kesesuaian larangan mnegenai nominee yang diatur dalam UU PA dengan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara.

---

This thesis addresses the legal standing of nominees in land lease agreements in Indonesia. The focus of this research is the Supreme Court of the Republic of Indonesia's Decision No. 1616 K/PDT/2018. Additionally, this study examines the provisions of land lease agreements in Indonesia as stipulated in Article 1548 of the Indonesian Civil Code. Furthermore, it explores the position of nominees in such agreements. The research employs a doctrinal methodology. The concept of nominees is not explicitly regulated by Indonesian legislation. However, several laws, particularly the Agrarian Law, implicitly prohibit the use of nominees. A nominee is a party who legally holds ownership of an asset, while the actual use and benefit of the asset are controlled by another party. Legal subterfuge often occurs in the use of nominees. The judicial considerations in the mentioned decision indicate that the use of nominees in land lease agreements was a factor in the judgment. However, this study finds that the judicial rationale regarding the use of nominees in such agreements is not adequately explained. Therefore, further exploration is needed to assess the consistency between the prohibition of nominees as outlined in the Agrarian Law and the judicial considerations in rendering decisions.