Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 6 dokumen yang sesuai dengan query
cover
M. Taufiq A.
Penerapan dan pelaksanaan ketentuan konvensi new york1958 sehubungan dengan ketentuan hukum penyelesaian sengketa melalui arbitrse dalam UU 30 tahun 1999 (studi kasus pertamina melawan karaha bodas company
" Tesis ini membahas tentang Penerapan dan Pelaksanaan Ketentuan Konvensi New York 1958 Sehubungan dengan Hukum Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Dalam era globalisasi kepastian hukum dalam penanaman modal serta bisnis dan perdagangan internasional sangatlah dibutuhkan dalam hukum penyelesaian sengketa. Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (?UU 30/1999?) sebagai peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang arbitrase khususnya arbitrase internasional serta untuk memperbaiki hukum penyelesaian ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
T28053
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Rini Utami
Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing Dikaitkan dengan Prinsip Pilihan Hukum Dalam Hukum Perdata Internasional / Rini Utami
" ABSTRAK
ICSID merupakan suatu lembaga arbitrase yang didirikan khusus untuk menyelesaikan sengketa penanaman modal asing yang terjadi antara negara dengan warga negara lain anggota peserta konvensi. Berkaitan dengan hal tersebut perlu ditelaah mengenai cara apa yang paling tepat untuk menyelesaikan sengketa penanaman modal asing, bagaimana peranan ICSID sebagai salah satu lembaga alternatif penyelesaian sengketa penanaman modal asing ditinjau dari sudut HPI dan bagaimana keterkaitan antara arbitrase dengan prinsip pilihan hukum serta bagaimana peran pemerintah dalam melaksanakan putusan ICSID. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif analitik yaitu ... "
2003
T36527
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ahmad Ramadinan Saptara
Pengecualian Golongan Sengketa dari Yurisdiksi ICSID menurut Pasal 25(4) Konvensi ICSID dan Keberlakukannya Terhadap Perjanjian Investasi: Kajian terhadap Keputusan Presiden No. 31 Tahun 2012 = Exclusion of class of disputes from ICSID Jjrisdiction under article 25(4) ICSID convention and its operability towards investment treaties: A Study of presidential decree No. 31 of 2012
" Article 25(4) of the ICSID Convention allows a state to notify the exclusion of certain classes of investment disputes from ICSID jurisdiction. Pursuant to this provision, the Indonesian government through Presidential Decree No. 31 of 2012 (“Presidential Decree 31/2012”) made a notification to exclude investment disputes arising from administrative decisions issued by the regency governments. Notifications of exclusion, however, are considered inoperable unless incorporated into the investment treaty provision expressing the notifying state’s consent to ICSID jurisdiction. Moreover, the terms of Indonesia’s ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rotua Anastasianovita
Penerapan kewenangan penyaringan perkara oleh majelis arbitrase berdasarkan pasal 41 ayat (5) peraturan arbitrase ICSID = The application of tribunal's authority to dismiss a case pursuant to rule 41 (5) of ICSID arbitration rules
" Pasal 41 ayat 5 Peraturan Arbitrase ICSID memberikan kewenangan kepada Majelis Arbitrase untuk menyaring perkara yang memenuhi unsur "manifestly without legal merit." Penulis melakukan kajian terhadap tiga dari dua puluh lima putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Arbitrase ICSID terhadap keberatan yang diajukan berdasarkan Pasal 41 ayat 5 Peraturan Arbitrase ICSID. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dalam penulisannya. Penelitian ini Penulis lakukan untuk menjelaskan secara jelas dan lengkap aspek Hukum Perdata Internasional dan hasil interpretasi ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2017
S68944
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Lupitta Risma Candanni
Mekanisme penyelesaian perselisihan penanaman modal investor-negara melalui lembaga permanent court of arbitration = The mechanism for settling investor-state disputes through the permanent court of arbitration
" Tesis ini akan membahas eksistensi penyelesaian sengketa penanaman modal melalui mekanisme investor-state dispute settlement ("ISDS") dalam perjanjian investasi internasional di lembaga arbitrase International Center for Settlement of Investment Disputes ("ICSID") dan Permanent Court of Arbitration ("PCA"), serta saran pengembangan penyelesaian ISDS melalui PCA yang dapat menjamin kepastian hukum dan mendukung kepentingan penanam modal asing (foreign investor) maupun negara penerima (host country). Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan menggunakan data sekunder yang dianalisis secara deskriptif ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T54718
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Aditya Mahendra
Komparasi mekanisme penyelesaian sengketa antara bilateral investment treaty (BIT) dengan investment chapter comprehensive economic partnership agreement (CEPA) (The promotion and protection of investment agreement v investmenst chapter comprehensive economic partnership agreement antara Republik Indonesia dan Australia) = Comparison of dispute settlement mechanism between bilateral investment treaty (BIT) with investment chapter comprehensive economic partnership agreement (CEPA) (The promotion and protection of investment agreement v investment chapter comprehensive economic partnership agreementbetween the government of The Republic of Indonesia and The Government of Australia).
" This thesis is aimed to discuss the arrangement of investment dispute settlement through the investor-state dispute settlement ("ISDS") mechanism in international investment agreements.The agreements are the Bilateral Investment Treaty ("BIT") and the Investment Chapter Comprehensive Economic Partnership Agreement (" IC-CEPA ”) which involves the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Australia as parties to both agreements. This research is a normative legal research and uses secondary data which are analyzed descriptively ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library