Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Program swasembada beras merupakan program penting di Indonesia. Program tersebut mempunyai empat target utama, yaitu peningkatan produksi, stabilisasi harga dan cadangan bers pemerintah, serta penghentian impor. Guna mencapai tujuan tersebut, pemerintah memberi mandat kepada badan usaha milik Negara, yaitu Bulog untuk melaksanakan kebijakan perberasan. Banyak kajian menemukan bahwa keterlibatan badan usaha semacam Bulog dapat memicu kegagalan pemerintah dalam mengalokasikan pendanan.Pengkajian ini bertujuan untuk mengistimasi biaya social dari program swasembada beras berdasarkan pelaksanaan instrument kebijakan beras oleh bulog. Data yang digunakan merupakan data tahunan pada tingkat nasional periode 2002-2014, pengkajian menggunakan model fungsi preferensi politik untuk mengestimasi rente ekonomi dan kesejahteraan social yang hilang dengan menggunakan nilai elastisitas harga dari permintaan dan penawaran beras.Hasil kajian menunjukan bahwa rata-rata rente ekonomi yang timbul mencapai Rp6,37 triliun per tahun atau 18,54% dari ketahanan pangan, sedangkan kesejahteraan social yang hilang rata-rata Rp0,90 triliun per tahun atau 2,34% dari dana ketahanan pangan. Hal ini membuktikan bahwa program swasembada beras melibatkan Bulog dalam pelaksanaanya secara ekonomi tidak efisien . pemerintah perlu menyediakan infrastruktur pertanian yang lebih baik, mengkaji ulang harga pembeliaan pemerintah, dan menghentikan impor beras guna meredam kegagalan pasar."

"Penelitian ini mengangkat masalah mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan swasembada benih padi unggul bersertifikat di Kabupaten Bogor. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan swasembada benih padi unggul bersertifikat di Kabupaten Bogor dilaksanakan melalui kegiatan pengembangan penangkaran benih padi dan pengembangan perbenihan. Meskipun ketersedian benih dalam sistem produksi benih saat ini belum dapat mengakomodir kebutuhan petani. Adapun yang menjadi faktor pendukung dalam implementasi kebijakan ketahanan pangan adalah pengawasan yang telah dilakukan dengan optimal dan sikap pelaksana kebijakan yang mendukung petani. Faktor penghambat meliputi kurangnya komunikasi dan koordinasi antar setiap bidang/seksi, kurangnya sumber dana yang tersedia, kurangnya SDM (petani), pemberian sanksi yang belum diatur, dan lahan yang semakin sempit.

---

This study raised the question about the factors that affect the implementation of the policy of self-sufficiency of rice seed certified superior in Kabupaten Bogor. This study uses a post-positivist approach to the method of data collection through in-depth interviews and documentation study. The results showed that the implementation of the policy of self-sufficiency in rice seed certified superior in Kabupaten Bogor done through the development of rice seed breeding and seed development. Despite the availability of seeds in a seed production system can not currently accommodate the needs of farmers. As for the supporting factors in the implementation of food security policy is supervision will be made with optimal and attitudes implementing policies that support farmers. Inhibiting factors include the lack of communication and coordination between each field / section, the lack of available sources of funds, lack of human resources (farmers), sanctions which have not been regulated, and the land is getting narrower."

"ABSTRAKJagung merupakan salah satu komoditi utama yang diharapkan mampu mencapai swasembada hingga akhir RPJMN 2019. Swasembada jagung diarahkan kepada peningkatan produksi jagung sehingga tidak akan diberlakukan lagi kebijakan impor. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian menerbitkan kebijakan swasembada jagung dengan ekstensifikasi dan intensifikasi, dengan skenario Penambahan Areal Tanam PAT seluas 3 juta Ha dan peningkatan produktivitas 53,13 Ku/Ha. Penelitian ini bertujuan untuk : 1 Mengukur ketercapaian swasembada jagung nasional dengan membangun model sistem dinamis ketersedian jagung nasional sebelum dan sesudah ada kebijakan swasembada; 2 Menyusun kebijakan alternatif agar swasembada jagung dapat tercapai. Hasil validasi dan verifikasi model sistem mampu menggambarkan kondisi aktual yang ada. Hasil simulasi menunjukan bahwa swasembada jagung dapat tercapai secara berkelanjutan hingga tahun 2019 melaui kebijakan peningkatan indeks pertanaman, dan skenario ekstensifikasi PAT realistis, ekstensifikasi optimis dan perpaduan antara kebijakan ektensifikasi realistis dan intensifikasi.

---

ABSTRACTCorn is one of five main commodities that are expected to achieve self sufficiency at the end of RPJMN 2019. Gap between supply and demand capacities was still quite large, so that imports are still being conducted. The government through the Ministry of Agriculture issued self sufficiency policy with extensification and intensification, with the scenario increasing of Planting Areas PAT up to 3 Million Ha and increasing productivity up to 53,18 Ku Ha. This study aims to 1 Measure the achievement of national self sufficiency of corn by establish a model of dynamic system of national corn availability before and after policy of self sufficiency 2 Develop some alternatives policy for corn self sufficiency. The simulation results showed that increasing the cropping index can be achieved self sufficiency of maize continuously until 2019, as well the scenario of extensification PAT realistic, optimistic and the combination of realistic and intensification."

"ABSTRAKKemandirian Rumah Sakit sangat panting dalam rangka mempertahankan perkembangan Rumah Sakit dengan kualitas pelayanan kesehatan yang baik disamping tetap menghasilkan Sisa Hasil Usaha yang bermanfaat bagi pengelola. Kesulitan yang dihadapi Rumah Sakit Pavilyun Kartika RSPAD Gatot Soebroto sebagai sisi pelayanan swasta dilingkungan RSPAD Gatot Soebroto dengan kondisi krisis moneter yang terjadi tahun 1997 mengharuskan mencari terobosan intervensi baru dalam usaha menuju kemandiriannya. Perlakuan berupa perubahan tarif rawat inap, realokasi jumlah tempat tidur, upaya pengendalian biaya dan reorganisasi SDM perawat di Unit Rawat inap di tahun 1997 belum diketahui efeknya. Untuk mengetahui apa ada perbedaan antara kondisi awal (1996) dan pasta intervensi (akhir 1997) dan mendapat gambaran hasil intervensi dilakukan penelitian cross sectional dengan sumber informasi data sekunder berupa laporan-laporan, data primer peer group pimpinan dan karyawan Hari rawat, BOR, BTO, TOI, Total Pendapatan, Total Biaya, SHU, LOS, CRR digunakan sebagai indikator dengan hasil tidak ada perbedan antara tahun 1996 dan 1997. Melalui penggantian tenaga perawat berpredikat Akper pada tenaga SPK yang pindah ke RSPAD Gatot Soebroto, kwalitas pelayanan keperawatan tetap tinggi sedangkan efisiensi pelayanan meningkat. Melalui usaha pengembangan corporate culture, pemahaman social revenue, cost effectiveness/cost containment dipertajam. Melalui usaha pengembalian PNS RSPAD Gatot Soebroto tingkat subsidi dikurangi. Disimpulkan krisis moneter pada tahun intervensi 1997 sebagai pemicu gerakan efisiensi dan konsolidasi kepegawaian, menghasilkan tingkat kemandirian yang meningkat dengan tetap mempertahankan tingkat pelayanan yang baik serta Sisa Hasil Usaha (SHU) tetap positif meskipun tingkat inflasi yang terjadi sekitar 50%.

---

ABSTRACT

Self sufficiency (Self Reliance) in Hospitals is very important within the frame work to maintain the development of the hospital, with excellent quality health services and still provide adequate profitability for the owner.

The 1997 monetary crisis problems faced Paviliun Kartika Hospital RSPAD Gatot Soebroto as the business unit for RSPAD Gatot Soebroto, forced it to find new ways of intervention towards self sufficiency.

Interventions in the form of price changes in the hospital wards, reallocation of hospital beds, cost containment and reorganization of human resources in nurses in the hospital wards in 1997 were implemented with impact not yet known.

To ascertain whether there was a difference between the preintervention period (1996) and post-intervention period (end of 1997) and to obtain the intervention result, a cross sectional study was done based on information reports and peer group analysis.

Measures like bed days, BOR, TOI, Total Revenue, Total Cost, Net Profit , LOS, CRR are used as the indicators. The study found that there was no apparent difference between 1996 and 1997 indicators.

The quality of nurses services was maintained high and the efficiency of services was raised by adding more nurses with academic back ground.

Through the development of corporate culture, the understanding of social revenue and the cost effectiveness/cost containment were focused.

Through returning nurses paid by government back to the RSPAD Gatot Soebroto of level of subsidy was lowered.

The monetary crisis in 1997 intervention year had sparked the efficiency and person& consolidation resulting in the increase of self sufficiency and high level of health services and sufficient profit despite of 50% annual rate of inflation."

"Skripsi ini membahas eksistensialisme pada sepuluh buah puisi pilihan dalam buku Временное Место/Vremennoje Mesto/Persinggahan Sementara karya Aleksey Davidovich Alyokhin. Teori Eksistensialisme dan strukturalisme genetik digunakan untuk membuktikan adanya eksistensialisme melalui tema-tema puisi tersebut. Analisis dalam karya ilmiah akan dilakukan dengan melihat fakta kemanusiaan diluar struktur karya puisi untuk menemukan tema puisi dengan ide eksistensialisme. Hasil analisis membuktikan bahwa eksistensialisme tercermin di dalam karya-karya puisi Aleksey Davidovich Alyokhin dengan lima tema yaitu subjektivitas, kebebasan, kegagalan, keterasingan dan kematian.

---

This thesis discusses existentialism in ten selected poems in the book Временное Место/Vremennoje Mesto/A Temporary Sojourn by Alyokhin Aleksey Davidovich. Existentialism and structuralism genetic theories are used to prove the existence of existentialism through the themes of the poem. Analysis of the scientific work will be done by looking at the facts of humanity outside the structure of the poem with the idea of finding a theme of existentialism. The results of the analysis show that existentialism is reflected in the works of the poet Aleksey Davidovich Alyokhin with five themes, namely subjectivity, freedom, failure, alienation and death."

"Gula merupakan komoditas pangan strategis yang ditargetkan mencapai swasembada pada 2019 meskipun terdapat banyak permasalahan pada industri gula nasional. Swasembada gula dapat terwujud apabila konsumsi gula dalam negeri dapat tercukupi dari produksi dalam negeri. Penelitian ini melakukan analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap konsumsi maupun produksi gula dalam negeri menuju swasembada gula 2019. Hasil estimasi dengan sistem persamaan simultan menunjukkan bahwa konsumsi gula kristal putih dalam negeri secara positif dipengaruhi oleh konsumsi tahun sebelumnya sedangkan produksi gula kristal putih dalam negeri secara positif dipengaruhi oleh luas lahan tebu dan secara negatif dipengaruhi oleh harga gula nasional tahun sebelumnya. Pada komoditas gula rafinasi, hasil estimasi dengan regresi linier berganda menunjukkan bahwa produksi gula rafinasi secara positif dipengaruhi oleh volume impor gula mentah dan kapasitas produksi maksimal pabrik gula rafinasi serta secara negatif dipengaruhi oleh harga gula mentah internasional dan nilai tukar Rupiah terhadap US$. Hasil proyeksi menunjukkan bahwa target swasembada gula pada 2019 belum dapat terpenuhi. Meskipun demikian kebijakan peningkatan luas lahan, penetapan besaran HPP yang meningkat setiap tahunnya serta pengendalian harga gula perlu tetap dilakukan untuk meningkatkan produksi dan mengurangi impor.

---

Sugar is a strategic food commodity which is targeted to reach self-sufficiency in 2019 although there are many problems in the Indonesian sugar industry. Sugar self-sufficiency can be realized if domestic sugar production is able to fulfill domestic sugar demand. This study analyzes the factors that influence consumption and production of Indonesian sugar and their implications for the 2019 sugar self-sufficiency target. For white sugar, the estimation using the simultaneous equation system resulted that domestic consumption for white sugar was positively affected by previous year's consumption and domestic production of white sugar was positively affected by sugarcane area and negatively affected by the national sugar price in the previous year. For refined sugar, the estimation using multiple linear regression showed that domestic production for refined sugar is positively affected by the maximum production capacity of refined sugar mills and volume of import raw sugar. Production of refined sugar mills negatively affected by the Rupiah/US$ exchange rate. The consumption for refined sugar is positively affected by the number of population. The projection shows that the sugar self-sufficiency target in 2019 has not been fulfilled. Nonetheless, the policy of increasing land area, determining the amount of HPP that increases every year and controlling the price of sugar need to be done to increase production and reduce imports."

"RSPAD-GS merupakan salah satu rumah sakit yang memiliki alat MRI dengan kekuatan 1.5 testa selain RS Siloan Gleneagle Tanggerang dan RS Husada Jakarta. Semenjak beroperasi, tahun 2001 sudah 993 pasien dinas dan tahun 2002 sampai dengan bulan Juni berjumlah 588 pasien dinas yang menggunakan alat ini. Alat MRI merupakan alat yang biaya pemeliharaannya cukup besar dan rencananya pada tahun 2003, biaya pemeliharaan alat MRI akan menjadi tanggungan RSPAD. Pada penelitian ini, peneliti ingin memperoleh gambaran tentang perbandingan antara pendapatan dan biaya utilisasi (operasional dan pemeliharaan) alat kesehatan MRI di RSPADGS, kontribusi dari Yanmasum terhadap pasien dinas serta kapasitas ideal antara pasien dinas dan pasien umum agar kemandirian dapat dicapai tanpa merugikan hak pasien dinas. Jenis penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat retrospektif dengan menggunakan data sekunder berupa laporan kegiatan pemeriksaan pasien di unit MRI baik pasien dinas maupun pasien umum untuk periode 18 bulan, mulai dari Januari 2001 sampai dengan Juni 2002. Selain itu menggunakan data biaya pendapatan dan pembiayaan pada periode yang sama sebagai variabel utama.Pada hasil penelitian didapatkan bahwa kapasitas yang dimiliki oleh alat MRI RSPADGS ditetapkan sebesar 15 pemeriksaan per hari atau 4500 pemeriksaan per tahun. Setiap pemeriksaan pasien membutuhkan waktu rata-rata 25 sampai dengan 30 menit. Pada periode penelitian selama 8 bulan tingkat utilisasi alat MRI sebanyak 5002 orang dengan komposisi pasien dinas sebanyak 1581 orang dan pasien umum sebanyak 3421 orang. Pada perhitungan, program Yanmasum unit MRI telah berhasil berkontribusi sebesar Rp.1.955.939.000,- bagi RSPAD-GS dalam melaksanakan tugas pemeriksaan MRI pasien dinas sebanyak 1.581 orang. Dengan menggunakan ukuran kriteria kebijakan didapatkan bahwa unit MRI mampu memenuhi kebutuhan anggarannya sendiri, akan tetapi apabila ditinjau dari kebijakan penggunaan dana, alokasi untuk biaya pemeliharaan dan biaya gas Helium perlu ditingkatkan. Menghadapi perkembangan utilisasi alat MRI dimasa mendatang, didapatkan komposisi yang ideal antara pasien dinas dan pasien umum, yaitu 2 pasien dinas dan 5 pasien umum agar unit MRI tetap mandiri tanpa mengurangi hak pasien dinas. Pada periode penelitian, ketentuan tarif yang berlaku belum dilaksanakan. Sebaiknya tarif diberlakukan sesuai kebijakan tarif.

---

Income and Cost Analysis of the Magnetic Resonance Imaging RSPAD Gatot Subroto for the Period of Year 2001-2002 in Confrontation to the Self-sufficiency Policy of the Armed Forces HospitalRSPAD-GS is one of the very few hospitals that own a 1.5 testa MRI unit beside Siloam Gleneagle Hospital in Tanggerang and Husada Hospital in Jakarta. Since it became operational in 2001 it has already served 993 official patients and during the first half of 2002 (until June) 588 official patients. This MRI is an equipment that needs quite substantial maintenance cost and as is planned the maintenance cost of this MRI unit will become the responsibility of RSPADGS in 2003. In this study the researcher would like to get a picture on the ratio between income and cost of the utilization (operational and maintenance) of the MRI unit at RSPAD-GS, contribution from the servicing the public patients towards official patients as well as the ideal capacity ratio between official patients and public patients to achieve self-sufficiency without sacrificing official patients rights. The type of this study is a retrospective study using secondary data in the form of patient's activity reports at the MRI unit (official and public patients) for the period of 18 months, starting January 2001 until June 2002. Also used is the data of income and cost for the same period as main variable.

In the result of this study it was found that the capacity owned by the MRI of RSPAD-GS was set at 15 examinations per day or 4500 examinations per year. Each examination needs an average time of 25 to 30 minutes. During the 18-month study period the level of utilization of this MRI unit is 5002 patients based on a composition of 1581 official patients and 3421 public patients. In the calculation, the Public Service program of the MRI unit has succeeded in contributing Rp.1.955.939.000,- to RSPAD-GS for the purpose of the examination of 1.581 official MRI patients. By using the policy criteria it was found that the MRI unit is able to fulfill its own budget requirements, however, if observed from the utilization of funds, the allocation of maintenance cost and Helium refill cost need to be improved. In consideration to the future development of the utilization of the MRI unit it was found that the most ideal composition between official and public patients is 2 official patients and 5 public patients. This to enable the MRI unit to remain self-sufficient without reducing the official patients rights. In the study period, the tariff set was not yet implemented properly. It is important that the tariff set is implemented accordingly."

"Di Indonesia gula dikategorikan sebagai salah satu komoditas yang sensitif, bahkan tergolong komoditas pertanian kedua paling sensitif setelah beras. Karena Gula merupakan kebutuhan pokok penduduk yang menjadikan kewajiban pemerintah untuk menjamin ketersediaan gula di pasar domestik pada tingkat harga yang masih masuk akal bagi seluruh kelompok masyarakat; industri gula merupakan sumber penghidupan lebih dari satu juta petani di Jawa dan menyediakan lapangan pekerjaan bagi lebih dari setengah juta buruh tani di pedesaan, terutama di Jawa dan Sumatera, fakta ini membawa konsekuensi bagi pemerintah untuk menjaga keberlangsungannya serta meningkatkan manfaatnya. Unsur yang paling berpengaruh dengan produksi gula tentunya tanaman yang menghasilkannya, yaitu tebu atau dalam bahasa latinnya disebut Saccharum of jicinarum L. Kebutuhan lahan untuk tumbuh tebu inilah yang menjadikan permasalahan yang cukup pelik di Indonesia Luas lahan perkebunan tebu yang cenderung berkurang dari tahun ke tahun tentunya berakibat pada produksinya Dan tentunya akan berakibat kepada produksi gula nasional juga. Sebagai catatan luas area perkebunan tebu nasional pada periode tahun 2003-2004 adalah 334.839 Ha dengan produksi gula 2.040.600 ton padahal kebutuhan gula nasional Indonesia saat ini adalah 3.404.109 ton berarti Indonesia masih kekurangan 1.363.510 ton gula untuk pemenuhan kebutuhan gula nasional. Yang ditanggulangi dengan mengimpor gula Bila tidak ada proteksi harga gula dalam negeri dari pemerintah tentunya hal ini akan membuat petani tebu merugi dan enggan mengusahakan tebu yang juga akan berakibat semakin rendahnya produksi gula nasional. Untuk menanggulangi hal ini selain meningkatkan kadar gula dalam tebu/rendemen, maka pengembangan lahan perkebunan tebu keluar Jawa sudah merupakan keharusan agar industri gula semakin bergairah. Areal-areal yang sesuai secara fisik pada pulau Jawa seluas 1.201.250 Ha, pada pulau Sumatera 9.610.000 Ha, pada pulau Kalimantan 28.830.000 Ha, dan pada pulau Sulawesi seluas 1.801.875 Ha masih dapat dikembangkan. Karena luas areal yang barn terusahakan di Jawa seluas 292.823 Ha pada tahun 1995, 225.588 Ha pada tahun 2000, dan 207.148 Ha pada tahun 2003/2004. Di Sumatera seluas 105.285 Ha pada tahun 1995, 88.688 Ha pada tahun 2000, 110.134 Ha pada tahun 2003/2004. Di Kalimantan seluas 15.893 Ha pada tahun 1995, 2.527 Ha pada tahun 2000, 2.176 Ha pada tahun 2003/2004. Di Sulawesi seluas 21.426 Ha pada tahun 1995, 19.159 Ha pada tahun 2000, dan 15.381 Ha pada tahun 2003/2004.Jika pemerintah serius untuk mengusahakan lahan yang potensial dan telah tersedia itu, juga memproteksi harga gula dalam negeri serta menjaga tingkat rendemen Maka swasembada gula kemungkinan besar dapat terwujud pada tahun 2010, karena lahan perkebunan tebu yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan gula nasional sebesar 4.180.00 ton di tahun tersebut hanyalah seluas 835.165 Ha. Berarti Indonesia cukup menambah 500.326 Ha lagi lahan perkebunan tebu untuk mencapai swasembada gula nasional."

"Dicanangkannya target swasembada gula untuk tahun 2014 mengharuskan industri gula di Indonesia untuk meningkatkan produksinya. Namun, kondisi industri gula yang beberapa dekade terakhir ini mengalami penurunan produktifitas menimbulkan ancaman bagi tercapainya target swasembada gula tersebut. Maka dari itu, dilakukan suatu analisis mengenai produktifitas dengan menggunakan pendekatan total factor productivity (TFP) melalui pengaplikasian metode growth accounting beserta analisis mengenai determinan yang mempengaruhi pertumbuhan TFP dengan menggunakan pengolahan data panel.Dari hasil analisis ditemukan bahwa memang keadaan industri gula di Indonesia pada periode penelitian 1993-2011 mengalami penurunan produktifitas akibat dari macetnya adopsi teknologi yang membuat suatu proses produksi menjadi lebih produktif. Selain itu, sesuai dengan sifat industri gula di Indonesia yang bersifat capital intensive, variabel yang signfikan mempengaruhi terjadinya perubahan teknologi : investasi mesin dan pemakaian listrik (kwh).

---

The establishment of sugar self-sufficiency target for 2014 requires sugar industry in Indonesia to boost its production. However, for the last few decades sugar industry in Indonesia is experiencing decreased in productivity that pose a threat to the achievement of self-sufficiency target. This paper analyzes productivity in sugar industry by using the approach of total factor productivity (TFP) through the application of growth accounting methods as well as an analysis of determinants that affect TFP growth using panel data methods.From the analysis, it was found that during 1993-2011 sugar industry in Indonesia experiencing a decreased in productivity as a results from lack of technology adoption that makes production process more productive. In addition, to the nature of sugar industry in Indonesia which is capital intensive, there are two variables that significant affecting the change of technology : machinery investment and electricity (kwh)."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui adanya pengaruh dari inklusi keuangan terhadap keberlangsungan lembaga keuangan mikro yang ditunjukkan oleh operational self-sufficiency. Total sampel yang digunakan yaitu sebanyak 116 lembaga yang beroperasi di 20 negara Asia yang terdaftar di MIX Market. Dalam melakukan analisis, penelitian ini menggunakan metode balanced data panel robust fixed effect (FE) dengan data tahunan selama 8 tahun, yaitu pada periode 20011-2018. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inklusi keuangan yang ditunjukkan oleh persentase peminjam dari pedesaan berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap keberlangsungan lembaga keuangan mikro. Selain itu, penelitian ini melakukan robustness check dengan mengganti variabel dependen dengan return on assets. Hasil dari robustness check pun konsisten bahwa pengaruh inklusi keuangan signifikan dan positif terhadap keberlangsungan lembaga keuangan mikro.

---

This study aims to determine the effect of financial inclusion on the sustainability of microfinance institutions shown by operational self-sufficiency. The total sample used in this research is 116 MFIs operating in 20 Asian countries which are registered in MIX Market. In constructing the analysis, this study uses the robust fixed effect (FE) balanced panel data with annual data for 8 years, which is in 2011-2018.

The result shows that there is a significantly positive effect of financial inclusion shown by percentage of rural borrowers on microfinance institutions sustainability. Furthermore, this study also performs a robustness check by replacing the dependent variable with return on assets. The result of robustness check shows consistency in terms of the significantly positive effect which financial inclusion has on microfinance institutions sustainability."