Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 10 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Zulfeny Edmy Nur Nerwan
Audit kepabeanan sebagai salah satu alat pengawasan di bidang Kepabeanan dalam rangka mengamankan penerimaan negara: studi kasus pada kantor wilayah IV Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta
" Dalam menjalankan tugas pemerintahan di bawah Departemen Keuangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diserahi dua tugas penting. Pertama, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bertugas untuk menghimpun penerimaan negara melalui pengumpulan pajak di bidang perdagangan internasional (Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor Lainnya (PDRI) dan cukai. Kedxa, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bertugas untuk mengawasi lalu lintas barang dari dan keluar daerah pabean Indonesia terutarna untuk pemasukan barang-barang impor berbahaya seperti narkoba dan pornografi yang ... "
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2006
T22052
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Achmad Faizin
Analisis pelaksanaan rekrutmen seleksi dan pengembangan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) pada direktorat intelitjen dan penyidikan direktorat jendral pajak
" Direktorat Jenderal Pajak memiliki fungsi pengawasan dalam self assessment system. Fungsi tersebut dijalankan dengan berbagai kegiatan, diantaranya adalah penyidikan tindak pidana perpajakan. Penyidikan hanya dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Neri Sipil (PPNS). PPNS memiliki wewenang yang berbeda dengan PNS lainnya dilingkungan DJP sehingga rekrutmen, seleksi dan pengembangannya dilakukan secara terpisah oleh Direktorat Intelijen dan Penyidikan Pajak (Ditinteldik). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis proses rekrutmen dan seleksi PPNS, untuk mengetahui dan menganalisis program pengembangan ... "
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2009
T25818
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Sodikin
Peranan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Hotel dan Restoran. Studi banding Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta dan Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Satu
" Pajak Hotel dan Restoran adalah suatu jenis pungutan pajak yang dikenakan atas pembayaran pelayanan di Hotel dan Restoran. Pajak ini pemungutannya menganut sistem self assessment. Sebagai konsekuensi logis atas kepercayaan yang telah diberikan kepada Wajib Pajak, Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Untuk pajak yang masih kurang dibayar akan diikuti dengan tindakan penagihan. Tujuan diadakan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana penerapan tindakan penagihan aktif melalui Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang ... "
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2002
T7599
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muti`ah
Tinjauan pelaksanaan sistem self assessment terhadap penerimaan pajak penghasilan wajib pajak badan : Studi kasus pada Kantor Pelayanan Pajak "X"
" Peranan masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus terus ditumbuhkan. Untuk meningkatan penerimaan pajak pada tahun 1983 telah dilakukan pembebanan perpajakan dengan mengubah sistem pemungutan pajak dari official assessment menjadi self assessment. Dalam penelitian ini pokok permasalahannya yaitu bagaimana sistem self assessment dapat meningkatkan penerimnaan pajak secara substansial. Si stem self assessment memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melapor sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Fiskus sesuai dengan fungsinya ... "
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2004
T 13884
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Indry Widiyasari
Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pajak atas pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan
" Self Assessment System yang dianut perpajakan Indonesia memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Sedangkan fiskus hanya berfungsi sebagai pembina dan pengawas jalannya pemenuhan kewajiban tersebut dan harus riemastikan bahwa setiap Wajib Pajak telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dan mendapatkan haknya sesuai dengan Undang-Undang dan ketentuan lainnya yang berlaku. Oleh karena itu perlu diberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak agar tidak ada keragu-raguan bagi Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya ataupun menuntut haknya. ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T19845
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Chairul Lutfi
Eksistensi konsultan pajak dalam pelaksanaan self assessment system (telaah kritis peraturan menteri keuangan) = The existence of a tax consultant in implementation of self assessment system (critical review minister of finance regulation)
" Wajib Pajak dengan self assessment system membutuhkan pendampingan Konsultan Pajak untuk memberikan jasa perpajakan dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Regulasi profesi Konsultan Pajak hanya diatur setingkat Peraturan Menteri. Padahal seharusnya Konsultan Pajak diatur di tingkat peraturan perundang-undangan. Tesis ini ditulis dengan tujuan menganalisis pengaturan profesi Konsultan Pajak agar mempunyai kepastian hukum dan menganalisis implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 63/PUU-XV/2017 terhadap Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
T51877
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ghana Renaldi Pasca Surya
Analisis penerapan surat penegasan dan advance ruling dalam sistem self assessment sebagai upaya untuk mengurangi sengketa pajak di Indonesia dengan negara lain yang menganut sistem hukum yang sama Turki, Italia = Analysis of the application of the confirmation letter and advance ruling mechanism in self assessment system in an effort to reduce tax dispute in Indonesia and other countries that adopt the same legal system
" Karya akhir ini bertujuan untuk penerapan mekanisme Surat Penegasan di Indonesia dan advance ruling di negara Turki dan Italia dalam memberikan kepastian hukum bagi para Wajib Pajak dan penerapan Surat Penegasan dalam sistem self assessment di Indonesia dengan penerapan advance ruling di Negara Italia dan Turki, dalam upayanya mengurangi jumlah sengketa pajak di masing-masing negara. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa dengan belum diundangkannya Surat Penegasan dalam peraturan perundang-undangan ... "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2018
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Zulhanief Matsani
Evaluasi Penyesuaian Kapasitas atas Sengketa Transfer Pricing: Studi Kasus Putusan Pengadilan Pajak = Evaluation of Capacity Adjustments for Transfer Pricing Disputes: A Case Study of Tax Court Decisions
" Penelitian ini melakukan evaluasi penerapan penyesuaian kapasitas dengan menggunakan Metode Transactional Net Margin (TNMM) pada dua putusan banding atas sengketa transfer pricing PT F berdasarkan sudut pandang konsultan pajak. Penyesuaian kapasitas adalah salah satu teknik yang dijelaskan dalam panduan transfer pricing OECD untuk analisis harga transfer perusahaan yang belum mencapai kapasitas produksi optimalnya. Penyesuaian kapasitas berguna untuk meningkatkan kesebandingan antara perusahaan yang diuji dengan data pembandingnya dengan membuat simulasi kapasitas perusahaan pada tingkat normal. Namun, ... "
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Edi Wicaksono Abdurrosid
Analisis beban kerja fungsional pemeriksa pajak: studi kasus persepsi fungsional pemeriksa pajak terhadap beban kerja pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta khusus
" Perubahan sistem perpajakan dari sistem official assessment ke sistem self assessment memunculkan kelemahan-kelemahan, salah satunya adalah menghendaki adanya pengawasan yang cukup dari administrasi perpajakan. Pemeriksaan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Perpajakan adalah salah satu cara untuk melakukan pengawasan. Jumlah tenaga pemeriksa (auditor) yang terbatas dan jumlah wajib pajak yang meningkat (auditee) akan mempengaruhi beban kerja pemeriksa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui beban kerja fungsional pemeriksa pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) PMA Satu, Dua dan Empat ... "
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2009
T25822
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Citra Niramaya
Analisis Penerapan Advance Ruling dalam Self Assessment Di Indonesia: Studi Komparatif dengan Beberapa Negara Eropa (Belgia Denmark Norwegia Spanyol dan Swedia) dan Negara Berkembang Lainnya (India)
" Tesis ini membahas mengenai bagaimana penerapan advance ruling system di negara Indonesia terkait dengan self assessment system yang dianut oleh Indonesia, yang tentunya tidak menyimpang dari prinsip-prinsip dasar dalam pemungutan pajak agar Indonesia memiliki sistem perpajakan yang jauh lebih baik lagi di masa yang akan datang yang tidak mengabaikan kepentingan Wajib Pajak. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa sudah saatnya Indonesia memililh peraturan yang komprehensif tentang advance ruling system, ... "
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2009
T 26992
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library