Hasil Pencarian

Ditemukan 14 dokumen yang sesuai dengan query

Ita Zaleha Saptaria

Penerapan pasal 84 dan pasal 85 jo pasal 12 undang-undang N0.30 tahun 2004 dan kode etik propesi notaris sebagai bentuk pendisiplinan terhadap pelanggaran notaris

" Notaris adalah pejabat umum yang oleh Undang-Undang diberikan kewenangan dan kepercayaan dari masyarakat untuk menjalankan sebagian kekuasaan Negara untuk membuat alat bukti tertulis yang otentik dalam bidang hukum perdata. Akta otentik yang dibuat oleh Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna serta memberikan kepastian hukum. Apabila Notaris tersebut dalam menjalankan jabatannya ternyata diketahui melakukan pelanggaran, kesalahan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi kliennya, maka Notaris tersebut berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Sanksi Notaris diatur ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010

T27493

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Siti Kumalasari

Kewajiban bertindak jujur dan tidak memihak notaris dalam pembuatan akta otentik pengalihan hak atas tanah berdasarkan Undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris analisa Putusan Mahkamah Agung nomor.1099K/PID/2010 = Obligations toacthonest andnotinfavor by notary in making authentic deed of land assignment based on Law no. 30 of 2004 concerning notarial duties analysis of Supreme Court Decision number 1099K/PID/2010

" ABSTRAK
Notaris sebagai pejabat umum berwenang membuat segala macam akta perjanjian diluar yang telah ditentukan kepada pejabat umum lainnya. Akta yang dibuat dihadap Notaris merupakan akta Otentik yang dibuat menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Dalam membuat akta otentik, Notaris wajib berpedoman kepada ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 (UUJN). Untuk membuat sebuah akta otentik, Notaris berkewajiban bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak memihak, dan menjaga kepentingan ... "

2013

T33101

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Gamal Abdul Nasir

Aspek hukum sanksi terhadap notaris yang melanggar ketentuan dalam pembuatan akta berdasarkan Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris = Legal aspects of sanctions against notary who violate the provisions in the deed under preparation act No. 30 of 2004 on title notary law

" Notaris sebagai salah satu Pejabat Umum dalam menjalankan jabatannya berpegang pada Undang-Undang dan Kode Etik Profesi. Notaris sebagai Pejabat umum berwenang membuat segala macam akta perjanjian diluar yang telah ditentukan kepada Pejabat Umum lainnya. Dalam membuat akta Notaris, Notaris wajib berpedoman kepada ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris No.30 Tahun 2004 (UUJN) dan ini merupakan syarat pembuatan suatu Akta Otentik. Tindakan pelanggaran yang dilakukan Notaris dalam pembuatan akta dapat berakibat kepada Sanksi Perdata ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T29095

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Wardana Sulistiono

Perbandingan pengenaan denda dalam perkara hukum persaingan usaha di Indonesia dengan Jepang dan Singapura = Comparison of fine administrative sanction regulation of competition law in Indonesia to Japan and Singapore

" Indonesia, Jepang dan Singapura merupakan beberapa negara yang memiliki pasar yang kompetitif di wilayah Asia, sehingga pencegahan dan penghukuman terhadap pelanggaran hukum persaingan usaha diperlukan untuk menjamin pasar yang kompetitif. Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan pengenaan denda di Indonesia, dibandingkan dengan Jepang dan Singapura, dan bagaimana penerapan pengenaan denda terhadap pelanggaran hukum persaingan usaha di Indonesia, dibandingkan dengan Jepang dan Singapura. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang dilakukan dengan studi ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

S62924

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Ghifari Ikhwan Taher

Ketidaksesuaian implementasi P3 dan SPS oleh KPI tahun 2017 = Implementation discrepancy of P3 and SPS by KPI in 2017

" ABSTRAK
Komisi Penyiaran Indonesia merupakan lembaga negara yang bersifat independen dalam mengatur hal-hal mengenai penyiaran. KPI mengatur mengenai regulasi penyiaran dalam P3 dan SPS termasuk dalam pemberian sanksi. Pada implementasinya, KPI memberikan sanksi administratif seperti yang tercantum dalam P3 dan SPS namun juga memberikan bentuk-bentuk non-sanksi administratif seperti pembinaan, imbauan, dan peringatan. Tulisan ini melihat dasar dalam pemberian sanksi administratif dan non-sanksi administratif. Ketidaksesuaian implementasi ini berpengaruh terhadap rapor evaluasi tahunan lembaga penyiaran.

ABSTRACT
KPI is an independent ... "

2018

MK-Pdf

UI - Makalah dan Kertas Kerja Universitas Indonesia Library

Muhammad Ghazalah Ibrahim

Perbuatan Melawan Hukum yang Disebabkan Oleh Tidak Diserahkannya Salinan Perjanjian Kredit Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Kla = Acts Againts the Law Caused By Failure to Submit a Copy of a Credit Agreement Based on Kalianda District Court Decision number 5/Pdt.G/2019/PN Kla

" Penelitian ini membahas mengenai tidak dilakukannya pelunasan hutang terhadap Hak atas Tanah yang dijadikan jaminan sebagai pelunasan hutang yang dimulai dengan Perjanjian Kredit Modal Kerja dengan dibebani dengan Hak Tanggungan, namun AW selaku Debitur tidak diberikan salinan Perjanjian Kredit Modal Kerja tersebut dari Bank B Kantor cabang Kalianda sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 35 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 35/POJK.05/2018 tahun 2018 tentang Peyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 5/Pdt.G/2019/PN ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ashanti Nurshafira Joesoef

Penjatuhan Sanksi Administrasi Kepada Notaris Atas Pembuatan Akta Jual Beli Dan Akta Pengalihan Piutang Berdasarkan Putusan Majelis Pengawas Notaris Wilayah DKI Jakarta Nomor 05/PTS/MJ.PWN.PROV/DKIJAKARTA/IX/2020 = Imposition Of Administrative Sanction To Notary On Establishment Of Sell And Purchase Deed And Transfer Of Receivables Deed Based On The Decision Of Notary Regional Supervisory Board Area Of Dki Jakarta Provinces's Number 05/PTS/MJ.PWN.PROV/DKIJAKARTA

" Penelitian ini membahas mengenai penjatuhan sanksi administrasi kepada notaris yang melakukan pembuatan akta yang dimana mengandung unsur perbuatan melawan hukum dalam Putusan Majelis Pengawas Wilayah nomor 05/PTS/MJ.PWN.PROV.DKIJAKARTA/IX/2020. Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pejakat umu seharusnya bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab, mandiri, jujur, dan tidak berpihak. Notaris hendaknya dalam melakukan kewajibannya dalam pembuatan akta disesuaikan dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai tanggung jawab notaris dalam melakukan pembuatan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Afifah Satrianty

Tinjauan atas peraturan Walikota Bekasi Nomor 103 tahun 2019 tentang penghapusan sanksi administratif pajak bumi dan bangunan di Kota Bekasi = Analysis on the mayor of Bekasi regulation number 103 of 2019 concerning the removal of administrative sanction of land and building tax

" Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu sektor penerimaan pajak terbesar guna pembangunan berbagai macam infrastruktur yang ada di Kota Bekasi. Skripsi ini membahas Peraturan Walikota Bekasi tentang penghapusan sanksi administratif pajak bumi dan bangunan di Kota Bekasi. Jika ditinjau secara khusus, penelitian skripsi menggunakan isu metode yang dituangkan melalui pendekatan kualitatif dan membahas tentang dampak atas diterbitkannya peraturan tersebut. penulisan skripsi ini dilakukan dengan penelitian hukum yuridis normatif yaitu dengan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Nadine Amarsha

Analisis variasi sanksi administratif dalam bentuk denda pada putusan persekongkolan tender (studi kasus putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor 118 K/PDT.SUS-KPPU/2013 dan putusan KPPU Perkara Nomor 03/KPPU-L/2013) = Analysis of administrative sanctions variation in fine form at tender collusion verdict (case study of Mahkamah Agung Verdict No.118 K/PDT.SUS-KPPU/2013 and KPPU Verdict No.03/KPPU-L/2013) / Nadine Amarsha

" ABSTRAK
Dalam mewujudkan persaingan usaha yang sehat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang beberapa kegiatan anti persiangan yang salah satunya adalah persekongkolan tender. Para pelaku usaha yang terbukti bersekongkol akan diberikan hukuman sesuai dengan ketentuan Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999 dimana salah satu sanksinya adalah denda minimum Rp.1.000.000.000,- dan maksimum Rp.25.000.000.000,-. Penelitian ini melakukan studi kasus terhadap dua putusan yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 118K/PDT.SUS-KPPU/2013 Dan Putusan KPPU Perkara Nomor 03/KPPU-L/2013. Dalam dua putusan ... "

2017

T47716

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Maya Pramita

Keberlakuan surat edaran direktur jenderal pajak nomor Se-26/PJ/2015 dalam perspektif hukum perpajakan dan hukum perundang-undangan Indonesia = The enforcement of circulars issued by director general of taxes SE-26/PJ/ 2015 on perspective Indonesian taxation law and indonesian legislation law

" ABSTRAK
Penulisan ini membahas mengenai permasalahan keberlakuan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ/2015 yang menegaskan bahwa Nomor Seri Faktur Pajak yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) hanya dapat digunakan untuk membuat Faktur Pajak pada tanggal Surat Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak atau tanggal sesudahnya dalam tahun yang sama dengan kode tahun tertera pada Nomor Seri Faktur Pajak. Faktur Pajak dengan tanggal mendahului (sebelum) tanggal surat pemberian Nomor Seri Faktur Pajak dianggap sebagai Faktur Pajak ... "

2016

S65328

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian