Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTSkripsi ini membahas mengenai penerapan tindakan pengamanan perdagangan terhadap Impor Ubin Keramik yang dilakukan oleh Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia sebagai salah satu bentuk perlindungan atas kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang dialami akibat adanya lonjakan impor produk ubin keramik. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah perskriptif, yaitu mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum lain. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimanakah kepatuhan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia melakukan penyelidikan terhadap lonjakan impor ubin keramik terhadap GATT 1947, WTO Agreement on Safeguards, dan PP No. 34 tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan dan TIndakan Pengamanan Perdagangan serta preseden-preseden yang telah dikeluarkan oleh WTO-DSB. Berdasarkan hasil penelitian penulis, penerapan tindakan pengaman pedagangan terhadap Impor ubin keramik belum memenuhi semua batasan yang telah diberikan oleh GATT 1947, WTO Agreement on Safeguards dan juga putusan yang telah dikeluarkan oleh WTO-DSB dan memerlukan pembaharuan dalam metode penyelidikan serta pemberian pengamanan perdagangan.

---

ABSTRACTThis thesis is discussing regarding the application of safeguards measures on the import of ceramic tiles which was conducted by the Indonesian Committee of Safeguards Measure as a protection to minimize of serious injury or threat of serious injury which was caused by the surge of import on ceramic tiles product. The method that is used in this research is prescriptive, which are to study about the purposes of the law, the value of justice, the validity of the law, the concept and the other principlas of law. Main issue in this thesis is to understand the compliance of application of safeguard measure that has been done by the Indonesian Committee of Safeguards Measure on conducting the investigation the surge of imports of ceramic tiles to the GATT 1946, WTO Agreement Safeguards, and Government Regulation No. 34/2011 regarding Antidumping Measure, Cumpolsory Measure, and Trade Safeguard Measure as well as the precedent of WTO-DSB. Based on the writers research, the application of the safeguard measures on import of the ceramic tiles did not comply to all the factors that has been made by GATT 1947, WTO Agreement on Safeguards and WTO-DSB decisions. It needs modifications concerning the methods of investigation and the application of the safeguards measures."

"Perdagangan internasional adalah salah satu aspek dari kehidupan dimana masyarakat dapat memiliki akses terhadap barang-barang yang pada umumnya susah untuk dijangkau. Untuk mengatur aspek perdagangan internasional, sebuah organisasi diperlukan untuk kepentingan tersebut. World Trade Organization merupakan organisasi yang memiliki fungsi umum sebagai pengatur perdagangan internasional dalam segala aspeknya seperti Langkah-langkah perdagangan, tarif, dan penyelesaian sengketa. Diantara instrumen-instrumen yang dapat dipakai untuk memfasilitasi perdagangan adalah safeguard measure. Safeguard measures memberikan perlindungan terhadap produk yang diimpor dengan jumlah banyak dan dapat menyebabkan atau akan menyebabkan kerugian serius bagi industri domestik negara pengimpor. Regional trade agreements merupakan perjanjian yang dibuat oleh dua atau lebih negara untuk tujuan perdagangan yang dapat memberi keuntungan bagi mereka seperti pengurangan tarif impor untuk negara-negara yang masuk dalam perjanjiannya. Skripsi ini bertujuan untuk meneliti pengaturan safeguard measure seperti yang tertuang dalam aturan World Trade Organization dan aturan dalam regional trade agreements dengan metode yuridis normatif. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa perbedaan yang muncul dalam perbandingan aturan-aturannya, seperti jangka waktu, proses notifikasi, kenaikan tarif terhadap produk impor dan proses investigasi. Namun, hal ini tidak berarti bahwa peraturan dalam regional trade agreements berbeda dengan aturan dari World Trade Organization karena mereka saling melengkapi dan anggota regional trade agreements merupakan anggota World Trade Organization juga.

---

International trade takes part of everyday life to receive products that are normally unavailable. To govern the aspect of international trade, an organization was created for the purpose of it. The World Trade Organization acts as the premier organization in regulating international trade in all its aspects such as trade measures, tariffs, and dispute settlement. Instruments used to facilitate trade are trade remedies with one of them being safeguard measures. Safeguard measures provide protection from imported products that are brought in increased amounts and can or will cause serious injury to a country’s domestic industry. Regional trade agreements are an agreement between two or more countries to partake in a trade agreement that liberalizes tariff for the Parties in the agreement. This thesis will delve to the regulation of safeguard measures in accordance with the World Trade Organization rules as well as the regional trade agreements’ provisions via a judicial normative research method. From the research, there are differences that appear when comparing the provisions, such as difference in duration, notification process, tariff increase to products, and investigation procedures. However, this does not necessarily mean that the regulations under regional trade agreements are different than the World Trade Organization rules as they complement each other, and members of the regional trade agreements are members of the World Trade Organization as well.

"

"ABSTRAKEkspansi modal dan perdagangan Negara-negara didunia sebenarnya telah lama dimulai. Hal ini terjadi sejak dimulainya Revolusi Industri pada abad XVIII di Eropa. Dengan penerapan teknologi dalam bidang industri, Negara-negara Eropa mengalami surplus produksi, Salah satunya dalam bidang tekstil, sehingga mereka membutuhkan pasarbaru untuk menyerap hasil produksinya. Hal inilah yang mendorong terjadinya imperialisme dan kolonialisme yang melanda Negara-negara di Asia dan Afrika, selain kebutuhan akan bahan mentah bagi industri mereka.Dalam penelitian ini penulis mencoba untuk mengkaji dampak dari liberalisasi perdagangan, khususnya bidang tekstil yang diatur dalam aturan perdagangan WTO terhadap industri tekstil Indonesia akibat masuknya TPT impor dari China Serta Cara penanggulangannya berdasarkan pasal 19 tentang tindakan pengamanan (safeguard measures) yang terdapat dalam aturan GATT.Tujuan penelitian :1. Menganalisis dampak kenaikkan impor tekstil dan produk tekstil dari China ke Indonesia terhadap industri tekstil dalam negeri. 2. Menjelaskan penerapan aturan Tindakan Pengamanan yang diatur dalam Pasal XIX GATT untuk mengatasinya.3. Menjelaskan prosedur penerapan Tindakan Pengamanan yang dapat dilakukan pemerintah Indonesia berdasarkan ketentuan Keputusan Presiden No.84 Tahun 2002 untukmenanggulangi kenaikkan impor TPT China.Metode pengolahan dan analisa data bersifat kuantitatif dan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Sedangkan sumber datapenelitian didapat dari data statistik buku ?Indikator Industri Besar dan Sedang Indonesia 1996-2004" yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia."

"Adanya pertumbuhan signifikan dalam sektor industri tekstil – kain dan pakaianjadi di Indonesia yang sangat pesat memengaruhi impor dan ekspor nasional.Kemudian, terjadi lonjakan impor dalam sektor industri tekstil – kain dan pakaianjadi menyebabkan adanya kerugian serius dan/atau ancaman kerugian serius.Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini menganalisis pengaturan tindakanpengamanan (safeguards) sesuai dengan ketentuan WTO. Selain itu, penelitian inijuga menganalisis penyelidikan dalam pemberitahuan G/SG/N/8/IDN/23-G/SG/N/10/IDN/23 dan G/SG/N/6/IDN/36 mengenai tindakan pengamanan yangakan diambil oleh Pemerintah Indonesia. Selanjutnya, analisis ini menggunakanmetode yuridis tindak dengan menganalisis data sekunder. Indonesia sebagai salahanggota negara dalam WTO telah menandatangani Perjanjian WTO yang didalamnya termasuk mengenai Perjanjian Tindakan Pengamanan (Safeguards).Ketentuan Tindakan Pengamanan sesuai dengan Perjanjian Pengamananmenyebutkann adanya beberapa syarat untuk pengenaan Tindakan Pengamananyang tertera pada Pasal 4.2(b) Perjanjian Pengamanan. Indonesia telahmengundangkan Keputusan Presiden No. 84 Tahun 2002 tentang TindakanPengamanan Industri dalam Negeri dari Akibat Kebijakan Impor.Tindakanpengamanan didefinisikan sebagai tindakan “darurat” sehubungan denganpeningkatan impor produk tertentu. Dalam kedua pemberitahuan tersebut dapatdipahami bahwa tindakan pengamanan sementara yang diambil adalah untukmengatasi kerugian serius yang dideritas industri dalam negeri.Kata kunci: impor, tindakan pengamanan, tekstil, WTO

---

A significant growth in the textile-fabric and apparel industry sector in Indonesia

rapidly affecting national imports and exports. Thus, when there was a surge in

imports in the textile industry sector - fabrics and apparel, which causing serious

losses and / or the threat of serious losses. Hence, this study analyzes safeguards in

accordance with WTO provisions. In addition, this study also analyzes the

investigations in the notification of G / SG / N / 8 / IDN / 23-G / SG / N / 10 / IDN

/ 23 and G / SG / N / 6 / IDN / 36 regarding the security measures that will be taken

by the Government of Indonesia. Furthermore, this analysis uses the follow-up

juridical method by analyzing secondary data. Indonesia as a member of the WTO

has signed a WTO Agreement which includes the Safeguards Agreement.

Safeguard provisions in accordance with the Safeguard Agreement states that there

are several conditions for the imposition of Safeguard Measures as stated in Article

4.2 (b) of the Security Agreement. Indonesia has promulgated Presidential Decree

No. 84 of 2002 concerning Domestic Industry Safeguards from the Impact of

Import Policies. Safeguards are defined as an "emergency" measures in connection

with the increase in imports of certain products. In both notifications it is

understood that the temporary safeguards are being taken to overcome serious

losses suffered by the domestic industry.

"

"[ABSTRAKPenelitian ini meneliti tentang implementasi pengenaan tindakan pengamanan (safeguard) dalam melindungi industri dalam negeri terhadap impor produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan. Kebijakan ini dikeluarkan seiring melonjaknya impor produk tersebut sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian serius atau ancaman kerugian serius pada industri dalam negeri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) telah sesuai dengan aturan di dalam Agreement on Safeguards dan memenuhi kriteria: adanya lonjakan impor, adanya kerugian atau ancaman kerugian, dan adanya hubungan sebab akibat antara lonjakan impor dengan kerugian atau ancaman kerugian. Berdasarkan data impor tahun 2014 ? 2015 dapat disimpulkan bahwa penerapan BMTP bagi produk tersebut telah memberikan dampak yang cukup signifikan dalam menahan lonjakan impor.

---

ABSTRACTThis thesis analyzes the implementation of safeguard measures in protecting domestic industry against import of product flat-rolled of iron or non-alloy steel. This policy is issued as soaring imports of these products that result in serious injury or threat of serious injury on the domestic industry. These results indicate that the adoption of Safeguard Measures Import Duty (BMTP) in accordance with the rules in the Agreement on Safeguards and following the criteria: increase imports, serious injury or threat of serious injury, and the causal link between increase imports and serious injury or threat of serious injury. Based on data imports in 2014 ? 2015, it can be concluded that the application of BMTP for these products have a significant impact in restraining the increase in imports;This thesis analyzes the implementation of safeguard measures in protecting domestic industry against import of product flat-rolled of iron or non-alloy steel. This policy is issued as soaring imports of these products that result in serious injury or threat of serious injury on the domestic industry. These results indicate that the adoption of Safeguard Measures Import Duty (BMTP) in accordance with the rules in the Agreement on Safeguards and following the criteria: increase imports, serious injury or threat of serious injury, and the causal link between increase imports and serious injury or threat of serious injury. Based on data imports in 2014 ? 2015, it can be concluded that the application of BMTP for these products have a significant impact in restraining the increase in imports;This thesis analyzes the implementation of safeguard measures in protecting domestic industry against import of product flat-rolled of iron or non-alloy steel. This policy is issued as soaring imports of these products that result in serious injury or threat of serious injury on the domestic industry. These results indicate that the adoption of Safeguard Measures Import Duty (BMTP) in accordance with the rules in the Agreement on Safeguards and following the criteria: increase imports, serious injury or threat of serious injury, and the causal link between increase imports and serious injury or threat of serious injury. Based on data imports in 2014 ? 2015, it can be concluded that the application of BMTP for these products have a significant impact in restraining the increase in imports, This thesis analyzes the implementation of safeguard measures in protecting domestic industry against import of product flat-rolled of iron or non-alloy steel. This policy is issued as soaring imports of these products that result in serious injury or threat of serious injury on the domestic industry. These results indicate that the adoption of Safeguard Measures Import Duty (BMTP) in accordance with the rules in the Agreement on Safeguards and following the criteria: increase imports, serious injury or threat of serious injury, and the causal link between increase imports and serious injury or threat of serious injury. Based on data imports in 2014 – 2015, it can be concluded that the application of BMTP for these products have a significant impact in restraining the increase in imports]"

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai penerapan safeguards berupa Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) terhadap impor produk kertas dan kertas karton dilapisi, tidak termasuk kertas uang sebagai upaya melindungi industri dalam negeri ditinjau dari persyaratan yang diatur dalam ketentuan safeguards dan pertimbangan kepentingan nasional. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dan preskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan safeguards terhadap impor produk tersebut telah sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam ketentuan safeguards dan memenuhi unsur pertimbangan kepentingan nasional. Berdasarkan data impor tahun 2015? 2016 dapat disimpulkan bahwa penerapan BMTP bagi produk tersebut cukup mampu mengurangi lonjakan impor

---

ABSTRACTThis thesis discusses the application of safeguards (BMTP) against imports of coated paper and paperboard in an effort to protect domestic industries in terms of the requirements stipulated in the provisions of safeguards and considerations of national interests. This study is normative and prescriptive. The study concluded that the application of safeguards against imports of the product complies with the requirements set out in the provisions of safeguards and meet the elements of national interest considerations. Based on data of imports in 2015- 2016 it can be concluded that the application of BMTP is quite capable of reducing imports surge."

"Tesis ini membahas tentang perlindungan industri dalam negeri terhadap adanya lonjakan impor dengan penerapan tindakan pengamanan (safeguards measures) melalui peraturan nasional dan membandingkan kesesuaian peraturan nasional mengenai safeguards tersebut dengan WTO Agreement, baik dalam GATT 1947 maupun Agreement on Safeguards. Tindakan pengamanan (safeguards measures) berbeda dari tindakan anti dumping dan countervailing measures karena safeguards diterapkan dalam suasana perdagangan yang adil (fair trade). WTO memperbolehkan negara Anggota yang industrinya mengalami kerugian serius atau ancaman kerugian serius sebagai akibat adanya lonjakan impor untuk melakukan tindakan safeguards, baik berupa pengenaan tarif tambahan, pembatasan impor (kuota) maupun keduanya. Tindakan pengamanan ini dipandang kurang popular dan jarang digunakan karena syaratnya yang cukup berat. Pemerintah negara Anggota WTO cenderung memilih untuk melindungi industri dalam negeri mereka melalui grey area measures dengan cara menggunakan perundingan bilateral di luar tata cara GATT, mereka meminta negara pengekspor untuk mengurangi jumlah ekspornya secara sukarela (voluntary export restraints-VER) atau melalui persetujuan yang saling menguntungkan untuk menyetujui cara lain untuk berbagi pasar (orderly marketing arrangement-OMA). Tesis ini menggunakan penelitian yuridis normatif karena menitikberatkan pada penelitian kepustakaan yang intinya meneliti asasasas hukum, sistematis hukum, dan sinkronisasi hukum dengan cara menganalisanya. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Selanjutnya, permasalahan yang dibahas dalam Tesis ini adalah mengenai kesesuaian pengaturan safeguards dalam WTO dibandingkan dengan peraturan nasional dan mengenai penerapan tindakan pengamanan (safeguards measure) apakah telah dapat melindungi industri dalam negeri dari lonjakan impor atau belum.

---

This thesis discusses the protection of domestic industry against the import surge to the implementation of safeguards measures through national legislation and to compare the suitability of national regulations regarding such safeguards with the WTO Agreement, either in GATT 1947 and the Agreement on Safeguards. Safeguard measures differ from anti-dumping measures and countervailing measures as safeguards applied in an atmosphere of fair trade. Members of the WTO allow countries that the industry experienced serious injury or threat of serious injury as a result of increased import to take safeguards action, whether in the form of the imposition of additional tariffs, import restrictions (quotas) or both. Safeguard measures are seen as less popular and rarely used because the conditions are quite heavy. WTO member country governments tend to choose to protect their domestic industries through the "gray area measures" by using bilateral negotiations outside GATT procedures, they require exporting countries to reduce the amount of its exports voluntarily (voluntary export restraints-VER) or through agreements mutually beneficial to agree on other ways to market share (orderly marketing arrangements-OMA). This thesis uses normative legal research because it focuses on the research literature that examines the core principles of law, the law systematically, and the synchronization of the law in a way it analyzed. The data obtained were analyzed using qualitative descriptive methods. Furthermore, the problems will be discussed in this thesis is about the suitability of setting safeguards in the WTO as compared with the national regulations and on implementation safeguards measure whether it has been able to protect domestic industries from import surge or not."