Adanya pertumbuhan signifikan dalam sektor industri tekstil – kain dan pakaianjadi di Indonesia yang sangat pesat memengaruhi impor dan ekspor nasional.Kemudian, terjadi lonjakan impor dalam sektor industri tekstil – kain dan pakaianjadi menyebabkan adanya kerugian serius dan/atau ancaman kerugian serius.Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini menganalisis pengaturan tindakanpengamanan (safeguards) sesuai dengan ketentuan WTO. Selain itu, penelitian inijuga menganalisis penyelidikan dalam pemberitahuan G/SG/N/8/IDN/23-G/SG/N/10/IDN/23 dan G/SG/N/6/IDN/36 mengenai tindakan pengamanan yangakan diambil oleh Pemerintah Indonesia. Selanjutnya, analisis ini menggunakanmetode yuridis tindak dengan menganalisis data sekunder. Indonesia sebagai salahanggota negara dalam WTO telah menandatangani Perjanjian WTO yang didalamnya termasuk mengenai Perjanjian Tindakan Pengamanan (Safeguards).Ketentuan Tindakan Pengamanan sesuai dengan Perjanjian Pengamananmenyebutkann adanya beberapa syarat untuk pengenaan Tindakan Pengamananyang tertera pada Pasal 4.2(b) Perjanjian Pengamanan. Indonesia telahmengundangkan Keputusan Presiden No. 84 Tahun 2002 tentang TindakanPengamanan Industri dalam Negeri dari Akibat Kebijakan Impor.Tindakanpengamanan didefinisikan sebagai tindakan “darurat” sehubungan denganpeningkatan impor produk tertentu. Dalam kedua pemberitahuan tersebut dapatdipahami bahwa tindakan pengamanan sementara yang diambil adalah untukmengatasi kerugian serius yang dideritas industri dalam negeri.Kata kunci: impor, tindakan pengamanan, tekstil, WTO

---

A significant growth in the textile-fabric and apparel industry sector in Indonesia

rapidly affecting national imports and exports. Thus, when there was a surge in

imports in the textile industry sector - fabrics and apparel, which causing serious

losses and / or the threat of serious losses. Hence, this study analyzes safeguards in

accordance with WTO provisions. In addition, this study also analyzes the

investigations in the notification of G / SG / N / 8 / IDN / 23-G / SG / N / 10 / IDN

/ 23 and G / SG / N / 6 / IDN / 36 regarding the security measures that will be taken

by the Government of Indonesia. Furthermore, this analysis uses the follow-up

juridical method by analyzing secondary data. Indonesia as a member of the WTO

has signed a WTO Agreement which includes the Safeguards Agreement.

Safeguard provisions in accordance with the Safeguard Agreement states that there

are several conditions for the imposition of Safeguard Measures as stated in Article

4.2 (b) of the Security Agreement. Indonesia has promulgated Presidential Decree

No. 84 of 2002 concerning Domestic Industry Safeguards from the Impact of

Import Policies. Safeguards are defined as an "emergency" measures in connection

with the increase in imports of certain products. In both notifications it is

understood that the temporary safeguards are being taken to overcome serious

losses suffered by the domestic industry.