Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tahun 1948, tahun ketiga perjuangan mempertahankan kemerdekaan merupakan tahun yang paling berat bagi Republik Indonesia. Diterimanya persetujuan Renville oleh Republik Indonesia menimbulkan banyak kerugian baginya. Wilayah kedaulatan Republik Indonesia menjadi semakin sempit, pasukan-pasukan gerilya Indonesia yang belum dapat dikalahkan oleh Belanda harus dipindahkan dari "kantong-kantong" gerilyanya ke daerah Republik yang semakin sempit. Pengunduran pasukan bukan disebabkan karena telah dikalahkan secara militer di dalam medan pertempuran, tetapi disebabkan keputusan yang disepakati bersama di dalam meja perundingan. , suatu "negotiated retreat". Tetapi Belanda melakukan pelanggaran demi pelanggaran persetujuan Renville, menolak diadakannya pebliscite, menunda-menunda diadakannya perundingan lanjutan pasca Renville dan lain-lain. Renville menimbulkan hubungan Indonesia dan Belanda suatu suasana perdamaian yang semu, suatu "state of uneasy peace". Belanda tetap memelihara kekuatan militernya, tidak menguranginya setelah Renville. Jumlah kekuatan 120.000, tetap dipertahankannya, suatu kekuatan militer yang terbesar yang ditugaskan ke Indonesia di dalam sejarah Belanda. Kenyataan ini bagi Republik Indonesia merupakan indikasi bahwa Belanda sewaktu-waktu akan menggunakan kekuatan militernya untuk melakukan agresi militer, memaksakan kehendaknya apabila perundingan-perundingan pasca Renville tidak menghasilkan keputusan politik yang memuaskan baginya.Mengalirnya para pengungsi di dalam jumlah besar dan pasukan Republik yang ber"hijrah"dari daerah-daerah yang diduduki Belanda kewilayah Republik, menimbulkan problema ekonomi dan sosial yang besar, kesulitan diperbesar dengan adanya blokade ekonomi yang ketat fihak Belanda.Akibat diterimanya persetujuan Renville juga menimbulkan krisis parlementer. Perdana Menteri Amir Syarifudin meletakkan jabatannya, setelah kabinet "Sayap Kirinya" tidak mendapat dukungan dari Masyumi dan Partai Nasional Indonesia.Presiden Soekarno menunjuk Wakil Perdana Menteri Mohamad Hatta sebagai formatur kabinet , dan berhasil membentuk kabinet baru pada tanggal 30 Januari 1948. Namun ketidak berhasilan Hatta untuk mengangkat seorang Menteri dari Sayap Kiri menimbulkan mala petaka yang cukup besar. Sayap Kiri menjadi kekuatan oposisi, kekuatan kanan dan tengah revolusi Indonesia di dalam kabinet Hatta melakukan konsolidasi kekuatannya. Sayap Kiri yang telah mengkonsolidasikan dirinya menjadi Front Demokrasi Rakyat, suatu kekuatan politik dan mempunyai sayap militer , melakukan oposisi yang semakin radikal. Pertentangan antara kekuatan kanan dan kiri semakin meningkat dibulan-bulan setelah perjanjian Renville dan berakhir dengan konflik bersenjata di Madiun."

"Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia dalam rangka Penanaman Modal Asing untuk melaksanakan usaha pertambangan bahan galian, tidak termasuk minyak bumi, gas alam, panas bumi, radio aktif dan batubara, dilakukan dalam bentuk Kontrak Karya. Kontrak Karya pertambangan Umum bersifat "Lex Specialis" artinya segala ketentuan-ketentuan yang telah tercantum dalam kontrak karya tidak akan ikut berubah karena terjadinya perubahan atas peraturan Undang-undang yang berlaku umum. Pernyataan Lex Specialis ini dapat dilihat dalam Surat Menteri Keuangan S-1032/MK.04/1998.Dalam pendirian perusahaan kontrak karya ada pengeluaranpengeluaran yang harus dikeluarkan oleh pemegang saham sebelum perusahaan kontrak karya berdiri yang lebih dikenal dengan nama Pre Contract of Work Expenditures (Pre-COW Expenditures). Pre-Cow Expenditures ini dilakukan dalam melaksanakan kegiatan Preliminary Exploration Work, dimana pekerjaan inilah yang nantinya akan menentukan apakah dari hasilnya akan dilanjutkan ke tahap pendirian perusahaan kontrak karya atau bukan.Sehingga jika hasil Preliminary Exploration Work memberikan perhitungan yang tidak memungkinkan untuk dilanjutkan ke tahap pendirian perusahaan kontrak karya maka Pre-COW Expenditures akan menjadi beban calon pemegang saham perusahaan kontrak karya itu dan kalau ternyata dilanjutkan ke tahap pendirian perusahaan kontrak karya maka Pre-COW Expenditures akan dialihkan ke perusahaan kontrak karya untuk dibebankan sebagai unsur biaya dalam perusahaan kontrak karya seperti yang dinyatakan dalam Kontrak Karya Generasi VI Pajak Penghasilan.Dalam Annex H butir butir (6) ini dinyatakan bahwa pengeluaran-pengeluaran sebelum perusahaan didirikan yang telah dikeluarkan oleh para pemegang saham dan langsung berhubungan dengan proyek Kontrak Karya, dapat dikonsolidasikan ke dalam rekening Perusahaan sebagai unsur-unsur biaya. Pengeluaran-pengeluaran tersebut harus diaudit oleh akuntan publik dan disetujui oleh Direktur Jendera Pajak. Dari pernyataan dalam Annex H butir (6) Kontrak Karya ini dapat disimpulkan bahwa syarat Pre-COW Expenditures ini dapat dikonsolidasikan ke perusahaan Kontrak Karya sebagai unsur-unsur biaya pengurang penghasilan (deductible expenses), ada 4 (empat), yaitu pengeluaran itu harus dikeluarkan oleh pemegang saham, harus berhubungan langsung dengan proyek Kontrak Karya, harus diaudit oleh akuntan publik dan terakhir harus diaudit oleh Direktur Jenderal pajak.Umumnya dalam pertambangan di Indonesia dalam mengerjakan pekerjaan yang berhubungan dengan Pre-COW Expenditures, pemegang saham meyerahkan seluruh proses pekerjaan itu kepada perusahaan jasa pertambangan (Mining Service Company) sebagai agent of payment dari pemegang saham, maka semua Pre-COW Expenditures yang dikeluarkan oleh Mining Service Company bukanlah biaya bagi Mining Service Company itu, tetapi adalah harta/property milik pemegang saham.Dari studi atas sengketa pajak pada PT "X", diketahui bahwa sampai saat ini pihak pemerintah terutama pihak Direktorat Jenderal Pajak belum pernah mengeluarkan suatu peraturan atas Pre-COW Expenditures yang mengatur tentang bagaimana prosedur pelaksana atas pernyataan yang terdapat dalam kontrak karya Annex H butir (6), apa itu mengenai kriteria pengeluaran yang berhubungan dengan proyek kontrak karya, bagaimana cara pengalihannya, kapan seharusnya mulai diamortisasi, bagaimana tatacara pemberian persetujuan, apakah melalui permohonan khusus atau melalui penyampaian SPT PPH Badan yang kemudian persetujuannya berupa Surat Ketetapan pajak, apakah proses mendapatkan persetujuan itu harus dilakukan di kantor pusat atau cukup melalui KPP tempat wajib pajak terdaftar.Direktorat Jenderal pajak dalam memberikan suatu persetujuan untuk menerima atau menolak atas pembebanan Pre-COW Expenditures, harus memperhatikan asas pemungutan pajak terutama asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas efisiensi sehingga tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan baik itu pihak wajib pajak maupun pihak Pemerintah atau Direktorat Jenderal pajak.

---

Agreements between the Government of the Republic of Indonesia and Indonesian legal entity-based business companies for the purpose of Foreign Investment in the mining of minerals, exclusive of petroleum, natural gas, geo-thermal energy, radio active and coal, are entered into in the form Contracts of Work. The Contract of Work on General Mining Operations is "Lex Specialis," which means that all legal provisions contained in the contract of work will not be subject to change in case of amendment to any of the prevailing laws and regulations. This 'lex specialis' statement appears in the Letter of the Minister of Finance under Number S-1032/MK.04/1998.Incorporation of a contract of work - based business enterprise involves pre-establishment expenses by the shareholders better known as the Pre-contract-of-Work Expenditures (Pre-COW Expenditures). These Pre-COW Expenditures form part of the Preliminary Exploration Work. It is this work that will determine whether or not the results will proceed to the phase of incorporating a contrac-of-work-based business company.If the results of the Preliminary Exploration Work generate a calculation making impossible to proceed to the phase of incorporating a contrac-of-workbased business company, the Pre-COW Expenditures will be to the cost of the prospective shareholders of the contrac-of-work-based company. If the results, as it turns out, do to the phase of incorporation, the Pre-COW Expenditures will be transferred to the the contrac-of-work-based company for debiting as a cost element therein, as specified in the Generation VI Contract of Work of General Mining in Annex H, point (6) on the Rule on Income Tax Calculation.Annex H point (6) provides that any preincorporation expenses, spent by the shareholders and immediately associated with the contrac-of-work-based projects, are capable of consolidation into the Company?s account as a cost element. Such expenses are subject to audit by an public accountant and to the approval of the Director General of Taxation. From the statement in Annex H, point (6) of the Contract of Work a conclusion can be drawn that the Pre-COW Expenditures can be consolidated into the contrac-of-work-based company as deductible expenses, under 4 (four) conditions: expenses are to be spent by the shareholders; are in direct relation to the the contrac-of-workbased projects; are to be audited by a public accountant, and, lastly, are to approved the Director General of Taxation.In general, in the mining sector in Indonesia, in jobs relative to the Pre-COW Expenditures, the shareholders pass the entire process to a Mining Service Company as their agent of payment. All such Pre-COW Expenditures spent by the Mining Service Company are not so to the Mining Service Company, but the property of the shareholders.The study of a tax dispute facing PT "X", has led to the discovery that the Government, in this case, the Directorate General of Taxation, has not as yet issued issued any regulation on the Pre-COW Expenditures governing the procedure for implementation of the statement in the contract of work in Annex H, point (6), concerning the criteria for expenditure associated with the contract-of-work-based projects, for transfer, when should amortization commence; for approval, whether through a special application or submission of the Business Entity-related Annual Income Tax Return further approved in the form of the Tax Assessment Notice; whether the process of obtaining the approval is to proceed at the head office only at the Tax Service Office with which the taxpayer has been registered.The Directorate General of Taxation in the issuance of the approval/acceptance or of the rejection of the debiting of the Pre-COW Expenditures, must take note of the principles of tax collection, mainly relative to fairness, legal certainty, and efficiency so that not a single party feels having been put at a disadvantage, whether it is the taxpayer, Government, or Directorate General of Taxation."

"Skripsi ini membahas tentang kewenangan Ombudsman Republik Indonesia dalam mengawasi kebijakan publik di Indonesia dengan mengamati kasus maladministrasi pada kebijakan revitalisasi Monas. Monas sebagai lambang kemegahan Kota Jakarta merupakan salah satu kawasan yang di revitalisasi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Akan tetapi, ditengah-tengah pelaksanaannya terdapat dugaan maladministrasi yang mengakibatkan penghentian sementara kebijakan tersebut. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jakarta melakukan investigasi terhadap maladmisnistrasi yang terjadi di dalam revitalisasi Monas. Dalam investigasi tersebut ditemukan terdapat tiga instansi pemerintah yang melakukan maladministrasi diantaranya Pemerintah Povinsi DKI Jakarta, DPRD Provinsi Jakarta, serta Menteri Sekretaris Negara. Jenis penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif dengan bentuk penelitian kualitatif-deskriptif. Kesimpulan dari skripsi ini adalah Ombudsman Republik Indonesia merupakan lembaga pengawas eksternal dalam pemerintahan dan menjadi lembaga yang berperan penting dalam mengatasi maladministrasi kebijakan publik. Saran dari skripsi ini adalah Ombudsman Republik Indonesia harus memiliki kewenangan yang lebih di hargai dengan adanya peraturan yang menguatkan proses pengawasan yang dilakukan Ombudsman Republik Indonesia.

---

This thesis discusses the authority of the Ombudsman of the Republic of Indonesia in overseeing public policy in Indonesia by observing cases of maladministration in the Monas revitalization policy. Monas as a symbol of the greatness of the city of Jakarta is one of the areas revitalized by the DKI Jakarta Provincial Government. However, in the midst of its implementation there were allegations of maladministration which resulted in the temporary suspension of the policy. The Ombudsman of the Republic of Indonesia, Representative of Jakarta, conducted an investigation into the maladministration that occurred during the revitalization of Monas. In the investigation, it was found that there were three government agencies that carried out maladministration including the DKI Jakarta Provincial Government, Jakarta Provincial DPRD, and the Minister of State Secretary. This type of thesis research uses juridical-normative research in the form of qualitative-descriptive research. The conclusion of this thesis is that the Ombudsman of the Republic of Indonesia is an external supervisory agency in government and has an important role in overcoming public policy maladministration. The suggestion from this thesis is that the Ombudsman of the Republic of Indonesia should have more authority that is respected by the existence of regulations that strengthen the supervisory process carried out by the Ombudsman of the Republic of Indonesia. "

"Studi ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang pembentukan Barisan 20 sebagai badan perjuangan rakyat Muna pada masa revolusi kemerdekaan, peranan para pemuda dan bangsawan Muna dalam proses pembentukan Barisan 20, taktik dan strategi perjuangan Barisan 20 dalam mempertahankan kemerdekaan RI di daerah Muna, proses dan akhir perjuangan Barisan 20, dukungan masyarakat Muna terhadap perjuangan Barisan 20, serta dampak perjuangan Barisan 20 terhadap kehidupan masyarakat Muna.Perjuangan Barisan 20 dalam mempertahankan kemerdekaan RI di daerah Muna pada tahun 1945-1949 dapat dikategorikan sebagai aksi kolektif. Jadi kerangka teori yang digunakan dalam studi ini adalah teori aksi kolektif dari Charles Tilly. Aksi kolektif adalah orang-orang yang bertindak bersama-sama melalui suatu organisasi dengan cara mobilisasi untuk memperjuangkan kepentingan bersama. Dalam kaitan ini, para pejuang Barisan 20 bertindak bersama-sama dalam menentang tentara NICA (Belanda) yang dilakukan melalui organisasi Barisan 20 dengan cara mobilisasi massa untuk memperjuangkan kepentingan bersama, yakni mempertahankan kemerdekaan RI di daerah Muna.Penelitian ini dilaksanakan di daerah Muna Sulawesi Tenggara. Kegiatan penelitian mengikuti prosedur dan langkah-langkah yang terdapat dalam metode penelitian sejarah, yakni heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dokumentasi, dan wawancara. Data yang terkumpul berupa data deskriptif. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis kritik historis, yakni kritik ekstern dan kritik intern. Sedangkan penyajiannya disusun secara kronologis, sistematis, dan ilmiah.Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh dari sumber tertulis dan sumber lisan. Sumber tertulis diperoleh dalam bentuk dokumen (arsip), buku (literatur), dan artikel. Sedangkan sumber lisan diperoleh dari hasil wawancara dengan para pelaku sejarah yang masih hidup sebagai informan kunci. Sumber lisan juga diperoleh dari hasil wawancara dengan orang yang bukan pelaku sejarah tetapi banyak memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang masalah yang diteliti.Temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan Barisan 20 dilatarbelakangi oleh adanya kekhawatiran para pemuda Muna akan kembalinya kaum kolonial Belanda untuk menguasai daerah Muna pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Selain itu juga dilatarbelakangi oleh adanya kesadaran akan pentingnya upaya untuk mempertahankan kemerdekaan RI di daerah Muna melalui organisasi perjuangan.Peranan para pemuda dan bangsawan Muna dalam proses pembentukan Barisan 20 di daerah Muna ternyata cukup besar. Para pemuda Muna berperan sebagai pelopor dan pemrakarsa pembentukan Barisan 20. Disebut Barisan 20 karena pada awal pembentukannya organisasi perjuangan ini dipelopori dan diprakarsai oleh dua puluh orang pemuda Muna. Sementara para bangsawan Muna berperan sebagai mobilisator, terutama dalam mengerahkan massa untuk melibatkan diri dalam organisasi Barisan 20. Berkat peranan para bangsawan Muna sehingga dalam waktu yang relatif singkat jumlah keanggotaan Barisan 20 semakin bertambah banyak. Dalam perkembangannya Barisan 20 dilengkapi dengan kesatuan kelasykaran yang disebut Batalyon Sadar.Pada awalnya para pejuang Barisan 20 berusaha memberikan pengertian dan pedahaman kepada masyarakat luas tentang pentingnya perjuangan mempertahankan kemerdekaan RI. Setelah itu mereka berusaha menjalin hubungan kerjasama dengan organisasi perjuangan yang ada di daerah lain. Para pejuang Barisan 20 menerapkan taktik dan strategi perjuangan secara gerilya. Selain kondisi wilayah daerah Muna yang sangat cocok untuk perang gerilya, juga karena dihadapkan pada kenyataan bahwa tentara NICA (Belanda) sebagai musuh jauh lebih kuat dibandingkan dengan pasukan Barisan 20. Taktik dan strategi perjuangan yang diterapkan oleh para pejuang Barisan 20 tersebut ternyata cukup efektif dalam meredam gerak ofensif tentara NICA di daerah-daerah pedalaman Muna.Kenyataan menunjukkan bahwa masyarakat Muna juga memberikan dukungan sepenuhnya terhadap perjuangan Barisan 20. Mereka ada yang ikut melibatkan diri secara langsung dalam pertempuran melawan tentara NICA. Bagi masyarakat yang tidak melibatkan diri secara langsung dalam pertempuran, mereka secara sukarela menyediakan berbagai bahan kebutuhan bagi para pejuang Barisan 20 seperti makanan, senjata, dan uang. Bahkan ada juga masyarakat yang menjadi kurir dengan tugas menyampaikan pesan dan informasi tentang keberadaan musuh di daerah Muna kepada para pejuang Barisan 20. Berkat adanya partisipasi dan dukungan yang diberikan oleh masyarakat, para pejuang Barisan 20 mampu memaksa tentara NICA untuk melakukan perang berlarut-larut. Ketidakmampuan Belanda untuk mengalahkan para pejuang Republik pada umumnya telah membuka jalan ke arah perundingan yang pada akhirnya memaksa Belanda harus angkat kaki dari bumi Indonesia setelah pengakuan kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949.

---

Front 20 and Its Struggle to Defend the Independence of the Republic Of Indonesia in Muna South East Sulawesi 1945-1949This study has the purpose to know the background of the establishment of Front 20 as a struggle organization of the people of Muna during the independence revolution period, the role of the youngsters and the nobility of Muna in the process of establishment of Front 20, the tactics and strategies of struggle of Front 20 in the defense of the independence of the Republic Indonesia in the Muna area; the process and the end of the struggle of Front 20, the support of the Muna community to the struggle of Front 20, and the impact of the struggle of Front 20 on the community life of Muna.The struggle of Front 20 in the defense of the independence of the Republic of Indonesia of in the Muna area. in the years 1945-1949 can be categorized as a collective action. Thus the theoretical framework used in this study is the collective action theory of Charles Tilly. Collective action is people acting together through an organization by way of mobilization for the purpose of defending collective interest. In this connection, the strugglers of Front 20 acted collectively in confronting the NICA (Dutch) army performed through the organization of front 20 by way of mass mobilization to fight for collective interest, i.e. defending the independence of the Republic Indonesia in the Muna area.This study was performed in the Muna area South East Sulawesi. The activities of the research followed the procedures and steps found in the method of history research, i.e., heuristic, critic, interpretation, and historiography. Data collection was performed through library research, documentation and interview. The collected data formed descriptive data. Data analysis was performed qualitatively by used of historical critic analytical technique, i.e. external critic and internal critic. While its presentation was compiled chronologically, systematically and scientifically.The data required in this research were obtained from written and unwritten resources. Written-resources were obtained in the form of document (files) books (literature, and articles while unwritten resources were obtained .from the result of interview with participant of history still living as informants. Unwritten sources were also obtained from result _of interviews of those who were not participant in history but having knowledge and understanding about the question being studied.Findings of research result indicated that- the establishment of Front 20 was back grounded by the existence of concern among the youngsters of Muna that the Dutch colonial people would return and would take power of the Muna area especially and Indonesia in general. Further it was also back grounded by the existence of consciousness of the importance of attempt to defense the independence of the Republic Indonesia in the Muna area through struggle organization.The rule of the youngster and the nobility of Muna in the process of establishment of the Front 20 in the Muna area turn out to be rather large. The young people of Muna plaid the role of frontiers and initiative takers in the establishment of Front 20. Called Front 20 since at the beginning of its establishment this struggle organization was frontier and taken initiative takers by twenty youngman of Muna. While the nobility of Muna plaid the role of mobilization, especially in the mobilization of the mass to involve themselves in the organization Front 20. Thanks to the role of the nobility of Muna so that within a comparatively short time the number-of membership of Front 20 continued to increase. In his development Front 20 was provided with a semi military unit called Batalyon Sadar.In the beginning the struggles of Front 20 strited to provide knowledge and understanding to the general community about the importance of the struggle to defend the independence of the Republic Indonesia. Thereafter they attended to establish cooperation with struggle organizations present in other areas. The strugglers of Front 20 applied gerilya tactic and struggle strategy. Aside from the conditions of the Muna area which is very fit for gerilya war fare, also since they were confronted with the reality that the NICA army as enemy was far stronger compared with the army of Front 20. The struggle tactic and strategy applied by the Front 20 strugglers appeared to be effective enough in stopping the offensive movement of the NICA army in the lands of Muna.Facts indicated that the Muna community also provided full support to the struggle of Front 20. Some of them participated by involving themselves directly in the warfare against the NICA army. For the part of the community which did not directly involve themselves in the warfare, they took the initiative on own will to provide various materials required by the strugglers of Front 20 as food, weapon, and money. There were even members of the community who became courier with the task to bring massages and information on the presence of the enemy in the Muna area to the strugglers of Front 20. Thanks to the existence of participations and support provided by the community, the struggle of Front 20 appeared to be able to force the MICA army to perform long term war. The inability of the Dutch to defeat the strugglers of the republic have in general opened the way towards negotiation which at the end forced the Dutch to leave the Indonesian ground after the acknowledgement of sovereignty on December 27,1949."

"Sejak tanggal 7 Juni 2000, RRI memasuki babak baru dalam sejarahnya, yakni dengan PP No. 37 Tahun 2000, RRI telah ditetapkan sebagai radio publik. Bagi sebagian besar rakyat Indonesia, khususnya bagi mereka yang ikut bergerak memperjuangkan reformasi, ini adalah suatu perubahan besar. Mereka semata memandang RRI selama masa Orde Baru sebagai state ideological apparatus. Sedang bagi sebagian angkasawan RRI, tuntutan untuk kembali ke radio publik ini sebetulnya hanya mengembalikan mereka kepada jejak sejarah mereka yang paling awal yakni terlahir sebagai radio perjuangan sejak 11 September 1945.Studi ini menganalisis proses negosiasi bentuk dan fungsi RRI dan perubahan-perubahan kebijakan visi dan misi RRI, sehubungan dengan transisi tersebut dengan pendekatan ekonomi-politik media. Sebagai sebuah studi kualitatif yang berupaya memahami bagaimana para nara sumber (pelaku berbagai konteks sejarahl/historical situatedness) membangun proses-proses berpikirnya dan merekonstruksi persepektif-perspektif mereka, make peneliti berusaha untuk mencoba "menempatkan diri" pada posisi nara sumber, untuk mendapatkan sebuah penjelasan yang memiliki otentifikasi dari pada nara sumber. Penelitian ini dilakukan melalui metode indepth interview dengan 38 nara sumber terdiri dari kalangan RRI pusat dan daerah, DPR, DPRD, pemerintah daerah, akademisi dan LSM di 11 kota.Dengan analisis ekonomi-politik media, maka kedua cara pandang yang terdapat di kalangan masyaxakat dan RRI, dapat memperlihatkan bahwa para pengamat atau peneliti bisa memandang setiap historical situatedness atau "epoch" sebagai sebuah "still photo" yang berdiri sendiri-sendiri. Sedangkan untuk menggambarkan sebuah penjelasan yang lebih komprehensif, peneliti dapat mengumpulkan konteks-konteks sejarah yang dianggap penting dan kemudian dilihat akurnalasi, komposisi, dan kekuatan bobot relatif hubungan kausalnya masing-masing untuk melahirkan konteks sejarah selanjutnya.PP No. 37 Tahun 2000 dapat dilihat sebagai sesuatu yang terkait dengan sejarah lahimya RRI, berbagai konteks sejarahnya pada masa RIS, Demokrasi Liberal, Demokrasi Terpimpin, Orde Baru, dan Pasca Orde Baru. Gerakan reformasi yang dipelopori mahasiswa dan aktivis, jatuhnya Rezim Orde Baru 21 Mei 1998, serta dilikuidasinya Departemen Penerangan, merupakan historical situatedness mutakhir yang penting; dimana terhadap peristiwa-peristiwa awal tersebut angkasawan RRI relatif berada dalam posisi menunggu atau sekedar responsif. Namun serf historical situatedness selanjutnya memperlihatkan bagaimana angkasawan RRI mulai mencoba aktif dalam melakukan berbagai interaksi dengan struktur. Antara lain melalui gerakan-gerakan angkasawan muda RRI (poros Jakarta-Yogyakarta), interaksi RRI dengan LSM dan aktivis advokasi publik, lobi-lobi terhadap struktur politik Indonesia pada saat itu, serta (puncaknya) keluarnya PP No. 37 Tahun 2000 tentang Perusahaan Jawatan RRI. Beberapa titik sejarah panting lainnya dalam masa transisi RRI adalah upaya melakukan need assessment bersama publik, merubah dimensi proses produksi berita, serta mencermati kembali masalah siaran pedesaan yang pernah menjadi primadona atau puncak kontribusi RRI.Dalam setiap historical situatedness tersebut digambarkan interaksi antara struktur dan agensi, yang selalu diletakkan dalam interkontekstualitas antara faktorfaktor di level makro (faktor-faktor sosiokultural yang mempengaruhi), level meso (produksi dan konsumsi teks), dan mikro (isi teks program RRI). Dari berbagai interaksi tersebut, dikaji pula beberapa potensi kelemahan yang masih akan mewarnai perjalanan sari konteks sejarah selanjutnya. Antara lain: interaksi pusat-daerah, persoalan kepegawaian dan sumber daya manusia, belum adanya lembaga supervisi penyiaran publik, belum tumbuhnya upaya pembangkitan dana publik yang baik, serta belum dilakukannya riset pendengar dan promosi yang memadai. Analisis terhadap potensi kelemahan ini kemudian diformulasikan melalu implikasi teroretis menjadi sejumlah prediksi dan saran-saran.Dengan demikian selain mempunyai signifikasi teoretis (belum lazimnya penggunaan analisis ekonomi politik terhadap proses transisi sebuah radio negara menuju sebuah radio publik), penelitian ini diharapkan memiliki signifikansi praktis untuk dapat dimanfaatkan pihak RRI dan pihak relevan lainnya dalam membantu kesuksesan proses transisi tersebut."

"Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki ribuan pulau dan perairan yang luas, terletak pada posisi silang dunia diantara dua benua dan dua samudra sells didukung dengan potensi sumber daya kelautan yang melirnpah. Kondisi ini dapat dimanfaatkan untuk menjamin kepentingan nasional Indonesia dalam mewujudkan . tujuan nasional. Namun, seiring dengan perkembangan lingkungan strategis yang senantiasa berubah secara dinamis, kondisi geografi Indonesia tersebut dapat memberiican peluang terjadinya berbagai bentuk dan jenis aneaman, diantaranya isu keamanan taut khususnya illegal fishing, sehingga diperlukan upaya pertabanan regatta. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 3 Tabun 2002 tentang Pertahanan Negara bahwa TNI AL berperan sebagai alat pertahanan negara di laut. Oleh karena itu, TNI AL dituntut untuk mampu melaksanakan pecan dan tugasnya dalam rangka menegakan kedaulatan dan hukum di taut.Tujuan penelitian ini untuk memberkan gambaran otentik peran TNI AL dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap illegal fishing di wilayah perairan Indonesia saat ini serta kontribusinya terhadap Ketahanan Nasional.Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptit data diperoleh melalui kajian kepustakaan dan wavvancara dari beberapa pakar di Mabes TNI AL, Koa.rmabar dan Lantarnal III untuk memperoleh gambaran tentang peran TNI AL dalam melaksanakan penegalcan hukum di laut.Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif yakni metalcukan analisis yang bersifat deskriptif yang dilandasi oleh teoriteori yang relevan, selanjutnya seluruh infonnasi yang diperoleh dilapangan ditakulcan reduksi data, display data serta pengambilan kesimpulanDari basil penelitian dapat diperoleh masnilaan bahwa seam universal Angkatan Laut memiliki tiga peran yaitu peran militer, peran diplomasi dan peran polisionil. Bagi TNI AL, peran ini telah diimplementnisaan dalam berbagai peraturan perundangundangan yang mengatur tentang tugas TNI AL dalam melaksanakan penegakan kedaulatan dan penegakkan hukum di laut. Sesuai Undang-undang Nomor 34 Tabun 2004 tentang TNI menyatakan bahwa TNI AL bertugas melaksanakan tugas di bidang pertahanan dan menegakan hUkum menjaga keamanan di wilayah yurisdiksi nasional. Tugas ini, pelaksanaannya diimplementasikan dalam tugas penegakan kedaulatan dan penegakan hokum di perairan Indonesia, Dalam praktek pelalcsanaan penegakan kedaulatan dan penegakan hokum di taut di lakukan secara serentak, karena walaupun keduanya dapat dibedakan nmun tidak dapat dipisahkan. Keduanya merupakan satu kesatuan, disisi lain merupakan penegakan kedaulatan sedangkan disisi sebaliknya merupakan penegakan bukum. Adanya perbedaan tergantung pads intensitas ancaman yang dihadapi. Sehingga bubungan aotana penegakan kedaulatan dan penegakan hukum adalah merupakan satu kesatuan tindakan yang tidak dapat dipisahkan Pecan TNI AL sebagai penegak hukum di taut khususnya dalam penanganan illegal fishing sampai saat hi ma5lb relevan dan diperlukan, karena kevvenangan Perwira TNI AL sebagai penyidik terhadap tindak pidana di bidang perikanan mempunyai landa:,an hukum yang kuat dan dic antumkan secara jelas dalarn peratwan perundang-undangan baik hukum nasional maupun hukum internasional. Dan telah memberiikan kontribusi terhadap katahanan nasional balk di bidang ekonomi maupun pertahanan keamanan.

---

The unitary state of Republic Indonesia as the biggest archipelagic state and has thousands of islands and also wide territorial waters, is located on crosswise position of the earth, between two continents and two oceans and also supported by the abundance of sea resource. This condition can be exploited to guarantee in the interest of the state to bring into reality its national goals. However, a long with the development of the strategic area which dynamically change, this geography condition of Indonesian can give a chance to appear various kind of threat, one of which is the issue of sea safety especially about the illegal fishing, therefore the state defense is needed. According to the commission of law No. 3, 2002 about the state defense, this is said that the Indonesia Navy has a role as a device of the state defense in the sea. Therefore, the Indonesian Navy is demanded to be able to do its role and duties in order to uphold the sovereignty and law in the sea.The aim of this research is to give an authentic view of the Navy role in taking over the enforcement of law against the illegal fishing in the Indonesian territorial waters and also giving its contribution towards the National defense.This kind of research method uses the qualitative approach with the descriptive method. The data is obtained through literature studies and interviewing to some experts at the Indonesian Navy Headquarters, Koarmabar and Lantamal HI in order to get a view about its role in taking over the enforcement of law in the sea.The analysis technique which is used in this research is known as the qualitative analysis technique that is taking over the descriptive analysis which is based on relevant theories and furthermore taking over the data reduction of all field information and giving the data display and making conclusionBased on the result of its research can be obtained an input that is universally the Navy has three roles, those are military role, diplomacy and police action. For the Navy itself, those roles have been implemented in various regulations of legislation that organize the duties of the Navy in taking over the enforcement of sovereignty and law in the sea. According to Law No. 34, 2004 about the Indonesian Army, declares that the Indonesian Navy has the duty to take over the defense duty and to uphold the law/keep the safety of the National Jurisdiction territory. And the realization of this duty is implemented in the duty of upholding the sovereignty and law towards the Indonesian territorial waters. Practically, the realization is done all at. Once, because both of them cannot be separated even though they are differentiable. Both of them are united, they can be as the sovereignty enforcement or law. The distinction appeared depends on the intensity of the threat. Therefore, the relationships between them are united and undetectable in action. The Navy role as the upholder of law in the sea especially in handling the illegal fishing case, up to now is still relevant and needed, because the authority of the Navy officers as the investigators towards criminal act in fishery affairs has a strong law base and is attached clearly in the regulation of legislation, either in the national law or international law. And it has given its contribution towards the national defense either in economy sector or safety defense."

"ABSTRAKPenelitian ini berangkat dari distorsi yang terjadi pada defenisi dan ruang lingkup keuangan negara yang luas yang mereduksi konsistensi dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai badan hukum privat. Secara konseptual, pengelolaan keuangan negara berbeda dengan pengelolaan keuangan BUMN. Kedudukan BUMN sebagai salah satu pelaku ekonomi dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang seharusnya dalam pengelolaannya sejalan dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG). Penelitian ini bertujuan untuk mendalami dan mengkaji kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pembentukan holding melalui Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2017 tentangPenambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham PT. Indonesia Asahan Aluminium. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan dalam pendirian BUMN perseroan negara sebagai pemilik modal baik sebagian maupun seluruhnya juga tidak dapat menggunakan kewenangan publiknya untuk mengelola dan mengatur perseroan. Hal ini disebabkan recht positie pemerintah dalam perseroan adalah badan hukum perdata dan sama dengan pemilik modal lainnya.. konsekuensi terhadap anak perusahaan holding atas kebijakan yang dilakukan pemerintah berimplikasi pada anak perusahaan yang sebelumnya berstatus sebagai BUMN beralih menjadi perseroan terbatas biasa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan BPK) tidak berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap BUMN sebab keuangan negara yang menjadi saham baik 51 % atau seluruhnya dalam Persero tidak lagi berstatus sebagai keuangan negara, dan berubah menjadi keuangan Persero, karena telah bertransformasi yang awalnya keuangan publik beralih menjadi keuangan perdata. Dengan demikian, negara atau lembaga negara yang berperan sebagai subyek hukum privat tidak mempunyai kewenangan apapun dalam wilayah hukum perdata yang menyebabkan intervensi oleh penguasa terhadap BUMN.

---

ABSTRACTThis research departs from the distortion that occurs in the definition and scope of broad state finances so as to reduce the consistency of State-Owned Enterprises (BUMN) as private legal entities. conceptually, management of state finances is different from the management of state-owned finance. The position of BUMN as one of the economic actors in the national economy based on economic democracy which should be in its management is in line with the principles of Good Corporate Governance (GCG).This research aims to explore and review the policies which carried out by the government towards the establishment of holding through Government Regulation Number 47 of 2017 concerning the Addition of State Capital Participation of the Republic of Indonesia into the Share Capital of PT. Indonesia Asahan Aluminum. This research uses normative legal research. The results of the study show that in the establishment of state-owned enterprises the owners of capital both partially or completely also cannot use their public authority to manage and regulate the company. This is because government positive recommendations in the company are civil legal entities and the same as other capital owners. So that the management burden and responsibility of the company cannot be delegated to the government as a public legal entity. The consequence of the holding company policy-making subsidiary has implications for subsidiaries which previously had the status of BUMN turned into ordinary limited liability companies. This study concludes that the Supreme Audit Agency (BPK) is not authorized to carry out inspections of state-owned enterprises because the state finances that are either 51% or thoroughly in the Persero are no longer state finances, and transformed into Persero finances, because they have initially switched public finances. become civil finance. Thus, the state or state institution that acts as the subject of private law does not have any authority in the area of civil law which causes intervention by the authorities against."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi dan komunikasi terhadap employee engagement di Kementerian Sekretariat Negara. Penelitian ini menggunakan kuesioner budaya organisasi Van den Berg dan Wilderom (2004), Communication Satisfaction Questionnaire (CSQ) (Clampitt dan Downs 1996) untuk mengukur komunikasi, dan employee engagement (Saks, 2006). Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis deskriptif dan regresi berganda. Hasil penelitian dari 302 responden menunjukkan tingkat employee engagement pada Kementerian Sekretariat Negara pada kategori tinggi, termasuk pada dimensi job engagement dan organization engagement. Hal ini berarti pegawai Kementerian Sekretariat Negara memiliki ikatan baik pada organisasi maupun pekerjaan mereka, merasa bangga pada organisasi, berdedikasi, serta tertarik untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan organisasi. Secara umum, budaya organisasi dan komunikasi berpengaruh terhadap employee engagement sebesar 38,6%. Secara lebih spesifik, improvement orientation (dimensi budaya) dan horizontal and informal communication (dimensi komunikasi) memiliki pengaruh signifikan terhadap job engagement. Dan dimensi komunikasi berupa supervisory communication, personal feedback dan horizontal and informal communication memiliki pengaruh signifikan terhadap organization engagement. employee Saran bagi organisasi adalah organisasi perlu memikirkan kembali bagaimana cara dan bentuk penghargaan yang akan diberikan kepada pegawai atas kinerja dan prestasinya.

---

This study aims to determine the influence of organizational culture and communication on employee engagement in the Ministry of State Secretariat. This study using Van den Berg and Wilderom questionnaire (2004), Communication Satisfaction Questionnaire (CSQ) (Clampitt and Downs (1996) to measure communication, and a questionnaire developed by Saks (2006) to measure employee engagement. Methods of data analysis that been used in this research is descriptive and multiple regression analysis. The results of the 302 respondents indicated the level of employee engagement at the Ministry of the Secretariat of State of the Republic of Indonesi in the high category, including the dimensions of job engagement and organization engagement.

This means that employees of the Ministry of State Secretariat of the Repblic of Indonesia has engagement to both the organization and their work, proud of the organization, dedicated and keep to engage in the activities of the organization. In general, level of the organizational culture and communication influence on employee engagement at 38.6%. Specifically, improvement orientation (the organizational cultural dimension) and horizontal and informal communication (communication dimension) has a significant influence on job engagement. And dimensions of communication in the form of supervisory communication, personal feedback and horizontal and informal communication has a significant influence on the organization engagement. Future studies are recommended to investigate other factors that influence employee engagement."