Skripsi ini membahas tentang kewenangan Ombudsman Republik Indonesia dalam mengawasi kebijakan publik di Indonesia dengan mengamati kasus maladministrasi pada kebijakan revitalisasi Monas. Monas sebagai lambang kemegahan Kota Jakarta merupakan salah satu kawasan yang di revitalisasi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Akan tetapi, ditengah-tengah pelaksanaannya terdapat dugaan maladministrasi yang mengakibatkan penghentian sementara kebijakan tersebut. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jakarta melakukan investigasi terhadap maladmisnistrasi yang terjadi di dalam revitalisasi Monas. Dalam investigasi tersebut ditemukan terdapat tiga instansi pemerintah yang melakukan maladministrasi diantaranya Pemerintah Povinsi DKI Jakarta, DPRD Provinsi Jakarta, serta Menteri Sekretaris Negara. Jenis penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif dengan bentuk penelitian kualitatif-deskriptif. Kesimpulan dari skripsi ini adalah Ombudsman Republik Indonesia merupakan lembaga pengawas eksternal dalam pemerintahan dan menjadi lembaga yang berperan penting dalam mengatasi maladministrasi kebijakan publik. Saran dari skripsi ini adalah Ombudsman Republik Indonesia harus memiliki kewenangan yang lebih di hargai dengan adanya peraturan yang menguatkan proses pengawasan yang dilakukan Ombudsman Republik Indonesia.

---

This thesis discusses the authority of the Ombudsman of the Republic of Indonesia in overseeing public policy in Indonesia by observing cases of maladministration in the Monas revitalization policy. Monas as a symbol of the greatness of the city of Jakarta is one of the areas revitalized by the DKI Jakarta Provincial Government. However, in the midst of its implementation there were allegations of maladministration which resulted in the temporary suspension of the policy. The Ombudsman of the Republic of Indonesia, Representative of Jakarta, conducted an investigation into the maladministration that occurred during the revitalization of Monas. In the investigation, it was found that there were three government agencies that carried out maladministration including the DKI Jakarta Provincial Government, Jakarta Provincial DPRD, and the Minister of State Secretary. This type of thesis research uses juridical-normative research in the form of qualitative-descriptive research. The conclusion of this thesis is that the Ombudsman of the Republic of Indonesia is an external supervisory agency in government and has an important role in overcoming public policy maladministration. The suggestion from this thesis is that the Ombudsman of the Republic of Indonesia should have more authority that is respected by the existence of regulations that strengthen the supervisory process carried out by the Ombudsman of the Republic of Indonesia.